Journal Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana
Not a member yet
927 research outputs found
Sort by
Konstruksi Realitas Fanatisme Boyband BTS
Full text linkPenelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya fanatisme terhadap boyband korea selatan yang dimana terlihat dalam media sosial banyaknya berita yang melihatkan kefanatikan fans boyband korea selatan. Salah satu fans yang terlihat kefanatikan mereka terhadap idolanya adalah BTS yang diberi nama ARMY kefanatikan mereka sudah tidak diragukan lagi dikarenakan Army adalah salah satu Fandom terbesar di dunia K-Pop yang diperkirakan mencapai 18 juta orang.Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan teori kontruksi realitas sosial dan pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan untuk data penunjang diperoleh melalui studi dokumentasi dari hasil penelitian yang sebelumnya, studi literatur lainnya dan wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian ini disimpulkan dengan adanya golongan dalam kefanatismean mereka terhadap beberapa hal yang bersangkutpautan dengan BTS dari emosional, komsumtif, sosial media, ideologis, dan fashion. Serta mengimplementasikan bentuk pesan komunikasi antar sesama army, komunikasi organisasi, media, konteks, pesan,dan umpah balik.
Kata Kunci: Komunikasi, Kontruksi Realitas, Fanatisme
Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle
Full text linkKabupaten Bekasi dijuluki sebagai kota industri terbesar se-Asia Tenggara, terdapat lebih dari 2000 perusahaan yang beroperasi. Sebagai kota industri Kabupaten Bekasi mempunyai peluang besar sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja khususnya tenaga kerja lokal, namun pada kenyataannya belum dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat daerah Kabupaten Bekasi, sehubungan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan teori Model Implementasi Kebijakan dari Merilee S Grindle yang terdiri dua dimensi besar yaitu Isi Kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) dengan studi kasus pada PT. Meiji Rubber Indonesia di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja dalam penyerapan tenaga kerja lokal pada PT. Meiji Rubber Indonesia di Kabupaten Bekasi belum optimal terutama pelaksanaan dari aspek dimensi lingkungan implementasi yang ditandai dengam masih rendahnya kepatuhan dan daya tanggap para tenaga kerja lokal dibandingkan dengan tenaga kerja luar daerah Bekasi.
Kata kunci: Model Implementasi Kebijakan, Penyerapan Tenaga Kerja
Pelatihan Manajemen Komunikasi Aparat Desa Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung di Masa Pandemi
Full text linkSaat wabah covid 19 melanda masyarakat, aparatur desa sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan penanganan pandemic melalui sosialisasi dan kampanye secara persuasif. Peran dan tugas yang diberikan pemerintah pusat kepada aparat desa tidak hanya sebagai pelayan publik tapi juga dituntut untuk dapat melakukan pengendalian kasus covid 19 secara menyeluruh. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, dibutuhkan kemampuan manajemen komunikasi publik yang efektif dari perangkat desa untuk melakukan upaya preventif demi mencegah penyebaran virus corona kepada masyarakat. Dalam usaha untuk mewujudkan hal tersebut, tim PKM Unla berupaya untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan komunikasi perangkat desa dengan memberikan pelatihan softskill kepada aparat pemerintah desa Laksana dan desa Sukakarya, Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Pelatihan komunikasi bagi aparat desa ditujukan untuk meningkatkan kompetensi komunikasi pegawai dalam melayani masyarakat khususnya ketrampilan berbicara di depan publik (public speaking). Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini antara lain ; teknik berkomunikasi storytelling, pendampingan manajemen komunikasi pemerintahan dan penguatan literasi media digital melalui focus group discussion (FGD) dan sharing session. Hasil kegiatan yang dilakukan tim PKM Unla kepada aparat desa Ibun diharapkan dapat meningkatkan performa komunikasi aparat pemerintahan desa khususnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT BANDUNG TENGAH KOTA BANDUNG
Full text linkABSTRACT
This research was carried out at the SAMSAT Joint Office of Central Bandung, Bandung City which was motivated by the fact that an interesting problem was the implementation of the service policy for the extension of vehicle number certificates that was not optimal. The purpose of this study was to determine, describe and analyze in depth the implementation of the policy for the renewal of vehicle registration certificates at the SAMSAT Office in Central Bandung. In analyzing the problem under study, the researcher uses George C Edward III's in Nugroho that is based on the factors theoretical approach, the factors of policy implementation consisting of communication, resources, attitude of implementers and bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach, as well as sources and data collection techniques using primary and secondary data sources collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation. The data validity technique used is through triangulation. The results of this study indicate that the implementation of the STNK extension service policy will not be more optimal if the 4 main dimensions, communication, resources, disposition and bureaucratic structure are developed by adding one dimension, namely socialization, so the focus of this research will be optimal.
Keywords: implementation of the policy, Samsat, Stn
PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
Full text link
Pegawai merupakan penggerak utama dalam segala kegiatan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawainya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menjelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu juga menyiratkan amanat bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional diperlukan pegawai negeri sipil yang berperan sebagai pelayan masyarakat, dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh antar variable yaitu stress kerja dengan kinerja pegawai. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Sumber data dan Penentuan Data dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi.
 
Pengaruh Upaya Promosi Kesehatan, Perilaku Kesehatan Masyarakat, Dan Pencegahan Stunting Terhadap Terjadinya Kasus Stunting Di Kelurahan Lokus Stunting Kota Bandung
No full textBackground : Toddler stunting is a chronic malnutrition problem caused by inadequate nutritional intake for a long time which is marked by a child's height being shorter than the standard for children his age. Stunting children face a greater risk of growing up to become adults who are less educated, poorer, less healthy and more vulnerable to non-communicable diseases. Short children are a predictor of poor quality of human resources, which in turn reduces the productive ability of a nation in the future. The high prevalence of stunting is a problem that can threaten children's health.
Objective: to see the relationship between health promotion factors, public health behavior, and stunting prevention on the occurrence of stunting cases
Methods: This type of research is observational with survey methods and cross sectional approach. The research instrument used a questionnaire on 300 mothers of children under five who had stunted toddlers in the stunting locus sub-district, Bandung City. Primary and secondary data were processed and analyzed quantitatively using univariate, bivariate and multivariate methods, using regression analysis, the significance of which was determined by the p value < 0.05.
Results: There is a significant relationship between health promotion (p-value = 0.267), health behavior (p-value = 0.272) and stunting prevention efforts (p-value = 0.352) on stunting incident.
Conclusion: Health promotion, public health behavior and stunting prevention efforts are related to stunting, so it is necessary to carry out innovations and continuity of health promotion, both in methods, media and extension language that can inspire, understand and accurately capture the meaning of the community, so that the community ultimately feel the benefits and importance of changing bad health behaviors and ultimately participate actively in stunting prevention efforts, so that the stunting target below 20% can be achieved.
Keywords: stunting, health promotion, public health behavior, stunting prevention efforts, stunting locus
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DI LAKUKAN KOORPORASI
No full textThe application of environmental criminal law is currently not optimal due to the absence of synchronization, or alignment, both structurally, substantially and culturally, in the criminal justice system from the police, prosecutors, courts and correctional institutions. The repetition of environmental crimes by individual and corporate legal subjects proves that there is disharmony between POLRI and PPNS investigators in tackling environmental crimes. This study aims to analyze how to resolve the conflict of investigation authority between Indonesian Police investigators and PNS investigators in enforcing environmental criminal law and how to harmonize the conflict of authority between POLRI investigators and PPNS. Normative juridical research methods or legal research libraries, sources of data used secondary data legal materials. The results of the analysis in this study indicate, the regulation of PPNS authority in environmental crimes is not in accordance with the criminal justice system based on the principle of lex specialis derogat legi generalis, the Criminal Procedure Code as a generalist and Law no. 32 of 2009 is the lex specialis of environmental crimes when the submission of the results of the investigation must go through the POLRI investigators. Meanwhile, the authority of POLRI investigators in Law Number 32 year 2009 is not clearly regulated.
Keywords : Authority, Investigator, the environmen
PENEGAKAN HUKUM PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH REHABILITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
No full textThis study describes and examines Law Enforcement Against Narcotics Abuse so that there is no repetition after rehabilitation based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics have long been a major concern of various countries, including Indonesia, because they have a broad impact that can weaken the foundations of the country. Indonesia is the fourth most populous country in the world after China, America and India, with such a large population, Indonesia has become an international share of various commodities, including the illicit trafficking of narcotics. This study uses a qualitative approach, observing the object under study as the main instrument in collecting and analyzing data. In its development, narcotics are abused not only in the context of treatment or religious rituals, but are used to get sensations for the body, which can cause dangers in the form of addiction that can damage the wearer's body and soul. Narcotics abusers according to Article 1 paragraph (15), Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, states that abusers are people who use narcotics without rights or against the law. The dangerous impact of Narcotics is very detrimental, giving the initiative of countries in the world including Indonesia by classifying it as a crime in the applicable legislation. Basically Narcotics have benefits, namely in the fields of medicine and science, so that they are used properly and provide legal protection to law enforcement officers to limit the use of Narcotics, so as to reduce the impact of the dangers of Narcotics.
 
Makna Kepribadian Ganda dalam Music Video Goblin Karya Sulli
Full text linkPeneltian ini berjudul Makna Kepribadian Ganda Dalam Music Video Goblin Karya Sulli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna denotasi, makna konotasi, makna mitos pada music video Goblin karya Sulli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi analisis semiotika Roland Barthes. Subyek penelitian ini adalah sebuah music video yang beberapa bagian adegannya menjadi obyek analisis, proses pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, diskusi dengan teman sejawat yaitu dengan menanyakan dan mendiskusikan bagian music video yang yang berhubungan dengan semiotika music video Goblin karya Sulli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil analisis dapat disimpulkan Secara makna denotasi music video ini menggambarkan penderita gangguan kepribadian ganda dengan tiga kepribadian yang berbeda. Secara makna konotasi music video ini menggambarkan bahwa dia selalu merasa kebingungan dan mempertanyakan identitas dia yang sebenarnya. Secara makna mitos music video ini menggambarkan bahwa memiliki kepribadian unik yang selalu berubah-ubah bukan karena ingin mendapatkan perhatian atau attention seeker.
Kata kunci: Semiotika, Makna, Kepribadian Ganda, Sulli, Roland Barthe
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JUNCTO PERKAPOLRI NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Full text linkPenyalahgunaan narkotika di lingkungan personel Polri merupakan suatu bentuk pelanggaran berat. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga diatur secara normaif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No.Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Adapun permasalahan Bagaimanakah kendala penyidik proppam dalam menerapkan kode etik profesi polri terhadap oknum anggota polri yang menyalahgunakan Narkotika dan Bagaimanaka upaya Polri dalam penegakkan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan Narkotika.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penegakkan hukum terhadap oknum anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika dilaksanakan sanksi melalui dua tahapan yaitu melalui mekanisme pidana dan Kode etik profesi.
Sanksi pidana yang diterapkan terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkotika sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan anggota Polri merupakan penegak hukum maka dapat diterapkan hukuman pemberatan 1/3 dari hukuman masyarakat biasa. Terkait sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan maka akan diproses sesuai dengan ketentuan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan hukuman terberat yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat. Kendala yang dihadapi oleh apparat Provam dalam menerapkan sanksi kode etik profesi Polri, yaitu aspek lingkungan bagaimanapun juga mereka berada satu lingkungan tentunya ada ikatan emosional di antara mereka, aspek lainnya Provam hanya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai kepersidangan sementara putusannya diserahkan ke Ankum nya masing-masing sehingga dimungkinkan kasus yang sama sanksinya berbeda- beda tergantung subyektifitas Ankum. Disamping itu harus menunggu dulu proses pidananya sampai memiliki kekuatan hukum tetap, baru dapat diterapkan sanksi kode etik profesi Polri.
Kata Kunci : Penegakkan hukum, oknum anggota Polri penyalahguna Narkotika, sanksi pidana Kode Eti