Jurnal Online Universitas Jambi
Not a member yet
13172 research outputs found
Sort by
The Influence of School Principal Leadership, Emotional Intelligence, and Teacher Well-being on Teacher Performance
No full textThis study aims to examine the influence of school principal leadership, emotional intelligence, and teacher well-being on teacher performance at State Senior High School 4 in Jambi City. The research uses a quantitative method with a survey approach. Data analysis was conducted using the SmartPLS application. The population in this study consists of all the teachers at State Senior High School 4 in Jambi City, with a total of 75 teachers as the research sample. The results show that school principal leadership has a significant positive effect on teacher performance, with a p-value of 0.000 < 0.05 and T-statistics of 9.308. Emotional intelligence has a significant positive effect on teacher performance, with a p-value of 0.016 < 0.05 and T-statistics of 2.406. Teacher well-being has a significant positive effect on teacher performance, with a p-value of 0.000 < 0.05 and T-statistics of 4.462. Additionally, there is a significant joint effect from the variables of school principal leadership, emotional intelligence, and teacher well-being on teacher performance, with an R-squared (R²) value of 0.570 and an adjusted R-squared value of 0.567.
Keywords:
School principal leadership, emotional intelligence, teacher well-being, teacher performanc
EFEKTIVITAS KITOSAN ASAL CANGKANG RAJUNGAN DALAM MENGENDALIKAN PENYAKIT MOSAIK YANG DISEBABKAN Tobacco mosaic virus (TMV) PADA TANAMAN CABAI MERAH
No full textRendahnya produktivitas cabai merah (Capsicum annuum L.) disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya gangguan penyakit yang disebabkan oleh cendawan, bakteri, dan virus. Tobacco mosaic virus (TMV) merupakan salah satu virus penting yang menyerang tanaman cabai. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian. Salah satu alternatif pengendalian TMV dengan menggunakan kitosan yang dapat menginduksi ketahanan sistemik. Kitosan dapat diperoleh dari pengolahan limbah cangkang rajungan melalui proses deproteinasi, demineralisasi, dan deasetilasi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efektivitas kitosan asal cangkang rajungan dalam mengendalikan TMV pada tanaman cabai. Penularan virus dilakukan secara mekanis. Penelitian disusun dalam Rancangan Acak Lengkap dengan 8 perlakuan dan 4 ulangan. Variabel yang diamati yaitu periode inkubasi penyakit, intensitas penyakit, persentase penyakit, tinggi tanaman dan berat kering tanaman. Hasil penelitian diperoleh tanaman yang diberikan kitosan cangkang rajungan menunjukkan periode inkubasi terlama pada tanaman cabai sampai 23 hsi. Pemberian kitosan cangkang rajungan dapat memperlambat masa inkubasi penyakit. Pemberian kitosan cangkang rajungan mampu menekan intensitas penyakit hingga 43,59%. Tinggi dan berat kering tanaman yang diberi kitosan cangkang rajungan dan diinokulasi TMV lebih tinggi daripada kontrol sakit. Perlakuan benih direndam dan disemprot kitosan dari cangkang rajungan pada umur 2 minggu setelah tanam menunjukkan hasil terbaik pada seluruh variabel pengamatan
Beyond 50:50 of Matrimonial Asset: Applying the Contra Legem Principle in Marital Property Division in Indonesia
No full textThis paper investigates the legal and ethical implications of deviating from the equal (50:50) distribution of marital property in Indonesian divorce cases, particularly when one spouse acts in bad faith. While Indonesian law—namely Article 35 of the Marriage Law and Article 97 of the Compilation of Islamic Law—generally upholds equal division of joint property, this study highlights how courts may apply the contra legem principle to achieve substantive justice. Using a normative legal method, the research examines regulations and judicial discretion in reallocating marital assets when faced with evidence of misconduct, unequal contributions, or financial manipulation. The study draws from comparative legal systems and landmark court decisions to illustrate how contra legem serves not as a defiance of law, but as a mechanism to protect vulnerable spouses and promote fairness. It concludes that flexible, contribution-based distribution, supported by judicial transparency and evidentiary standards, better reflects the realities of modern marriages and ensures just outcomes within Indonesia’s dual legal framework
MENINGKATKAN KONSENTRASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT FACILIATOR AND EXPLAINING (SFE) DI KELAS XII MIPA 3 SMAN 13 KOTA JAMBI
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining (SFE) dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas xii mipa 3 di SMAN 13 Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Sumber data penelitian ini diperoleh sumber sekunder dengan beberapa literatur yaitu penelitian eksperimen, PTK yang menjelaskan tentang upaya-upaya yang dapat ditempuh guru untuk meningkatkan hasil belajar Ekonomi siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi.Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik penelitian analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan melalui langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe SPE seperti guru menyampaikan materi, pembentukan tim, presentasi, tes individu, dan penghargaan, dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru harus mampu mengembangkan model pembelajaran kooperatif yang sesuai dengan karakter siswa dan memaksimalkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SPE ini, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai
Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
No full textOne of the progressiveness of the New Criminal Code that reflects harmonization and adaptation is the recognition of customary law values by including sanctions for fulfilling local customary obligations as additional criminal penalties (Article 66 paragraph 1 letter f). Fulfillment of customary obligations correlates with Article 597 Paragraph 1: In relation to the meaning of "local customary obligations", the author tries to relate it to the customary law of Jambi City, which is connected to the crime of sexual violence. In general, sexual violence is regulated as an act prohibited by law, but are the acts regulated in the law also immediately regulated in detail as in customary law. In relation to the discussion of this topic, the next question is whether the crime of sexual violence can be given a sanction for fulfilling customary law. The purpose of this paper is to analyze the fulfillment of customary obligations (Jambi Customary Law) in the crime of sexual violence. The method used is empirical legal research. Fulfillment of customary obligations regulated in the New Criminal Code is a customary obligation based on local customary law rules. Regarding the crime of sexual violence, the Jambi customary institution has never received such a case. Regarding the criteria that can be classified as unlawful acts that exist in society, there are currently no rules. There are no restrictions on what acts are included in the group of these acts. If related to acts of sexual violence, acts that have not been regulated by law, but are considered reprehensible, can be grouped as unlawful acts that exist in society. To support the implementation of the New Criminal Code, guidelines for government and regional regulations and local customary courts are needed
Abstrak
Berlakunya KUHP Baru pada tahun 2026 nanti, memberikan ruang bagi hukum adat di Indonesia, untuk mengakselerasikan nilai hukum pidana adat dalam KUHP. Hal ini dibuktikan dalam KUHP Baru Pasal 66 Angka 1 huruf F, yang menyatakan salah satu sanksi pidana tambahan adalah pemenuhan kewajiban adat setempat. Hal ini dimaknai bahwa dari pasal tersebut hukum pidana mengakui adanya penerapan sanksi pidana adat setempat (dalam topik penelitian khususnya adat Jambi). Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggali nilai hukum adat Jambi yang dapat diterapkan sebagai sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat dalam KUHP Baru. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui perbuatan pidana apa saja yang dapat diberikan sanksi pemenuhan kewajiban adat, relevansi penerapannya terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga tujuan yang dicapai adalah, apa yang menjadi pedoman hakim dalam memberikan sanksi pemenuhan kewajiban adat, serta bagaimana persepsi hakim dan tokoh Lembaga Adat Melayu Jambi saat ini, terhadap sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat
Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda)
No full textThis study aims to determine, analyze, and compare the provisions of social work punishment in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) with the social work punishment system implemented in the Netherlands. This research is a normative juridical legal study using a statutory, conceptual, and comparative approach. Social work punishment is a form of alternative punishment given to perpetrators of minor crimes as a substitute for short-term imprisonment or fines. The results of the study indicate that both Indonesia and the Netherlands recognize social work punishment as an alternative punishment instrument. However, the Netherlands has a more mature system through implementing regulations and a structured supervisory mechanism, while Indonesia has not yet established detailed implementation and supervision provisions. Therefore, it is necessary to immediately formulate implementing regulations and an adequate supervisory system in Indonesia so that social work punishment can be implemented effectively and the objectives of punishment, such as rehabilitation and social reintegration of prisoners, can be optimally achieved
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sistem pidana kerja sosial yang diterapkan di Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau pidana denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda sama-sama mengakui pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan alternatif. Namun, Belanda telah memiliki sistem yang lebih matang melalui peraturan pelaksana dan mekanisme pengawasan yang terstruktur, sedangkan Indonesia belum menetapkan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan secara rinci. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan peraturan pelaksana dan sistem pengawasan yang memadai di Indonesia agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif dan tujuan pemidanaan, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai secara optimal
Investigative Authority and Institutional Autonomy in Corruption Crimes: A Comparative Study between Indonesia and Hong Kong
No full textThis study investigates the comparative framework of investigative authority in corruption crimes between Indonesia and Hong Kong, focusing on the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Independent Commission Against Corruption (ICAC). The research aims to analyze the legal foundations, institutional structures, and mechanisms of investigation employed by both countries in combating corruption, and to evaluate their effectiveness, independence, and challenges. Utilizing a normative juridical method with a comparative approach, this study relies on statutory documents, academic literature, and institutional reports as primary sources. Findings reveal that the ICAC operates under a centralized structure with clear mandates and high institutional independence, supported by the common law system, which enhances its operational effectiveness and public trust. Conversely, KPK’s authority is influenced by multi-agency coordination, a civil law system, and legal amendments that have potentially weakened its investigative autonomy and reduced efficiency. This research concludes that while Indonesia has made progress in anti-corruption efforts, structural and legal complexities hinder optimal enforcement. Strengthening KPK’s institutional independence, narrowing its functions to focus on core investigations, and adopting streamlined procedures inspired by ICAC could significantly improve anti-corruption outcomes. The Hong Kong model presents valuable lessons for Indonesia in fostering a more coherent and resilient legal framework for corruption investigation. This study offers a novel contribution by linking the relationship between legal structure and institutional independence in determining the effectiveness of corruption investigations a dimension rarely emphasized in prior comparative studies.
Abstrak
Penelitian ini mengkaji kerangka perbandingan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Hong Kong, dengan fokus pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independent Commission Against Corruption (ICAC). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, struktur kelembagaan, serta mekanisme penyidikan yang diterapkan oleh kedua negara, sekaligus mengevaluasi efektivitas, independensi, serta tantangan yang dihadapi masing-masing lembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, serta didasarkan pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICAC beroperasi secara terpusat dengan kewenangan yang jelas dan independensi kelembagaan yang tinggi, didukung oleh sistem hukum common law yang memperkuat efektivitas operasional dan kepercayaan publik. Sebaliknya, kewenangan KPK dipengaruhi oleh sistem koordinasi antar lembaga, sistem hukum civil law, serta perubahan regulasi yang cenderung melemahkan otonomi dan efisiensi penyidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat independensi kelembagaan KPK, menyederhanakan fungsinya agar lebih fokus pada penyidikan, serta mengadopsi prosedur yang lebih ringkas seperti yang diterapkan oleh ICAC. Model Hong Kong memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam membangun sistem hukum pemberantasan korupsi yang lebih tangguh dan terarah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara struktur hukum dan tingkat independensi kelembagaan dalam efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi, suatu dimensi yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya
Menelaah Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum
No full textResearch related to criminal responsibility for children who commit election crimes is necessary as an effort to minimize the misuse of children in committing election offenses and to strengthen legal certainty in the context of election law enforcement involving children as perpetrators. This study aims to describe the regulation of election crimes committed by children and analyze the criminal liability of children who commit election crimes through the implementation of diversion. The research method used is a normative research through a legislative approach and a case approach. This study concludes that the election law does not provide for the implementation of diversion for children who commit electoral crimes, while the SPPA Law only regulates diversion in general, whereby diversion can be implemented based on the consent of the victim/their family. Even though the resolution refers to the SPPA Law, the implementation of diversion for election crimes faces difficulties in terms of obtaining the victim's consent to implement the requirements for diversion. This article recommends that if a child commits an election crime that This article recommends that if a child commits an election crime that meets the requirements for diversion, then diversion should be implemented with the involvement of Bawaslu as the victim's representative to give consentfor diversion because Bawaslu is the state representative that represents the interests of the victim, whether the community, candidate pairs, or the state. Additionally, this study also recommends that future Election Laws should expressly regulate the authority to declare an agreement on the implementation of diversion.
ABSTRAK
Penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu diperlukan sebagai upaya untuk memperkecil celah penyalahgunaan anak untuk melakukan tindak pidana pemilu dan memperkuat kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum pemilu mellaui diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dan menganalisis peneran diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang pemilihan belum memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversi, sedangkan UU SPPA hanya mengatur diversi secara umum dengan syarat dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau keluarganya. Sekalipun penyelesaiannya merujuk pada UU SPPA, pelaksanaan diversi pada tindak pidana pemilu mengalami kesulitan dalam hal memenuhi syarat adanya persetujuan korban. Artikel ini merekomendasikan jika anak melakukan tindak pidana pemilu yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, maka diversi dilaksanakan dengan melibatkan Bawaslu sebagai representasi korban untuk memberikan persetujuan diversi karena Bawaslu merupakan representasi negara yang mewakili kepentingan korban, baik masyarakat, pasangan calon, maupun negara. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan diperlukannya penyesuaian ius constituendum aturan kepemiluan mengatur secara expressive verbiss pelaksanaan pemenuhan syarat dalam pelaksanaan diversi yang telah diatur dalam UU SPPA
Peran Camat Dalam Membina Penyelenggara Pemerintah Desa Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
No full text
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam hal ini dilihat dari pembangunan pasar rakyat sebagai bentuk pembangunan kawasan pedesaan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara optimal sehingga pembangunan pasar rakyat di kecamatan ini menjadi terbengkalai. Bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci belum dilakukan dengan baik, karena camat Air Hangat Timur kurang berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga tidak ada upaya penyelesaian terhadap pasar rakyat yang telah dibangun tersebut.
Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundang-Undangan
No full textTindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer menimbulkan permasalahan yurisdiksi antara kewenganan antara lembaga negara terhadap penyelesaianya peradilan militer dan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penelitian ini Untuk menganalis dan mengetahui pengaturan kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi di pradilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi. adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan kewenangan Penanganan tindak pidana korupsi Apakah Pradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana korupsi, metode yang di gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer. Di satu sisi, peradilan militer memiliki kewenangan berdasarkan sistem hukum militer, sedangkan di sisi lain, pengadilan tindak pidana korupsi memiliki yurisdiksi khusus berdasarkan hukum nasional. Ketidakharmonisan ini dapat berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya revisi peraturan perundang-undangan untuk memperjelas yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Harmonisasi hukum antara peradilan militer dan peradilan umum diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi di lingkungan militer.