Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya
Not a member yet
8612 research outputs found
Sort by
Analisis Kumpulan Puisi “Perahu Kertas Karya Sapardi Djoko Damono Menggunakan Pendekatan Stilistika yang Berorientasi pada Pemajasan
Full text linkThis study aims to analyze stylistic elements in a collection of poems using a stylistic approach with content analysis methods and a library research design. The data, consisting of words and phrases from 19 poems, were categorized into figures of speech, structural manipulation, and imagery. Data collection techniques included reading, observing, and note-taking. The analysis revealed a rich variety of language styles, with 82 instances of figurative language, 65 structural manipulations, and 98 uses of imagery that enhance the meaning and rhythm of the poems. These findings were implemented into an e-learning poetry module, validated by two experts and applied at SMA Negeri 1 Tanjungsiang. Based on questionnaires completed by 35 students, 96.9% of responses indicated that the module was clear, engaging, and supportive of independent learning.ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur pemajasan dalam kumpulan puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono dengan menggunakan pendekatan stilistika. Data penelitian berupa kata dan frasa dari sembilan puisi yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, menyimak, dan mencatat. Analisis difokuskan pada identifikasi majas yang digunakan penyair, seperti personifikasi, metafora, alegori, sinekdoke, dan ironi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 82 pemajasan yang memperkaya makna, memperkuat ekspresi, serta membangun ritme puitis dalam kumpulan puisi tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa Sapardi Djoko Damono menggunakan pemajasan secara konsisten untuk menghadirkan kedalaman makna dan keindahan bahasa dalam karya puisinya.
ABSTRACT
This study aims to analyze the use of figurative language in the poetry collection Perahu Kertas by Sapardi Djoko Damono through a stylistic approach. The research data consist of words and phrases extracted from nineten purposively selected poems. Data were collected through reading, attentive listening, and note-taking techniques. The analysis focuses on identifying the types of figurative language employed by the poet, including personification, metaphor, allegory, synecdoche, and irony. The findings reveal 82 instances of figurative expressions that enrich meaning, enhance emotional expression, and construct poetic rhythm throughout the collection. These results affirm that Sapardi Djoko Damono consistently utilizes figurative language to convey depth of meaning and linguistic beauty in his poetry
Maqāṣid Al-Sharīʿah Based Comparative Analysis Of Crypto Asset Regulation In Indonesia, Malaysia, And The United Arab Emirates
Full text linkThe rapid expansion of crypto assets since 2020 has generated complex challenges for Islamic economic law, particularly regarding the coherence of legal norms and fatwas across jurisdictions. Although crypto assets offer economic opportunities, regulatory and juristic responses in Muslim majority countries remain fragmented, reflecting the absence of a standardized maqāṣid al sharīʿah based evaluative framework. This study aims to analyze and compare the legal norms and fatwas governing crypto assets in Indonesia, Malaysia, and the United Arab Emirates during 2020 to 2025 from a maqāṣid-oriented perspective. The research employed a normative comparative legal approach supported by an evaluative simulation model, utilizing secondary data from publicly available regulations, fatwas, and official policy documents. The simulation operationalized key maqāṣid dimensions, namely protection of wealth, protection of intellect, and prevention of harm, across three regulatory scenarios consisting of crypto assets as means of payment, commodities or investment instruments, and objects of zakat. The results show that crypto assets receive higher normative acceptance when positioned as commodities or investment instruments, while their treatment as means of payment and zakat objects remains legally contested. Cross-jurisdictional variations reveal how differing institutional priorities and implicit maqāṣid orientations shape regulatory outcomes. These findings contribute theoretically by demonstrating the applicability of maqāṣid al sharīʿah as an operational evaluative tool in digital finance governance and practically by offering a framework to support the harmonization of fatwas and regulatory policies. Overall, the study highlights the importance of a standardized maqāṣid based approach to enhance legal coherence and certainty in regulating crypto assets within Islamic economic systems.
Keywords: Maqāṣid Al-Sharīʿah, Crypto Assets, Legal Norms And Fatwas, Islamic Economic Law, Comparative Legal Analysis.Perkembangan pesat aset kripto sejak tahun 2020 telah menimbulkan tantangan yang kompleks bagi hukum ekonomi Islam, khususnya terkait dengan koherensi norma hukum dan fatwa lintas yurisdiksi. Meskipun aset kripto menawarkan peluang ekonomi, respons regulatif dan yuridis di negara negara berpenduduk mayoritas Muslim masih bersifat terfragmentasi, yang mencerminkan ketiadaan kerangka evaluasi berbasis maqāṣid al sharīʿah yang terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan norma hukum dan fatwa yang mengatur aset kripto di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab dalam rentang waktu 2020 hingga 2025 dari perspektif maqāṣid. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif komparatif yang didukung oleh model simulasi evaluatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari regulasi, fatwa, dan dokumen kebijakan resmi yang tersedia untuk publik. Simulasi ini mengoperasionalkan dimensi utama maqāṣid, yaitu perlindungan harta, perlindungan akal, dan pencegahan mudarat, dalam tiga skenario regulasi yang meliputi aset kripto sebagai alat pembayaran, sebagai komoditas atau instrumen investasi, serta sebagai objek zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memperoleh tingkat penerimaan normatif yang lebih tinggi ketika diposisikan sebagai komoditas atau instrumen investasi, sementara perlakuannya sebagai alat pembayaran dan objek zakat masih diperdebatkan secara hukum. Variasi lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa perbedaan prioritas kelembagaan dan orientasi maqāṣid yang bersifat implisit turut membentuk hasil regulasi. Temuan ini berkontribusi secara teoretis dengan menunjukkan penerapan maqāṣid al sharīʿah sebagai alat evaluasi yang operasional dalam tata kelola keuangan digital, serta secara praktis dengan menawarkan suatu kerangka untuk mendukung harmonisasi fatwa dan kebijakan regulatif. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis maqāṣid yang terstandarisasi guna meningkatkan koherensi dan kepastian hukum dalam pengaturan aset kripto dalam sistem ekonomi Islam
Sistem Kontrol Udara Didalam Ruangan Pabrik Mabel Berbasis IoT
Full text linkPolusi udara, terutama yang disebabkan oleh debu, merupakan masalah serius di lingkungan pabrik, terutama di pabrik furnitur. Debu yang dihasilkan tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan pekerja, menyebabkan penyakit paru-paru kronis seperti pneumokoniosis. Sensor GP2Y1010AU0F digunakan untuk mendeteksi debu. Selain itu, material yang mudah terbakar seperti kayu, plastik, dan cairan kimia juga meningkatkan risiko kebakaran di area pabrik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem kendali berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat memantau dan mengendalikan kualitas udara, suhu, dan kelembapan secara real-time. Sistem ini menggunakan sensor MQ-2 untuk mendeteksi asap sebagai indikasi awal kebakaran, dan sensor DHT11 untuk memantau suhu dan kelembapan sekitar. Sistem kendali udara berbasis IoT di pabrik furnitur berhasil mengatur kualitas udara dalam ruangan di ruangan mini. Sistem ini mengaktifkan blower ketika kadar debu melebihi 3 mg/m², mempertahankan suhu di bawah 35°C dan kelembapan di atas 40% dengan menyalakan humidifier. Deteksi asap dilakukan melalui notifikasi bel, sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Integrasi IoT memungkinkan pemantauan kondisi ruangan secara real-time dan berkala, sehingga sistem efektif dalam mengendalikan debu, suhu, kelembapan, dan mendeteksi asap secara otomatis dan efisien
Pengaruh Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan Peran Mediasi Transformasi Industri 4.0
Full text linkPenelitian ini menganalisis pengaruh komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan dengan menempatkan transformasi Industri 4.0 sebagai variabel mediasi. Berlandaskan teori keagenan, keberadaan komisaris independen dan peran pemegang saham institusional dipandang mampu memperkuat fungsi pengawasan, menekan biaya keagenan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis. Transformasi Industri 4.0 merefleksikan perubahan terencana dalam proses bisnis, teknologi, dan tata kelola operasional melalui pemanfaatan sistem digital terintegrasi, Internet of Things, analitik data, otomatisasi cerdas, dan integrasi rantai pasok. Penelitian ini menggunakan data panel perusahaan manufaktur selama periode 2019–2023 dan dianalisis dengan regresi panel two-way fixed effects serta uji mediasi berbasis produk koefisien menggunakan metode bootstrap. Hasil empiris menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat transformasi Industri 4.0 dan kinerja perusahaan. Selain itu, transformasi Industri 4.0 berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan terbukti memediasi secara parsial pengaruh komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas tata kelola perusahaan akan lebih optimal apabila disinergikan dengan strategi transformasi Industri 4.0 yang terukur dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang
Preferensi Driver Tentang Weding di Jalan Umum dan Tinjauannya dalam Perspektif Ekonomi Islam
Full text linkPraktik penyelenggaraan pesta pernikahan (wedding) di jalan umum masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia dan sering menimbulkan gangguan lalu lintas, kerugian ekonomi, serta potensi konflik sosial. Kondisi ini berdampak langsung pada driver sebagai pengguna jalan yang menggantungkan pendapatan pada kelancaran mobilitas. Fenomena tersebut mencerminkan adanya benturan antara kepentingan privat, nilai budaya, dan hak masyarakat atas ruang publik yang belum dikelola secara adil. Artikel ini bertujuan menganalisis preferensi driver terhadap praktik wedding di jalan umum serta meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan dan terindeks Google Scholar serta Dimensions. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan teori ekonomi publik, konsep preferensi aktor ekonomi, dan prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan (‘adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), serta pencegahan mudarat (lā ḍarar wa lā ḍirār). Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar driver memiliki preferensi negatif terhadap praktik wedding di jalan umum karena menimbulkan eksternalitas negatif berupa kemacetan, peningkatan biaya operasional, hilangnya pendapatan, dan tekanan psikologis. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut dinilai problematis apabila dilakukan tanpa izin dan pengaturan yang adil karena bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas barang publik. Oleh karena itu, pengelolaan ruang publik perlu berorientasi pada kemaslahatan bersama dan perlindungan kepentingan masyarakat luas
Pergeseran Paradigma Perbankan Syariah Dari Multidisipliner Menuju Transdisipliner
Full text linkPerkembangan perbankan syariah menunjukkan kemajuan yang signifikan secara kelembagaan dan regulatif, namun masih menghadapi kritik terkait keterbatasan paradigma keilmuan yang mendasarinya. Perbankan syariah kerap dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan tujuan substantif ekonomi Islam karena masih berorientasi pada logika pasar dan profitabilitas. Artikel ini bertujuan menganalisis perbankan syariah dalam perspektif multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner, serta menawarkan pendekatan transdisipliner sebagai alternatif rekonstruksi paradigma perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual melalui studi pustaka dan analisis paradigmatik terhadap literatur ekonomi Islam, perbankan syariah, dan filsafat ilmu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner dan interdisipliner berkontribusi pada penguatan aspek operasional dan normatif perbankan syariah, namun masih bersifat adaptif dan belum menyentuh fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara mendalam. Pendekatan transdisipliner menawarkan paradigma yang lebih holistik dengan menjadikan tauhid sebagai fondasi pengembangan ilmu dan praktik perbankan syariah, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual guna mewujudkan falah dan kemaslahatan uma
Sinergi 4 Pilar Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga
Full text linkLaw enforcement against domestic violence (DV) is a crucial aspect in ensuring protection for victims. In the Indonesian legal system, law enforcement is supported by four main pillars of law enforcement: the Police, the Prosecutor's Office, the Courts, and Advocates. These four pillars play a crucial role in providing legal protection for victims of domestic violence in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU-PKDRT). This study employed a normative juridical method with a statute approach and a review of other relevant literature. The results indicate that although regulations explicitly regulate victim protection, implementation in the field still faces various obstacles, such as a lack of understanding of gender perspectives among law enforcement officials, limited access to legal assistance by victims, and a lack of coordination between relevant institutions. Furthermore, the role of the four pillars of law enforcement in addressing domestic violence still requires strengthening, both in terms of regulations, enforcement mechanisms, and synergy between institutions. This study concludes that the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence depends heavily on optimizing the role of the four pillars of law enforcement and improving the implementation of existing policies. Reform efforts are needed in the form of increasing the capacity of legal officials, wider outreach regarding victims' rights, and strengthening sector coordination so that legal protection can run more optimally
Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RBBR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Periode 2021-2024
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 20212024 menggunakan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan BSI. Instrumen penelitian terdiri dari rasio-rasio keuangan yang mewakili empat komponen utama dalam RBBR, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earnings, dan Capital. Teknik analisis data dilakukan melalui perhitungan masing-masing rasio, pengelompokan hasil ke dalam kategori penilaian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan komposit kesehatan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPF dan FDR berada dalam kategori sehat, menandakan kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan dan likuiditas. Penerapan GCG berada pada predikat sehat, mencerminkan tata kelola yang efektif. Komponen Earnings berada pada kategori sangat sehat melalui nilai NIM, BOPO, dan ROA yang stabil. Selain itu, aspek Capital menunjukkan kondisi sangat sehat dengan rasio CAR yang jauh melebihi batas minimum. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa BSI berada dalam kondisi sangat sehat dan menunjukkan stabilitas keuangan yang kuat selama periode penelitian.
 
Sinergi Digitalisasi dalam Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sinergi digitalisasi dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian kepustakaan, penelitian ini mengkaji bagaimana kolaborasi lintas lembaga—seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), perbankan syariah, dan lembaga sosial Islam berkontribusi terhadap penguatan inklusi dan literasi keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui inisiatif seperti e-wallet syariah , zakat dan wakaf digital, serta festival ekonomi syariah (FESyar, ISEF, SEMESTA FEST, dan Sultra Maimo) berhasil meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat sinergi antaraktor ekonomi syariah. Meski demikian, tantangan berupa rendahnya literasi (39,11%) dan inklusi keuangan (12,88%), serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi merupakan strategi jangka panjang dalam memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional dan mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
Kata kunci : digitalisasi, ekonomi syariah, inklusi keuangan, sinergi lembag
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dalam Menanggulangi Kejahatan Ransomware di Indonesia
No full textThis study analyzes and evaluates the effectiveness of Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PSTE) in combating ransomware crimes in Indonesia. The ever-evolving ransomware threat has triggered the need for regulations capable of adaptively responding to the dynamics of cybercrime. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach to examine the urgency of implementation and obstacles in its implementation. The study results indicate that PP No. 71 of 2019 still faces various challenges, such as weak technical understanding, minimal coordination between agencies, limited legal sanctions, and a lack of technical guidance for prevention and mitigation. This study's recommendations include the development of detailed technical guidelines, strengthening the role of the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), digital security education, and harmonization with the Personal Data Protection Law. A comprehensive and collaborative legal strategy is needed to build national cyber resilience in the face of ransomware threats.Penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi efektivitas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dalam menanggulangi kejahatan ransomware di Indonesia. Ancaman ransomware yang terus berkembang telah memicu kebutuhan regulasi yang mampu merespons dinamika kejahatan siber secara adaptif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji urgensi implementasi dan kendala dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa PP No. 71 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pemahaman teknis, minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sanksi hukum, dan kurangnya panduan teknis pencegahan serta mitigasi. Rekomendasi penelitian ini meliputi penyusunan pedoman teknis yang rinci, penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), edukasi keamanan digital, serta harmonisasi dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Diperlukan strategi hukum yang komprehensif dan kolaboratif untuk membangun ketahanan siber nasional dalam menghadapi ancaman ransomware.