eJournal Unika Atma Jaya (Universitas Katolik Indonesia)
Not a member yet
3096 research outputs found
Sort by
PENINGKATAN PENGETAHUAN LANSIA DAN PENDAMPING LANSIA TERHADAP POSTUR DAN LATIHAN PENGUATAN OTOT PUNGGUNG DI PANTI LANSIA St. ANNA
Jumlah penduduk lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 18 juta jiwa (7,56%) pada tahun 2010 menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) pada tahun 2019. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat menjadi 48,2 juta jiwa (15,77%) pada tahun 2035. Nyeri punggung bawah adalah penyakit yang umum dijumpai pada lansia yang dapat mengganggu produktivitas serta kualitas hidup seseorang. Pencegahan nyeri punggung dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti menjaga berat badan agar tetap ideal, pengelolaan stres yang baik, postur tubuh yang benar, serta melakukan aktivitas fisik. Untuk itu, diperlukan proses edukasi untuk meningkatkan pengetahuan caregiver lansia terhadap postur tubuh yang baik dan benar agar dapat mencegah lansia mengalami nyeri punggung. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan yang dilakukan di Panti Lansia St. Anna. Penyuluhan diikuti sebanyak 15 peserta yang terdiri dari 11 lansia dan 4 caregiver. Indikator keberhasilan edukasi didapat dengan pengisian pre-test dan post-tes oleh peserta. Dari hasil pre-test dan post-test, sebanyak 93% peserta mengalami peningkatan akan pemahaman mengenai postur tubuh yang benar untuk mencegah nyeri punggung
PENGUNGKAPAN ESG: APAKAH BERDAMPAK KE COST OF DEBT?
Creditors, as a source of funding for companies, need to bear the risks inherent in the company to assess the company's ability to pay debts for the use of creditors' funds. One of the risks of concern to creditors is the risk of ESG risk consisting of Environmental (E), Social (S), and Governance (G) because this issue concerns the interests of society, such as climate change, work safety issues, as well as indications of fraud committed by the company and accompanied by government encouragement in achieving sustainability goals. The existence of ESG disclosure as a risk mitigation tool and providing additional information to reduce information asymmetry with external parties makes a company strategy to legitimize the company in the eyes of the public. Legitimacy can affect the perception of external parties, especially creditors, when deciding to determine the cost of debt as a fee for using funds that creditors have provided. The purpose of the study is to analyze the effect of ESG disclosure by using non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, which were analyzed using simple linear regression analysis. The results showed that ESG disclosure has a negative effect on the cost of debt. This shows that creditors in Indonesia consider disclosure of ESG information as a risk mitigation tool and can reduce information asymmetry between creditors and management as operational actors to reduce the company's cost of debt.Kreditor sebagai sumber pendanaan perusahaan perlu menanggung risiko yang melekat pada perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas penggunaan dana kreditor. Salah satu risiko yang menjadi perhatian kreditor ialah risiko ESG, yang terdiri atas environmental (E), social (S), dan governance (G), karena isu ini menyangkut kepentingan masyarakat, seperti perubahan iklim, masalah keselamatan kerja, serta indikasi adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan disertai dorongan pemerintah dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Adanya pengungkapan ESG menjadi alat mitigasi risiko dan memberikan informasi tambahan bagi pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi, menjadikan sebuah strategi perusahaan dalam melegitimasi perusahaan di mata publik. Legitimasi dapat memengaruhi persepsi pihak eksternal, khususnya kreditor, dalam pengambilan keputusannya untuk menentukan cost of debt sebagai biaya atas penggunaan dana yang diberikan oleh kreditor. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh ESG disclosure terhadap cost of debt pada perusahaan sektor nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan ESG disclosure berpengaruh negatif pada cost of debt. Hal ini menunjukkan bahwa kreditor mempertimbangkan pengungkapan informasi ESG sebagai alat mitigasi risiko serta dapat mengurangi asimetri informasi antara kreditor dan manajemen selaku pelaku operasional sehingga dapat menurunkan cost of debt perusahaan
THE ARRANGEMENTS OF COMPENSATION FOR MARINE POLLUTION BY PLASTIC WASTE IN INDONESIA
One of the environmental damages currently quite disturbing is the ecological damage caused by plastic waste. Plastic waste is difficult to decompose so that it can disrupt the ecosystem of the land and the sea. One of the impacts of plastic waste is on the health of marine animals, where some of these animals, such as turtles, eat debris or plastic fragments. As a country with a large sea area, Indonesia must ensure its marine environment is not polluted by plastic waste. One way to prevent environmental damage is through regulation, where in addition to prevention, we must also look at what sanctions can be applied to those who violate the law by dumping rubbish in the sea. These can be criminal sanctions, such as fines and imprisonment, and sanctions to pay compensation, especially if victims are harmed. This research uses a normative legal method to answer the problem of how the rules in Indonesia regulate compensation in the event of pollution due to plastic waste. The current regulations are sufficient, but implementing compensation payments for plastic waste victims is still challenging
PUBLIC INTEREST, PRIVATE ACTIONS: CHALLENGES IN ADOPTING THE BANGLADESH ACCORD IN INDONESIA
Pada tahun 2013, tragedi runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai lebih dari 2.500 lainnya mendorong perhatian global terhadap keselamatan pekerja dalam rantai pasokan. Sebagai tanggapan, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Bangladesh Accord) dibentuk untuk melibatkan sekitar 200 merek internasional dalam menjamin keselamatan pekerja di industri garmen. Accord ini menjadi terobosan dalam menciptakan perjanjian internasional antara perusahaan global dan serikat pekerja untuk melindungi pekerja lokal dalam rantai pasokan global. Namun, isu keadilan di rantai pasokan global masih meluas, mencakup diskriminasi, pekerja anak, upah minimum, pembatasan hak berorganisasi, dan keselamatan kerja. Penelitian ini menggunakan Indonesia sebagai studi kasus untuk mengkaji tantangan hukum dalam menangani isu-isu ini, dengan pendekatan proses hukum transnasional. Analisis dilakukan terhadap hukum yang berlaku lintas yurisdiksi untuk memahami dampak peraturan domestik, proses hukum, dan aktor yang terlibat dalam penerapan kesepakatan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor domestik dan kebijakan nasional memberikan pengaruh signifikan dalam implementasi perjanjian internasional. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memetakan dan membandingkan penerapan kesepakatan ini di tingkat regional, guna memperkuat perlindungan pekerja dalam rantai pasokan global.ABSTRAK
Pada tahun 2013, tragedi runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai lebih dari 2.500 lainnya mendorong perhatian global terhadap keselamatan pekerja dalam rantai pasokan. Sebagai tanggapan, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Bangladesh Accord) dibentuk untuk melibatkan sekitar 200 merek internasional dalam menjamin keselamatan pekerja di industri garmen. Accord ini menjadi terobosan dalam menciptakan perjanjian internasional antara perusahaan global dan serikat pekerja untuk melindungi pekerja lokal dalam rantai pasokan global. Namun, isu keadilan di rantai pasokan global masih meluas, mencakup diskriminasi, pekerja anak, upah minimum, pembatasan hak berorganisasi, dan keselamatan kerja. Penelitian ini menggunakan Indonesia sebagai studi kasus untuk mengkaji tantangan hukum dalam menangani isu-isu ini, dengan pendekatan proses hukum transnasional. Analisis dilakukan terhadap hukum yang berlaku lintas yurisdiksi untuk memahami dampak peraturan domestik, proses hukum, dan aktor yang terlibat dalam penerapan kesepakatan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor domestik dan kebijakan nasional memberikan pengaruh signifikan dalam implementasi perjanjian internasional. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memetakan dan membandingkan penerapan kesepakatan ini di tingkat regional, guna memperkuat perlindungan pekerja dalam rantai pasokan global.
Kata Kunci: Bangladesh Accord, Proses Hukum Transnasional, Hukum Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Rantai Pasokan Global
 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK ATAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ATURAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN INDONESIA
Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan negara antara lain adalah Pajak. Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan Indonesia, mengenai permasalahan yang timbul dari hasil perbandingan regulasi dengan praktik pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Terdapat ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap wajib pajak serta aparatur perpajakan dan kepabeanan hingga menimbulkan sengketa yang menyebabkan pelanggaran terkait hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya suatu pembenahan untuk mengatasi kompleksitas di dalam regulasi maupun praktik pemungutan pajak dan kepabeanan. Perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan, transparansi dan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi suatu kesimpulan dalam penulisan hukum ini. Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya seperti buku, artikel dan jurnal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban dalam proses pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang akibat ketidaksesuaian regulasi dengan praktik yang terjadi. Dengan demikian, negara harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak yang dilakukan melalui upaya hukum baik secara musyawarah mufakat, upaya administratif dan mekanisme pengadilan yang terdiri dari gugatan, banding dan peninjauan kembali.Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan negara antara lain adalah Pajak. Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan Indonesia, mengenai permasalahan yang timbul dari hasil perbandingan regulasi dengan praktik pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Terdapat ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap wajib pajak serta aparatur perpajakan dan kepabeanan hingga menimbulkan sengketa yang menyebabkan pelanggaran terkait hak dan kewajiban diantara pihak-pihak tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya suatu pembenahan untuk mengatasi kompleksitas didalam regulasi maupun praktik pemungutan pajak dan kepabeanan. Perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan, transparansi dan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi suatu kesimpulan dalam penulisan hukum ini. Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya seperti buku, artikel dan jurnal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban dalam proses pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang akibat ketidaksesuaian regulasi dengan praktik yang terjadi. Dengan demikian, negara harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak yang dilakukan melalui upaya hukum baik secara musyawarah mufakat, upaya administratif dan mekanisme pengadilan yang terdiri dari gugatan, banding dan peninjauan kembali
Integrasi Transmisi Otomatis Untuk Kendaraan Listrik yang Dikonversi: Pendekatan GT-Suite
The growing adoption of electric vehicles (EVs) in Southeast Asia, particularly in Indonesia and Malaysia, is driven by policy incentives such as road tax exemptions and relaxed traffic restrictions. This study investigates the feasibility and performance impact of integrating a stock automatic transmission into a converted internal combustion engine (ICE) vehicle, replacing the commonly used single gear or manual transmissions in typical EV conversions. Using GT-Suite simulation software, a detailed model of a converted Toyota Avanza was developed to evaluate key performance metrics including acceleration, top speed, driving range, and energy consumption. Simulation results indicate that integrating an automatic transmission improves acceleration performance, reducing the 0–100 km/h time by 0.7 seconds compared to a single-gear configuration. Although the top speed is mechanically limited by the transmission's maximum input speed, the vehicle achieved a marginally higher top speed (191.3 km/h) and reached it 1.8 seconds faster. During range simulations under the New European Driving Cycle (NEDC) and constant highway driving at 100 km/h, the automatic transmission variant demonstrated a longer driving range—up to 7% farther—while also improving energy consumption from 8.55 km/kWh to 8.77 km/kWh.Penerapan kendaraan listrik (EV) yang semakin berkembang di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia, didorong oleh insentif kebijakan seperti pembebasan pajak jalan dan pelonggaran pembatasan lalu lintas. Penelitian ini menyelidiki kelayakan dan kinerja dari pengintegrasian transmisi otomatis yang berasal dari manufaktur asal ke dalam kendaraan konversi mesin pembakaran dalam (ICE), menggantikan transmisi satu gigi atau transmisi manual yang umum digunakan dalam konversi EV pada umumnya. Menggunakan perangkat lunak simulasi GT-Suite, model rinci dari Toyota Avanza yang telah dikonversi dikembangkan untuk mengevaluasi parameter utama, termasuk akselerasi, kecepatan tertinggi yang dapat diraih, jarak tempuh maksimum, dan konsumsi energi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pengintegrasian transmisi otomatis meningkatkan akselerasi, mengurangi waktu akselerasi dari 0–100 km/jam sebesar 0,7 detik dibandingkan dengan konfigurasi satu gigi. Meskipun kecepatan tertinggi dibatasi secara mekanis oleh kecepatan input maksimum transmisi, kendaraan mencapai kecepatan tertinggi yang sedikit lebih tinggi (191,3 km/jam) dan mencapai kecepatan tertinggi 1,8 detik lebih cepat. Selama simulasi jarak dengan siklus New European Driving Cycle (NEDC) dan pengendaraan di jalan bebas hambatan dengan kecepatan konstan 100 km/jam, varian transmisi otomatis menunjukkan jarak tempuh yang lebih jauh hingga 7% serta meningkatkan efisiensi konsumsi energi dari 8,55 km/kWh menjadi 8,77 km/kWh
Meningkatkan Yield Feed Flour Dan Industrial Flour Pada Proses Milling Kapasitas 500ton/Hari
Feed Flour and Industrial Flour are produced by flour mills. This journal is for research in increasing yield in the production of Feed Flour and Industrial Flour in the milling process with a capacity of 500 tons of wheat per day. From the results of data analysis before improvement, the Feed Flour yield was 77.64% and the Industrial Flour yield was 3.62% with a total of 81.3%. The target to be achieved refers to the determination of the Business Unit standard of 83% of the total yield produced in the milling process. The implementation of corrective actions taken for improvement is to add a diverting valve to the bran finisher outlet line along with its pipe line to the industrial flour line, modify the 280 micron screen to 132 microns so that the C7 plansifter compartment has 3 flour blocks (F1, F2 & F3) along with making its product line and replacing the C6 & C9 plansifter screen from 118 microns to 132 microns. From this improvement, the yield increase was obtained by 2.6% so that the total yield became 83.9% consisting of Feed Flour yield of 78.2% and Industrial Flour yield of 4.88%
Pengembangan Media Interaktif Pada Materi Peredaran Darah Menggunakan Metode ADDIE
The subject of Natural Sciences plays a crucial role in Elementary School Education. One of the topics covered in elementary school Natural Sciences is the circulatory system. The topic of the circulatory system in Natural Sciences can be studied extensively, particularly focusing on the closed or double circulatory system. The circulatory system is one of the challenging topics for elementary school students to understand and absorb, especially in Grade V. Some elementary school students may also struggle to comprehend the structure of the circulatory system in humans, particularly the cardiovascular system from the top or bottom. There are many tools that assist students in learning a particular subject. One useful tool for learning Natural Sciences is interactive media. This research involves the development of interactive media using the ADDIE method (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). This paper explains the ongoing development process.Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam Pendidikan Sekolah Dasar. Salah satu topik dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sekolah dasar adalah tentang peredaran darah. Topik peredaran darah di dalam Ilmu Pengetahuan Alam dapat dipelajari secara luas, utamanya yaitu tentang sistem peredaran darah tertutup ataupun ganda. Topik peredaran darah merupakan salah satu topik yang cukup sulit dipahami dan diserap oleh siswa Sekolah Dasar, khususnya kelas V Beberapa siswa Sekolah Dasar juga kurang mampu untuk memahami struktur peredaran darah pada manusia, khususnya sistem kardiovaskular dari atas atau bawah. Begitu banyak media yang membantu siswa dalam mempelajari suatu hal. Salah satu media yang berguna untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah media interaktif. Pada penelitian ini mengembangan media interaktif dengan menggunakan metode ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation). Makalah ini menjelaskan proses pengembangan yang sedang dilakukan
Optimalisasi Kebijakan One Map Policy dengan Aplikasi SI PANDUBEDAS: Integrasi Data Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bandung
The One Map Policy is a strategic initiative to produce accurate and integrated geospatial data, supporting efficient development planning and targeted spatial management. Through Presidential Regulation Number 9 of 2016 which will be updated in 2024, this policy accelerates the integration of land and spatial planning data. Bandung Regency, with an area of 174,084 hectares and a population of approximately 3.6 million, plays an important role in implementing this policy. The SI PANDUBEDAS application developed in Bandung Regency aims to integrate land and spatial planning data in one geospatial platform, supporting accurate, efficient data management and simplifying the licensing process and resolving land disputes. By developing the SI PANDUBEDAS application, which integrates various types of land and spatial data in one geospatial-based platform, Bandung Regency can support the accelerated implementation of the one map policy.
LINGUISTIC EXPLORATION OF IDIOMATIC EXPRESSIONS IN RATATOUILLE
This study examines the idiomatic expressions present in the movie Ratatouille. Idioms are fascinating aspects of language that add depth and color to our communication. They are expressions or phrases with a figurative meaning that differ from their literal interpretation. The purpose of using idioms in communication is to enhance the interest of the listener or reader. The author applies semantics theory to analyze idiomatic expressions in the movie Ratatouille in this study. The methodology systematically identifies and categorises idiomatic expressions into (McCarthy & O’Dell, 2010) seven categories: similes, binomials, trinomials, proverbs, clichés, euphemisms, and fixed statements. The selection of the movie Ratatouille was based on its suitability for all audiences, particularly children, and its numerous idiomatic expressions. The study aims to analyze these expressions to avoid confusion. This study employs a descriptive-qualitative methodology to conduct qualitative research. The subject of this research is a movie entitled Ratatouille. This analysis provides insight into Ratatouille as a fascinating linguistic expression element that enriches and complicates human communication. The data consisted of various scenes from the movie Ratatouille, which included idiomatic expressions spoken by the characters. In order to draw meaningful conclusions from the data analysis, it was necessary to classify and categorize the data systematically. Furthermore, the fixed statement is the most used type of idiomatic expression. On the other hand, the cliché idiom is the least-used type of idiomatic expression found in the Ratatouille movie. In addition, the study revealed that incorporating idiomatic expressions in Ratatouille enhanced the narrative with depth and richness and offered the audience a distinctive cultural context. The fixed statements, like "anyone can cook," profoundly conveyed the movie's themes of ambition and defying societal expectations. Moreover, the fixed statement "anyone can cook" became a notable catchphrase from the movie, representing the idea that cooking is not limited to a certain group of individuals but rather a skill that anyone with passion and determination can acquire. In contrast, the cliché idioms, while less frequently used, still added a touch of familiarity and relatability to the characters, making their dialogue more believable and realistic. The presence of idiomatic expressions showcased the attention to detail in the film's writing, engaging with audiences and making Ratatouille a memorable experience