Jurnal Universitas Islam Malang
Not a member yet
3345 research outputs found
Sort by
The Process of Translating a Linear Program Problem into A Mathematical Representation
Get PDFThis research aims to describe the representation translation process in solving linear programming problems. The representation translation process will be explained at each stage of problem-solving according to Polya. The types of representation that will be explained are algebraic, numerical, graphic, and verbal. This research uses a descriptive qualitative approach. The research subjects consisted of two mathematics education students taking linear programming courses. Both subjects are students with high mathematical abilities who have good communication skills so that researchers can explore more in-depth information about the representation translation process. The instrument in this research is a linear program test which consists of two problems. The research results showed that subject 1 (S1) and subject 2 (S2) fulfilled three stages of problem-solving, namely understanding the problem, making a plan, and implementing the plan. Both subjects used all four representations in solving problems. The translation process that occurs starts with exploring sources, compiling initial knowledge, building targets, and determining suitability
PERANAN RESIKO KREDIT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BEI
Get PDFThis research aims to determine the influence of managerial ownership, board of commissioners, audit committee and CAR on financial performance through credit risk. The population in this study used banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period. This research uses a sampling technique, namely purposive sampling, to obtain a sample of 15 companies. The data analysis method uses path analysis. The results of this research show that managerial ownership, board of commissioners and CAR have a direct effect on credit risk. The audit committee has no direct influence on credit risk. Managerial ownership, CAR and credit risk have a direct effect on financial performance. The board of commissioners and audit committee have no direct influence on financial performance. Managerial ownership, board of commissioners, audit committee and CAR have no effect on financial performance through credit ris
Gerakan aktivitas fisik bersama disabilitas sebagai bentuk implementasi bahwa semua manusia setara
Get PDFPenyandang disabilitas sangat membutuhkan jiwa yang sehat, kesegaran jasmani dan rohani dengan melakukan olahraga walaupun memiliki keterbatasan pada dirinya. Penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya sehingga dapat berkesempatan untuk memunculkan potensi dirinya. Program kesehatan dan olahraga ini berupa senam bersama disabilitas. Tujuan dari program adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik pada disabilitas serta dapat memberi keuntungan psikologis yaitu mengurangi depresi dan meningkatkan rasa percaya diri pada disabilitas. Metode yang digunakan yaitu Asset Based Community Development (ABCD) dengan fokus untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan aset dan sumber daya penyandang disabilitas. Hasil dari program ini adalah perubahan sikap para penyandang disabilitas yang semula takut dengan orang baru menjadi akrab, yang semula takut untuk bergerak jadi bisa leluasa menggerakan motoriknya, bahkan meminta senam untuk kedua kali, tersenyum dan bercanda dengan teman disabilitas lainnya, mampu menyelesaikan games bersama
Peran guru PAUD dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis karakter
Get PDFLembaga PAUD, bersama dengan keluarga dan lingkungan anak itu sendiri, memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak usia dini. Guru di PAUD memiliki peran besar dalam meningkatkan pendidikan karakter anak. Guru harus memberikan contoh yang baik kepada anak agar anak dapat meniru apa yang dikatakan. Guru akan membantu anak menerapkan nilai-nilai karakter. Guru juga digugu dan ditiru oleh anak didiknya. Tujuan dari kegiatan PKM adalah untuk memberikan pemahaman kepada guru PAUD tentang implementasi kurikulum berbasis karakter pada anak usia dini sampai penilaian tentang implementasi kurikulum karakter yang sudah diterapkan oleh lembaga PAUD masing-masing. Lembaga mitra kegiatan PKM adalah ketua IGTKI Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 22 orang terdiri dari kepala sekolah dan guru PAUD. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM adalah seminar dan workshop. Pengumpulan data dengan memberikan instrumen berupa angket kepada guru dalam bentuk google form. Hasil dari kegiatan ini adalah guru-guru sangat antusias ketika narasumber menjelaskan materi, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dari guru. Selain itu, guru mendapatkan buku saku yang berisi contoh penerapan kurikulum karakter pada anak usia dini
Legal Protection For Cessionaris Of Fiduciary Collateral Objects In The Form Of Receivables Through Cessie As A Form Of Transfer Of Taxable Goods
Get PDFThe existence of a collateral object is intended as a form of protection for creditors if the debtor experiences delinquency, which makes it easier for creditors to collect repayment from the collateral object. However, in terms of the object of collateral in the form of accounts receivable, how valid is it as a form of transfer through a cessie. The normative legal approach using the statute approach is applied in the research methodology of this research. The results of the analysis show that the parties most at risk in transferring fiduciary collateral with objects of receivables through a cessie are Cedents (old creditors) and Cessionaris (new creditors). On the other hand, even though there is destruction of the collateral object on the transferred receivable due to payment by the debtor, the tax that has been credited cannot be adjusted in value. Therefore, it is very detrimental for cedents and cessionaries to deal with these problems
OPTIMALISASI KOMPETENSI MUJTAHID DALAM KERANGKA KAJIAN HUKUM ISLAM
Get PDFAbstract
A mujtahid is called a Muslim scholar or cleric who has the qualifications and expertise to carry out ijtihat, namely the process of interpreting Islamic law based on its sources. This research uses a qualitative descriptive research method with a focus on studying concepts and content through library research. This research aims to analyze mujtahid competence, classical and contemporary mujtahid requirements, and mujtahid rankings. This study examines the competence of a mujtahid in the context of understanding and applying sharia law in Islam. Mujtahid competency was found to require a deep understanding of various sources of Islamic law, such as the Al-Qur'an, hadith, ijma', qiyas, asbab al-nuzul, and maqashid sharia. In addition, the ability to recognize and differentiate between the tasyri'iyah sunnah and the tasyri'iyah ghairu sunnah and to avoid violations of ijma' is also needed. Islamic ethics and values are also an integral part of a mujtahid's competence, assisting in making appropriate legal decisions. This study emphasizes that the competence of a mujtahid is an important element in maintaining integrity and accuracy in the ijtihad process, which is important in carrying out his duties as a guardian of sharia law. The findings in this research are that a mujtahid must have in-depth knowledge, analytical skills, and high moral integrity to carry out his duties in understanding and applying sharia law correctly.
Keywords: Mujtahid, Ijtihad, contemporary, classicStudi ini mengkaji kompetensi seorang mujtahid dalam konteks pemahaman dan penerapan hukum syariah dalam Islam. Kompetensi mujtahid ditemukan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, asbab al-nuzul, dan makasid syariah. Selain itu, kemampuan untuk mengenali dan membedakan antara sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah serta untuk menghindari pelanggaran terhadap ijma' juga diperlukan. Etika dan nilai-nilai Islam juga menjadi bagian integral dari kompetensi seorang mujtahid, membantu dalam pengambilan keputusan hukum yang tepat. Penelitian ini menekankan bahwa kompetensi seorang mujtahid adalah unsur penting dalam menjaga integritas dan keakuratan dalam proses ijtihad, yang penting dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga hukum syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus pada telaah konsep dan isi melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi mujtahid, syarat-syarat mujtahid secara kalsik dan kontemporer, dan peringkat mujtahid. Hasil penelitian seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan analitis, dan integritas moral yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dalam memahami dan mengaplikasikan hukum syariah dengan benar.
Kata Kunci: Mujtahid, Ijtihad, kontemporer, klasik
 
RESPON KELUARGA MILENIAL DALAM MENGHADAPI ERA CIVIL SOCIETY 5.0: STUDI KASUS PASANGAN MILENIAL DI KUTAI KARTANEGARA
Get PDFThis research aims to understand the responses of millennial family couples in facing social and technological changes in the era of Civil Society 5.0, with a case study on millennial couples in Kutai Kartanegara. The main focus of this research is to comprehend the impact of technology usage, changes in values, and the evolution of roles within millennial families. The study employs a qualitative method with data sources from millennial family couples. Data mining techniques include observation and interviews with millennial family couples (aged 20-27) to understand their responses to changing times. Data analysis utilizes interactive techniques involving data collection, data condensation, data display, and conclusions. The results of the research indicate that the adoption of technology has complex implications for family dynamics, while traditional values and family roles still play a significant role. This study provides insights into how millennial family couples adapt, change, or maintain traditional patterns in the face of evolving times.
Keywords: Family couples, Millennial families, Civil Society 5.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons pasangan keluarga milenial dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi di era Civil Society 5.0, dengan studi kasus pada pasangan milenial di Kutai Kartanegara. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dampak penggunaan teknologi, perubahan nilai-nilai, dan evolusi peran dalam keluarga milenial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data pada pasangan keluarga milenial. Adapun teknik penggalian data menggunakan observasi dan wawancara terhadap pasangan keluarga milenial (usia 20-27) guna memahami respons mereka terhadap perubahan zaman. Analisis data menggunakan teknik interaktif dengan langkah penggalian data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi memiliki implikasi yang kompleks dalam dinamika keluarga, sementara nilai-nilai tradisional dan peran keluarga tetap memegang peranan penting. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana pasangan keluarga milenial menyesuaikan, mengubah, atau mempertahankan pola tradisional dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berkembang.
Kata kunci: Pasangan keluarga, Keluarga milenial, Civil Society 5.0.Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki respons pasangan keluarga milenial dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi di era Civil Society 5.0, dengan studi kasus pada pasangan milenial di Kutai Kartanegara. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dampak penggunaan teknologi, perubahan nilai-nilai, dan evolusi peran dalam keluarga milenial. Metode kualitatif digunakan dengan teknik observasi dan wawancara terhadap pasangan keluarga milenial (usia 20-27) guna memahami respons mereka terhadap perubahan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi memiliki implikasi yang kompleks dalam dinamika keluarga, sementara nilai-nilai tradisional dan peran keluarga tetap memegang peranan penting. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana pasangan keluarga milenial menyesuaikan, mengubah, atau mempertahankan pola tradisional dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berkembang
DUALISME PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI PASIR TALANG TIMUR SOLOK SELATAN TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN: Abstrak, Pendahuluan, Metode Penelitian, Pembahasan dan Hasil, Kesimpulan, Daftar Pustaka
No full textThe aim of this research is to determine the factors causing the dualism of community understanding in Nagari Pasir Talang Timur District. Pagu River District. South Solok regarding marriage registration and to find out the legal efforts taken by the people of Nagari Pasir Talang Timur District. Pagu River District. South Solok regarding unregistered marriages. This research method uses a field research method in the form of qualitative research assisted by direct interviews with people who carry out private marriages and interviews with the KUA, Sungai Pagu District, South Solok Regency. Interviews are carried out by asking detailed questions directly and face to face with the relevant parties. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. The results of this research are the factors that cause dualism in the understanding of the people of Nagari Pasir Talang Timur Kec. Pagu River District. South Solok Regarding Marriage Registration, the first thing is that marriage registration does not exist in Islamic law. Second, the community expressed that they obey religion first, then obey state laws and regulations. And third, the legal regulations in Indonesia regarding marriage are different from the teachings of the Islamic religion. The legal action taken by the community against unregistered marriages is first, by registering the marriage through a marriage certificate at the Religious Court. However, this marriage law can be submitted to the Religious Court for reasons of resolving a divorce. Second, carrying out remarriage in accordance with applicable laws and regulations with authorized officials, namely officials from the Office of Religious Affairs (KUA).
Keywords: Dualism, Marriage Registration, Private MarriageBanyak ditemukan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan kepada lembaga yang berwenang. Perkawinan yang tidak tercatatkan merupakan perkawinan yang dilaksanakan secara di bawah tangan. Perkawinan ini secara hukum Islam adalah sah dan halal, akan tetapi secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidaklah sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dualisme pemahaman masyarakat di Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan terhadap pencatatan perkawinan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan terhadap perkawinan yang tidak tercatatkan. Hasil penelitian ini adalah Faktor Penyebab Terjadinya Dualisme Pemahaman Masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Terhadap Pencatatan Perkawinan adalah pertama pencatatan perkawinan tidak ada di dalam hukum Islam. Kedua, masyarakat mengungkapkan bahwa taat kepada agama terlebih dahulu, setelah itu baru taat kepada peraturan perundang-undangan Negara. Dan ketiga, materi peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait tentang perkawinan berbeda dengan ajaran agama Islam. Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perkawinan yang tidak tercatatkan ialah pertama, dengan melakukan pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun itsbat nikah ini dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kedua, melakukan perkawinan ulang secara peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pejabat yang berwenang yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)
KEABSAHAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF TANPA AKTA OTENTIK (ditinjau dari UU Wakaf No 41 Tahun 2004)
No full textThe community has not fully paid attention to the regulations in the implementation of waqf, especially for those who do or give waqf. This causes uncertainty about the status of the waqf itself both juridically and administratively. The use of waqf land, like any other function, is for the benefit of the people, in accordance with Law No. 41/2004 on waqf, that is, the allocation of waqf land depends on the waqf pledge made. However, it is still found that the use of waqf land is different from the purpose of waqf, as is the case with MIS Al-Ikhlas and BKM Masjid Al-Ikhlas. This research aims to find out the problems of waqf disputes in the management of MIS Al-Ikhlas and Al- Ikhlas Mosque, as well as to analyse the law of management and status of waqf land without an authentic deed (reviewed from the Waqf Law No. 41 of 2004). The research method used is empirical legal research (Empiric Law Research) which includes a statute approach, case approach, and combines legal materials (juridical empirical) and uses in-depth interviews to enrich primary data. The results show that based on Law No. 41 of 2004, the legal position of Nazirs who are not registered with the Ministry of Religious Affairs and the Indonesian Waqf Board results in legal uncertainty of waqf land. The validity status of MIS Al-Ikhlas waqf land is declared invalid due to the absence of authentic deeds and appropriate registration. Waqf land is considered valid if it fulfils the pillars according to Law Number 41 of 2004 and the absence of an authentic deed triggers waqf disputes.
Keywords: Waqf, Validity, Authentic Deed, Management
Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturanperaturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan ataumemberikan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Kegunaan tanah wakaf sebagaimana fungsi pada umumnya yakni bertujuan untuk kemaslahatan umat, sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat. Namun, masih ditemukan pemanfaatan tanah wakaf yang berbeda dengan tujuan wakaf sebagaimana halnya yang terjadi pada MIS Al-Ikhlas dan BKM Masjid Al-Ikhlas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan sengketa wakaf dalam pengelolaan MIS Al-Ikhlas dan Masjid Al- Ikhlas, serta menganalisis hukum pengelolaan dan status tanah wakaf tanpa akta otentik (ditinjau dari UU Wakaf No 41 Tahun 2004). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Empiric Law Research) yang meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan memadukan bahan-bahan hukum (yuridisempiris) serta menggunakan wawancara mendalam untuk memperkaya data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, kedudukan hukum Nazhir yang tidak terdaftar di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum tanah wakaf. Status keabsahan tanah wakaf MIS Al-Ikhlas dinyatakan tidak sah karena tidak adanya akta otentik dan pendaftaran yang sesuai. Tanah wakaf dianggap sah jika memenuhi rukun sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan ketidakadaan akta otentik memicu sengketa wakaf.
Kata kunci: Wakaf, Keabsahan, Akta Otentik, PengelolaanPenelitian ini menjelaskan mengenai Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Tanpa Akta Otentik.Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Kondisi ini juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan wakaf dari aspek subtansi hukum maupun pengelolaan tanah wakaf itu sendiri. Kegunaan tanah wakaf sebagaimana fungsi pada umumnya yakni bertujuan untuk kemaslahatan umat, sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat.Nazhir berperan penting dalam pengelolaan baik meliputi perseorangan, organisasi; maupun badan hukum. Pendaftaran harta benda wakaf hendaknya kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak ikrar wakaf ditandatangani (Pasal 33 UU No. 41 Tahun 2004).Perlunya akta otentik dalam ikrar wakaf yang dapat dilakukan secara tertulis maupun dengan lisan yang kemudian ikrar ini dibuat didalam Akta Ikrar Wakaf dan akan dilampirkan beserta Surat Kepemilikan Tanah untuk dilakukan pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan akta otentik atau Sertifikat Tanah Wakaf. Dalam halini penulis melakukan penelitian di Sekolah MIS Al-Ikhlas mengenai sengketa wakaf dengan BKM Mesjid Al-Ikhlas Kecamatan Medan Denai, yang ingin melakukan penggusuran lahan sekolah yang merupakan tanah wakaf tanpa melihat akta ikrar wakaf yang terdaftar di Badan Pertahanan Nasional dan bagaimana pengelolaannya serta peruntukan tanah wakaf. Dalam perwakafan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan Wakif dan Nazhir tetapi juga oleh Badan Hukum di Indonesia telah memberikan ruang terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melaksanakan dan keberlangsungan wakaf di Indonesia
Implementation of village road infrastructure development policy using Van Meter and Van Horn models
Get PDFThe researcher wants to know how far the implementation of policies in the field of road construction has been carried out by the local government and various parties involved in road construction in villages using the Van Meter and Van Horn models which are based on six variables, namely: 1). Policy standards and targets/measurements and policy objectives, 2). Resources, 3). Characteristics of implementing organizations, 4). Attitude of executors, 5). Communication between related organizations and implementation activities, 6). Social, economic and political environment. This type of research is a type of qualitative descriptive research using data collection methods through observation, interviews. Results. This research can be seen from the six variables in the Van Mater and Van Horn models on the implementation of road infrastructure development policies in subdistricts, namely the implementation of the policy has been successful. From the results of this study it is known that through the Van Mater and Van Horn models the implementation of road infrastructure development policies in sub-district has been successful. The construction of a 9.3 Km road connecting the village is almost complete. It would be nice if the construction continues until all existing access roads are good