Wacana Paramarta - Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
190 research outputs found
Sort by
STUDI KOMPARATIF PADA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
Get PDF
UU Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa, pemerintahan daerah dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras, dan hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintah. Olehnya itu, pada hakekatnya sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni provinsi memiliki otonomi terbatas, kabupaten/kota memiliki otonomi luas dan desa memiliki otonomi asli.).Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis selama penelitian, maka hasil yang didapatkan bahwa kelengkapan perangkat pemerintahan di tingkat Desa jauh lebih lengkap di bandingkan dengan perangkat pemerintahan di tingkat Kelurahan. Dimana di Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi chek and balance, yakni : Legislasi, budgeting dan controling terhadap jalannya pemerintahan desa . Sedangkan Pemerintahan di Kelurahan tidak memiliki lembaga sebagaimana BPD. Selain itu kemudian yang ke dua Pemerintahan Desa memiliki kewenagan untuk membuat Peraturan desa,Peraturan Bersama kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana diatur alam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD sementra di pemerintahan kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan kelurahan
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM
Get PDFKonstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar atau landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selanjutnya, konstitusi juga memberikan dasar atau landasan untuk dilaksanakannya perlindungan anak, Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dalam konsttusi tersebut jelas memberikan amanah bahwa tidak ada satu pun orang atau pihak lain yang boleh merampas atau melakukan sesuatu yang dapat merusak harkat dan martabat kemanusiaan dari anak tersebut. Dinamika yang berkembang saat ini memperlihatkan masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, seperti pada bidang hak sipil dan kebebasan, bidang keluarga dan pengasuhan alternatif, dan lain-lain. Sebagian besar permasalahan terletak pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Politik hukum perlindungan anak kedepan harus memperhatikan bukan hanya penyempurnaan pada materi muatan peraturan perundang-undangan, melainkan harus pula memperhatikan aspek implementasi atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut
Peningkatan PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA YOGYAKARTA
No full textPeningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan reformasi birokrasi melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) menciptakan salah satu inovasi terbaru dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Mal Pelayanan Publik pada dasarnya merupakan pengintegrasian pelayanan publik dari daerah dengan berbagai pelayanan publik instansi pemerintah pusat, BUMN dan swasta Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi mal pelayanan publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Pelayanan publik yang selama ini dianggap masih jauh dari harapan dan keinginan masyarakat Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan, tidak berbelit-belit dan profesional. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelayanan publik yang belum sepenuhnya berjalan baik dengan tujuan yang diinginkan karena masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat ke pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Yogyakarta
DISKURSUS KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ERA PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Get PDFTujuan dari penelitian ini mendiskusikan mengenai hukum ketenagakerjaan untuk menyikapi lima masalah klasik ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu: 1) Pendidikan; 2) Keterampilan; 3) Alih Daya atau Outsourcing; 4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan 5) Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berjenis deskriptif. Hasil memperlihatkan bahwa dari kelima dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah merangkum mengenai landasan dalam memayungi mengenai pendidikan dan keterampilan, perusahaan alih daya dan terutama untuk PHK. Temuannya Undang-Undang Cipta Kerja belum bisa memayungi untuk sebaran tenaga kerja karena berhubungan kemajuan daerah kota dan kabupaten di Indonesia beragam
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGASKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM RANGKA KONSTITUSI
Get PDFSebagai lembaga tertinggi negara, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pemeriksa dan pengambil keputusan. Sebagai badan konstitusional, MK juga berperan dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah pintu gerbang yang membawa warga negara ke masa depan. Pemerintah memiliki peran penting dalam keberlangsungan pendidikan. Dengan menyelenggarakan pendidikan nasional yang berkualitas, kita akan mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kunci untuk memberikan hak-hak sipil atas pendidikan yang berkualitas dan mempertahankan pengakuan sistem pendidikan nasional
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM NFT DI SEBUAH MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Get PDFPerlindungan hak cipta tidak mengharuskan adanya pendaftaran, sebab menganut prinsip deklaratif. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Perkembangan digitalisasi yang berkaitan dengan hak cipta yaitu adanya teknologi NFT. Teknologi ini dipasarkan oleh digital marketplace. Penulis melihat adanya permasalahan, satu sisi UUHC menyatakan bahwa perlindungan hak cipta didasarkan prinsip deklaratif. Tetapi disisi lain, dengan adanya digital marketplace NFT seolah siapapun “dianggap sebagai pemilik atau pencipta” sepanjang tidak ada aduan yang menyatakan sebaliknya, hal ini pun menyebabkan setiap orang yang “belum tentu pencipta” dapat mengambil hak semacam hak moral dan hak ekonomi yang mirip dengan Hak Eklusif. Inilah yang membuat maraknya pelanggaran Hak Cipta Disini terlihat adanya kekosongan hukum. Keadaan ini masuk dalam kategori tindakan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain dan pemerintah seyogyanya pro aktif melakukan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta
NEGARA HUKUM PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAM MENYINERGIKAN SELURUH KOMPONEN BANGSA UNTUK MENANGGULANGI BENCANA ALAM
Get PDFIndonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, tentunya membawa amanat untuk melaksanakan suatu kehidupan berwarga negara yang sejahtera dan berkeadilan. Perlunya adanya sinergi dari seluruh pihak untuk mewujudkannya. Pancasila harus diluhurkan oleh warga negara agar kendala yang terjadi dapat teratasi. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji mengenai (1) Bagaimana negara hukum Pancasila sebagai pedoman dalam menyinergikan seluruh komponen bangsa dan (2) Bagaimana peran nyata seluruh komponen bangsa dalam menanggulangi bencana alam Gempa Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penyampaian secara deskriptif analitik. Kesimpulan dari artikel ini yaitu, (1) Negara hukum Pancasila sengat berperan penting dalam menyinergikan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi tantangan yang ada dengan nilai-nilai dan hukum positif yang dimilikinya, (2) Peran nyata seluruh komponen bangsa dilakukan dengan nilai gotong royong Pancasila dengan berpayung hukum kepada UU No. 24 Tahun 2007 agar korban bencana alam Gempa Cianjur terjamin hak-haknya
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMESANAN KRUNCHY BURGER KFC YANG TIDAK SESUAI DENGAN GAMBAR PADA APLIKASI GOFOOD
Get PDFKajian ini membahas mengenai pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum akibat adanya hak konsumen yang dilanggar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen yang dilanggar adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pada fakta hukum yang terjadi konsumen merasa dirugikan akibat barang yang diterima saat pemesanan krunchy burger KFC melalui aplikasi GoFood tidak sesuai apa yang disajikan pada gambar menu. Adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi konsumen yang dirugikan, tanggung jawab dari pelaku usaha, serta upaya penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KEPOLISIAN RESORT BANGLI
Get PDFAbstrak
Sistem perekonomian dewasa kini lebih berfokus pada sistem teknologi informasi, di mana teknologi internet memegang peran yang sangat penting. Dengan adanya teknologi internet memudahkan terjadinya perubahan informasi dengan cepat ke berbagai belahan dunia dengan jaringan internet. Dalam perkembangannya, interaksi antar manusia sudah memasuki hubungan dagang atau bisnis yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional). Melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya. Bisnis dan juga tawaran mengikuti Arisan Online juga sering ditawarkan dengan iming-iming mendapatkan keuntungan yang berlipat, padahal sebenarnya hal ini hanyalah intrik untuk memperdaya para korban dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sang pelaku. Belakangan ini banyak terdengar baik melalui media cetak ataupun media sosial, mengenai maraknya terjadinya kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di berbagai daerah di Indonesia
Kata kunci : Tindak Pidana, Penipuan, dan Online  
TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA
Get PDFPraperadilan adalah lembaga hukum yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang sebagaimana telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti menetapkan dua permasalah,yaitu Bagaimana penerapan penetapan tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. dan Bagaimana kepastian hukum atas dikabulkannya praperadilan penetapan tersangka dalam praktek.
Penerapan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pada faktanya ternyata membawa akibat hukum yang objektif untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, serta Kepastian hukum praperadilan penetapan tersangka berdasarkan sudut pandang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, dan juga bersifat erga omnes, artinya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara. Akan tetapi pada perjalanannya proses praperadilan tersebut terjadi banyak persimpangan kewenangan, melihat dari beberapa segi aspek perkara yang kemudian membuat mekanisme praperadilan dalam objek penetapan tersangka tidak lagi membahas secara fokus terhadap objeknya. Maka seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat mendorong proses revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yaitu pada ketentuan Pasal 77, hal ini agar menjadi suatu acuan pasti bagi hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyaraka