Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal
Not a member yet
361 research outputs found
Sort by
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
No full textABSTRAK: Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus, sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Mediasi, Alternative Penyelesaian Sengket
IMPLEMENTASI SISTIM KEARSIPAN DI INDONESIA
Get PDFAbstrak: Sistem kearsipan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun adanya faktor penghambat pelaksanaan ketentuan tersebut, yaitu tidak tersedia bahan dan kelengkapan yang memadai dalam pengelolaan kearsipan sehingga data-data tidak tersimpan. Kata Kunci: Implementasi, Sistem Kearsipa
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA
Get PDFAbstrak : Setiap perbuatan melanggar hukum pidana oleh anak umur tertentu disebut kenakalan, berupa Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, Kenakalan yang meninbulkan korban materi, Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, Kenakalan yang melawan status.Kata kunci: Kriminologi, Kenekalan, Remaj
HAKEKAT KEADILAN DALAM HUKUM
Get PDFAbstrak : Menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai, harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam Negara hukum. Dalam kaitannya dengan The Correspondence Theory of Truth yang menekankan pada kekuatan indrawi, sangat bergantung kepada realitas sehingga untuk menyatakan sesuatu pernyataan adalah benar maka harus diamati kenyataan yang ada. Kebenaran Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan Negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam mayarakat berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan Negara. Kata Kunci: Hakikat, Keadilan, Huku
PROSES DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA
Get PDFAbstrak : Pelaksanaan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua sebagai wujud melaksanakan demokrasi oleh orang asli Papua yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih baik mewakili unsur adat, unsur perempuan serta unsur agama. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan voting sebagai alternatif untuk menyelesaikan ketidak mufakatan diantara peserta musyawarah. Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan, Majelis Rakyat Papu
URGENSI KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)
Get PDFAbstrak : Sosialisasi terhadap UUPA di Jayapura belum maksimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari dominasi hukum adat setempat yang mempengaruhi penguasaan dan pemilikan tanah. Untuk itu agar investor yang akan berinvestasi mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan penyamaan persepsi tentang status tanah-tanah bekas peninggalan Pemerintah Belanda pasca Oveerenkomst; Perda adat pasca Otonomi Khusus dan peran kepala adat (Ondoafi) dalam penyelesaian sengketa tanah. Kepastian hukum sangat diperlukan karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan tanah di Jayapura dan Papua pada umumnya sangat rumit diselesaikan. Kata kunci: UUPA, Investor, Kepastian Huku
MENGENALI SENGKETA DAN BUDAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM
Get PDFABSTRAC: The dispute is a social phenomenon that is universal, and became an integral and essential part in public life. Therefore, conflict might not to be seen as the pathological symptoms, as a result of abnormal behavior, or an indication of chaos in the dynamics of community life. The situation leads every community that has their own capacity to create norms and its own mechanisms in resolving disputes that arise in social life of the community. In other words, from the perspective of legal anthropology, disputes are not always significantly negative in public life, because it usually has a positive significance that can strengthen integration and cohesion of social relations in the society, or in other words, could restore the balance of relationships and social life. Kata Kunci: Negosiasi, Mediasi, arbitras
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK SEWA BELI
Get PDFAbstrak : Perjanjian sewa beli merupakan gabungan antara sewamenyewa dengan jual beli. Artinya bahwa barang yang menjadi objek sewa beli akan menjadi milik penyewa beli (pembeli) apabila telah melunasi harga barang yang telah disepakati. Akan tetapi bila pihak penyewa beli tidak mampu untuk melunasi barang yang menjadi objek sewa beli maka barang tersebut akan ditarik kembali oleh pihak penjual sewa. Persoalan inilah yang merugikan pihak penyewa beli, karena pihak penyewa beli di dalam kontrak sewa beli, kedudukannya sangat rendah. Di dalam praktek sering kali barang yang menjadi objek sewa beli ditarik secara sepihak oleh pihak penjual apabila pembeli sewa tidak bisa untuk melunasi ansuran harga barang tersebut, padahal mereka telah membayar sebagian harga barang tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka, menurut teori hukum apabila debitur tidak bisa membayar angsuran maka debitur atau penyewa beli diberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut oleh pihak kreditur. Bukan semena-mena langsung menarik barang yang menjadi objek sewa beli. Kata Kunci : Kontrak, Sewa Be
KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
Get PDFABSTRAK : Kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional, dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 3 sub (b) UU Drt No.1/1951, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 50 ayat 1 UU No. 48/2009. Pasal 51 UU No.21/2001. Serta berlakunya asas legalitas formal dan asas legalitas materiel. Kemudian hukum pidana adat dalam RUU KUHP 2008 yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4, Pasal 11 ayat 2, serta Pasal 67 dan 12 RUU KUHP 2008. Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, Hukum Pidana Nasiona
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP)TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI PAPUA
Get PDFAbstrak : Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provisi Papua telah dilaksanakan oleh DPRP melalui kegiatan penggunaan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah Kata kunci : Fungsi Pengawasan, DPRP, PA