Portal Jurnal Universitas Serang Raya
Not a member yet
3166 research outputs found
Sort by
Analisis Kinerja Dynamic Routing EIGRP Menggunakan Algoritma DUAL Untuk Menentukan Jalur Terbaik
Jaringan komputer perlu dikelola dengan benar sehingga lalu lintas data di jaringan menjadi lebih efisien. Satu tingkat manajemen jaringan komputer adalah perangkat router. Router dapat dikelola dengan mengimplementasikan protokol routing, salah satunya adalah EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). EIGRP adalah protokol routing yang diadopsi oleh router Cisco, di mana EIGRP hanya dapat digunakan pada router Cisco saja. EIGRP begitu cocok untuk perusahaan menengah dan besar, karena banyaknya fasilitas yang disediakan dalam protokol ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisa dan juga merancang topologi MAN (Metropolitan Area Network) dengan EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) dan juga DUAL (Diffusing Update Algorithm), sehingga jalur routing terbaik untuk topologi MAN akan diperoleh sehingga topologi MAN akan dirancang. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) dan juga DUAL (Diffusing Update Algorithm) simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Dari hasil pengujian simulasi membuktikan bahwa jalur terbaik untuk dilalui oleh setiap router, yaitu jalur atau rute yang memiliki perhitungan metrik EIGRP terkecil di antara rute tetangga, perhitungan ini diperoleh dari parameter bandwidth dan delay pada setiap router yang terhubung.
IMPLEMENTASI OWNCLOUD PADA UBUNTU 24.04 MENGGUNAKAN VIRTUALBOX
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi instalasi dan konfigurasi OwnCloud pada Ubuntu 22.04 menggunakan VirtualBox. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengamati tantangan dan solusi selama implementasi. Hasil menunjukkan bahwa OwnCloud dapat meningkatkan produktivitas tim meskipun terdapat kendala teknis terkait konfigurasi jaringan dan izin file. Studi ini memberikan panduan praktis bagi pengguna baru yang ingin menggunakan OwnCloud sebagai solusi cloud pribadi
MANAJEMEN BANDWIDTH MENGGUNAKAN METODE QUEUE TREE DAN KEAMANAN HOTSPOT MENGGUNAKAN MIKROTIK ROUTER OS
Manajemen bandwidth dan keamanan hotspot diperlukan agar bandwidth dan keamanan hotspot yang ada terbagi secara merata. Keamanan hotspot belum memiliki sistem keamanan yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna yang tidak berhak. Dengan adanya penelitian dan perancangan sistem kemanan jaringan hotspot yang memiliki tingkat keamanan lebih baik dari sebelumnya. Salah satu metode yang dapat membagi jaringan bandwidth dan keamanan hotspot adalah dengan metode Queue Tree. Tujuan dari penelitian ini adalah mengatur jumlah bandwidth dan mengamankan hotspot yang telah di atur dengan menggunakan user pengguna dan password agar sesuai dengan kebutuhan pengunaan internet untuk kegiatan download, dan streaming bagi setiap user tanpa membuat salah satu pengguna mendominasi penggunaan bandwidth pada jaringan internet. Selain itu untuk menyesuaikan kecepatan akses pada saat browsing agar sesuai dengan standar SETDA untuk di sekolah SMK Muhammadiyah Cilegon. Studi literatur dan riset lapangan didapatkan melalui observasi dan pengamatan langsung. Desain dan implementasi Queue Tree dilakukan dengan setting router Mikrotik. Hasil penelitian selama 6 hari berturut – turut menunjukan bahwa metode Queue Tree dan keamanan hotspot dapat mengatur penggunaan bandwidth untuk setiap user pada saat melakukan download, streaming dan browsing. Dengan diterapkannya metode Queue Tree kecepatan download telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak sekolah dengan rata – rata download sebesar 420,743 Kbps dan rata – rata streaming 316 Kbps. Kecepatan akses internet pada browsing di SMK Muhammadiyah Cilegon telah sesuai dengan standar SETDA dengan rata– rata 296,467 Kbps
REVIEW FRAMEWORK DAN BEST PRACTISE STANDARS COBIT 2019 UNTUK IMPLEMENTASI TATA KELOLA TI
Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan elemen krusial dalam memastikan keselarasan antara strategi TI dan tujuan bisnis organisasi. Implementasi tata kelola TI membutuhkan framework dan standar best practice yang teruji guna mendukung efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Banyak organisasi menghadapi kesulitan dalam menentukan pendekatan yang tepat atau memilih Framework, standar yang paling sesuai dengan kebutuhan Bisnis. Artikel ini bertujuan untuk meninjau serta mengulas mengenai COBIT 2019 dan juga mengetahui Framework dan standar best practice yang digunakan dalam COBIT 2019 serta lebih lanjut mengetahui mengenia framework dan standar mana yang paling banyak digunakan. Penelitian ini menggunakan metode literature review pada COBIT 2019 dengan menganalisa penggunaan framework, standar pada masing-masing Domain serta Proses COBIT 2019. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para praktisi TI untuk memilih pendekatan framework, standar sebagai sebuah pendekatan dalam Tata Kelola TI yang paling sesuai untuk Organisasi.Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan elemen krusial dalam memastikan keselarasan antara strategi TI dan tujuan bisnis organisasi. Implementasi tata kelola TI membutuhkan framework dan standar best practice yang teruji guna mendukung efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Banyak organisasi menghadapi kesulitan dalam menentukan pendekatan yang tepat atau memilih Framework, standar yang paling sesuai dengan kebutuhan Bisnis. Artikel ini bertujuan untuk meninjau serta mengulas mengenai COBIT 2019 dan juga mengetahui Framework dan standar best practice yang digunakan dalam COBIT 2019 serta lebih lanjut mengetahui mengenia framework dan standar mana yang paling banyak digunakan. Penelitian ini menggunakan metode literature review pada COBIT 2019 dengan menganalisa penggunaan framework, standar pada masing-masing Domain serta Proses COBIT 2019. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para praktisi TI untuk memilih pendekatan framework, standar sebagai sebuah pendekatan dalam Tata Kelola TI yang paling sesuai untuk Organisasi.
Kata Kunci: Tata kelola TI, Framework, standard TI, best practice, COBIT 201
A comparison allocation of labor qualification on real, plan, and regulation calculation using resource-leveling method
Labor is a crucial resource in industrial construction projects. A common issue is the uneven number of laborers who are overallocated. This study uses the resource-leveling method to compare and determine the optimal number of labor and project duration based on plan, real, and regulation conditions. In this study, the data required in real conditions is obtained from daily report data. In planned conditions, data is obtained from the scheduled manpower made by the contractor, while in conditions based on regulations, the calculation of the number of laborers uses the coefficient values listed in the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 1 of 2022. This research is measured through disparity values, which show an imbalance in the allocation of labor caused by the uneven allocation of labor based on its workload. The results showed a significant difference in the number and distribution of labor. Regulation conditions resulted in higher labor numbers due to detailed calculations on each type of work and labor qualifications. The highest disparity occurs in workers, with a value of 0.93 in the plan condition and -0.51 in the regulation condition. The resource leveling helped balance labor allocation but increased project duration from 98 to 112 working days. These findings provide practical insights for project managers to optimize worker planning and distribution, improve efficiency, and reduce overallocated risks
Optimizing the Productivity of the Tandusan Oil Home Industry in Jembrana Through the Implementation of a Digital Platform
The Tandusan oil household industry in Baluk-Jembrana Village is a form of local business that produces organic coconut oil. The problem faced by this industrial group is a lack of understanding of product quality and a lack of knowledge in marketing digital-based products. The proposed solution includes education on improving product quality based on predetermined chemical parameters and intensive training in digital platform-based product marketing. The methods used in this activity are Participation Action Research (PAR). This activity\u27s success level is measured through the pretest and posttest. This activity was carried out on September 2, 2023. The number of partner workers who participated in this training activity was 10. With this training, partners\u27 knowledge of product quality increased by eighty-two percent, while partners\u27 knowledge increased by eighty-three percent regarding digital platform-based product marketing
Assesing Water Infiltration Potential to Suport Sustainable Community Development
The availability of clean water is a basic need often unmet in several areas of Indonesia, including Sukagalih Village in Jonggol District, Bogor Regency, West Java. The village faces difficulty accessing clean water due to population growth, climate change, and a lack of water management infrastructure. The community service initiative aims to help address these issues by identifying available water sources and mapping the potential recharge areas in Jonggol District. The methods used include primary data collection through field observations and interviews with the community, direct measurement of water discharge at the source using a flow meter to determine the flow rate at the water source, while the determination of the groundwater recharge area is based on four parameters: rainfall; slope; land use; and soil type. Based on the results of activities and analysis, four water sources are located in Dusun 2 and Dusun 3 with a discharge of 0.126 liters/second, which does not yet meet the community\u27s raw water needs. Based on the analysis of the potential of the groundwater recharge area, Sukagalih village has a high potential for groundwater recharge areas based on rainfall data, soil, land use, and slope gradient
MONEY POLITICS IN ELECTIONS: A STUDY OF REGULATION AND PRATICE IN INDONESIA
Abstract
Problem: The 2024 simultaneous elections; presidential, legislative and regional elections, leave systemic problems, including; the rampant use of money politics which disrupts the integrity of the election and the enforcement of democracy. Money politics is the practice of buying and selling votes by giving money or services to increase the number of votes in the election.
Objective: to answer the complexity of the phenomenon of money politics caused by loopholes in election regulations by empirically confirming money politics in practice.
Methodology: This study uses a type of normative-empirical legal research, namely analyzing the Election Law with empirical experience.
Research Findings/Results: It can be seen that the Election Law and various regulations so far still provide quite wide loopholes for the practice of money politics, including: limited legal subjects, very limited objects of regulation at election stages, different criminal threats in election regulations, especially elections and elections (regional elections) which are quite confusing. In addition, there is a political recruitment system carried out by political parties that is quite vulnerable and crucial in money politics, in addition there are several election systems that are vulnerable and provide loopholes for money politics, including: the open proportional election system and the presidential threshold.
Keywords: Democratic Election; Election Law; Money Politics, and Election System Reform.
Problem: The 2024 simultaneous elections; presidential, legislative and regional elections, leave systemic problems, including; the rampant use of money politics which disrupts the integrity of the election and the enforcement of democracy. Money politics is the practice of buying and selling votes by giving money or services to increase the number of votes in the election.
Objective: to answer the complexity of the phenomenon of money politics caused by loopholes in election regulations by empirically confirming money politics in practice.
Methodology: This study uses a type of normative-empirical legal research, namely analyzing the Election Law with empirical experience.
Research Findings/Results: It can be seen that the Election Law and various regulations so far still provide quite wide loopholes for the practice of money politics, including: limited legal subjects, very limited objects of regulation at election stages, different criminal threats in election regulations, especially elections and elections (regional elections) which are quite confusing. In addition, there is a political recruitment system carried out by political parties that is quite vulnerable and crucial in money politics, in addition there are several election systems that are vulnerable and provide loopholes for money politics, including: the open proportional election system and the presidential threshold.
Keywords: Democratic Election; Election Law; Money Politics, and Election System Reform
Self-Empowerment of The Elderly in Depression Reduction Through Laughter Therapy
The ageing process brings many physical, psychological, social and spiritual changes to older people. Psychological and social changes include a different work rhythm due to retirement, loss of friends and partners, fear and anxiety about death, loneliness, etc. This leads to the risk of anxiety and depression in older people. Depression or psychosocial disorders affect older people physically and might reduce their quality of life. Therefore, in order to prevent and overcome these problems, an intervention is needed through laughter therapy. This community service activity consists of five stages, starting from problem identification to program sustainability follow-up. The participants of this activity were 37 elderly members of the hypertension class of Kalasan Puskesmas Area. The activity method consists of 5 stages. The elderly are empowered to practice laughter therapy, which is evaluated using the Geriatric Depression Scale (GDS) questionnaire. The results of the activity showed that the elderly had the ability to perform the therapy independently and that the results of the activity were able to reduce depression levels. In the pre-test assessment, 14.3% of respondents in the middle-aged group exhibited a severe level of depression. Meanwhile, the elderly and young-old groups demonstrated moderate levels of depression, with prevalence rates of 21.1% and 27.3%, respectively. Post-test findings indicated a positive shift across all three groups, with a reduction in depression severity. The proportion of individuals experiencing moderate depression decreased to 14.3% in the middle-aged group, 5.3% in the elderly group, and 9.1% in the young-old group
Pendidikan Politik Pemilih Pemula bagi Remaja di Desa Bakung Kabupaten Ogan Ilir
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang membahas mengenai peendidikan politik pemilih pemula bagi remaja di Desa Bakung, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Pendidikan politik pemilih pemula perlu diberikan bagi remaja agar dapat meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula, terutama pada bulan November tahun 2024 ini akan diadakan pemilihan kepala daerah secara serentak seluruh Indonesia. Pendidikan yang diberikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan nasional dan internasional. Pemilih, di sisi lain, adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilu atau pemilihan dilakukan. Untuk menjadi pemilih, warga negara harus berusia 17 tahun atau menikah, yang kemudian disebut pra-pemilih. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini disampaikan secara luring yaitu dengan menemui langsung dengan masyarakat yang dilakukan di Kantor Desa Bakung. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber menjelaskan materi mengenai pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula dan startegi maupun kiat tentang cara memilih kandidat pasangan calon yang tepat, terutama bagi pemilih yang baru mengikuti pemilihan pada tahun ini. Sejumlah lebih dari 30 orang, yang terdiri dari remaja dan orangtua serta aparat desa yang ikut serta menghadiri kegiatan pengabdian tersebut.. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan agar mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai politik kepada pemilih pemula yang belum tentu mereka dapatkan di sekolah maupun di rumah