Journal Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana
Not a member yet
927 research outputs found
Sort by
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM HAK GANTI RUGI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN KUHAP
No full textABSTRACT
The settlement of criminal cases in Indonesia cannot only look at the fate of the perpetrators, but the victims who in this case suffer material and immaterial losses also need protection. Compensation is contained in civil law as well as in criminal law. This can only be found in formal criminal law, namely in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze and understand the legal accountability of the right to compensation for victims of criminal acts of fraud through the merger of cases based on the Criminal Procedure Code and the discovery of obstacles in granting the right to compensation for victims of criminal acts of fraud through the merger of cases based on the Criminal Procedure Code.
The approach method used in this research is normative juridical. The research specification in this thesis is descriptive analytical, with the data analysis used in writing the thesis is a qualitative analysis method. From the results of the analysis carried out, deductive conclusions are then drawn, which are described in narrative form without using formulas or statistical figures to then draw a specific conclusion.
The results of the study concluded that the criminal act of fraud can obtain compensation for the crime that happened to it can be found in the Criminal Procedure Code, but in its implementation not all of them apply the case merger. Constraints that occur in the implementation of the merger of criminal cases include the compensation that can be decided is only limited to the reimbursement of costs that have been incurred by the injured party and the lack of public knowledge can also be caused by law enforcement officials who do not explain it to the victim to obtain their right to merge the lawsuit. compensation
Keywords: Merger of Cases, Compensation, Criminal Procedure Cod
PENGARUH STATUS KEPEGAWAIAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS KERJA PEGAWAI
No full textEmployment status and education level are believed to affect the quality of work of employees in achieving the goals that have been set. The higher the employment status and education level, the higher the quality of work of employees in the company or organization. The purpose of this study was to analyze whether employment status and education level directly affect the quality of work of employees with the data analysis technique used is Path Analysis. In the results of simultaneous path coefficient testing, it was found that there was a significant effect between employment status and education level on the quality of work of employees. The magnitude of the influence of employment status and education level on the quality of work of employees simultaneously is 59.1%. These results can be interpreted that the higher the employment status and level of education, the quality of work of employees will increase.
Keywords: Quality of Work, Employment Status, Education Level
 
INFLUENCE OF ONLINE CONSULTATION SERVICE QUALITY ON PATIENT'S TRUST SPORT MEDICINE SPECIALIST DOCTOR AT MELINDA 2 HOSPITAL BANDUNG
Get PDFThis study aims to determine and analyze the effect of the quality of online consultation services on the patient's trust in sports medicine specialists at Melinda 2 Hospital Bandung. The results of the study can be used as a recommendation for hospital management in improving the quality of online consulting services. The research method used is descriptive analysis and verification. The data collection used is a questionnaire accompanied by observation techniques and literature, Sampling using saturated sampling. Data collection in the field was carried out in 2022. The data analysis technique used path analysis. The results showed that there was an influence on the quality of online consulting services consisting of physical evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy on patient trust in sports medicine specialists at Melinda 2 Hospital Bandung
Strategi Komunikasi dalam Kebijakan Inovasi Daerah
Get PDFDalam era demokratisasi hak untuk berotonomi yang bertanggung jawab merupakan asas desentralisasi yang mutlak diterapkan di tataran pemerintahan daerah atau local government, untuk itu perlu direncanakan suatu strategi pembangunan yang berbasis pada kebijakan inovasi, karena inovasi dikenali sebagai model kebijakan yang dianggap berhasil saat ini. Agar kebijakan inovasi bisa sampai kepada stakeholder pembangunan di daerahnya maka diperlukan komunikasi, yang menurut Edward III Komunikasi adalah salah satu variable keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat 3 (tiga) Faktor penentu keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu adanya proses transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Ketiga faktor penentu komunikasi tersebut dapat laksanakan dengan berdasarkan kepada strategi komunikasi dari Quinn (Ruslan 2008) yang menyatakan, agar suatu strategi komunikasi agar dapat efektif dilaksanakan dalam sebauh program, maka ia harus mencakup 7 (tujuh) hal: Mempercepat Tujuan yaitu harus Objektif yang jelas, Memelihara inisiatif yaitu Strategi membuat inisiatif, Konsentrasi yaitu Konsentrasi dengan melemahkan kekuatan yang besar, Fleksibilitas yaitu Strategi persenjataan, Kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi, Kejujuran yaitu Strategi itu disiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan, Keamanan yaitu Strategi itu harus mengamankan seluruh organisasi. Apabila kebijakan inovasi daerah yang sudah digulirkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan strategi komunikasi tersebut maka akan mempercepat tujuan pembangunan di daerah
KOORDINASI CAMAT DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG
No full textData kependudukan mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun bagi pihak lain termasuk administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan dalam sektor administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang paling banyak permintaannya. Salah satu rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan yaitu proses pencatatan sipil. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan terkait urusan kependudukan, diantaranya adalah pelayanan Kartu Keluarga (KK).
Teori yang dijadikan acuan adalah teori tentang Koordinasi dari Hasibuan (2011:88) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif dimana pendekatan ini digunakan untuk mengetahui secara sistematis fakta atau gambaran mengenai kepemilikan kartu keluarga di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Sumber data primer yaitu sumber pertama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu pelaksana pemerintahan tingkat kecamatan Ibun. Dalam penelitian ini terdapat 15 informan yang merupakan Kepala Disdukcapil, Camat Ibun, Kepala KUA Kecamatan Ibun, Kepala Desa yang berada diwilayah Kecamatan Ibun,
Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi: kesatuan tindakan, belum terkoordinasinya tindakan-tindakan antar-lembaga pemerintahan; komunikasi, sudah terjalin namun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan Kartu Keluarga (KK); pembagian kerja, masih terdapat sebagian kecil pegawai yang belum bekerja secara maksimal sesuai dengan bidang tugasnya; disiplin, masih terdapat pegawai yang belum menaati aturan organisasi yang berlaku.
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, yaitu: koordinasi dalam kesatuan tindakan, komunukasi, pembagian kerja, dan disiplin antara camat dengan lembaga pemerintahan yang terkait dengan pelayanan KK dari awal ajuan KK hingga terbitnya KK. Dimana keempat faktor yang mempengaruhi korrdinasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi Camat dalam pelayanan KK untuk dapat mencapai kinerja yang maksima
Komunikasi Virtual Saat Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Covid-19
Get PDFPandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini membuat pemerintah terus melakukan berbagai strategi dalam mengatasi virus covid-19 diantaranya pembatasan mobilitas masyarakat terlebih pada perayaan hari raya idul fitri 1442 H, dimana masyarakat dilarang untuk mudik. Namun pada pelaksanaannya penerapan kebijakan larangan mudik menuai pro dan kontra. Untuk mensiasati kondisi tersebut kebanyakan masyarakat memanfaatkan teknologi digital melalui Relationship Virtual. Namun demikian, kondisi tersebut menimbulkan masalah baru yaitu apakah relationship virtual dapat menggeser tradisi silaturahmi secara tatap muka dan masyarakat dapat menerima kondisi tersebut pada hari raya idul fitri 1442 H. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menempatkan peneliti sebagai bagian peranan dari masyarakat dan menguraikan data yang ditemukan di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya pergeseran budaya, yaitu tradisi mudik sebelum pandemi dan hambatan-hambatan yang terjadi di masa adaptasi kebiasaan baru setelah adanya komunikasi virtual
Strategi dan Kekuatan Kampanye Politik di Masa Pandemi Covid-19
Get PDFPenelitian ini berangkat dari fenomena pemanfaatan media kampenye politik sebagai sebuah solusi dari keterbatasan ruang gerak di masa pandemi Covid-19. Usaha demikian sebagai wujud strategi dalam membentuk kekuatan kampanye politik khususnya yang dilakukan oleh paslon bupati dan wakil bupati nomor urut tiga kabupaten Rejang Lebong Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah dalam menggunakan media kalender kampanye pada pilkada 2020. Untuk melihat dan membongkar itu semua, diperlukan anlisis secara mendalam seperti analisis semiotika salah satunya semiotika dari Rolland Barthes, sehingga strategi itu tercermati bukan hanya sebatas penggunaan medianya saja akan tetapi juga pada aspek penyusunan isi dari kalender kampenye yang memberikan makna khusus untuk bisa menarik simpati bagi yang melihat dan membaca, dan pada akhiranya akan berpartisipasi di dalamnya, apalagi terdapat foto bupati lama yang telah menjabat dua periode berturut-turut yakni Ahmad Hijazi, sehingga menambah kesan adanya kepercayaan serta amanah untuk melanjutkan masa kepemimpinan kabupaten Rejang Lebong selanjutnya. Selaras dengan hal demikian, bahwa rangkaian proses strategi tersebutlah yang menjadi kekuatan politik bagi paslon bupati dan wakil bupati Rejang Lebong Syamsul Hendra, karena yang dicermati bukan hanya sebatas kukuatan itu bisa muncul, tetapi lebih dari pada bagaimana kekuatan itu dibangun, tentu dengan cara atau strategi, pemanfaaatan media, dan penyesuainya kondisi khususnya di masa pandemi Covid-19
Komunikasi Intrapribadi Usia Dewasa Muda dalam Menghadapi Krisis Seperempat Abad
Get PDFABSTRAK
Penelitian ini berjudul Komunikasi Intrapribadi Usia Dewasa Muda dalam Menghadapi Krisis Seperempat Abad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidakpastian, kecemasan, dan penyembuhan diri dengan komunikasi intrapribadi usia dewasa muda saat menghadapi krisis seperempat abad di Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi interaksi simbolik. Subyek penelitian adalah warga bandung usia dewasa muda yang ditentukan oleh Purposive Sampling berdasarkan mengalami krisis seperempat abad. Proses pengumpulan ddata diperoleh melalui wawancara mendalam, dan pengamatan terhadap informan, sedangkan untuk data penunjang diperoleh melalui studi dokumentasi hasil penelitian sebelumnya, studi literatur lainnya, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan individu usia dewasa muda dalam menghadapi krisis seperempat abad mengalami ketidakpastian komunikasi yang disebabkan oleh sikap meragukan diri, dan takut mengambil keputusan, kecemasan komunikasi yang terjadi disebabkan oleh individu yang membandingkan diri dengan lingkungan media sosial teman sebaya, sehingga merasa tidak tentu arah kemana diri akan bersikap, penyembuhan diri yang dilakukan dengan mengelola emosi, fokus pada kelebihan diri, melakukan evaluasi diri, dan ekplorasi diri, sehingga individu usia dewasa muda dapat menghadapi krisis seperempat abad.
Kata Kunci: komunikasi intrapribadi, usia dewasa muda, krisis seperempat abad  
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH BERDASARKAN PASAL 385 KUHP DAN UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA
No full textKasus penyerobotan tanah atau lahan adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi-dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik latent yang kronis yang berdampak luas secara sosio-politis bilamana penanganannya tidak tuntas sehingga usaha pencegahan, penanganan, dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non-hukum dan oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme penegakan hukum yang efektif dengan menggunakan instrumen yang ada, namun tetap mengedepankan upaya mediasi persuasif melalui diskresi sebagai itikad dari prinsip win-win solution yang didengungkan oleh pemerintah Adapun permasalahan Bagaimanakah efektivitas sanksi pidana penyerobotan tanah berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya.? Bagaimana kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penyerobotan tanah ?
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, kemudian spesifikasi penelitiannya adalah metode deskriptif analitis, yaitu meneliti, menjabarkan dan memberikan gambaran yang terperinci, serta menganalisis penyerobotan tanah. Selanjutnya dalam rangka menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.
Akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan Efektivitas sanksi pidana penyerobotan tanah atau lahan berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dikarenakan tindak pidananya termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, padahal kalau kita perhatikan bahwa dampak dari penyerobotan tanah atau lahan tentunya sangat merugikan korban. Dikarenakan penyerobotan tanah bersipat tindak pidana ringan maka tidak mengherankan sampai saat ini banyak terjadi kasus penyerobotan tanah atau lahan karena sanksi yang diberikan terhadap pelaku sangat ringan hukumannya. Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana penyerobotan tanah dikarenakan adanya dua peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam hal sanksi pidananya menurut Pasal 385 KUHP hukuman maksimum 4 tahun penjara sementara Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya maksimum kurungan 1 tahun, didalam perkara pidana ketika ada pengaturan yang sama maka yang digunakan pasal yang menguntungkan terdakwa. Karena bersifat tindak pidana ringan maka penegakkan hukumnya berbeda penanganannya dibandingkan tindak pidana biasa
EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS PORNOMEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
No full textThe development of the use of communication and information technology has become the main means in matters relating to pornographic cases today, especially with regard to porn media, so that Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is closely related to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The purpose of this research are; 1) Analyzing the effectiveness of handling porn media cases from Law Number 44 of 2008 concerning Pornography in relation to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and 2) Finding obstacles in handling of porn media cases is related to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
The specifications of the research were carried out in a descriptive analytical manner, namely describing the applicable regulations related to legal theory, and their implementation regarding the problems studied. Method The approach uses normative juridical research which is research that examines and analyzes legal norms that have been set by the authorized official for that. The norms that become the object of the study include laws and government regulations. The conclusions of this study are 1) The effectiveness of handling porn media cases in terms of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, is still not able to effectively tackle porn media cases in the community, because law enforcers have not been able to see the importance of the law, due to violations immorality related to pornography is still not clearly defined. So that the effectiveness of handling online porn media cases must be related to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. 2) Obstacles in handling online pornographic cases from Law Number 44 of 2008 concerning Pornography are associated with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, relating to juridical obstacles such as the absence of special legislation on cyber crime, and the authority of investigators to conduct searches on suspicions of using criminal, non-juridical tools, such as limited capabilities and the number of officers who master computer technology and lack of equipment, investigative processes and evidence.