Open Access Journal Online Universitas Islam Kadiri
Not a member yet
3043 research outputs found
Sort by
ANALISIS DAMPAK KENAIKAN PPN 11% TERHADAP DAYA BELI GEN Z DI BIDANG KULINER
Get PDFABSTRAK
Penelitian ini menganalisis bagaimana peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mempengaruhi daya beli Generasi Z di sektor kuliner. Sejak berlaku pada tanggal 1 April 2022, kenaikan PPN ini dapat berdampak pada pola pengeluaran dan konsumsi masyarakat, terutama di kalangan kaum muda yang memiliki kebiasaan konsumsi yang cepat berubah. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data melalui kuesioner yang melibatkan 30 responden, penelitian ini mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN menyebabkan penurunan frekuensi makan di luar dan pergeseran pilihan makanan ke yang lebih ekonomis, seperti memasak di rumah atau membeli di jajanan kaki lima . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun total pengeluaran untuk makan berkurang, biaya per transaksi justru meningkat. Penelitian ini memberikan informasi berharga bagi pelaku bisnis kuliner dan pembuat kebijakan tentang bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan dalam kebijakan pajak.
Kata Kunci: PPN, Gen Z, Kuliner
ABSTRAK
Studi ini menganalisis bagaimana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% memengaruhi daya beli Generasi Z di sektor kuliner. Sejak mulai berlaku pada 1 April 2022, kenaikan PPN dapat berdampak pada pola belanja dan konsumsi masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang memiliki kebiasaan konsumsi yang cepat berubah. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data melalui kuesioner yang melibatkan 30 responden, studi ini mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN menyebabkan penurunan frekuensi makan di luar dan peralihan ke pilihan makanan yang lebih hemat, seperti memasak di rumah atau membeli di warung kaki lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun total pengeluaran untuk makanan menurun, biaya per transaksi meningkat. Penelitian ini memberikan informasi berharga bagi pelaku bisnis kuliner dan pembuat kebijakan tentang bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan kebijakan pajak.
Kata Kunci: PPN. GEN Z. KULINE
Public Perception on BPJS Class Abolition Using Naïve Bayes and KNN (K-Nearest Neighbor)
Get PDFPenghapusan system kelas pelayanan BPJS secara seragam di seluruh Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 mei 2024 dengan menggantikan layanan yang diklaim memiliki fungsi setara yaitu Sistem Kelas Inap Standar (KRIS) memicu banyak opini publik mengenai pro dan kontra dari keputusan perubahan sistem baru-baru ini, dan menjadi topik hangat. Hal ini memicu banyak opini publik mengenai pro dan kontra dari keputusan perubahan sistem baru-baru ini, dan menjadi topik hangat. Banyaknya persepsi yang muncul dari masyarakat membuat peneliti mengkaji data tersebut untuk analisis jumlah komentar positif, negatif, dan netral yang diberikan masyarakat dengan metode Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor (KNN). Data diambil dari tanggapan masyarakat di kolom komentar publik milik akun YouTube Liputan 6. Precision dari kedua kelas negatif nya mencapai tingkat sempurna yaitu 1,00 sedangkan kelas positifnya memiliki nilai 0,33 untuk Naïve Bayes dan 0.13 untuk KNN sehingga hasil analisis sentimen lebih condong ke arah negatif. Hasil ini memperkuat analisis sentimen terhadap persepsi masyarakat yaitu kontra terkait isu ini
TINJAUAN HUKUM JJUAL BELI DI BAWAH TANGAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto)
No full textAkta ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui Tinjauan Hukum Jual Beli di Bawah Tangan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto serta menganalisis kelemahan-kelemahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.Dalam pembuatan tesis ini, peneliti menggunakan analisis data dengan beberapa metode, yakni berupa analisis data primer, analisis data sekunder dan analisis data tersier. metode deskriptif-kualitatif dipilih menunjang pengkajian, guna menganalisis data penelitian.Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Tinjauan Hukum Jual Beli di Bawah Tangan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, melalui tahapan-tahapan: Persiapan pembuatan akta; Pelaksanaan pembuatan akta; Pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan. Problematikanya adalah Praktek jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan sering merugikan pihak pembeli karena pada saat akan dibuatkan akta PPAT, penjual tanah sudah meninggal dan ahli warisnya sulit ditemui atau penjual masih hidup tapi tidak diketahui lagi alamatnya. Kepala Kantor Pertanahan akan menolak pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan di bawah tangan. Kelemahan-kelemahannya adalah Perlindungan hukumnya tidak kuat (lemah), dan perlindungan hukum yang terbatas. Dalam mengatasi problematika dan kelemahan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli di bawah tangan tersebut, maka solusinya adalah berusaha mendapatkan putusan pengadilan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak milik atas tanah, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai dasar pemegang hak terakhir selaku pembeli tanah dengan cara jual beli di bawah tangan untuk dapat melanjutkan pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan
The Effect of Gross NPF, ZISWAF, and Wadiah Bonus on Mudharabah Income and Firm Size Moderated in Sharia Banking
Get PDFIntroduction/Main Objectives: This study aims to determine and test the influence of Gross NPF, ZISWAF Fund Receipts, and Wadiah Bonus on Mudharabah Income with Firm Size as a Moderating Variable in Sharia Banking in Indonesia. Background Problems: NPF is an indicator used to measure non-performing financing and the resulting risks that will harm banks. The existence of ZISWAF funds will have a positive impact on economic equity. These challenges are the same as the Wadiah bonus received by customers and come from the provision of Islamic banks as a form of appreciation for believing in banking. Whether or not the solution to a problem is not far from the factor of how the company is in condition, the variable that shows the size of a company is referred to as firm size, which will be described by total assets, sales, employees, and so on. Novelty: This research fills the gap in Islamic bank research in Indonesia. Research Methods: The sample used is the financial report for the 5th quarter of Islamic banking for the 2018.Q1-2023 period. Q3. The technique chosen for sampling is using purposive sampling, with a total sample of 115 Islamic banking financial statements. Panel Data Regression Analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) techniques were used in this study with the application of Eviews 12. Finding/Results: Gross NPF and ZISWAF fund receipts have no effect on mudharabah income, while wadi'ah bonus variables have an effect on mudharabah income. Likewise, firm size is not able to moderate the Gross NPF variable and ZISWAF fund receipts on mudharabah income. However, it is able to moderate the influence of wadi'ah bonuses on mudharabah income. Research limitation/implications: In the next study, other moderation variables can be used, such as the health status of the bank in order to determine the influence of other variables on the company
Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Struktur Modal Di Perusahaan Consumer Non Cyclical
Get PDFThe purpose of this research is to analyze and provide a deeper understanding of the influence of corporate governance elements on the capital structure of non-cyclicals consumer companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research uses quantitative research using secondary data obtained from of company financial statements and company annual reports. This research uses a sample of companies listed on the IDX qith the non-cyclicals consumer sector for thr 2019 – 2023 period. The sample of these was 61 of companies. This results of this research indicate that board size, board meetings, firm size, tangibility, depreciation, and profitability have a negative and significant effect on capital structure. Meanwhile, board committee and age have a positive and significant effect on capital structure. In addition, there is no significant influence between board gender and capital structure
Pengaruh Profitabilitas, Firm Size, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Dimoderasi Oleh Capital Intensity
No full textPenelitian ini berfokus untuk meneliti pengaruh profitabilitas, firm size, dan leverage terhadap tax avoidance dengan moderasi capital intensity. Pendekatan kuantitatif digunakan di dalam penelitian ini dengan data sekunder yang diperoleh melalui metode observasi non-partisipan. Populasi dalam penelitian ini mencakup 153 perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023. Melalui metode purposive sampling diperoleh 60 perusahaan yang memenuhi kriteria selama 3 tahun pengamatan sehingga terdapat 180 data observasi. Metode analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi digunakan di dalam penelitian ini dengan alat bantu SPSS 25. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, firm size, dan leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Variabel capital intensity tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan firm size terhadap tax avoidance, namun mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance dengan hubungan positif dan signifikan
Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Di Organisasi Sektor Publik: Studi Kasus BPKP NTT
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dimensi fraud diamond terhadap perilaku kecurangan dalam organisasi sektor publik pada BPKP Perwakilan Provinsi NTT). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 58 responden. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data dan uji statistik yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan parsial dari dimensi fraud diamond terhadap perilaku kecurangan dalam organisasi sektor publik. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memperluas pemahaman tentang pengaruh faktor-faktor dari dimensi fraud diamond terhadap perilaku kecurangan dalam organisasi sektor publik serta dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengendalian internal dalam organisasi serta memastikan agar kualifikasi staf profesional sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
Kata kunci: Kesempatan, Kemampuan, Rasionalisasi, Perilaku Kecurangan, Tekanan.
Abstract
This study aims to determine the influence of the fraud diamond dimensions on fraudulent behavior within public sector organizations, specifically at BPKP Representative Office in NTT Province. The data used in this research is primary data obtained from respondents using a questionnaire. The sample consists of 58 respondents. The hypotheses were tested using multiple linear regression analysis. Based on the results of data analysis and statistical testing, it was found that the frau diamond dimensions have both simultaneous and partial effects on fraudulent behavior in public sector organizations. This study contributes to and broadens the understanding of the influence of fraud diamond factors on fraudulent behavior within public sector organizations and provides recommendations for the government to improve internal controls within organizations and ensure that professional staff qualifications align with job demands.
Keywords: Capability, Fraudulent Behavior, Opportunity, Pressure, Rationalization
Strategy Wisata Cowindo Refreshing And Education Dalam Perspektif Promotion Mix Dan Community Based Tourism Di Desa Sendang Tulungagung
Get PDFMarketing strategy is a marketing plan to support the company's operational activities so that the company's goals are achieved. The promotion strategy is also implemented by Wisata Cowindo Refreshing and Education in carrying out its operational activities. The strategy applied is the promotion mix cowindo tourism is tourism that implements community based tourism. The purpose of this research are 1) a researcher want to know about how the general description of Cowindo Tourism is Refreshing and Education 2) a researcher want to know about how the promotion mix strategy is applied to Cowindo Tourism Refreshing and Education based on Community Based Tourism 3) a researcher want to know about how the promotion mix strategy is for the development of Cowindo Tourism Refreshing and Education based on Community Based Tourism.
This research is qualitative and it’s use a case study. The research data was get from observation, interview and documentation. The analysis of this research data used a hermeneutics. Checking the validity of the data uses two triangulations, technical triangulation and source triangulation.
The location of the Cowindo Refreshing and Education Tour is in Pelem Hamlet, Sendang Village, Sendang District, Tulungagung Regency, East Java Province. It is about 40 minutes from the center of Tulungagung City. Cowindo Tourism applies a promotion mix strategy according to the theory of Philip Kotler & Gary Armstrong. According to Philip Kotler & Gary Armstrong (2004: 600-601) namely advertising, sales promotion, public relations and direct marketing.Community empowerment (local community) at the Cowindo Refreshing and Education Tourism site to become a tourist destination (destination) through tourism business activities is one of the development models that is currently getting a lot of attention from various groups and will become an important agenda in tourism development in the futur
Implementation Of Law Enforcement Of Hand-Catching Operations (OTT) IN LAW Number 19 Of 2019
Get PDFCorruption in Indonesia is increasingly becoming a topic of discussion along with the debate over the revision of the KPK Law and the election of a new chairman of the "anti-racial" institution to cause a wave of protests among the public, the revision of the KPK Law is considered not to take into account public aspirations and the points of change are feared to weaken the performance of the institution in eradicating corruption. There are two techniques that have legal flaws in conducting hand-catching operations. Wiretapping is only regulated in general only in Law No. 30 of 2002, while entrapment is not known in various regulations on corruption in Indonesia which were previously contained in Article 31 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions but have been abolished. In order to eradicate corruption, the law authorizes the KPK to intercept, therefore, if these two techniques are used, it often gives rise to the assumption that the KPK has violated the law and human rights, namely violating the confidentiality / private of a person. This study aims to find out the extent of Law No. 19 of 2019 concerning the KPK in minimizing corruption cases in Indonesia, as well as obstacles after the implementation of the latest KPK Law This research uses empirical juridical research methods, or also known as field research, namely research that examines applicable legal provisions and the reality of what happens in society with empirical and sociological juridical approaches. The data used are primary, secondary, and tertiary data. primary legal materials consist of the Criminal Code (Criminal Code), KUHAP (Criminal Procedure Code), Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Law No. 19 of 2019 second amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK), secondary legal materials in the form of scientific journals, book and other related documents, tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. After Law 19/2019, there was the authority of the KPK which was finally transferred regarding wiretapping, seizure, and searches before did not need permission, immediately given a warrant the direct leadership could arrest. Meanwhile, after the enactment of Law 19/2019, there must be permission from the supervisory board Regarding Law 19/2019 after the Constitutional Court's decision because there was a material test, then the Constitutional Court decision number 70 of 2019 regarding material testing emerged, the Supervisory Board was given the authority to supervise the Leaders and Employees of the Corruption Eradication Commission, and it was not appropriately positioned and functioned as 57 licensing organs (vergunningsorgaan). From an Administrative Law perspective, the Board of Trustees cannot act as a vergunningsorgaan. based on Article 37B paragraph 1 letter b of Law No. 19 of 2019 which reads; "Granting permission or not granting permission for wiretapping, search, and/or seizure" contains discretionary meanings held by the Board of Trustee
PEMASARAN DIGITAL MELALUI SOSIAL MEDIA WHATSAPP PADA USAHA KEREKEL SINGKONG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM UD RAHAYU
Get PDFPemasaran digital telah menjadi elemen kunci dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk UD Rahayu yang memproduksi kerekel singkong. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pemanfaatan WhatsApp sebagai alat pemasaran digital dalam mendukung peningkatan pendapatan usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan untuk menggali hambatan, peluang, serta dampak penerapan strategi ini terhadap performa penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan optimal fitur-fitur WhatsApp Business meningkatkan eksposur produk, memperluas jangkauan pasar, dan mempererat hubungan dengan pelanggan. WhatsApp memfasilitasi komunikasi langsung, mempermudah proses transaksi, serta menekan biaya promosi. Penemuan ini menegaskan pentingnya strategi pemasaran digital yang terencana untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM.
Kata kunci: UMKM, WhatsApp, pemasaran digital, strategi pemasaran, pendapatan usaha