Open Access Journal Online Universitas Islam Kadiri
Not a member yet
3043 research outputs found
Sort by
Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Return On Asset Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
No full textTujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Return On Asset, (2) Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Asset, (3) Pengaruh Loan To Deposit Ratio Terhadap Return On Asset.(4) Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit terhadap Return On Asset.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan pada tahun 2018-2022. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder. Pada Teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) tidak terdapat pengaruh secara parsial Non Performing Loan terhadap Return On Asset. (2) tidak terdapat pengaruh secara parsial Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Asset. (3) tidak terdapat pengaruh secara parsial Loan To Deposit Ratio terhadap Return On Asset. (4) Berdasarkan hasil analisis statistik pada variabel Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, dan Loan To Deposit Ratio memiliki pengaruh terhadap Return On Asset
Expansion of The Meaning of The Word International in International Arbitration Decisions in Indonesia
Get PDFAn international arbitration award is a decision handed down by an arbitration institution or individual arbitrator outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia, or a decision by an arbitration institution or individual arbitrator which according to the legal provisions of the Republic of Indonesia is considered an international arbitration award. From this understanding, it can be seen that Indonesia adheres to the territorial principle to determine whether an arbitration award is international or national. What about other foreign elements contained in an arbitration award, such as choice of law or choice of forum? The aim of this research is to find a new meaning for the word "International" in international arbitration decisions. The method used in this research is normative legal research. The research results state that the meaning of the word "international" in an international arbitration award should not only be territorial because the word international has a broader meaning which includes foreign elements contained in an arbitration award such as choice of law, choice of forum or choice of jurisdiction
ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN, INDUSTI, DAN BARANG KONSUMEN PRIMER
Get PDFThe increase in Covid-19 cases that occurred in early 2019 had a significant impact on various companies. One way to find out the economic condition of a company is by analyzing the company's spatial reports. This study aims to explain the description of the performance analysis of the financial statements of companies in the health, industrial and primary consumer goods sectors before and during the Covid-19 pandemic (2019 – 2020). Financial reports are accessed openly on the Indonesian Stock Exchange website (www. https://www.idx.co.id/). The sampling technique used is purposive sampling. The sample of health sector companies includes the financial statements of PT Kalbe Farma, Tbk. and PT Kimia Farma, Tbk. The industrial sector company sample is PT United Tractors, Tbk. and PT Lion Metal Works, Tbk. The sample companies in the primary consumer goods sector include PT Ace Hardware Indonesia, Tbk. for household needs, PT Ramayana Lestari Setosa, Tbk. for clothing needs, and PT Matahari Department Store, Tbk. for food needs. The results of the study show that the Covid-19 pandemic has affected the company's economy. Companies engaged in the industrial sector and primary consumer goods tend to experience a decline in profits and losses. On the other hand, companies engaged in the health sector experienced an increase in profits
Carbon Monoxide Monitoring System Prototype based on Laravel
Get PDFAbstrak – Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, menghadapi ancaman serius berupa pencemaran udara. Peningkatan kadar karbon monoksida (CO), gas beracun dari berbagai aktivitas manusia, menjadi perhatian utama. Sumbernya berasal dari transportasi dan industri, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil. Kebakaran hutan juga turut berkontribusi. Karbon monoksida dapat merugikan kesehatan manusia dan lingkungan, menciptakan hujan asam dan merusak lapisan ozon. Menggunakan sensor MQ-7, Wemos D1 R2, Laravel dan MySQL. Pada penelitian ini menerapkan website untuk menampilkan hasil pengolahan data dari sensor MQ-7 menggunakan Wemos D1 R2. Hasil dari pengujian sensor MQ-7 nilai PPM memiliki prosentase kesalahan dari terkecil sebesar 2,5% dan terbesar dengan prosentase kesalahan 47,5% dan hasil pengukuran dari sensor MQ-7dapat dilihat di website monitoring dengan koneksi internet
Forensic Recovery Techniques on Android Devices with the National Institute of Standards and Technology (NIST) Approach
Get PDFDalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, penggunaan WhatsApp di Indonesia mencapai angka 88,7% pada kuartal pertama tahun 2022 menurut data Hootsuite We are Social. Meskipun fenomena ini membawa dampak positif, seperti adanya kemudahan dalam komunikasi, namun menimbulkan dampak negatif, terutama dari sisi meningkatnya kejahatan dunia maya. Salah satu contoh kejahatan yang umum terjadi adalah prostitusi online yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp, dimana sebuah pesan, gambar, log, maupun kontak seseorang dapat dengan mudah bertukar tangan tanpa diketahui oleh pihak yang berwajib. Pelaku kejahatan yang memanfaatkan WhatsApp sebagai medianya seringkali menghapus bukti elektronik atas kejahatan yang dilakukannya, menjadikannya tantangan bagi penegak hukum terutama dalam memperoleh bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan teknik digital forensic guna mengekstrak berbagai bukti terkait dengan kasus prostitusi online yang memanfaatkan platform WhatsApp. Metode penelitian melibatkan penggunaan alat forensik seperti Mobiledit Forensic dan Oxygen Forensic SQLite Viewer, dengan menerapkan metode National Institute of Standard and Technology (NIST) yang merupakan metode popular dalam forensika digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tools Mobiledit forensic dan Oxygen Forensic SQLite dalam menggali barang bukti digital pada kasus prostitusi online melalui aplikasi Whatsapp dapat menemukan barang bukti dengan nilai akurasi hingga 100% terutama untuk barang bukti dalam bentuk pesan teks, informasi kontak, log panggilan, dan pesan dalam bentuk gambar. Dengan kinerja yang dihasilkan berdasarkan temuan barang bukti tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan alat-alat tersebut dalam mendeteksi bukti digital pada smartphone Android yang diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam menghadapi tantangan investigasi forensik digital dan memberikan kontribusi positif dalam memberantas kejahatan di dunia maya
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TLE (ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) MENURUT PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN ...
Get PDFDi Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menindaklanjuti Undang-undang tersebut kemudian pemerintah membuat pedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) adalah kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menggunakan perangkat peralatan elektronik sebagai upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Sebenarnya penerapan tilang elektronik pertama kali diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional.
Dengan adanya E-tilang tersebut, untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas, menghilangkan fenomena pemungutan liar saat penindakan serta mempermudah proses penindakan tilang dan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.
Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Untuk mewujudkan program E-Tilang agar efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu yang harus diperbaiki yaitu program/aplikasi dari E-Tilang itu sendiri karena dirasa masih sangat perlu adanya pembenahan dari program aplikasinya. Adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan memaksimalkan koordinasi anatara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang
PERTANGGUNGJAWABAN APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kab. Kediri)
Get PDFThe Village Fund is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget designated for the Village which is transferred through the district/city Regional Budget and Expenditure and is used to fund governance, implementation of development, community development, and community empowerment. Methods The data analysis technique used in this study was descriptive qualitative analysis. Later, this research will draw conclusions using the deductive method, namely concluding research problems briefly and clearly, starting from things that are general to things that are specific. Based on the research results presented in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: 1) The procedures for the use, utilization and planning of village fund management by the Karangrejo Village Government Apparatus are in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014 and Permendagri No. 113 of 2014 related to financial management. 2) Accountability for managing village funds has also been in accordance with statutory principles by using the principles of planning, administration, distribution, accountability and reporting that is accountable and transparent. 3) Supervision efforts from the implementation of the allocation of village funds have been supervised by the BPD, Regional Government, Village Facilitators, BPK and the local community as partners and policy controllers in the allocation of village funds in Karangrejo Village, Ngasem District, Kab. Kediri
PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi di Polres Kediri)
Get PDFThis research, if in the process of investigation activities are slow to complete, then this is contrary to the Chief of Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts and the Chief of Police Regulation No. 12 of 2009 concerning Supervision and Control of the Handling of Criminal Cases within the Republic of Indonesia Police, article 31 which regulates the time limit for examining and settling cases, namely 120 days for investigations of very difficult cases, 90 days for investigations of difficult cases, 60 days for investigations of medium cases, 30 day for easy case investigations. For this reason, regarding this issue we as writers are interested in conducting legal research entitled The Role of Investigators in uncovering criminal acts of transferring fiduciary objects (Studies at the Kediri Police) with the formulation of the problem The Role of Investigators in Revealing the Crime of Transferring Collateral Objects Fiduciary and investigators' obstacles in uncovering cases of transfer of fiduciary guarantee objects. This type of research uses empirical research with interviews. Data collection techniques use books, legislation, decisions, the internet, and journals. Data analysis techniques use inductive methods to take problems and conclusions obtained from the field. The results of this study in the Role of Investigators in Exposing the Crime of Diversion of Fiduciary Guarantee Objects in the process of investigation and investigation are as follows: Summons, Arrests, Detentions, Confiscations, Examinations. Investigators' obstacles in disclosing cases of transferring fiduciary objects are as follows: The suspect was not present during the investigation process, lost evidence; Investigators cannot detain perpetrators of crimes if they use Article 36 of Law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees so investigators apply Article 372 of the Criminal Code because in fact the elements in Article 372 of the Criminal Code and Article 36 of Law Number 42 of 1999 are the same, for the investigator applies Article 372 of the Criminal Code to the suspect so that investigators can restrain the suspect; The suspect loses evidence, thus making investigators slow in handling the case and unable to make an arrest. Eliminating evidence makes the object difficult to fin
ANALISIS HIERARKI HUKUM PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 ( STUDI KASUS DI PEMERINTAH
Get PDFThe legal hierarchy for granting functional position allowances for Intergovernmental Fiscal Analyst after the enactment of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021, namely according to Act No. 12 of 2011 and as changed Act No. 13 of 2022 concerning Formation of Legislation, which contains the types and order of laws and regulations. Implementation of Functional Allowances After the Enactment of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021, namely by implementing bureaucratic simplification in the Kediri City area on December 31, 2021 by Decree of the Mayor of Kediri Number 821.2/2146/419.203/2021 concerning Equalization of Administrative Positions to In Functional Positions in the Kediri City Government Environment, it is in accordance with the Bureaucratic Reform. However, regarding the amount of Functional Position Allowance, the Kediri City Government uses the basis of the Circular of the Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number SE-21/PB/2007 concerning Structural Position Allowance to determine the amount of Functional Position Allowance, which is stated in the Statement of Occupying Position. In the science of legislation, there is a theory of hierarchy. The Hierarchy Theory is a theory which states that the legal system is arranged in stages and levels like a ladder. The author uses the type of Socio Research/Empirical research. The research approach used is the approach of legal sociology, legal anthropology or legal psychology. Research data or legal materials used are research data in the form of primary data, secondary data, and tertiary data. Techniques for Collection and Management of Legal Materials, in which the author adds components such as location and time of research, informants, and respondents. Discussion and Research Analysis that is using deductive analysis in writing. So based on the discussion above, it can be concluded that the Equalization of Administrative Positions into Functional Positions within the Kediri City Government is in accordance with the Bureaucratic Reform. However, regarding the amount of Functional Position Allowance after the entry into force of the Bureaucratic Reform is not in accordance with the law . Then on April 4, 2022 the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 of 2022 was issued concerning Income of Administrative Officials Affected by Bureaucratic Arrangements, until the research was carried out there was no decision on adjusting the amount of Functional Position Allowances in the City Government of Kediri in accordance with Regulations
Strategi Pemasaran Olahan Perikanan Pasca Pandemi Covid-19
No full textTujuan penelitian ini yaitu mengetahui faktor internal dan eksternal dari UMKM Olahan Perikanan Kabupaten Kediri dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk menghadapi persaingan usaha Pasca Pandemi Covid-19. Faktor internal kekuatan utama adalah rasa yang enak. Produk yang ditawarkan memberikan produk dengan rasa yang enak sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Kelemahan utama yaitu kurangnya softskill tentang strategi promosi. Faktor ekternal yang menjadi peluang utama adalah terdapat Asosiasi Pengolah dan Pemasaran Perikanan. Asosiasi ini bisa membantu pengolah dalam kerjasama memperbaiki softskill produksi maupun pemasaran. Ancaman yang dihadapi ialah permintaan konsumen belum stabil. Persaingan usaha Pasca Pandemi Covid-19 tidak hanya dengan produk sejenis, namun juga dengan produk olahan lain selain perikanan seperti olahan ayam dan daging yang juga digemari oleh konsumen. Era new normal, semakin banyak jenis produk yang dapat diakses oleh konsumen. Strategi utama yang dirumuskan yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas serta legalitas produk, peningkatan pelayanan secara offline maupun online pengembangan outlet yang disertai media promosi sesuai perkembangan jaman. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan sudah sesuai namun pengembangannya perlu lebih tumbuh dan stabil. Strategi pemasaran dalam meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman yaitu pengembangan pemasaran melalui penetrasi pasar, dan penentuan STP (segmentasi, targeting, dan positioning) pada UMKM olahan perikanan