Journal Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana
Not a member yet
927 research outputs found
Sort by
Media Sosial dan Masa Depan Jurnalisme Pasca Covid-19
Full text linkEra Pandemi Covid-19 tak hanya mendisrupsi tatanan kehidupan sosial. Pada dimensi komunikasi, pandemi justru juga mengembangbiakkan “virus” lain yang dalam pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lebih berbahaya dibandingkan Virus Corona itu sendiri, yakni merebaknya kabar palsu atau hoaks melalui berbagai platform media sosial. Ironisnya, hal ini juga menggejala di ranah jurnalisme. Bagaimana masa depan jurnalisme akan sangat ditentukan oleh komitmen menjalankan prinsip etika dalam praktik jurnalistik. Artikel ditulis dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan studi dokumentasi dan pustaka. Di masa mendatang, etika jurnalistik tetap memiliki posisi penting terutama untuk membedakan karya jurnalistuik dan konten media sosial secara umum
KUALITAS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA SUKABUMI
Full text link
This research is motivated by the quality of Child Identity Card Services in Sukabumi City which has not been implemented properly. In accordance with the 1945 Constitution, article 28B paragraph (2) that every child has the right to continue to grow, live and develop, and is entitled to protection from violence. The formulation in this study is: How is the Quality of Child Identity Card Services in Sukabumi City? The results showed that: 1). The issuance of Child Identity Cards at the Population and Civil Registration Office of Sukabumi City has been carried out even though it has not been going well 2). The Publication Service of Child Identity Cards at the Population and Civil Registration Office of Sukabumi City has not been in accordance with Law no. 25 of 2009 concerning Public Services, article 10 paragraph (2) and article 39. In the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards, Child Identity Cards are official identities for proof of children who are less than 17 years old and unmarried . In accordance with Article 2 of the regulation, the issuance of Child Identity Cards aims to improve data collection, protection, and fulfillment of citizens' constitutional rights. The method used in this study is a qualitative research method, data collected through primary data and secondary data, data collection techniques through observation, interviews, and documentation, the sampling technique used is the sampling technique used is purposive sampling. Based on the results of the study, the services at the Sukabumi City Population Service Office related to Child Identity Card services were good in terms of the Quality Dimension, but in practice it was not good in terms of Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, Empathy aspects, as well as the efforts that were made. carried out by the community applying for Child Identity Cards and the Regional Government in this case the Population and Civil Registration Office of Sukabumi City which makes better and quality services.
Keywords: Service Quality
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KARYAWAN POS YANG MELANGGAR PIDANA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN PAKET LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
Full text linkAbstrak
Pos Internasional adalah salah satu Unit Kerja dilingkungan Kantor Sentral Pengolahan Pos Bandung yang menangani pengiriman dan penerimaan Paket Pos Luar Negeri . Undang- undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos adalah landasan hukum bagi karyawan Pos , namun dalam pelaksanaannya Undang –undang tersebut merupakan sanki tambahan bagi oknum karyawan yang melakukan tindak pidana ,yang diberlakukan adalah KUHP dan Undang –undang Kepabeanan diberlakukan sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan pidana oknum karyawan tersebut.Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos, dan 2) Kendala – kendala Yang Dihadapi Didalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos , Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri.
Dengan metode pendekatan yuridis normative dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan metode penelitian Yuridis empiris akan secara langsung mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, maka akan dengan mudah beberapa Fraud bisa ditemukan ,sehingga penegakan hukum pidana bisa di laksanakan. Tugas Pengawasan terhadap Penerimaan dan Pengiriman Barang Luar Negeri cenderung menjadikan sumber Fraud yang disebabkan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi serta lemahnya penegakan sanksi hukum .
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap karyawan Pos yang melanggar pidana dalam melaksanakan pengawasan penerimaan dan pengiriman paket Luar Negeri dihubungkan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos adalah pertama,Undang-undang Pos harus ada perubahan karena penerapan sanksi pidana masih tergantung kepada Undang-undang yang lain dalam hal ini KUHP dan Undang-undang Kepabeanan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan ,kedua ,selama masih adanya kesempatan dikarenakan rotasi tidak berjalan ,gaya hidup ,dan tidak efektifnya pengawasan baik dari atasan langsung maupun lembaga audit internal serta tidak dijalankannya budaya AHKLAK,maka pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oknum kayawan akan terus berkelanjutan.
Kata kunci : Pos Internasional,Penegakan hukum pidana,budaya AHLA
Komunikasi Pemasaran Paket Data Internet Freedom
Full text linkPenelitian ini berjudul Strategi Dalam Komunikasi Pemasaran Paket Data Internet Freedom. Penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi dalam komunikasi pemasaran paket data internet freedom pada Tim Marketing Communication PT. Indosat di Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah karyawan tim marketing communication Indosat Kota Bandung. Proses pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dan observasi, sedangkan untuk data penunjang diperoleh melalui studi dokumentasi hasil penelitian sebelumnya, studi literatur lainnya, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tim marketing communication melakukan yang pertama komunikasi pemasaran produk dengan cara memperkenalkan paket data internet freedom melalui iklan online dan offline. Kedua komunikasi pemasaran harga paket data internet freedom dilakukan dengan menjelaskan kepada pengguna atau pembeli paket data internet bahwa terdapat varians harga paket data internet dan ada paket yang lagi promo harganya. Ketiga komunikasi pemasaran distribusi paket data internet dalam distribusi bekerja sama dengan sales area untuk pendistribusian paket data internet freedom dan riset terkait lokasi pasar yang bagus. Terkahir yang keempat komunikasi pemasaran promosi paket data data internet tim marketing communicatioan melakukan dengan cara menentukan target pelanggan yang dituju, memberikan informasi produk kepada pelanggan, mengalokasikan waktu penjual dan pembeli.
Kata Kunci: komunikasi pemasaran, indosat, paket data internet
Optimalisasi Penanganan HAM Guna Mengimplementasikan Nilai-Nilai Kemanusiaan di Tengah Masyarakat dalam Rangka Terwujudnya Kamdagri
Full text linkAspek “Man Ware”, diperlukan adanya pembuatan kerja sama yang dituangkan dalam menduk MoU di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kota, sampai dengan Kecamatan antara Polda, Polres dan Polsek dengan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat, bersama dengan CJS lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, yang isinya tentang proses penegakan HAM, sehingga akan menjadi panduan bagi anggota Polri dalam melaksanakan penegakan di tengah masyarakat dibantu dan didukung sinergitas dengan stakeholder terkait.
Aspek “Soft Ware”,diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang penegakan HAM di wilayahnya masing-masing disesuaikan dengan situasi, kondisi, budaya, dan kearifan local daerah masing-masing, namun tetap mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, sehingga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak dalam proses penegakan HAM di wilayahnya masing-masing.
Aspek “Hardware”, diperlukan pembentukan struktur, badan, atau lembaga Komnas HAM yang sampai dengan ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, dan bahkan sampai dengan Kecamatan, sehingga akan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran HAM, penghormatan HAM dan melestarikan HAM disetiap kelompok masyarakat.
Kata kunci: HAM, masyarakat, Peraturan Daerah (Perda
Kualitas Pelayanan dan Kemampuan Pengurus Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Anggota pada Koperasi Sehati PKK RT 02 RW 07 Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
No full textCommunity Service Program entitled "Service Quality and Management Capability as an Effort to Increase Member Participation in the Cooperative Sehati PKK RT 02 RW 07 North Margahayu Village, Babakan Ciparay District, Bandung City". There are 51 members of the cooperative. This activity is a follow-up to previous service activities, namely Efforts to Improve the Quality of Financial Reporting in the calculation of SHU. Therefore, our Devotion Team will provide assistance regarding the services and capabilities of the management as an effort to increase member participation. Participation of members in the services of produced by the cooperative will exist if there are three paths or/three roads and the suitability between members' requests for their needs, programs, and management decisions (administrator) means that the management must be able to make decisions in making programs in order to fulfill member requests in accordance with the needs set must be served by the cooperative. This identity criterion is important because from the system it can be shown that the owners and customers of an organization are identical individuals so that they have a greater opportunity to meet their needs through services in each cooperative activity
Pelayanan Sosial melalui Komunikasi Efektif bagi Penyandang Disabilitas
Full text linkKelompok disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap kemiskinan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu belum terciptanya kemandirian disabilitas. Masih banyak disabilitas yang terlantar dan mengalami hambatan dalam berkreativitas dan bekerja. Usaha masyarakat dan pemerintah untuk mengayomi disabilitas tidak hanya sekedar memberi sejumlah uang, tetapi dengan memberikan keterampilan kepada disabilitas sehingga dapat menciptakan kemandirian. Salah satu program yang dilaksanakan untuk menciptakan kemandirian disabilitas ini adalah dengan bentuk komunikasi efektif melalui pelaksanaan program pemberdayaan disabilitas creative center. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahi pelaksanaan program pemberdayaan difable creative center, untuk mengetahui kemandirian disabilitas, serta kontribusi pelaksanaan program pemberdayaan difable creative center terhadap kemandirian disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis pendekatan kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Validitas data berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan difable creative center berkontribusi terhadap kemandirian disabilitas dari segi aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Aspek ekonomi cukup baik walaupun masih ada beberapa disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan modal berupa mesin jahit sehingga tidak merasakan kontribusi dari adanya program ini. Sedangkan aspek sosial cukup baik dengan diadakannya workshop DCC. Adapun aspek spiritual disabilitas menunjukkan adanya perubahan karakter disabilitas
Analisis Komunikasi pada Prosesi Ruwatan Lembur Kampung Cibedug Kabupaten Bandung Barat
Full text linkPenelitian ini dilakukan untuk melihat aspek komunikasi yang terkandung dalam prosesi ritual Ruwatan Lembur di kampung Cibedug, Cikole, Lembang Bandung Barat. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi ethnografi. Hasil penelitian menunjukan jika Ruwatan Lembur bukan hanya sekedar tradisi yang dilakukan oleh sebuah komunitas masyarakat, namun dalam ritual yang dilakukan selama prosesi berlangsung memiliki aspek komunikasi budaya. Pesan yang disampaikan dalam bentuk verbal dan non verbal oleh sesepuh kampung sebagai komunikator. Sesaji menjadi media penyampaian pesan. Tuhan, roh-roh para leluhur dan kekuatan magis yang ada di alam menjadi komunikan penerima pesan. Berkah, keselamatan, kesejahteraan yang dirasakan dan dinikmati warga kampung menjadi respon atas doa dan harapan yang disampaikan saat prosesi ritual berlangsung
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG
Full text linkABSTRACT
This thesis is the result of research to describe the extent of the policy implementation of e-Goverment in the population administration information system in Bandung City, which is one of the task in the field of public service administration.
Through this thesis, it will try to identivy the process and factors that affect the policy implementation of e-Goverment in the population administration information system in Bandung City, and formulate a solution for handling these problems by referring to relevant theory, in an effort to contribute ideas to the development of science and provide informatiob materials to local government in taking further politics.
The arrangement of the thesis is based on the field research in order to gather primary data and library research in gathering secondary data. This research conductes a qualitative approach to data collecting technique.
Based on research, it may conclude that aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure have a major impact on implementation of e-Government in the population administration information system in Population and Civil Registry Office of City Government of Bandung.
Key words: Policy Implementation, e-Government, The Population administration information Syste
TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER YANG MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
No full textThe last twenty years have often arisen lawsuits from patients and families who feel aggrieved, to demand compensation due to mistakes or omissions made by doctors or medical personnel in carrying out their work. This situation shows a symptom, that the world of medicine is being hit by a medical ethics crisis that cannot be resolved by a medical code of ethics alone, but must be resolved in a broader way that must be resolved through legal channels.The purpose of the study is to Know, Analyze and Describe the Responsibility of Criminal Law towards Doctors Who Practice Medicine Without Having a License to Practice connected with Law No.29 of 2004 concerning the practice of medicine and the principle of legal certainty and Knowing, analyzing and describing the Obstacles that occur in legal enforcement against Doctors who do not have a License to Practice and their Solutions The method used in writing this thesis uses a normative legal approach (normative juridical) with data collection techniques, namely library research (library reseach) which focuses on secondary data.A doctor can be said to be negligent in carrying out medical actions if in carrying out his duties as a health servant is not in accordance with professional standards and standard operating procedures and the doctor does not act reasonably and carefully and results in defects / injuries and even death to other people (Patients). Based on three decisions, namely the District Court Decision, cassation decision and the Judicial Review Decision The protection that can be applied to doctors who make decisions on medical actions that can result in the death of the patient is if the doctor has worked in accordance with professional standards and standard operating procedures cannot be accounted for by the doctor