Journal Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana
Not a member yet
927 research outputs found
Sort by
KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
No full textABSTRACT
Government Regulation Number 74 of 2020 concerning Investment Management Institutions (LPI) confirms that the government grants at least 3 (three) privileges to LPI referring to: 1) Article 72 states that LPI cannot be bankrupted, unless it can be proven in an insolvency condition, 2) Article 55 stipulates that State-Owned Enterprises (BUMN) assets that are used as investment by the central government can be transferred directly to the LPI joint venture, and 3) Article 52 provides special treatment in the event that the annual report consisting of activity reports and financial statements is audited by a public accounting firm selected by the Board of Directors. LPI is based on the approval of the LPI Supervisory Board. The purpose of this research to identify, analyze and provide an overview the limitation of the authority of Investment Management Institutions to avoid conflicts between Government Institutions.
This research is included in legal research which is descriptive-qualitative analysis, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and positive law implementation practices concerning problems. This research is included in normative juridical research, which is research that examines and analyzes legal norms that have been set by the competent authorities.
The results of the analysis and discussion can be concluded that the authority of the Investment Management Agency (LPI) associated with Law Number 1 of 2014 concerning the State Treasury is carried out by considering the existence of other similar institutions prior to the establishment of the LPI, the role of State-Owned Enterprises (BUMN), as well as the use of goods. State-owned (BMN) as the main capital in attracting investors to invest in Indonesia. Limiting the authority of Investment Management Institutions (LPI) is carried out to avoid conflicts between Government Institutions by limiting the authority to implement regulations under the Ministry of Finance which is directly responsible to the President, and the mechanism for financial supervision in the use of State Property (BMN) by Public Accountants under the legalization of the Supreme Audit Agency (BPK), however, the role of BPK is still needed in the monitoring function and involvement of international public accountants so that aspects of governance and transparency can be demonstrated properly.
Keywords: State Property, Authority, and Investment Management Institutio
PENGARUH LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PROFITABILITAS (Survei pada Sektor Industri Dasar dan Kimia Subsektor Semen yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017)
Get PDFThe purpose of this study is to determine the effect of Liquidity and Solvency on Profitabilitiy either simultaneously or partially. This research is conducted on Basic and Chemical Industry of Cement Subsector Registered in Indonesia Stock Exchange 2012-2017. The samples are obtained by purposive sampling, the samples were chosen with certain criterion, so that according to the research which is designed. The samples obtained in this study there are 3 companies per year. The analysis was performed using multiple linear regression with Path Analysis.
The results of this study indicate that liquidity and solvency are at a significant level of “strong” relationship. Liquidity has no significant effect on profitability. Solvency has no significant effect on profitability. Liquidity and solvency simultaneously have a significant effect on profitability.
Keywords : Liquidity, Solvency, and Profitabilit
MASYARAKAT ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF STUDI RISIKO DAN PELUANG ALGORITMA MEDIA SOSIAL
Get PDFMedia sosial telah mengambil tempat dan menyita perhatian masyarakat dalam proporsi yang cukup besar. Media sosial menjadi bagian dari rutinitas masyarakat. Tentu masyarakat, terkhusus khalayak pengguna media sosial harus siap terhadap berbagai efek dari penggunaan media sosial. Efek ini dapat sama ataupun berbeda pada masing-masing khalayak. Untuk bisa menghadapi berbagai efek ini (termasuk efek yang mungkin ditimbulkan oleh sistem algoritma media sosial), diperlukan kemampuan resiliensi yang memadai. Fakta terkait masih banyaknya khalayak pengguna media sosial yang tidak mampu mengidentifikasi dan membedakan informasi hoaks, mudah terpengaruh oleh ujaran kebencian yang tersebar luas, dan meyakini kebenaran suatu hal lebih kuat didasarkan pada keyakinan personalnya berdasarkan preferensi tertentu dibandingkan kenyataan sebenarnya mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan yang belum mampu diatasi oleh khalayak pengguna media sosial. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis berbagai artikel terkait algoritma media sosial, risikonya, dan resiliensi sebagai kebutuhan untuk menghadapi segala tantangan, dan segala efek yang mungkin ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya risiko polarisasi dan ruang gema oleh sistem personalisasi algoritma media sosial dan adanya kesempatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna untuk tidak terjebak dalam personalisasi tersebut guna menghindari efek bias yang dapat ditimbulkan
POLA KOMUNIKASI KELUARGA SEBAGAI FAMILY CAREGIVER ISOLASI MANDIRI COVID-19
Get PDFSeorang anggota keluarga yang menjadi family caregiver bagi anggota keluargan yang terdampak covid-19 memiliki tantangan ekonomi, waktu, hingga psikologis dapat merubah pola komunikasi keluarga mereka. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schuz dan mengintegrasikan konsep dan teori komunikasi keluarga. Data penelitian penelitian ini akan didapatkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan tringulasi data sebagai usaha menvalidasi data yang diperolah. Informan pada penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive dengan menentukan 5 kritera yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengalaman komunikasi keluarga family caregiver dengan anggota keluarga lainnya berbeda dengan semustinya, hal tersebut terjadi karena bergesernya peran seorang anggota keluarga. Pengalaman yang di alami oleh family caregiver banyak terlihat merasa kerepotan, khawatir yang bukan berasal dari pasien covid-1
PENGARUH BRAND AMBASSADOR NCT 127 DAN DAYA TARIK IKLAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK NATURE REPUBLIC
Get PDFBanyaknya cara yang dapat dilakukan untuk melakukan promosi suatu produk sehingga dikenal khalayak, dan dapat mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Nature Republic sebagai salah satu brand korea dibidang kecantikan yang menggunakan brand ambassador dan penayangan iklan dengan daya tarik tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui seberapa besar pengaruh brand ambassador NCT 127 dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik non-probability sampling yang mana purposive sampling sebagai jenisnya. Sampel yang digunakan sebanyak 385 responden dengan kriteria tertentu yaitu berjenis kelamin perempuan berdomisili Jakarta yang pernah melakukan transaksi pembelian produk Nature Republic dan melihat iklan Nature Republic yang dibintangi oleh NCT 127. Hasil penelitian menunjukan brand ambassador NCT 127 dan daya tarik iklan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic secara parsial maupun simultan. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,491 sehingga adanya pengaruh brand ambassador NCT 127 dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian Nature Republic yaitu dengan nilai sebesar 49,2% sedangkan sisanya 50,8% yang dipengaruhi oleh faktor lain
Vol. 3, No. 1, September 2021
No full textThis study aimed to describe the influence of leadership and organizational culture on employee job satisfaction at the Sukatani Public Health Center, Purwakarta Regency, both individually and together. This research was conducted at the Sukatani District Health Center. The research method used is a survey method. Research respondents were employees of Sukatani Public Health Center, Purwakarta Regency, 40 people were selected based on the proportional stratistified random sampling technique. The instrument used is a questionnaire to collect data on the variables of leadership, organizational culture and employee job satisfaction.
Data analysis used simple correlation technique, multiple correlation, and regression technique consisting of simple and multiple linear regression. Previously, the data analysis requirements were tested, namely normality test and homogeneity test.
The results of this study found that: first, there is a positive influence between leadership on employee job satisfaction at the Sukatani Health Center, Purwakarta Regency. This means that the better the leadership of an employee, the higher the employee's job satisfaction.
Second, there is a positive influence of organizational culture on job satisfaction of Sukatani Public Health Center employees, Purwakarta Regency. This means that the better the organizational culture in which an employee works, the higher the employee's job satisfaction.
Third, there is a positive influence of leadership and organizational culture together with job satisfaction of Sukatani Public Health Center employees, Purwakarta Regency. Thus, it means that the better the superior's leadership on an employee and the better the organizational culture in which he works, the higher the employee's job satisfaction
Pendampingan Pembelajaran Seni Kriya dengan Kreativitas Menggunakan Bahan Bekas
Get PDFPengabdian ini dilatarbelakangi dengan melihat banyaknya botol plastic bekas yang belum dimanfaatkan dengan baik. Pada dasarnya botol bekas tersebut dapat dimanfaatkan salah satunya dibuat kerajinan dan keterampilan atau dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran seni disekolah. Melihat belum optimalnya dalam pemanfaatan bahan bekas untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Jika melihat fenomena yang ada menganai bahan-bahan bekas yang ada disekitar lingkungan salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan botol plastic dibuat kerajinan seni dapat berupa pot atau hiasan ruangan sekolah, dapat digunakan juga sebagai media atau alat dalam pembelajaran seni di sekolah. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah, untuk melakukan pendampingan mengenai kerajinan seni kriya dengan menggunakan bahan bekas kepada guru Sekolah Dasar Negeri Buah Batu Baru 163 Kota Bandung. Metode pelaksanaan dilakukan Survei potensi sekolah untuk menggali dan mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki sekolah mitra, sehingga dapat ditentukan jenis program kegiatan yang tepat untuk dikembangkan, Sosialisasi kegiatan dilakukan oleh tim PkM dengan pihak mitra dengan tujuan untuk mengomunikasikan kegiatan yang direncanakan kepada guru-guru melalui kepala seolah untuk memperoleh persetujuan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan praktik secara langsung. Para guru dilakukan pendampingan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dalam praktik pembuatan seni kriya dari bahan bekas botol plastic. Hasil dan implikasi dari kegiatan pengabdian agar para guru mampu membuat kerajinan seni kriya dari bahan bekas dijadikan sebagai pot dan hiasan ruangan serta dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran seni
Pelatihan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Daring di SMP Al-Hamidiyah Palembang
Get PDFThe impact of the Covid-19 pandemic is almost evenly distributed in all sectors of life, including education. The existence of the Ministry of Education and Culture's policy forces all teachers to be able to present distance learning. The problem with partners is that they haven't used the Google Classroom application optimally. The method given in this community service activity is socialization and direct training / practice by the teacher who is accompanied by a community service team. The results obtained from 20 respondents were 90% familiar with the material presented, as many as 85% were able to apply it in the class later, and the rest gave other responses
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN MILITER (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997)
No full textABSTRACT
The prosecutor can return the case to the POM as investigator for penal mediation and POM as mediator. Settlement of criminal cases that occur can be resolved by two methods, namely penal and non-penal. One of the non-penal settlement is Penal Mediation. Penal mediation itself is born from the culture that exists in society so that the contents of the values are in accordance with the characteristics of the Indonesian Nation. However, the application of penal mediation does not yet have a strong juridical foundation.
The research method used is descriptive analytical approach method and normative juridical research specifications. Meanwhile, the data analysis used qualitative juridical methods.
Law Enforcement of the Offenses of Persecution by the Indonesian National Armed Forces Related to Penal Mediation in Military Courts (Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997) means that in the military there is no penal mediation. The auditor has the prerogative rights. Obstacles in Law Enforcement Crime of Persecution by TNI Associated with Penal Mediation in Military Courts (Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997) are internal factors, namely: prosecutors are hesitant to apply penal mediation, external factors, namely: the victim is not willing to undergo penal mediation.
Keywords: Law Enforcement, Persecution Crime, Military Penal Mediatio
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUKSI DAN PERDAGANGAN KOSMETIK ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
No full textABSTRACT
Technological developments make it easier for business actors to sell cosmetic products by way of buying and selling both directly and online. But how many were abused cosmetic sales by business actors to sell products without a distribution permit as mentioned in Law Number 36 of 2009 cocerning Health and Regulation of the Minister of Health Number 1190 of 2010 about medical device distribution permit. Sanctions for those who violate these provisions, that Manufacturers or sellers of cosmetics that do not meet safety standards, efficacy and quality can be jailed for 10 (ten) years and fined (1) 1 (one) billion rupiah as mentioned in Article 196 Law Number 36 of 2009 concerning Health. Meanwhile, cosmetics manufacturers or sellers who does not has distribution permit can be imprisoned for 15 (fifteen) years and fined 1.5 billion rupiah as mentioned in Article 197 Law of Health. Identification of the problem, such as: (1) how far the law enforcement on application Law Number 36 of 2009 concerning Health Against Perpetrators of Criminal Acts of Illegal Cosmetic Product Trading? and (2) what are the implementation barriers on Law Number 36 of 2009 concerning Health against Perpetrators of Criminal Acts of Illegal Cosmetic Product Trading?
The approach method in this research is normative juridical and empirical juridical, with descriptive analytical research specifications. Data obtained through secondary data primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques that will be carried out in this research are document studies and interviews. Data analysis used qualitative juridical methods.
The results of this thesis such as: (1) Law enforcement on application Law Number 36 of 2009 concerning health Against Perpetrators of Criminal Acts of Illegal Cosmetic Product Trading has not been effective because there are still traders who sells cosmetics without having a distribution permit as stipulated in the regulations. (2) There are internal and external obstacles in monitoring the circulation of illegal cosmetics by BPOM. It is hoped that the BPOM and the police, in order to further enhance cooperation in efforts to overcome the circulation of counterfeit cosmetics, from monitoring incoming counterfeit goods to the missuse of industrial goods mixed into fake cosmetics, are expected to face the obstacles that arise then BPOM adds the number of human resources, provides counseling to the community, increases the budget in order to achieve good and equitable counseling.
Key Words: Cosmetics. Enforcement, Illegal, Law, Product, Trading