Open Access Journal Online Universitas Islam Kadiri
Not a member yet
3043 research outputs found
Sort by
Pengaruh Digital Marketing, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian di CV. Ifastore
Get PDFThis paper investigates CV. ifastore consumer purchase decisions in relation to digital marketing, service quality, and product quality. The study approach is quantitative; data collected via a questionnaire comprising 89 respondents is followed by data analysis employing multiple linear regression with the SPSS program. With a t value of 7.551, which exceeds the t table value of 1.988 and a significance of 0.000, the study shows that digital marketing greatly influences buying decisions. Service quality also clearly influences the t value of 6.285 above the t table and the significance of 0.000. Product quality also significantly affects the t-value of 6.446 above the t-table, with a significance of 0.000. The computed F value 26.364 exceeds the F table. With a value of 0.000, it reveals that concurrently, digital marketing elements, service quality, and product quality significantly influence purchase decisions. This study concludes that customer purchase decisions are driven significantly by integrated marketing techniques. These results give CV. I fast strategic direction to enhance the quality of marketing strategies, products, and services to preserve competitiveness in the market
Penegakan Nilai-Nilai CEDAW dalam Kebijakan Taliban Terhadap Perempuan Afghanistan Tahun 2021-2023
Get PDFPenelitian ini membahas tentang aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Afghanistan selama Rezim Taliban di 2021-2023 yang tidak mengindahkan ketentuan dalam CEDAW sebagaimana yang telah diratifikasi pada 2003. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW. Jenis penelitian ini adalah normatif. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 dalam beberapa hal sesuai dengan CEDAW namun dijalankan dengan prinsip Hukum Islam, yaitu hak perempuan terkait pendidikan, hak perempuan terhadap rasa aman, dan hak perempuan terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama rezim Taliban 2021-2023 beberapa tidak sesuai dengan CEDAW bahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti hak perempuan dalam bekerja, hak perempuan dalam partisipasi politik dan publik, hak perempuan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak perempuan terkait cara berpakaian
Fenomena Swinger dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia
Get PDFPenelitian ini mengkaji tentang fenomena swinger atau tukar menukar istri yang didasari oleh kesepakatan antar pihak, tanpa adanya pemaksaan ditinjau dari KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena swinger dalam KUHP di Indonesia dengan menelaah dua pasal yang relevan, yaitu pasal prostitusi dan perzinahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa swinger tidak dapat dengan tepat digolongkan sebagai bentuk prostitusi karena karakteristiknya yang berbeda secara substansial. Dalam praktik swinger, tidak ada pertukaran uang atau transaksi komersial terlibat dalam hubungan seksual antar pasangan. Oleh karena itu, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak dapat diterapkan dengan tepat untuk menghukum pelaku swinger, karena pasal-pasal tersebut ditujukan untuk menangani pelaku prostitusi dan pihak-pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Swinger bisa dikategorikan sebagai perzinahan sesuai dengan Pasal 284 KUHP jika dilaporkan secara aduan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pertukaran pasangan tersebut. Namun, mencoba mengaitkan praktik swinger dengan perzinahan secara langsung tidaklah tepat. Hal ini karena swinger umumnya didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama antara pasangan, sehingga sulit untuk menentukan pihak yang dirugikan dalam konteks hukum. Sementara Pasal 284 KUHP membutuhkan elemen perzinahan yang jelas, yang sulit ditemukan dalam situasi swinger yang didasarkan pada kesepakatan antara semua pihak yang terlibat
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perencanaan pajak (Tax Planning) yang tepat dalam rangka untuk meminimalkan jumlah beban pajak PPN Terhutang pada PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tahun 2023. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti mengambil data-data yang berhubungan dengan data PPN Tahun 2023 yaitu penjualan dan pembelian BKP. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Tax Planning PT. Garuda Food Putra Putri Jaya dapat melakukan penghematan atau meminimalkan beban pajak sebesar Rp 27.683.050.935,
Analisis Penggunaan E-Faktur Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn Di Cv. Prima Sejahtera
Get PDFABSTRAK
E-faktur merupakan faktur pajak elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jendral pajak untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang sering melakukan manipulasi faktur pajak fiktif yang dapat mempengaruhi PPN. Penerapan faktur pajak elektronik diatur dalam peraturan Direktorat Jendral pajak PER-16/PJ/2014. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-faktur terhadap pelaporan PPN pada CV. Prima Sejahtera. Penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa CV. Prima Sejahtera telah menerapkan e-faktur dengan baik sesuai peraturan direktorat Jendral Pajak yang dilakukan pertama kali pada tanggal 20 Mei 2020. Selain itu juga menunjukkan bahwa aplikasi sistem e-faktur dapat memberikan perubahan terhadap kinerja CV. Prima Sejahtera dalam proses penerapan pembuatan e-faktur pajak sampai pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih efektif dan efisien.
Kata Kunci: PPN, e-faktur, Faktur Pajak, SPT Masa PPN
ABSTRACT
e-invoice is an electronic tax invoice created by the Directorate General of Taxes to reduce fraud committed by parties who often manipulate fictitious tax invoices that can affect VAT. The application of electronic tax invoices is regulated in the regulation of the Directorate General of Taxes PER-16 / PJ / 2014. This study aims to analyze the application of e-invoices to VAT reporting at CV. Prima Sejahtera. This study uses primary data and secondary data with a qualitative approach. The results of the study state that CV. Prima Sejahtera has implemented e-invoices properly in accordance with the regulations of the Directorate General of Taxes which were first carried out on May 20, 2020. In addition, it also shows that the application of the e-invoice system can provide changes to the performance of CV. Prima Sejahtera in the process of implementing e-invoices to reporting VAT Periodic Tax Returns to be more effective and efficient.
Keywords: VAT, e-invoices, Tax Invoices, VAT Periodic Tax Return
Intelligent Fire Warning Alarm System
Get PDFKebakaran adalah timbulnya api yang tidak dikehendaki dan sangat sulit di kendalikan, yang mengakibatkan kerugian berupa material maupun moril, yaitu harta benda, dan korban jiwa manusia. Kebakaran bisa terjadi dimana saja maupun itu di gedung kantor, tempat tinggal atau fasilitas publik. Dalam memenuhi kebutuhan keamanan untuk mendeteksi dini kebakaran diperlukan sebuah sistem keamanan yang dapat di-monitoring dan terintegrasi untuk memberikan informasi secara tepat dan cepat agar kebakaran yang terjadi tidak berkembang menjadi lebih besar. Dengan terdeteksinya cikal bakal kebakaran maka intervensi untuk mematikan api dapat segera dilakukan, sehingga dapat meminimalisasi kerugian sejak awal. Rancang bangun sistem peringatan alarm kebakaran terintegrasi berbasis mikrokontroler ini menggunakan NodeMCU sebagai pengontrol utama dan kemudian menggunakan komponen penunjang seperti sensor asap dan sensor panas yang dipasang dibeberapa tempat yang berfungsi sebagai deteksi kebakaran, buzzer yang berfungsi sebagai alarm peringatan pada saat sensor aktif, Hasil dari data sensor akan dikirimkan ke Telegram sebagai notifikasi peringatan. Tujuannya untuk mepermudah dan bertindak lebih cepat kelokasi terjadinya deteksi kebakaran sehingga proses pemadaman dan evakuasi dapat dilakukan langsung pada titik yang mengalami kebakaran. Hasil dari penelitian ini jarak api maksimal mendeteksi sebesar 49 cm, jarak asap kondisi aman dengan jarak 15 cm sampai 1 meter
Recognizing and Overcoming Speech Delay in Children: A Case Study of 6-year-old Child in Pematang Cengal
Get PDFThis article aims to describe how to overcome speech delays in children that can be used and beneficial for parents whose children have speech delays. There are several causes of speech delays experienced by children, namely mental retardation which makes it difficult for children to speak and their brains have difficulty producing language. It is expected that this research would be very useful for parents who have children with speech delays. This study uses a qualitative method with data collection in the form of observations, interviews, and documentation using case studies. The participant in this research was a child aged 6 years in Pematang Cengal with the results of the research to be described. The results obtained in this study are ways to overcome speech delays in children by using several simple ways that can be applied every day such as inviting children to have simple conversations, inviting children to sing and also memorizing lyrics, and reading storybooks to children. The last is by dictating word by word so that the child can repeat it properly and correctly
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES KEDIRI KOTA BERDASAR UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
No full textKajian ini membahas tentang Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Apa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Untuk menganalisa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.
Adapun hasil penelitian ini yang dilakukan di tingkat Penyidikan di Polres Kediri Kota menemukan bahwa, penerapan diversi di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Iptu Neny S Selaku Kanit PPA Polres Kediri Kota mengatakan bahwa : “Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tetapi tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi hanya kasus-kasus yang digolongkan ringan saja dapat dilakukan diversi, dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnyaâ€
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla)
Get PDFIndonesia as a pluralistic country certainly has many implications, one of which is interfaith marriage, now interfaith marriages are so widespread in Indonesia, one of which is the Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/Sby giving permission to the applicants, namely Rizal Adikara and Eka Debora Sidauruk to register their marriage with the population and civil registry office, However, not all applications for interfaith marriages are granted by judges, through decision Number 71/Pdt. The law in Indonesia does not explicitly prohibit interfaith marriages in Indonesia so that judges must explore the values that exist in society, therefore the difference in decisions will be explored regarding the consideration of judges giving different decisions. The purpose of this study is to analyse the validity of interfaith marriages in terms of Islamic law and positive law, to analyse the basis of the Judge's consideration in the birth of the difference in Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby and Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN Bla. The research method used is normative. The results of this study are the validity of interfaith marriages according to Islamic law is haram and prohibited, while interfaith marriages according to positive law in Indonesia are carried out through court decision permits and Surabaya district court considerations focus on juridical considerations while the Blora district court considers philosophical value
PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH
Get PDFIn Indonesia, the need for land is increasing day by day due to a significant increase in population. This causes the value of the land to increase. The increasing value of land can result in every community always cultivating the land. Forms of land cultivation can be done in various ways such as ways that are in accordance with the law and ways that are against the law. As an effort to protect land rights owners, land certificates are issued. According to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in Article 32 paragraph (1) what is meant by a certificate is, "A valid proof of rights letter as a strong means of proof regarding the physical data and legal data contained therein, as long as the physical data and legal data are in accordance with the data in the measurement letter and the land book of the relevant rights". The purpose of this study is to determine the provisions for the transfer of building use rights to ownership and to determine the process of transferring building use rights to ownership at the National Land Agency. The research method used in this study is the normative legal method. Regarding the use of the normative legal approach method, this research was conducted through Library Research. The results of this study are how the process of transferring Building Use Rights to Ownership Rights is an important step for land owners to obtain stronger legal certainty and security