Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI)
Not a member yet
83 research outputs found
Sort by
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI MENGHADAPI KONVERSI LAHAN PERTANIAN (STUDI KASUS: PROGRAM UTARI PT PERTAMINA DPPU NGURAH RAI)
No full textPulau Bali yang dikenal sebagai the last paradise in the world, merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Indonesia bahkan di mancanegara. Namun banyaknya kunjungan wisatawan juga memiliki dampak buruk, khususnya terjadinya penyempitan lahan hijau, peningkatan populasi, serta ancaman kepunahan binatang endemik. Hal yang menarik untuk dikaji yaitu adanya program UTARI yang berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut melalui program pemberdayaan petani. Oleh karena itu peneliti tertarik dalam mengkaji lebih dalam terkait strategi serta pelaksanaan program UTARI program UTARI dalam pemberdayaan masyarakat petani di tengah Kota Denpasar untuk mengatasi masalah permasalahan lahan serta permasalahan lainnya. Tulisan ini ditulis dengan berdasarkan pada penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Tulisan membahas strategi serta pelaksanaan program CSR PT Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai yang bernama “Eco-Edu Tourism Uma Lestari” sebagai upaya pencegahan dan penanganan dampak negatif dari keberadaan pariwisata di Bali. Program ini dilaksanakan di kawasan persawahan yang semakin sempit di Desa Peguyangan yang berada di Kota Denpasar. Terdapat 3 sub program yang dilaksanakan dalam program ini, yaitu eduwisata agrikultur, konservasi jalak bali, dan integrated farming system. Eduwisata agrikultur disusun dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan penyempitan lahan hijau di Kota Denpasar, Konservasi jalak bali disusun untuk menjaga dan melindungi jalak bali yang terancam punah, dan Integrated farming system dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dari kelompok sasaran yang merupakan petani dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ketiga sub program tersebut disusun saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan
PRAKTIK BAIK PEMBERDAYAAN DIFABEL OLEH KELOMPOK DIFABEL DESA MAKMUR JATI MANDIRI
Full text linkPartisipasi difabel merupakan isu krusial di Indonesia yang muncul seiring berkembangnya konsep inklusi sosial yang mendorong keterlibatan difabel dalam kehidupan sosial. Berdasarkan SUPAS 2015, penyandang disabilitas terbanyak di Indonesia adalah penduduk yang mengalami sedikit kesulitan melihat, yaitu sebesar 5,51%. Sedangkan penyandang disabilitas paling sedikit di Indonesia adalah penduduk yang sama sekali tidak bisa mendengar, yaitu sebesar 0,09% (Badan Pusat Statistik, 2016). Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia beragam, mulai dari terbatasnya aksesibilitas di tempat umum, adanya peluang mengalami diskriminasi, serta minimnya partisipasi difabel dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam kegiatan pemberdayaan. Kelompok Difabel Desa (KDD) hadir sebagai manifestasi inklusi sosial untuk kelompok difabel. KDD diinisiasi oleh SIGAB (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel) sebagai respon terhadap minimnya partisipasi difabel pada kegiatan desa. Tulisan ini mendeskripsikan pemberdayaan difabel oleh KDD Makmur Jati Mandiri di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian dianalisis menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan difabel oleh KDD Makmur Jati Mandiri berupa pemberian motivasi dan pelatihan keterampilan. Keberadaan KDD tersebut mampu mendorong masyarakat difabel untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan organisasi tingkat desa. KATA KUNCI: pemberdayaan difabel, KDD (Kelompok Difabel Desa), inklusi sosial. KEYWORDS: empowerment of people with disabilities, KDD (Kelompok Difabel Desa), social inclusion
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Full text linkKeterpencilan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat, di mana hal ini menyebabkan masih sulitnya dalam memperoleh akses pelayanan sosial baik pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial budaya. Program pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas adat melalui pendidikan, kesehatan dan pengakuan identitas sebagai warga negara. Program ini bertujuan agar terentaskannya komunitas suku anak dalam dari ketertinggalannya dengan masyarakat lainnya, serta menjadi senjata yang dapat mengatasi permasalahan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil suku anak dalam dengan menggunakan elemen kebijakan Chambers sebagai pisau analisa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Terungkap bahwa pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil suku anak dalam telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Selama proses pelaksanaan program terdapat kendala pada tahap awal yakni pada saat melakukan pendekatan dengan komunitas adat, di mana membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, program ini memberikan perlindungan kepada komunitas adat terpencil suku anak dalam dengan memberikan pemenuhan hak bagi mereka
PERAN KAMPUNG KB SENDANGSARI UNTUK MENCEGAH STUNTING
Full text linkRPJMN 2020-2024 menempatkan stunting sebagai isu prioritas dalam pembangunan kesehatan. Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) 2019 yang terintegrasi dengan Susenas Maret 2019 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2019 masih tinggi, yakni 26,67%. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah memfokuskan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) pada isu pencegahan stunting. Kampung KB dapat menggalang partisipasi dan sinergi berbagai lembaga yang ada di masyarakat untuk berperan mencegah stunting. Tulisan ini mendeskripsikan peran Kampung KB Sendangsari dalam memberdayakan masyarakat untuk pencegahan stunting. Data-data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan stunting oleh Kampung KB Sendangsari dilakukan melalui dua hal. Pertama, mengimplementasikan berbagai kegiatan pencegahan stunting, seperti memantau pertumbuhan balita melalui screening kesehatan dan Pemberian Makanan Tambahan. Kedua, mendorong kerjasama lintas kelompok kegiatan, seperti BKB Kenanga, BKR Tunas Harapan, PIK-R Mekar Asri, UPPKA Mukti Migunani, KWT Dhuawar, Pokdakan Beliksari dan Pokdakan Gondangsari, Posyandu Kenanga, dan Posbindu Kenanga, supaya dapat berperan dalam pencegahan stunting. Selain itu, aktor eksternal dari pemerintah setempat, dinas terkait dan akademisi turut berkontribusi memfasilitasi Kampung KB Sendangsari melalui berbagai bantuan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat
CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) IMPLEMENTATION BY PT. PG GORONTALO AND THE EFFECT ON LOCAL COMMUNITY’S WELFARE IMPROVEMENT
No full textABSTRAKAktualisasi dari Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan sudah seharusnya memberikan dampak bagi peningkatan penguatan kapasitas masyarakat lokal yang kemudian dapat memberikan pengaruh bagi kesejahteraan hingga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal tempat dimana perusahaan tersebut berada. Disadari atau tidak, Implementasi Corporate Social Responsibility pun dapat mempengaruhi keberlangsungan sebuah perusahaan. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi adanya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT. PG Gorontalo terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan FGD. Data tersebut kemudian dianalisis secara rasional berdasarkan pola logika berfikir tertentu. Setelah itu data dikaitkan dengan gambaran peningkatan kesejahtereraan masyarakat lokal setempat sebagai hasil dari CSR yang dilakukan oleh PT.PG Gorontalo. Hasil dari Penelitian ini adalah: 1) PT.PG Gorontalo telah memberikan CSR kepada Masyarakat di Desa tolangohula dalam bentuk: a) pemberian bibit bagi masyarakat, b) Pemberian Rumah Layak Huni, c) Pembangunan tempat ibadah masjid dan gereja, d) Pemberian sembako rutin. 2) CSR yang telah dilakukan oleh PT. PG Gorontalo sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gandaria.KATA KUNCI: Dampak CSR; Peningkatan Kesejahteraan; Masyarakat Lokal ABSTRAK Corporate Social Responsibility actualization to be carried out by a company should bring an effect on the increment of local community’s capacity reinforcement and should then influence the welfare, even improve the life quality of local community who live around the company. Whether we realize it or not, implementation of Corporate Social Responsibility might affect a company’s continuity. This issue inspired me to conduct this study. The aim of this study was to analyze Corporate Social Responsibility implementation conducted by PT. PG Gorontalo and the effect on local community’s welfare improvement. This study was a qualitative descriptive study. The data were attained through in-depth interviews, observations and FGD. Such data were then analyzed in a rational way according to particular patterns of logical thinking. Afterwards, the data were linked with the depiction of local community’s welfare improvement as a result of the CSR carried out by PT. PG Gorontalo. The results of this study would be: 1) PT. PG Gorontalo has provided the people in Tolangohula Village a CSR in the form of: a) administration of seeds for the community, b) administration of Livable Houses, c) Establishment of mosques and churches, d) Administration of groceries on regular basis. 2) The CSR conducted by PT. PG Gorontalo was successful in improving people’s welfare in Gandaria Village. KEYWORDS: CSR Effect; Welfare Improvement; Local Communit
BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SEBAGAI SEBUAH GERAKAN SOSIAL PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA DI MASYARAKAT
Full text linkThe elderly in society is often perceived as a vulnerable group and unable to participate actively. To increase the quality of life in the elderly, the government through Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) has formed Bina Keluarga Lansia (BKL) as a forum for creating prosperous elderly people. The purpose of this paper is to describe the concept of BKL as a social movement in improving the quality of life of the elderly. The method used in this paper is a systematic literature review from 2 national databases consisting of the Science and Technology Index (SINTA) and Google Scholar between 2015-2020. The inclusion criteria used include: (1) articles in English and Indonesian; (2) types of qualitative/quantitative research; and (3) articles on the level of elderly family development as a social movement. From a total of 15 articles that were deemed to meet the inclusion criteria and passed the screening process, they used the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA) diagram. Critical reviews were conducted following the guidelines for the Critical Appraisal Skills Program (CASP) from Cochrane. Selected articles were analyzed using RobVis' Tracking Media to obtain Risk of Bias extraction results. The results show that based on the typology of social movements based on goals and objectives. It can be concluded that BKL can be categorized as a social movement. The presence of BKL initiated by the government and supported by various academics and cadres has proven to have various benefits in increasing the activities and participation of the elderly through activities guided by the 7 dimensions of tough elderly people. In addition, the existence of BKL can help change people's perceptions of the elderly who were previously considered weak and powerless to become active and still able to participate in community activities.Lanjut usia (lansia) di masyarakat sering dipersepsikan sebagai kelompok lemah dan tidak mampu berpartisipasi secara aktif. Untuk meningkatkan angka kualitas hidup pada lansia, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai suatu wadah untuk membentuk lansia yang sejahtera. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep BKL sebagai sebuah gerakan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah telaah sistematik dari 2 database nasional yang terdiri dari Science and Technology Index (SINTA) dan Google Scholar antara tahun 2015-2020. Kriteria inklusi yang digunakan antara lain: (1) artikel berbahasa Inggris dan Indonesia; (2) jenis penelitian kualitatif/kuantitatif; dan (3) artikel tentang tingkat bina keluarga lansia sebagai gerakan sosial. Dari total 15 artikel yang dianggap memenuhi kriteria inklusi dan lolos proses skrining, semuanya menggunakan diagram Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Critical review yang dilakukan mengikuti pedoman Critical Appraisal Skills Program (CASP) dari Cochrane. Artikel terpilih dianalisis menggunakan RobVis' Tracking Media untuk mendapatkan hasil ekstraksi Risk of Bias. Hasil diketahui bahwa berdasarkan tipologi gerakan sosial yang didasarkan pada tujuan dan sasaran, dapat disimpulkan bahwa BKL dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial. Kehadiran BKL yang merupakan inisiatif pemerintah serta didukung oleh berbagai kalangan akademisi dan kader telah terbukti memiliki berbagai manfaat dalam meningkatkan aktivitas dan partisipasi lansia melalui kegiatan-kegiatan yang berpedoman kepada 7 dimensi lansia tangguh. Selain itu, adanya BKL dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap lansia yang sebelumnya dianggap lemah dan tak berdaya menjadi aktif serta masih mampu berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat
KESEJAHTERAAN DAN EKOLOGI ANAK ANGKAT WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PENGANGKATAN ANAK ANTARNEGARA (INTERCOUNTRY ADOPTION) MENGHADAPI NEGARA BARU
Full text linkAdoption is currently one of the efforts chosen by several couples to have children. Adoption of children currently being processed in Indonesia is not only for prospective adoptive parents who are Indonesian citizens, but can also be processed for foreign citizens who wish to adopt Indonesian citizens (intercountry adoption) which has been regulated in the Government through Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. In these regulations, children who can be adopted are neglected or neglected children. Therefore, adoption is carried out with the aim of protecting and improving the welfare of the child. The welfare of the child also needs to be considered from the aspect of changes in the ecology of the child, who previously lived in the Indonesian state, then there was a change in the environment of a new country abroad. This article aims to identify the welfare and ecology of international adopted children of Indonesian citizens (intercountry adoption) who previously lived in Indonesia and after being processed for adoption by foreigners who were taken abroad by foreign adoptive parents. This research uses qualitative methods with descriptive types. Collecting data in this study using documentation study, observation, and interviews. There are 10 informants based on purposive sampling. The results of this study found that the adopted children of Indonesian citizens who were taken to the country of their adopted parents of foreigners were in a prosperous condition with their subjective and objective welfare needs being met. The recommendations in this study are conveyed to the Ministry of Social Affairs as a government agency that has the authority for the process of adoption between countries to increase efforts to monitor and evaluate the development of post-adoption children. The Sayap Ibu Foundation as a childcare institution that has the authority to adopt a child needs to have more information about children adopted until the child is 18 years old, and also there is a need for a database of locations and family contacts of post-adopted children, both by the Ministry of Social Affairs, The Sayap Ibu Foundation and the Ministry of Home Affairs especially Population Affairs and Civil Registry.Pengangkatan anak saat ini menjadi salah satu upaya yang dipilih oleh beberapa pasangan untuk dapat memiliki anak. Pengangkatan anak yang saat ini diproses di Indonesia tidak hanya bagi calon orang tua angkat yang berkewarganegaraan Indonesia, tetapi dapat pula diproses untuk Warga Negara Asing yang ingin mengangkat anak Warga Negara Indonesia (intercountry adoption) yang telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam peraturan tersebut, anak yang dapat diangkat adalah anak terlantar atau ditelantarkan. Maka dari itu, pengangkatan anak ini dilakukan dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak juga perlu diperhatikan dari aspek perubahan ekologi anak, yang sebelumnya berada di lingkungan negara Indonesia, lalu berubah ke lingkungan negara baru. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesejahteraan dan ekologi anak angkat WNI antarnegara (intercountry adoption) yang sebelumnya tinggal di Indonesia dan setelah diproses pengangkatan anak oleh WNA, dibawa ke luar negeri oleh orang tua angkat WNA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Adapun informan berjumlah 10 orang berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa anak-anak angkat WNI yang dibawa pindah ke negara orang tua angkat WNA dalam keadaan sejahtera dengan terpenuhi kebutuhan kesejahteraan secara subjektif dan objektifnya. Rekomendasi dalam penelitian ini disampaikan untuk Kementerian Sosial sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk proses pengangkatan anak antarnegara agar meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi perkembangan anak pasca adopsi, Yayasan Sayap Ibu sebagai lembaga asuhan anak yang memiliki kewenangan proses pengangkatan anak perlu memiliki informasi lebih lanjut tentang anak-anak yang diadopsi sampai anak tersebut berusia 18 tahun, serta perlu adanya database lokasi dan kontak keluarga anak-anak pasca adopsi, baik oleh Kementerian Sosial, Yayasan Sayap Ibu maupun Kementerian Dalam Negeri, khususnya Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
MENGELOLA KEARIFAN LOKAL PAPUA SEBAGAI BASIS PELAYANAN SOSIAL: UPAYA MEMAHAMI PARA-PARA ADAT DAN TRADISI BAKAR BATU SEBAGAI MODAL SOSIAL MASYARAKAT PAPUA
Full text linkThis study examines the problems of local wisdom-based state social service policy design. In this case, the basic values of local wisdom that are explored are the traditions of the traditional para-para adat and the tradition of the bakar batu in Papua. Locality values are the current social service system approach is needed. Therefore, the government must be able to integrate policy designs based on local wisdom values. This study uses a qualitative descriptive approach with a study of the literature on governance performance in the special autonomy region of West Papua. In this study, it was found that the root of the problem that cannot resolve conflicts between communities in Papua is a policy design system that does not prioritize the values of the local traditions of the community, so that what is done is solving the problem by judging the parties involved in the conflict, not looking for a solution of understanding to prevent the recurrence of conflict. Therefore, the social service approach system needs to use the perspective of local wisdom as social capital that is able to unite the community in solidarity and peace. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan rancangan kebijakan pelayanan sosial negara berbasis kearifan lokal. Dalam hal ini, kearifan lokal yang digali nilai-nilai dasarnya adalah tradisi para-para adat dan tradisi bakar batu di Papua. Nilai-nilai lokalitas merupakan pendekatan sistem pelayanan sosial yang dibutuhkan saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat mengintegrasikan rancangan kebijakan yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi terhadap literatur tentang kinerja governance di daerah otonomi khusus Papua Barat. Pada kajian ini, ditemukan bahwa pangkal persoalan yang tidak dapat menyelesaikan konflik antar masyarakat di Papua adalah sistem rancangan kebijakan yang tidak mengedepankan nilai-nilai tradisi lokal masyarakat, sehingga yang dilakukan adalah pemecahan masalah dengan menghakimi pihak-pihak yang terlibat konflik, bukan mencari solusi kesepahaman untuk mencegah terjadinya konflik kembali. Dengan demikian, sistem pendekatan pelayanan sosial perlu menggunakan perspektif kearifan lokal sebagai modal sosial yang mampu menyatukan masyarakat di dalam solidaritas dan perdamaian.
KINERJA PUBLIC VOLUNTARY REGULATION (PVR) DI INDONESIA: KAJIAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)
Full text linkThe Indonesian government has been implementing the Industrial Environmental Rating Program (PROPER) since 1995. PROPER demonstrates the new regulatory approach called Public Voluntary Regulation (PVR), which combines the government authority and market power. PROPER aims to improve the companies’ commitment to Corporate Social Responsibility (CSR). Based on process tracing data PROPER in the last decade (2010-2019) and interview with regulators, this article argues PVR can be the potential regulatory approach to improve companies’ commitment to environment and social, particularly community development. The findings contribute to the debate on the regulatory approach of CSR in a developing country which mostly still focus on traditional approaches both mandatory and voluntary.Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Lingkungan Hidup (PROPER) telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1995. Dalam konteks regulasi, PROPER mencerminkan pendekatan yang dikenal dengan Public Voluntary Regulation (PVR). Pendekatan ini mengombinasikan antara kewenangan atau otoritas negara (mandatory) dan kekuatan pasar. PROPER bertujuan untuk meningkatkan komitmen perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR). Berdasarkan analisis process tracing data sekunder PROPER dalam satu dekade terakhir (2010-2019) dan wawancara regulator, artikel ini menyimpulkan bahwa PVR dapat menjadi pilihan alternatif regulasi untuk meningkatkan komitmen CSR di Indonesia. Kesimpulan artikel ini diharapkan berkontribusi untuk tata regulasi CSR di luar pilihan dikotomi antara mandatory dan voluntary.
PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL YAYASAN CINTA HARAPAN INDONESIA TERHADAP PERILAKU KEMANDIRIAN ANAK DOWN SYNDROME
Full text linkYayasan Cinta Harapan Indonesia (YCHI) which is engaged in services for children with special needs has embraced parents so that they can treat children as they should without any differences, by providing social support to children with special needs, especially children with down syndrome. Researchers tried to research and find out whether the social support provided was appropriate and had an impact on children, especially in terms of children's independent behavior, using qualitative methods and data collection techniques using interviews, observation, and documentation study. The subjects and objects that were the focus of the researchers were YCHI (therapist and daily chairperson) and parents and children with down syndrome who had been selected based on the consideration that they knew and provided services for children with special needs. The data validation used in this study was the triangulation of informants. The results showed that YCHI had social support that could affect the independent behavior of children with down syndrome, where children could do activities that should be done on their own, such as wearing clothes, toilet training, tidying up toys, eating. himself, and so on. The social support provided by YCHI, especially in the aspect of emotional support, is the most influential in changing children's independence.Yayasan Cinta Harapan Indonesia (YCHI) yang bergerak dalam bidang pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus telah merangkul para orang tua agar mereka dapat memperlakukan anak sebagai mestinya, tanpa adanya perbedaan, dengan memberikan dukungan sosial kepada anak berkebutuhan khusus, terutama anak down syndrome. Peneliti mencoba untuk meneliti dan mengetahui apakah dukungan sosial yang diberikan sudah tepat dan berdampak pada anak, terutama dalam hal perilaku kemandirian anak dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek dan objek yang jadi fokus peneliti adalah YCHI (terapis dan ketua harian) serta para orang tua dan anak-anak down syndrome yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mengetahui dan melakukan pelayanan bagi anak kebutuhan khusus. Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi informan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sosial yang telah dilakukan oleh YCHI yang dapat berpengaruh terhadap perilaku kemandirian anak down syndrome, di mana anak dapat aktivitas yang seharusnya dilakukan sendiri, seperti mengenakan pakaian, toilet training, merapikan mainan, makan sendiri, dan lain sebagainya. Dukungan sosial yang diberikan oleh YCHI, terutama pada aspek dukungan emosional, merupakan yang paling berpengaruh dalam perubahan kemandirian anak.