Publikasi Jurnal Elektronik Universitas PGRI Palangkaraya
Not a member yet
98 research outputs found
Sort by
KELUMPUHAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA
Full text linkDewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam proses legislasi karena Dewan Perwakilan Daerah hanya diberi wewenang untuk dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Akan tetapi pada wilayah pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Daerah tidak dilibatkan
KEBERADAAN TANAH ADAT DAN TANAH NEGARA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT
Full text linkHukum pertanahan di Indonesia terkesan masih dualisme. Membingungkan dua belah pihak, baik pemerintah maupun rakyat. Untuk menjamin kepastian hukum, dianjurkan orang memiliki sertifikat atas tanah, ada bukti tertulis. Masalahnya banyak pemilik tanah di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang silam tidak memiliki sertifikat mengenai penguasaan hak atas tanah itu. Khususnya para petani dan masyarakat tradisional. Perlu pengkajian lebih jauh dalam rangka perkembangan hukum pertanahan kedepan mengantisipasi kenyataan di masyarakat tentang bagaimana penguasaan tanah baik kepemilikan atas dasar hukum adat dan hukum positif dari Negara
KESANTUNAN BERBAHASA PADA PROGRAM TV TRANS7 DALAM ACARA “HITAM PUTIH” (POLITENESS ON TV PROGRAM TRANS7 IN "BLACK AND WHITE")
No full textPoliteness Speak on TV Program Trans7 in the event "Black and White" This study aims to examine three aspects of politeness, namely (1) the form of positive and negative politeness (2) positive and negative politeness strategies in the event of black and white. Theory is used as the basis for this study is a model of politeness Brown and Levinson which measures the politeness scale, namely 1) rating scale social distance between speaker and hearer 2) rating scale social status between speaker and hearer, and 3) rating scale speech acts. The method used in this research is descriptive method is a method that aims to describe the data. The method in this study was conducted using see and record. Based on the analysis of data obtained some conclusions include a form of positive and negative politeness form imperative sentences, declarative and interrogative. Politeness strategies were found to negative and positive politeness strategy. There are seven positive politeness strategy found that 1) the positive politeness strategy to avoid disagreement by pretending to agree, approval false, lying for the good, said fenced. 2) the strategy of politeness positive deals promise 3) the strategy of politeness positive provide questions or ask for reasons 4) strategy of politeness positively seek agreement with the general topic or repeat partial / whole speech 5) strategies of politeness positively exaggerated attention, approval and sympathy to the listener 6 ) showed positive politeness strategy optimism 7) positive politeness strategy shows things that are considered to have in common through the preamble and presupposition. There are six negative politeness strategies: 1) negative politeness strategies using indirect speech 2) negative politeness strategies expressed himself indebted 3) negative politeness strategies apologize 4) wear a form of politeness strategies impersonal 5) negative politeness strategies questions fence 6) negative politeness strategies pay their respects.
 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TGT BERORIENTASI PADA PAKEM UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PKN SISWA KELAS V SDN JEJANGKIT MUARA 2
Full text linkThis study aims to improve the activity and student learning outcomes in Civics subject in particular organization of matter using cooperative learning model oriented AJEL TGT. This study was conducted at Muara Jejangkit SDN 2 in 2013/2014 academic year. Subjects in this study were fifth grade students totaling 14 people. Type of research is Classroom Action Research (CAR), is collaboration. Data collection techniques used were interviews, observation and tests. Based on the results of data analysis, student activity from cycle I to cycle II always show improvement with an indication of a growing number of students doing activities as mentioned in the specified indicators. Learning outcomes was also an increase in the evaluation of the first cycle in which the classical completeness obtained amounted to 64% (8 people) with an average of 70.9 learning outcomes increased by 29% to 93% (13 people) and the class average increased to 81 , 6. It can be concluded that the application of cooperative learning model oriented TGT AJEL can increase activity and student learning outcomes in Civics in SDN Jejangkit Muara 2 2013/2014 school year. It is recommended for the holding of further research with these steps: (1) Manage your time carefully so that the implementation of learning as planned, (2) Students should not be ashamed to ask about the materials that are considered difficult to other friends, (3) before the start of the lesson should remind back previous learning materials through the questions
PERBUATAN EIGEN RIGHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Full text linkMain hakim sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku, bahkan hal tersebut menjadi preseden buruk bagi masyarakat lain. Akibatnya, perbuatan itu ditiru apabila masyarakat tersebut, menjumpai atau menemukan pelaku-pelaku kejahatan yang kebetulan sedang melaksanakan aksi kejahatan dilingkungan mereka. Atas kondisi demikian, peran dan fungsi dari kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi perbuatan yang mengarah pada main hakim sendiri. Berbagai upaya dapat dilakukan, baik melalui upaya perventif maupun represif. Secara preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi tentang kesadaran hukum, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan cara menindak para pelaku main hakim sendiri
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI BEBAS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO PADA KELAS VII MTSN BANJAR SELATAN 1KOTA BANJARMASIN
Full text linkPenelitian ini berkenaan dengan Keterampilan Menulis Puisi Bebas dengan Menggunakan Media Video. Tujuan penelitian ini adalah Mendiskripsikan peningkatan keterampilan menulis puisi bebas dengan menggunakan media video pada siswa kelas VII MTsN Banjar Selatan 1. Mengungkapkan aktivitas guru dan siswa. Memaparkan respon siswa kelas VII MTsN Banjar Selatan 1 dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi bebas dengan menggunakan media video. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK (classroom Action Research). Objek penelitian adalah siswa Kelas VII MTsN Banjar Selatan 1Kota Banjarmasin.
Berdasarkan hasil penelitian tentang keterampilan menulis puisi bebas dengan menggunakan media video dapat disimpulkan sebagai berikut:Penggunaan media video pada murid kelas VII MTsN Banjar Selatan 1 ternyata dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi. Hasil kegiatan siswa pada kegiatan menulis puisi bebas sebelum dan sesudah menggunakan media ternyata ada peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan media video berhasil diterapkan dan mempermudah siswa dalam menulis puisi. Hasil belajar yang diperoleh siswa dari tes awal hingga akhir mengalami peningkatan, meskipun peningkatan tersebut tidak mencapai 100%. Walaupun pada peningkatan tersebut masih belum mencapai 100%, setidaknya nilai murid tersebut sudah mencapai nilai KKM dan nilai klasikal. Tapi setelah lanjut ke siklus II nilai mereka meningkat karena mereka merasa terbantu dengan adanya media video tersebut. Dan ketertarikan murid pada pembelajaran semakin banyak. Respon murid terhadap pembelajaran menulis puisi bebas dengan menggunakan media video juga meningkat. Media dibandingkan dengan tanpa media, termasuk media video. siswa merasa pembelajaran menggunakan media video lebih menyenangkan. Aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Siswa juga lebih aktif dalam pembelajaran, karena metode pembelajaran yang digunakan berbeda dari yang lainnya
HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
Full text linkPerkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.Anak yang lahir dari perkawinan campuran diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Apabila pihak suami WNI, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu UU Perkawinan. Apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan, maka terhadap harta benda dalam perkawinan campuran ini tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Masalah warisan dalam perkawinan campuran belum ada pengaturan tersendiri di Indonesia, sehingga tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
No full textAbstrak : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penelitian dilaksanakan di Kotawaringin Barat dielaborasi berdasarkan metode penelitian normatif. Permasalahannya adalah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan implikasi yuridis pelaksanaan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari elaborasi yang dilakukan ternyata bahwa berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi, tidak disebutkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pemenang dalam sengketa / perselisihan Pemilukada, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan memutus sengketa / perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Kepala Daerah
PENGARUH PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR AND SHARE (TPS) DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS
No full textThe SD Negeri 2 Palangka is one of the elementary schools that always exist to try to improve the education quality. The number of groups in the study groupswas 12. Based on the background of the study, it is structured research aims: 1). To determine the effect of the learning model Think Pair and Share on the student achievement. 2) To determine the effect of motivation of learning to the student achivement, and 3) To determine the effect of the learning model Think Pair and Share and Motivation Learning simultaneously to the Learning Achievement of fourth Grade Student of SD Negeri 2 Palangka in Academic Year 2014/2015. The design of this research is descriptive quantitative research, where the formulation of problem study and relationships to describe the effect of two independent variables to depe student achievement of the students of IPS at SD Negeri 2 in Academic Year 2014/2015. 2) There is a significant effect of the Motivation Learning to the student achivement of the students of IPS at SD Negeri 2 Palangka in Academic Year 2014/2015. And 3) Stiultaneously, there is a significant effect of the use of the learning model Think, Pair and Share and Motivation Learning to the student achievement of the students of IPS at SD Negeri 2 Palangka in Academic Year 2014/2015.
Key words: Think Pair and Share, Learning Motivation, Learning Achievement
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Full text linkStrategi yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2009 s.d. tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis strategi peningkatan pendapat asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009 s.d. tahun 2013 belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dalam perumusan target pendapatan asli daerah masih lemah, pengawasan lemah, sumber daya manusia belum memadai. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan berbagai macam pungutan pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan daerah atau aturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Peningkatan Pendapatan Asli Daera