Open Access Journal Online Universitas Islam Kadiri
Not a member yet
3043 research outputs found
Sort by
Optimalisasi Aset Untuk Peningkatan Penerimaan Daerah Melalui Pemanfaatan Ruang Tanah
Get PDFIn Law No. 1 of 2022 concerning central and regional financial relations, it is stated that there are 16 taxes for the regions, 7 for the provincial government and 9 for the local government. One of the taxes for the local government is the land and building tax for rural and urban areas (PBB-P2). In the future, the use of underground space and upperground in big cities in Indonesia will increase along with the increasingly limited land space while the need for land space will increase. Permit to grant the right to use the lower and upper room is one solution that can be provided by the government. Multiple benefits will be obtained due to the use of underground space and upperground space, namely an increase in economic activity and an increase in state revenue from the use of underground space and upperground space. The problem is how do we calculate the sale value of the tax object for the use of the basement and the upperground as a tax base. The assessment using the commonly used approach will suit to be applied considering the characteristics of the basement and upperground are different from the land in general. For that we need a special approach or technique in determining the estimated value of an object in the form of a basement and upperground spac
Juridical Protection for Internship Participants Who Fail to Obtain Their Legal Rights
Get PDFThe apprenticeship program is a form of job training prepared for students or prospective workers in preparation for entering the world of work. Some of the rights of apprentices are not the same and must be distinguished from permanent workers in a company, this needs to be done to avoid exploitation and arbitrariness against apprentices. The purpose of this study is to analyze what types of legal protection can be obtained for apprentices when their rights cannot be fulfilled by the company, as well as to analyze the legal consequences that must be accounted for by companies that have been caught violating the rights of apprentices. In completing this research the author used normative research methods. The results of the research show that the regulations governing the rights of apprentices have been very clearly regulated in the applicable laws in Indonesia, namely in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeship. However, in reality in the field, many apprentices and companies do not clearly understand and apply these regulations, which is what causes many cases of exploitation and arbitrariness against apprentices. One of the cases that is the source of the author's research is in Decision Number: 111/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST. In addition to the rights of apprentices, the results of the study also show that companies must bear the legal and social impacts when they are found to be unable to fulfill and violate the rights of apprentices. The legal and social impacts include sanctions under applicable laws, cancellation of the apprenticeship agreement letter, threat to the company's reputation and prohibition to participate in apprenticeship programs held by the government
Linking Job Satisfaction, Motivator-Hygiene Factors, and Loyalty of Online Drivers in Semarang City
Get PDFThis study aims to analyze the influence of motivational and hygiene factors on the loyalty online bike-taxi driver-partners in Semarang City, with job satisfaction as the mediating variable. A quantitative approach was used by distributing a questionnaire directly and through WhatsApp groups to active driver-partners communities (Grab, Gojek, and Maxim) during June 2025. Data were analyzed using Partial Least Squares and Bootstrapping (SmartPLS4) methods. The result show that hygiene factors have a significant impact on loyalty, both directly and indirectly through job satisfaction. Conversely, motivational factors only have an impact on job satisfaction but do not significantly influence partner loyalty. These findings confirm that job satisfaction is an important mechanism in building loyalty, particularly through managing external business factors such as policy clarity, compensation, and job security. The practical implications of these findings provide insight for digital platform managers to improve partner retention through a more fair and transparent approach based on business needs.
 
Role Women's Digital Entrepreneurship Ecosystem in Emerging Economies
No full textThis study aims to analyze the digital entrepreneurship ecosystem of women and its role in emerging economies. With the advancement of digital technology, digital entrepreneurship has become a significant driver of economic growth, particularly among women. This research explores various factors influencing the digital entrepreneurship ecosystem, including access to technology, education, funding, networks, and existing regulations. The study adopts a qualitative approach, utilizing in-depth interviews and document analysis to understand the dynamics of women entrepreneurs in the digital sector. The findings reveal that, while digital entrepreneurship offers significant opportunities for women digital entrepreneurs, several challenges persist, such as limited access to resources, insufficient digital literacy, and gender inequality in business environments. By understanding this ecosystem, the research provides policy recommendations to support the development of women's digital entrepreneurship as a strategy for improving economic welfare and promoting social inclusion in Indonesia. In conclusion, the women's digital entrepreneurship ecosystem holds great potential to contribute to local economic development, but targeted policy interventions are necessary
Pendampingan Teknis Peningkatan Kapasitas Listrik sebagai Upaya Optimalisasi Layanan Publik Perpusnas Bung Karno Blitar
Get PDFUPT Perpustakaan Nasional Bung Karno Blitar menghadapi krisis kapasitas listrik (345 kVA) yang mengakibatkan gangguan operasional (pemadaman, fluktuasi tegangan), dan penurunan kualitas layanan publik seiring ekspansi gedung menjadi 6.700 m². Tujuan pengabdian adalah meningkatkan kapasitas daya menjadi 555 kVA melalui pendampingan teknis terpadu guna menjamin keandalan sistem kelistrikan, kualitas layanan pengunjung, dan efisiensi energi. Metode pengabdian yang digunakan mengadopsi model kolaborasi kuadrupel-helix (akademisi, pemerintah, swasta, komunitas) dengan empat tahap kritis, yaitu: analisis kebutuhan, perencanaan teknis, supervise implementasi dan evaluasi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan kapasitas Listrik sebesar 60,9% (555 kVA) dengan pemasangan trafo 630 kVA, kapasitor bank 170 kVAR serta perangkat pendukung berstandar PUIL. Kualitas daya listrik meningkat dengah indikator faktor daya naik 0,82 → 0,98, harmonisa turun 12% → 4,8%. Proyek ini menjadi bukti efektivitas pendampingan teknis akademisi berbasis data dalam transformasi infrastruktur publik, dengan model replikabel untuk fasilitas serupa di Indonesia
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (Studi Kasus Pada Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupat
Get PDFSalah satu aktifitas pemerintah dalam upaya mendukung fungsi-fungsinya adalah melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Akan tetapi pelaksanaan PBJ hingga saat ini masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaksananya. Di Tahun 2023 Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, ditahan pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk, disebabkan Ia mengambil alih kegiatan pengadaan bangunan serta tidak melibatkan pelaksana kegitan dalam proses PBJ sehingga ditemukan adanya kecurangan dalam laporan pertanggungjawaban.
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan PBJ di Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk apakah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta faktor timbulnya pelanggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada sektor desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PBJ di Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta faktor timbulnya pelanggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada sektor desa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS BNN KABUPATEN KEDIRI)
Get PDFKejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan transnasional yang melibatkan kartel internasional terorganisir. Pengaturan terkait tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat 27 bab dan 155 pasal terkait pengaturan narkotika, meliputi peraturan umum, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi, dan kejahatan. ketentuan, termasuk ketentuan peralihan. BNN kabupaten kediri sendiri setidaknya mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan narkotika, yang menjadi banyaknya pertanyaan dimana proses penyidikan yang dilakukan ini sesuai prosedur yang dilakukan seperti pihak kepolisian sedang menyelidiki dalam perkara kejahatan pada umumnya. Penelitian hukum ini adalah penelitian Social Legal Research atau Empiris.
Hasil dari penelitian ini adalah Upaya pelaksanaan penyidikan menurut Undang-Undang Noor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negri Sipil. enyidik Badan Narkotika Nasional, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan saling berkoordinasi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri tidak memiliki hambatan yang cukup berarti. Namun dengan luasnya wilayah Kabupaten Kediri sedikit membutuhkan ekstra waktu dan tenaga manakala proses penyidikan berlangsung
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PERKARA NOMOR: 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)
Get PDFPutusnya hubungan perkawinan karena perceraian akan berpengaruh dalam harta perkawinan yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Harta bersama biasanya baru dipersoalkan oleh pasangan suami isteri ketika adanya putusan perccerian dari pengadilan. Bahkan dalam proses pembagian harta bersama sering terjadi keributan dikarenakan masing-masing pihak mengklaim bahwa harta ini dan itu merupakan bagian atau hak-hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi hukum Islam, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara oembagian harta bersama akibat perceraian dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksaan pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomro 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 sampai 37, Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai 97. Apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tidak bisa secara damai maka dapat menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr menyatakakan bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dan satu uni kendaraan roda 4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama diantaranya kehadiran pihak Tergugat, ada dendam yang tidak terselesaikan, faktor orang luar yang ikut masuk dalam masalah harta bersama seperti ibu, ipar, dsb. Selain itu terdapat pula hambatan berupa unsur non hukum dengan menghalang-halangi atau memperumit proses pembagian harta bersama sehingga pengadilan kemudian melakukan langkah selanjutnya berupa eksekus
RESPON TANAMAN PADI MIAU PADA PEMBERIAN PUPUK HORMONIK DESA TENGKAPAK TANJUNG SELOR
No full textRice is the most common plant cultivated by the Dayak people of North Kalimantan, rice is also sometimes the livelihood of the Dayak people of North Kalimantan in general. Miau rice is mountain rice with a harvest period of five months, the height of the rice can reach an adult's chest, has a fragrant aroma like mountain rice in general, the shape of miau rice grains is slender or slender and the grains are straw yellow, but the problems that exist in this type of rice are quite a lot of empty rice, easily attacked by pests.Plant growth regulators play an important role in controlling biological processes in plant tissue. Its roles include regulating the growth rate of each tissue, accelerating flowering, stimulating root growth, breaking the dormancy period, shortening the harvest period, and increasing production yields. This study aims to determine the correct dosage to correct the deficiencies found in miau rice. The use of the right dosage is believed to improve problems in miau rice such as the amount of empty grain, the harvest age of 6 months with the use of hormones is expected to shorten the harvest life. The research was carried out in Jelarai village, the research was started from March to September 2020. The experiment was arranged in a completely randomized design (CRD). The first dose is 5 ml, the second dose is 10 ml, and the third dose is 15 ml and the comparison is control. 
Analysis of Brand Credibility to Brand Reputation in Indomie Case Study
Get PDFThis study aims to analyze the relationship between brand credibility and brand reputation in the Indomie case study. The research method chosen by the author is a type of quantitative research. The sampling technique uses purposive sampling. A total of 130 respondents were involved in this study. The respondents were men and with an age range of 17-57 years and domiciled in Greater Jakarta and consumers of Indomie products. The data source uses primary data by distributing questionnaires through the intermediary of Google Forms. Closed questions were used in this study. The data analysis technique uses Partial Least Square using the SmartPLS tool version 4.1.0.0. The first hypothesis suggests that brand credibility has a positive effect on brand reputation. The management implications of this research include the need for the Indomie brand to be able to respond to customers promptly. The answer manifests itself in product concerns addressed and in innovations produced by firms that keep up with consumer preferences. It will give brand owners excellent reputation to be eaten for a long time if they respond to the current response. In order to prevent customers from considering trying other products because well-known brands consistently cater to their needs