Jurnal Online Universitas Jambi
Not a member yet
13172 research outputs found
Sort by
PENGEMBANGAN BULETIN DIGITAL CANVA SEBAGAI MEDIA LITERASI MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH
No full textPerkembangan teknologi digital menuntut adanya inovasi media pembelajaran yang mampu menumbuhkan partisipasi aktif siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buletin digital berbasis Canva sebagai media literasi multikultural dalam pembelajaran sejarah di sekolah menengah. Model penelitian yang digunakan adalah ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). Penelitian dilaksanakan di SMAN 84 Jakarta dan SMAN 31 Jakarta dengan subjek siswa kelas X dan XI. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa buletin digital Canva dinilai sangat valid oleh ahli teknologi pendidikan dengan skor 4,75, terutama pada aspek desain visual, kebahasaan, dan substansi sejarah. Uji coba terbatas menunjukkan bahwa media ini mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai multikulturalisme, menumbuhkan empati sejarah, dan membuat pembelajaran sejarah lebih menarik serta kontekstual. Guru juga menilai bahwa buletin digital ini mudah digunakan dan dapat dikembangkan secara mandiri oleh siswa. Penelitian ini menegaskan bahwa media digital berbasis Canva efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran sejarah dengan pendidikan multikultural, sekaligus memperkuat kesadaran berbangsa yang inklusif di era digital
Perlindungan Hukum Melalui Pencatatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah di Kantor Pertanahan
No full textLand is one of the important assets in people's lives that are prone to causing disputes. The Sale and Purchase Agreement (PPJB) is used as a preliminary agreement before the making of the Sale and Purchase Deed (AJB) before the Land Deed Making Office (PPAT). However, the absence of PPJB registration has the potential to cause legal uncertainty and losses for the parties. This study aims to analyze the urgency of recording PPJB Deeds at the Land Office as well as the legal consequences that arise both when the registration is done or not. The research uses normative juridical methods with a legislative and conceptual approach, as well as primary legal materials in the form of UUPA, Government Regulation Number 24 of 1997, and Ministerial Regulation of ATR/KBPN Number 16 of 2021. The results of the study show that the recording of PPJB strengthens the legal position of the parties, provides legal protection and certainty for the object of the agreement, and limits the possibility of transferring rights to other parties outside the agreement. On the other hand, without registration, PPJB remains valid as a deed of agreement, but does not provide maximum protection for the rights of the parties and has the potential to cause disputes in the future. This study recommends that PPJB registration be used as a standard practice in land purchase and sale transactions to minimize legal risks and strengthen the orderly land administration in Indonesia
Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Yang Cacat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum
No full textNotaries have an important role in ensuring legal certainty through the creation of authentic deeds. However, in practice, there are various cases where deeds made by notaries contain legal defects, resulting in cancellation or cancellation by law by the court. This study aims to analyze the factors causing legal defects in notarial deeds, the form of notary accountability, and its legal enforcement against the parties. This study uses a qualitative method with a normative legal approach, by reviewing regulations, scientific journals, and related court decisions. The results of the study indicate that notaries can be held accountable for both civil, administrative, and criminal, depending on the level of error made. In addition, deeds containing legal defects have the potential to cause legal uncertainty and losses for the parties involved. Therefore, stricter supervision of notarial practices and increased notary professionalism are needed, so that cases of legal defects in deeds can be minimized
Pengaruh Variasi Latihan Dribbling Terhadap Kecepatan Menggiring Bola Siswa Sekolah Dasar Negeri 168/VIII Tanjung Aur Kabupaten Tebo
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi latihan dribbling terhadap kecepatan menggiring bola pada siswa Sekolah Dasar Negeri 168/VII Tanjung Aur Kabupaten Tebo. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain pre-test dan post-test yang menggunakan uji hipotesis (Uji-T) dengan jumlah sampel 16 siswa yang dipilih melalui teknik total sampling. Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai rata-rata kecepatan dribbling sepak bola pada pretest adalah 25,02 detik, sementara pada posttest rata-rata nilai adalah 22,33 detik. Analisis Uji-T menghasilkan nilai T hitung sebesar 14,5755 yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,75305, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kecepatan menggiring bola setelah diberikan latihan dribbling. Berdasarkan nilai yang diperoleh dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variasi latihan dribbling memberikan pengaruh positif terhadap kecepatan menggiring bola pada siswa Sekolah Dasar Negeri 168/VII Tanjung Aur Kabupaten Tebo
PELATIHAN LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
No full textMasalah kesehatan reproduksi remaja yang terjadi saat ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Literasi digital diperlukan untuk memahami dan memanfaatkan informasi pada media digital secara benar dan efektif sehingga dapat menjadi solusi untuk kemajuan bangsa. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi remaja melalui pelatihan literasi digital di Kota Kediri. Metode pelaksanaan menggunakan metode pelatihan dengan strategi ceramah, metode roleplay, dan metode simulasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Universitas Kadiri. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja berbasis digital rata-rata dalam kategori sedang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital efektif dalam meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi remaja di Kota Kediri.
Kata Kunci: Reproduksi Remaja, Literasi Digital, Pelatiha
PENCEGAHAN RISIKO STUNTING MELALUI KELAS CATIN DI KECAMATAN JELUTUNG
No full textSalah satu pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dimana salah satu kelompok sasarannya adalah calon pengantin (Catin). Calon pengantin merupakan kelompok sasaran yang perlu mendapatkan intervensi dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan hak reproduksi bagi calon pengantin adalah program Kelas Catin. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dengan memberikan edukasi melalui Kelas Catin serta mengidentifikasi Catin yang menderita Anemia. Metode pengabdian dilakukan dengan melakukan pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi serta pengukuran kadar Hb dalam darah kepada 22 Catin. Hasil kegiatan didapatkan adanya peningkatan pengetahuan peserta dimana sebelum dilakukan edukasi sebesar 18,2 % dan meningkat sebesar 100% setelah diberikan edukasi. Sebanyak 6 orang Catin diketahui Anemia. Oleh sebab itu, Catin diharapkan berpartisipasi aktif untuk mengikuti edukasi kesehatan dan melakukan pemeriksaan pra nikah di fasilitas kesehatan setempat agar menghindari Catin beresiko melahirkan bayi stunting
From Administrative Irregularities to Criminal Acts: Uncovering Corruption in State Procurement Systems
No full textThe procurement of goods and services within the public sector is a crucial function that supports the operation of government institutions and the delivery of public services. However, this process is often vulnerable to corruption, including bribery, collusion, and abuse of authority. This paper examines the criminal law aspects related to government procurement by analyzing various cases of corruption in Indonesia. Through a review of legal frameworks, including the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, this study explores how these regulations are applied in practice. Case studies highlight recurring issues such as inflated project costs, fictitious procurement, and favoritism in awarding contracts. The paper also evaluates the role of law enforcement agencies, particularly the Corruption Eradication Commission (KPK), in investigating and prosecuting procurement-related offenses. While significant progress has been made in combating corruption, challenges remain in the consistent application of the law, limited resources, and political interference. This analysis emphasizes the need for stronger preventive mechanisms, greater transparency, and capacity-building among procurement officials to reduce legal violations. By examining real-world cases and their legal outcomes, this study aims to contribute to a better understanding of the intersection between criminal law and public procurement, and to support the development of more effective anti-corruption strategies within the public sector.
ABSTRAK
Pengadaan barang dan jasa di sektor publik merupakan fungsi penting yang mendukung operasional lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Namun, proses ini sering kali rentan terhadap praktik korupsi, seperti suap, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Artikel ini membahas aspek hukum pidana yang terkait dengan pengadaan pemerintah melalui analisis berbagai kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan mengkaji kerangka hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, studi ini mengevaluasi penerapan hukum dalam praktik. Studi kasus menunjukkan berbagai permasalahan yang berulang, seperti penggelembungan anggaran, pengadaan fiktif, dan praktik nepotisme dalam pemberian kontrak. Artikel ini juga menyoroti peran lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengusut dan menindak pelanggaran terkait pengadaan. Meskipun telah ada kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi, masih terdapat tantangan dalam konsistensi penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta intervensi politik. Analisis ini menekankan pentingnya mekanisme pencegahan yang lebih kuat, transparansi yang lebih tinggi, serta peningkatan kapasitas aparatur pengadaan untuk meminimalisir pelanggaran hukum. Dengan menelaah kasus-kasus nyata dan hasil hukumnya, studi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara hukum pidana dan pengadaan publik, serta mendukung pengembangan strategi anti-korupsi yang lebih efektif di sektor pemerintahan
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguatkan Prinsip Konstitusi Hijau di Indonesia
No full textLingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional yang diakui dalam UUD 1945,tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Mahkamah Konstitusi memilikiperan strategis dalam menegakkan prinsip Konstitusi Hijau melalui judicial review terhadapundang-undang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalammemperkuat perlindungan lingkungan, kontribusi putusannya terhadap kebijakan lingkungan,serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normatif dengan pendekatan konseptual terhadap putusan MK terkait perlindunganlingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK telah memberikan dasar hukumyang kuat bagi perlindungan lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, tetapiimplementasinya masih menghadapi hambatan regulasi, kelembagaan, serta dominasikepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparatpenegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip KonstitusiHijau benar-benar diwujudkan dalam kebijakan lingkungan yang efektif. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi langkah krusial dalammenjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden
No full textThis article examines the constitutionality of imposing higher education requirements for presidential and vice-presidential candidates within Indonesia’s constitutional democracy. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, it analyzes the legal framework under Article 6 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections. The study finds that raising educational requirements to the tertiary level may violate the principles of equality and non-discrimination as stipulated in Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution, and contradict citizens’ political rights under Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 on Human Rights. Such a policy does not necessarily guarantee leadership competence and could create socio-political inequality due to uneven access to higher education. Therefore, maintaining the current minimum requirement of senior high school or its equivalent is considered proportional and consistent with the principles of constitutional democracy, social justice, and inclusivity inherent in Indonesia’s Pancasila-based governance system
Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
No full textEarly marriage in Indonesia is a complex issue influenced by various legal, cultural, and social factors. This study identifies the legal challenges in implementing marriage age limits, including regulatory disharmony and the high number of marriage dispensations. Additionally, cultural norms and social practices in various regions, such as Madura and Tana Toraja, contribute to this phenomenon by creating social pressures that encourage early marriage. The methodology used in this research includes secondary data analysis from government reports and case studies in several areas. The conclusion indicates that collaborative efforts between the government, society, and related institutions are necessary to raise legal awareness and reduce the incidence of early marriage. Education and strict law enforcement are key to protecting the rights of children and women and creating a better environment for future generations