Open Access Journal Online Universitas Islam Kadiri
Not a member yet
3043 research outputs found
Sort by
Analisis Pph 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada Kantor Dpr Kediri
No full textABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terhadap gaji para pegawai di Kantor DPR Kediri. PPh 21 adalah pajak yang diterapkan pada pendapatan pribadi, termasuk gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini menilai tingkat kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, cara menghitung pajak, serta efek pengurangan PPh 21 terhadap penghasilan bersih pegawai. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah kuantitatif deskriptif dengan analisis simulasi perhitungan pajak berdasarkan elemen penghasilan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penghitungan PPh 21 di Kantor DPR Kediri dilaksanakan sesuai dengan peraturan, memperhitungkan penghasilan bruto, biaya jabatan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pegawai yang memiliki gaji Rp5.000.000 per bulan tidak dikenakan pajak, karena PKP berada di bawah ambang batas tarif progresif. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan PTKP berfungsi dengan baik untuk melindungi pegawai dengan pendapatan rendah. Namun, masih ada permasalahan, seperti kurangnya pemahaman pegawai tentang mekanisme pajak dan perlunya digitalisasi dalam administrasi pajak. Direkomendasikan untuk memperbaiki sosialisasi, pelatihan, dan penerapan teknologi dalam pengelolaan pajak untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan kepatuhan pajak yang lebih baik.
Kata Kunci: PPh 21, Gaji Karyawan, Perpajakan
ABSTRACT
This research aims to examine the implementation of Article 21 Income Tax (PPh 21) on the salaries of employees at the Kediri DPR Office. PPh 21 is a tax applied to personal income, including salaries, allowances, and other payments, based on Law Number 36 of 2008. This study assesses the level of compliance with tax laws, the method of calculating taxes, and the effect of the reduction of PPh 21 on employees' net income. The method used in this study is descriptive quantitative with a tax calculation simulation analysis based on income elements. The results obtained indicate that the calculation of PPh 21 at the Kediri DPR Office is carried out in accordance with regulations, taking into account gross income, position costs, and non-taxable income. (PTKP). Employees with a salary of Rp 5,000,000 per month are not subject to tax, because their taxable income is below the threshold of the progressive tax rate. These findings indicate that the PTKP policy is functioning well to protect employees with low incomes. However, there are still issues, such as the lack of employee understanding of tax mechanisms and the need for digitization in tax administration. It is recommended to improve socialization, training, and the application of technology in tax management to ensure better transparency, efficiency, and tax compliance.
Keywords: Income Tax 21, Employee Salaries, Taxatio
EFEKTIVITAS PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN REFORMA AGRARIA DI KAWASAN HUTAN KABUPATEN BLITAR
Get PDFThe Social Forestry Program in Blitar Regency has not been running in accordance with its utilization and management rights. The response from KPH Perum Perhutani and the Blitar Regency Government was still very low regarding issues of social forestry and Agrarian Reform, so that the two programs that were formed for the community were still not running effectively. The purpose of this study is the effectiveness and obstacles of the Social Forestry and Agrarian Reform programs in the Blitar Regency Forest Area. This study uses an empirical approach. Data collection technique used is interview. The results of the research show that: 1) With the existence of the social forestry program, the community gets legal protection, so that if other parties want to take over or take over, they have legal power over the land they are working on. For the people who have undergone this program, they are greatly helped by the existence of the social forestry program; 2) Agrarian reform is very appropriate for residents in forest areas. This is specifically for people who have lived there since the Dutch era, their ancestors also came from there. Their house has long been built in the neighborhood. So that the Agrarian Reform program really helps the community; 3) All problems and obstacles in the implementation of the Social Forestry and Agrarian Reform programs can be resolved quickly. This obstacle was caused by several parties missing information related to the Social Forestry program. All this time the forest was managed by Perum Perhutani but now it turns out that the community has been given management rights by forming a KTH (Forest Farmers Group), then submitting an application for a utilization permit to the Ministry of Environment and Forestry. What underlies many of the proposals so far is because farmers want to be the main subjects in forest management, besides that there are also reasons that while working on forestry land they often experience pressure and intimidation from the foreman and even the paramedics of Perum Perhutani
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 DALAM PENETAPAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (STUDI DI PERUMAHAN GREEN MANDIRI RESIDENCE NGADILUWIH KEDIRI)
Get PDFPenetapan Lahan sawah dilindungi (LSD) harus melihat berbagai aspek terutama harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tiap-tiap daerah agar proses penetapan LSD tidak bertentangan dengan berbagai peraturan serta tidak cenderung sepihak dalam menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Salah satu contoh ketidaksesuaian penetapan LSD dengan RTRW terjadi di Kabupaten Kediri, akibat penetapan tersebut menghambat pembangunan penyelenggaraan perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Dalam Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (Studi di Perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih Kediri)”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Problematika Penetapan LSD terhadap Penyelenggaraan Perumahan di Perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih Kediri? (2) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Dalam Penetapan LSD di Perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih Kediri?. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu (1) Problematika Penetapan LSD pada Perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih Kediri yakni adanya ketidaksesuaian ketetapan LSD dengan site plan dan kelengkapan perizinan penyelenggaraan perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih. (2) Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tidak berjalan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan penetapan LSD yang tidak memperhatikan prosedur penetapan lahan sawah dilindungi sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi dengan lahan perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih dan mengakibatkan pertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undanga
PENENTUAN MASA JABATAN KEPALA DESA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DENGAN 3 (TIGA) KALI PERIODE DIDALAM PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI TEORI PEMBATASAN KEKUASAAN (Studi Di Desa Bendo Dan Desa Semen Kecamatan Pagu Kab. Kediri
No full textPeriodisasi dan masa jabatan suatu kepala pemerintahan dalam hal ini Kepala Desa semestinya ditentukan berdasarkan kajian – kajian ilmiah dan akademis guna merumuskan lamanya suatu jabatan serta periodisasinya didalam perundang-undangan dan selain itu perlu diketahui pengaruh penentuan masa jabatan Kepala Desa terhadap kinerja suatu Pemerintahan Desa. Melalui gabungan kedua jenis penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yaitu fakta-fakta empiris dari pengamatan langsung dan hasil wawancara dipergunakan mengingat bahwa obyek penelitian adalah benturan teori hukum dengan norma hukum peraturan perundang-undangan dan sekaligus pengaruh penerapannya. Dengan mengacu pada teori pembatasan kekuasaan serta berdasarkan prinsip konstitusional bahwa kedudukan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan supreme law hukum tertinggi di Indonesia, serta prinsip hirarki norma hukum dapat dirumuskan mengenai periodisasi dan masa jabatan kepala pemerintahan, oleh karena itu periodisasi dan masa jabatan dalam ruang lingkup pemerintahan desa dalam hal ini jabatan Kepala Desa didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus diselaraskan dan diharmonisasikan guna kepatuhan hierarki norma hukum terhadap Pasal 7 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pengaruh periodisasi dan masa jabatan terhadap kinerja Kepala Desa Bendo dan Kepala Desa Semen di pemerintahan desa dapat ditinjau menggunakan indikator pembangunan desa salah satunya dapat dilihat dari faktor kapasitas aparatur dan jangkauan pelayanan publik
Peran Modal Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Usahatani Bawang Merah Kabupaten Nganjuk
Get PDFGapoktan Amanah Sae is a farmer group located in Balonggebnag Village, Gondang District, Nganjuk Regency which has problems related to the availability of economic resources in shallot farming activities. This research aims to determine the role of social capital in providing the economic needs of shallot farming which is reviewed based on 3 components, namely resources, social structure, and actions based on the micro level and meso level. The location was chosen deliberately with the consideration that Gapoktan Amanah Sae is a Gapoktan that is active in helping farmers overcome problems in farming activities. The technique for determining informants uses purposive sampling technique. Data analysis uses Miles and Huberman analysis. The research results show that social capital can play a role in providing the economic analysis needs of shallot farming both at the micro level and meso level analysi
Rancang Bangun, Implementasi Dan Persepsi Petani Milenial Terhadap Aplikasi Analisa Usaha Tani Berbasis Android Di Kabupaten Tulungagung
Get PDFThe age of Indonesian farmers is dominated by old age and the education of farmers is only dominated by elementary school graduates. This makes it difficult to transfer knowledge and technology, so the desire of today's children to enter the world of agriculture is needed. Millennial farmers are farmers aged between 19 to 39 years. The existence of millennial farmers increases innovation in society, especially productive entrepreneurs regardless of age. To find out the benefits and whether or not the business run by millennial farmers is feasible, it is necessary to calculate the Farm Business Analysis. The purpose of this research is to describe the farm analysis system then design an android-based farm analysis application, implement the farm analysis application and how the perception of the farm analysis application for millennial farmers in Tulungagung Regency. The method used in this research is the Waterfall method, where there are 5 stages. After making the application, the application will be used by millennial farmers and the perception of the usefulness and convenience of the application will be measured through the questionnaire distributed. From the results of the research obtained, namely the farm calculator application (KalkuTani) can be accepted by millennial farmers and applied to their farms
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMOR 0577/PDT.G/2021/PA.BL DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KELURAHAN KADEMANGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
Get PDFSuatu putusan sebagai bagian dari hukum harus dapat dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Suatu putusan dapat dikatakan efektif apabila suatu putusan tersebut dapat dilaksanakan dan mecapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar? (1) Bagaimana Hambatan-hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tidak efektif, hal tersebut dibuktikan dengan tidak terlaksanakannya putusan tersebut yang berdapak pada tidak tercapainya kepastian dan kemanfaatan hukum. (2) Hambatan-pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL pada pembagian harta bersama di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dikarenakan faktor hukum yang tidak memcapai tujuan hukum seluruhnya, faktor penegak yang kurang memperhatikan kondisi Penggugat dan faktor budaya yang mana antara penggugat dan tergugat lebih memilih jalur litigasi dari pada musyawarah
Edukasi Pengolahan Limbah Organik Menjadi Pupuk Kompos: Upaya Reduksi Sampah di Kelurahan Selosari, Magetan, Jawa Timur
Get PDFPengelolaan sampah organik yang tidak optimal dapat menyebabkan penumpukan limbah dan pencemaran lingkungan. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Kelurahan Selosari dalam mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos menggunakan metode fermentasi dengan Effective Microorganisms (EM4). Kegiatan mencakup sosialisasi, pelatihan, dan praktik langsung. Hasilnya, masyarakat mulai memahami pentingnya pengelolaan sampah organik, dengan beberapa warga menerapkan pengomposan mandiri. Program ini juga mengurangi volume sampah organik di tempat pembuangan sementara (TPS). Namun, tantangan utama adalah rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Diperlukan pendampingan lanjutan dan dukungan kebijakan agar program berkelanjutan. serta mendukung penerapan pertanian berkelanjutan dengan penggunaan pupuk organik
STRATEGI PEMASARAN DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN OMSET BAGI UMKM BATIK WECONO ASRI
Get PDFStrategi pemasaran digital telah menjadi kebutuhan penting bagi UMKM, termasuk UMKM Batik Wecono Asri untuk meningkatkan omset dan memperluas jaringan pasar. Penelitian ini membahas berbagai pendekatan pemasaran digital yang dapat diterapkan, seperti pemasaran melalui media sosial, website, e-commerce, video marketing, dan kolaborasi dengan merek lain atau komunitas lain. Strategi ini tidak hanya efektif dalam mempromosikan produk batik, tetapi juga membantu ,meningkatkan kesadaran merek dan membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Dengan menfaatkan teknologi digital, UMKM Batik Wecono Asri dapat mengoptimalkan potensi pemasaran modern untuk bersaing secara efektif di pasar lokal dan global. Studi ini menekankan pentingnya inovasi dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan pemasaran digital dalam mendukung pertumbuhan bisnis.
Kata Kunci: Pemasaran digital, UMKM batik, Media sosial, E-commerce, Kolaborasi
Pendampingan Manajemen Usaha dan Pemasaran pada UMKM Krecek Krupuk “Bu Nor” di Ponorogo
Get PDFPengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi dan membina mitra UMKM Krecek Krupuk “Bu Nor” dalam aspek tata kelola dan kelembagaan (manajemen), peningkatan mutu dan kapasitas produksi, pengembangan bisnis dan pemasaran. Masalah ini dilatarbelakangi oleh kondisi kerja mitra yang masih manual dalam hal produksi yaitu tanpa menggunakan teknologi modern, rendahnya pengetahuan mitra terhadap manajemen usaha serta rendahnya ketrampilan mitra dalam hal pemasaran digital atau media massa. Metode yang dilakukan adalah pendampingan dan pelatihan secara intens kepada mitra melalui pelatihan manajemen usaha, pelatihan peningkatan produktivitas dengan menggunakan alat modern serta pelatihan pemasaran digital. Hasil yang diperoleh setelah adanya pendampingan adalah mitra saat ini meningkat pengetahuannya tentang manajemen usaha, meningkat produktivitas produknya, serta meningkat ketrampilannya dalam hal pemasaran digital yaitu melalui media massa dan market place