Open Journals System Universitas Ngudi Waluyo
Not a member yet
1880 research outputs found
Sort by
Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Konsumsi Minum Obat Anti Hipertensi
Get PDFHipertensi merupakan penyakit terbanyak menyerang populasi diseluruh dunia. WHO mengatakan bahwa hipertensi dapat memberikan dampak yang meluas seperti penyakit stroke, penyakit jantung, kecacatan, hingga kematian dini. Kenaikan dan lonjakan kasus penderita hipertensi setiap tahunnya diakibatkan oleh ketidakpatuhan dalam minum obat anti hipertensi. Memberikan dukungan kepada pasien dari keluarga mereka adalah kegiatan mendasar yang diperlukan untuk meningkatkan dorongan mereka untuk minum obat, dan ini akan menjadi ukuran seberapa berhasil mereka dapat pulih. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan konsumsi obat antihipertensi pada pasien hipertensi. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Jumlah responden sebanyak 107 dengan teknik Purposive sampling . Data diolah secara statistik dengan menggunakan rumus gamma. Hasil analisa diperoleh bahwa dari 107 responden penelitian, sebagian besar memiliki karakteristik umur 61 tahun sebanyak 7.5%, dengan karakteristik lama menderita rata-rata 7 tahun sebanyak 16.8%, sebagian besar berjenis kelamin perempuan 70.1%, dengan pendidikan terakhir paling banyak SD sebanyak 43.9%. Responden memiliki dukungan keluarga baik sebanyak 79.4%, dengan patuh sebanyak 76.6% terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan konsumsi obat antihipertensi (p value <0.05)
Pemahaman Akseptor Tentang Baby Booming dan Tingkat Pengetahuan Tentang Program KB pada Masa Pandemi Covid-19: Acceptors' Understanding of Baby Booming and Level of Knowledge of Family Planning Programs During the Covid-19 Pandemic
Get PDFBaby boom or soaring pregnancy rates including unwanted pregnancies (KTD). This is related to the Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic which has caused a decrease in the number of family planning (KB) services nationally. Family Planning according to the World Health Organization (WHO) is an action that helps individuals or married couples to avoid unwanted births, get the desired birth, regulate birth intervals, control the time of birth in relation to the age of the husband and wife, determine the number of children in the family. Long-term family planning services are an effective method of preventing pregnancy, but direct contact is required which is disrupted due to physical distancing efforts. To determine the acceptor's understanding of the baby boom and the level of knowledge about the KB program during the Covid-19 Pandemic. This research method uses a survey technique with a questionnaire given to selected acceptors in Semarang Regency. The number of respondents was 50 people. Results: It was found that 35 respondents (70%) had good knowledge about the definition of baby booming, efforts to prevent baby booming (74%), good knowledge of NKKBS (78%), and a good level of knowledge about the KB program (76%).
Abstrak
Baby booming atau angka kehamilan yang melonjak termasuk terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD). Hal ini berkaitan dengan adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang menyebabkan penurunan jumlah pelayanan keluarga berencana (KB) secara nasional. Keluarga Berencana menurut World Health Organisation (WHO) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, menentukan jumlah anak dalam keluarga. Pelayanan KB jangka panjang merupakan metode efektif pencegahan kehamilan, namun diperlukan adanya kontak langsung yang terganggu karena adanya upaya physical distancing. Mengetahui pemahaman akseptor tentang baby booming dan tingkat pengetahuan tentang program KB Pada Masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan teknik survei dengan kuesioner yang diberikan kepada akseptor terpilih di Kabupaten Semarang. Jumlah responden sebanyak 50 orang. Didapatkan sebanyak 35 responden (70%) memiliki pengetahuan baik tentang pengertian baby booming, upaya pencegahan baby booming (74%), pengetahuan yang baik NKKBS (78%), dan tingkat pengetahuan yang baik tentang program KB (76%).
Pemberian Susu Formula terhadap Kejadian Berat Badan Berlebih pada Anak Usia Kurang dari Lima Tahun: Formula Milk Provision on The Incidence of Overweight in Children Aged Less Than Five Years
Get PDFOverweight is a common problem in both adults and children, and this problem is quite risky to health. Giving formula milk to children is one factor that can make children overweight. The purpose of this study was to determine the relationship between the history of giving formula milk and the incidence of overweight in children under five years of age. This study used a quantitative design with a cross-sectional approach, conducted in Grantung Village, Bayan District, Purworejo Regency, Central Java, carried out from September to November 2023. The study was conducted after obtaining approval from the Health Research Ethics Commission of Semarang State University with Number: 335 / KEPK / EC / 2023 and had obtained a research permit from the Purworejo Regency Government through the Investment and One-Stop Integrated Service Office with Number: 562.42 / 209/2023. Research respondents have signed the consent form to become respondents before participating in the study. The results of the study showed that of the 19 respondents there were 7 respondents who had no history of being given formula milk, all of these respondents did not have problems with being overweight (0%), while of the 12 respondents who had a history of being given formula milk, 4 (33.33%) of them were overweight, although statistically there was no significant relationship (p-value: 0.0245). Suggestions for future researchers are that further research needs to be carried out using a cohort study method to obtain more complete information about giving formula milk and its relation to the risk of being overweight in children aged less than five years.
Abstrak
Berat badan berlebih merupakan masalah yang sering terjadi baik pada orang dewasa maupun pada anak, dan masalah ini cukup berisiko terhadap kesehatan. Pemberian susu formula pada anak salah faktor yang dapat membuat berat badan pada anak berlebih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan riwayat pemberian susu formula terhadap kejadian berat badan berlebih pada anak usia kurang dari lima tahun. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan croos sectional, dilakukan di Desa Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dilaksanakan pada September sampai November 2023. Penelitian dilakukan setelah mendapat persetujuan Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Negeri Semarang dengan Nomor: 335/KEPK/EC/2023 dan telah mendapatkan ijin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 562.42/209/2023. Responden penelitian sudah menandatangai lembar persetujuan menjadi responden sebelum mengikuti penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 19 responden ada 7 responden yang tidak mempunyai riwayat diberikan susu formula, kesemuanya responden tersebut tidak mempunyai masalah berat badan berlebih (0%), sedangkan 12 respoden yang mempunyai riwayat diberikan susu formula, 4 (33,33%) diantaranya mengalami berat badan berlebih, walaupun secara statistik tidak mempunyai hubungan yang bermakna (p-value: 0,0245). Saran untuk peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode lain seperti kohort study untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pemberian susu formula dan kaitannya dengan risiko berat badan berlebih pada anak usia kurang dari lima tahun
ANXIETY, COPING MECHANISM, AND INTRAPSYCHIC CONFLICT PORTRAYED IN HANYA YANAGIHARA’S A LITTLE LIFE
Get PDFA Little Life by Hanya Yanagihara is an adult friendship novel that explores the traumatized condition cantered on the protagonist during his childhood which left him with a mental disorder called anxiety. This study aims to explore the anxiety disorder as the impact of childhood trauma experienced by the main character. The objective of this study is to examine the cause of anxiety disorder, coping mechanism towards main character’s anxiety, as well as the intrapsychic conflict caused by character’s neurotic condition by applying Karen Horney’s theory of basic hostility and basic anxiety. This study uses descriptive qualitative research methods. The results of this study indicate the main character suffers basic hostility and basic anxiety caused by childhood trauma abuse. The basic anxiety identified due to the main character was sexually abused during his childhood. In a way to cope with his anxiety condition, the main character depicted Detached (Move Away from People) type of neurotic trends as proposed by Karen Horney. Hereafter, the neurotic condition experienced by the main character leave him with an intrapsychic conflict that leads to a self-hatred image which is manifested in the form of self-destructive behaviours including self-harm, being a workaholic, and also suicide thoughts and attempts
IMPLEMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PADA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENCAPAIAN KINERJA
Get PDFABSTRACT
The purpose of the research is to analyze the implementation of good governance and improve the understanding of all stakeholders components, the reality of performance achievement and law enforcement against the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia. Through this research, thoughts, doctrines, opinions, or concepts from previous research related to the object of research are obtained. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary laws. The results of the study show that the procedures and implementing mechanisms in the implementation of good governance and good governance function effectively and efficiently, national goals can be optimally achieved. Good governance must include the orientation of government competencies as well as the functioning of effective and efficient political and administrative structures and mechanisms. All stakeholder components about good governance by changing the pattern of public service from an elitist bureaucracy to a populist bureaucracy that is service-oriented and on the side of the interests of the community, starting from the central level ministries, to the level of local governments, such as districts/cities. Semarang Regency is transforming to create a good government. Implementation through the Semarang Regency Personnel and Human Resources Development Agency in improving the competence and performance of the State Civil Apparatus to create good governance in Semarang Regency.
ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan pemahaman seluruh komponen stakeholders, realitas pencapaian kinerja dan penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Melalui penelitian ini, diperoleh pemikiran, doktrin, pendapat, atau konsep-konsep dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian bahwa prosedur dan mekanisme implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik berfungsi secara efektif dan efisien, tujuan nasional dapat tercapai optimal. Pemerintahan yang baik harus mencakup orientasi kompetensi pemerintahan serta fungsi struktur dan mekanisme politik dan administratif yang efektif dan efisien. Seluruh komponen stakeholders tentang pemerintahan yang baik dengan mengubah pola pelayanan publik dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis yang berorientasi pada pelayanan dan berpihak pada kepentingan masyarakat, mulai Kementerian tingkat Pusat, sampai ke tingkat pemerintahan daerah, seperti Kabupaten/Kota. Kabupaten Semarang melakukan transformasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Implementasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semaran
ASPEK HUKUM KEPAILITAN DALAM HUKUM POSITIF
Get PDFPostponement of Debt Payment Obligations(PKPU) is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an inseparable matter in the bankruptcy process. PKPU can also be understood as a certain period of time given to debtors and creditors determined by the Semarang commercial court decision to make a joint agreement related to the payment or settlement of debt problems between the parties, both all or part of the debt and the possibility of debt restructuring. The methodology in this paper uses library research with a statute approach. PKPU is requested if the debtor is unable or estimates that he will not be able to continue paying his debts which have fallen due in reaction to the request for bankruptcy filed by his creditors.
ABSTRAK
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. PKPU ini dimohonkan apabila debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya
Gambaran Perkembangan Kognitif Pada Anak Autisme: Description of Cognitive Development in Autistic Children
No full textChildren's cognitive development is a thinking process that allows their brains to recognize, know, understand and reason so that they can understand material more easily. However, for children with special needs, there are certainly slight differences in cognitive development from children in general. Autism is a condition where individuals are more interested in their own world and tend not to want to interact socially with the people around them. This study aims to collect information about the cognitive development of 6 year old autistic children. This research uses a qualitative descriptive approach with a sample of one autistic child who attends Kindergarten "X" Cirebon City. Research data was obtained from observations and interviews. The research results show that the cognitive development of children with autism is indeed less than that of other children. The cognitive development of autistic children aged 6 years is different, especially in the way they learn, think and solve problems. Therefore, early intervention is very important which must be carried out by parents and teachers. Therefore, it is important for parents and teachers to create a learning environment that is supportive and appropriate to children's needs.
ABSTRAK
Perkembangan kognitif anak-anak adalah proses berpikir yang memungkinkan otak mereka untuk mengenali, mengetahui, memahami, dan menalar sehingga mereka dapat lebih mudah memahami materi. Namun pada anak berkebutuhan khusus tentu terdapat sedikit perbedaan perkembangan kognitif dengan anak-anak pada umumnya. Autisme adalah suatu kondisi di mana individu lebih tertarik pada dunia mereka sendiri dan cenderung tidak ingin berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang gambaran perkembangan kognitif anak autis usia 6 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sampel berupa satu anak autis yang bersekolah di TK “X” Kota Cirebon. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak autism memang lebih kurang dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Perkembangan kognitif anak autis usia 6 tahun berbeda, terutama dalam cara mereka belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Maka dari itu diperlukan intervensi dini sangat penting yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan anak.
Pendampingan Pencegahan Stunting pada kader Posyandu Balita dengan Optimalisasi Bahan Pangan Lokal di Desa Lerep
Get PDFStunting is a serious public health issue in Indonesia, impacting children's health, brain development, and quality of life in the long term. Stunting refers to chronic malnutrition in infants during the first 1,000 days of life, leading to inhibited brain development and delayed physical growth, causing affected children to be shorter than the average height for their age. Health education for community health workers (cadres) serves as an initial step in identifying stunted children. Nutrition plays a critical role in enhancing child development, and education to reduce stunting can be achieved through Community Service (PKM) activities. This PKM project aimed to improve the skills of community health cadres in reducing stunting through training on anthropometric measurement, the preparation of supplementary feeding (PMT), and digitalizing posyandu data. The program was conducted in Lerep Village, East Ungaran District, Semarang Regency, targeting 20 community health cadres who work in posyandu (maternal and child health service centers). Methods included initial screening, education and training sessions, and monitoring and evaluation of implementation. Training sessions were held three times, covering stunting education, PMT preparation using local foods, and digital data management for posyandu. The results showed a 90% increase in cadre knowledge post-training. Cadres also improved their skills in anthropometric measurements and became adept at preparing PMT by optimizing local ingredients, such as moringa leaves.
ABSTRAK
Stunting merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia karena dapat berdampak pada kesehatan anak-anak, perkembangan otak, dan kualitas hidup di masa depan. Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Balita mengalami kekurangan gizi menahun, balita stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Pendidikan kesehatan kepada kader menjadi tahap awal dalam deteksi balita dengan stunting. Selain itu makanan menjadi hal yang penting dalam meningatkan nutrisi pada balita. Edukasi dalam penurunan stunting dapat dilakukan melaui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tujuan dalam PKM ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan kader dalam penurunan stanting melalui kegiatan pelatihan pengukuran antropometri, pelatihan pembuatan PMT dan pelatihan digitalisasi data posyandu. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan di desa Lerep, Kec Ungaran Timur Kab. Semarang. Sasaran dalam PKM ini adalah ibu kader posyandu balita sejumlah 20 ibu. Metode yang dilakukan adalah screening awal, penyuluhan dan pelatihan, dan monitoring evaluasi pelaksanaan. Penyuluhan dan Pelatihan dilakukan kepada kader balita posyandu di desa Lerep. Pelaksanaan dilakukan tiga kali yaitu penyuluhan stunting, pelatihan pembuatan PMT berbasis pangan lokal dan digitalisasi data posyandu. Jumlah kader dalam pelatihan adalah 20 ibu kader posyandu balita desa Lerep. Hasil yang didapatkan adanya peningkatan pengetahuan sebesar 90% sesudah dilakukan penyuluhan. Terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam pengukuran antropometri dan kader dapat membuat PMT dengan optimalisasi pangan lokal menggunakan daun kelor
PENDAMPINGAN PENDIDIKAN HUKUM MENCEGAH AKSI PORNOGRAFI DI SMK PERINTIS 29 UNGARAN
Get PDFThe development of digital-based technology is getting faster and more sophisticated. The developments that occur have an impact on all aspects of human life, both in terms of social, economic, cultural and fulfillment of human life needs, opportunities and opportunities that are owned. Technological advances become information media that can be updated in seconds. Millennials utilize online media such as WhatsApp, Instagram, Telegram, and TikTok, the contents of which tend to be entertainment media but are often related to pornography. Cyber pornography crimes are considered the spread of pornographic content via the internet. Through the Criminal Code, Law (UU) Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Furthermore, in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, regulations for the prevention and prosecution of Pornography crimes. Through this partnership activity, it is hoped that Class XII students who take part in legal education on preventing pornography as a healthy culture in everyday behavior. The importance of this education also increases knowledge of law enforcement in eradicating pornography crimes, which is poured into the form of devotion with the title: Legal Education Assistance to Prevent Pornographic Actions at SMK Perintis 29 Ungaran. In the implementation of this devotion activity, it is carried out using a participatory approach method, participants are required to actively participate in activities. The competencies that will be formed are marked by indicators of increasing knowledge and application of prevention of pornographic acts in behavior as a form of loving the Republic of Indonesia and preparing themselves to become a great generation of the nation.
Abstrak
Perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih. Perkembangan yang terjadi berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik dalam segi sosial, ekonomi, budaya maupun pemenuhan kebutuhan hidup manusia kesempatan dan peluang yang dimiliki. Kemajuan tekhnologi menjadi media informasi dapat terperbaharui dalam skala detik. Para kaum milenial memanfaatkan media-media online seperti whatsaap, instagram, telegram, dan tiktok, yang isi dalam media tersebut lebih cenderung sebagai media hiburan namun acapkali berkaitan dengan pornografi. Kejahatan Cyber pornography dinilai sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Melalui KUHP, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi regulasi pencegahan maupun penindakan kejahatan Pornografi. Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, para Siswa Kelas XII yang mengikuti edukasi pendidikan hukum pencegahan aksi pornografi sebagai budaya sehat dalam perilaku sehari-hari. Pentingnya edukasi ini meningkatkan pula pengetahuan atas penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana pornografi, yang dituangkan Pengabdi ke dalam bentuk pengabdian dengan judul: Pendampingan Pendidikan Hukum Mencegah Aksi Pornografi Di SMK Perintis 29 Ungaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif, para peserta dituntut aktif mengikuti kegiatan. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan dan penerapan pencegahan aktsi pornografi dalam perilaku sebagai wujud mencintai NKRI dan mempersiapkan diri menjadi generasi bangsa yang hebat
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HABITAT KOMODO DI PULAU KOMODO LABUAN BAJO NUSA TENGGARA TIMUR
Get PDFKomodo Island in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT), is home to the Komodo dragon (Varanus komodoensis), a protected rare species, one of the Seven Natural Wonders of the World. To maintain its preservation, given the threat to its habitat and the sustainability of its ecosystem. Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems and government policies related to the management of Komodo National Park. Several relevant laws and regulations are studied in this study through a descriptive-qualitative approach. The protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island, the designation of Komodo Island and its surrounding area as Komodo National Park is an important step in protecting this habitat, including the regulation of conservation areas, the supervision of human activities, and the restriction of tourist access to prevent environmental damage. As a result, various conservation regulations and policies are strictly enforced. There are various laws and regulations that support legal protection, there are still some problems in its implementation. Legal protection must be balanced with stricter surveillance efforts and increased public and tourist awareness of the importance of preserving nature. Violations of the law such as illegal logging, poaching, and environmentally damaging fishing activities require the cooperation of the government, local communities, and non-governmental organizations to improve the supervision and enforcement system. The legal protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island requires a comprehensive and integrated approach.
ABSTRAK
Pulau Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah rumah bagi komodo (Varanus komodoensis), spesies langka yang dilindungi, merupakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Alam Dunia. Untuk menjaga kelestariannya, mengingat ancaman terhadap habitatnya dan keberlanjutan ekosistemnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan yang dikaji dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Perlindungan habitat komodo di Pulau Komodo, penetapan Pulau Komodo dan wilayah sekitarnya sebagai Taman Nasional Komodo merupakan langkah penting dalam melindungi habitat ini, mencakup pengaturan wilayah konservasi, pengawasan aktivitas manusia, dan pembatasan akses wisatawan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sebagai hasilnya, berbagai regulasi dan kebijakan konservasi diterapkan secara ketat. Terdapat berbagai peraturan per-undang-undangan yang mendukung perlindungan hukum, masih ada beberapa masalah dalam penerapannya. Perlindungan hukum harus diimbangi dengan upaya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya mempertahankan kelestarian alam. Pelanggaran pertauran per-undang-undangan seperti logging ilegal, perburuan liar, aktivitas perikanan yang merusak lingkungan memerlukan kerja sama peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Perlindungan hukum habitat komodo di Pulau Komodo memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi