Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal
Not a member yet
361 research outputs found
Sort by
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009 dan Untuk mengetahui pengaruh kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, faktor politik anggaran dan instrumen perencanaan dan penganggaran daerah terhadap sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009. Populasi penelitian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 45 SKPD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis MKPP tersebut dapat kita simpulkan bahwa derajat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sangat rendah. Banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan tahunan daerah dan telah didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiba-tiba hilang di tengah jalan pada saat penyusunan APBD. Di lain pihak, banyak kegiatan-kegiatan baru yang diakomodir dalam proses penyusunan APBD tanpa memasuki ranah perencanaan yang memadai. Kapasitas SDM (X1), instrument perencanaan dan penganggaran (X2) dan politik anggaran (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua. Secara bersama-sama/ simultan variabel kapasitas SDM (X1), instrument perencanaan dan penganggaran (X2) dan politik anggaran (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua. Kata Kunci : Dokumen RKPD dan APB
TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PENERBANGAN DI INDONESIA
Get PDFAbstrak : Bentuk - bentuk perbuatan yang dapat diketegorikan sebagai tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangan yakni melakukan perbuatan asusila, melanggar ketertiban dan ketentraman dalam penerbangan, mengambil atau merusak peralatan pesawat udara dan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, Perbuatan - perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Kata Kunci : Tindak Pidana, Penerbanga
KAJIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR (Studi Pada Kampung Nafri Di Kota Jayapura)
Get PDFAbstrakAkibat hukum terhadap pemilik Hak atas Tanah yang Diterlantarkan adalah secara yuridis, dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada dalam UUPA. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka kepada pemegang hak akan dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Selanjutnya secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan olehrakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kata Kunci : Akibat Hukum, Hak Atas Tanah, Tanah Terlanta
Analisis Portofolio Saham Sebagai Dasar Pertimbangan Investasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Model Indeks Tunggal Pada Saham LQ-45)
Get PDFSemakin berkembangnya perekonomian dunia dan naiknya peringkat Indonesia menjadi investment grade, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) cenderung lebih diminati oleh investor luar negeri. Meskipun demikian, investasi portofolio tetap disinyalir akan mengalami penurunan dikarenakan faktor perlambatan perekonomian global sebagai akibat terjadinya krisis keuangan di benua Eropa, sehingga investor tidak tertarik berinvestasi pada portofolio meski di negara yang telah memperoleh rating investment grade. Analisis portofolio saham ini akan memberikan perbandingan antara tingkat risiko dan tingkat keuntungan dari portofolio saham, sehingga bisa dibentuk portofolio saham yang optimal, yakni portofolio saham yang dapat memberikan tingkat keuntungan tertinggi pada tingkat risiko tertentu dari portofolio yang dapat memberikan tingkat keuntungan tertentu pada tingkat risiko yang terendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentukan portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal pada saham-saham indeks LQ 45. Metodologi Penelitian ini menggunakan metode indeks tunggal. Populasi pada penelitian ini adalah saham indeks LQ 45. Pengolahan data menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji signifikan beta persamaan regresi berdasarkan model indeks tunggal. Hasil Penelitian metode indeks tunggal membentuk portofolio optimal dengan proporsi dana Bank Central Asia Tbk sebesar 82,03%, PT Astra Internasional Tbk sebesar 8,31%, Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 4,32%, PT United Tractor Tbk sebesar 3,30%, PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 1,45%, Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar 0,54% dan PT Astra Agro Lestari Tbk sebesar 0,05%. Kata Kunci : Portofolio Sahan dan Investas
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE KOTA JAYAPURA
Get PDFAbstrakEksekusi Objek Jaminan Fidusia di PT.Adira Dinamika Multi Finance Kota Jayapura dalam hal cara eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia belum dilaksanakan sebagaimana semestinya. Sehingga akibat dari pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum dilaksanakan sepenuhnya khususnya ayat (2) maka setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan batal demi hukum. Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia, Penyelesaian Kredi
PERANAN PROPAM POLRES JAYAPURA KOTA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI
Get PDFAbstrakPeran Propam dalam penanganan perkara pidana merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan dimana Provost bertugas dan berperan dalam hal penegakan disiplin. Serta pertanggung jawaban hukum terhadap anggota Polres Jayapura Kota yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan cara pelaksanaan sidang disiplin terhadap yang bersangkutan, sidang disiplin dapat dilaksanakan apabila ada rekomendasi dari Atasan yang berhak menghukum untuk pelaksanaan sidang disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Kata Kunci : Peranan, Propam, Perkara Pidana, Anggota Polr
Pengaruh Penerimaan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua
Get PDFMakin meningkatnya persaingan diberbagai sektor di Indonesia sejalan dengan semakin meningkatkan profitabilitas dan likuiditasnya dalam membantu pertumbuhan perekonomian bangsa pada umumnya dan Provinsi Papua khususnya. Berbicara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memang sungguh menarik. Kasus tidak tercapainya target PAD ini tidak saja terjadi di satu Kabupaten atau Provinsi, tapi juga di beberapa Kabupaten atau Provinsi di Indonesia. Penilaian, akan diketahui Nilai Wajar dari masing-masing asset, baik asset operasional dan non operasional (asset berlebih), kemudian juga terungkap mengenai kelengkapan legalitas, kondisi Asset, hingga status yang menempati (yang menggunakan) dari masing-masing asset tersebut. Mungkin orang awam berpikir bahwa Pemda tahu benar siapa-siapa pengguna asset Negara/Pemda, padahal kenyataannya tidak demikian. Banyak asset yang telah berpindah tangan/berubah kepemilikan karena tidak adanya pengelolaan asset yang benar dan bahkan banyak asset yang memiliki legalitas kepemilikan ganda atau berstatus quo. Proyek Study Optimalisasi asset ini satu persatu kendala diatas dapat diatasi, tinggal bagaimana terwujudnya birokrasi yang baik untuk perijinan serta keamanan yang terjamin sehingga mendukung setiap penyelenggaraan kegiatan investasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pemakaian kekayaan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan studi korelasional yaitu mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Nilai R square 0,342 yang mengindikasikan bahwa variabel independen tersebut hanya dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 34,2%. Sedangkan sisanya sebesar 65,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Keyword: Pemakaian kekayaan daerah dan Pendapatan Asli Daera
TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Get PDFAbstrakPelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat masih bersifat patrilinial menunjukan bahwa pangangkatan anak baik dilakukan pada anak laki-laki maupun anak perempuan tidak dipengaruhi oleh sistem patrilinial, tidak ada prioritasnya. Pengangkatan anak lebih didasarkan pada kepentingan si anak. Pengangkatan anak telah dianggap sah bila dilakukan dengan cara adat masyarakat etnis tertentu tanpa harus melalui permohonan penetapan pengangkatan anak dipengadilan. Serta Kedudukan anak angkat adalah sebagai seorang anak yang dalam pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal ke orangtua angkat, berdasarkan putusan Pengadilan. Akibat hukumnya, anak angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Namun pada hakekatnya bagian ini terlalu besar, sehingga dalam kenyataan ada yang memberinya sebesar 1/8 atau 1/10 saja. Kata Kunci : Hak Waris, Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Isla
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) DI KOTA JAYAPURA
Get PDFAbstrak : peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) terhadap pengawasan pelaksanaan pengedaran Minuman Keras (MIRAS) di Kota Jayapura belum maksimal, karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengalami ketidak disiplinan waktu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengedaran di Kota Jayapura. Kata Kunci : DPRD, Pengawasan, Minuman Kera
PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES PERADILAN ANAK DI KOTA JAYAPURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
Get PDFAbstrakPeranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Peradilan Anak yaitu pada proses Diversi, Tahap Penyidikan,Tahap Pemeriksaan Pengadilan, Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang di sampaikan oleh Penelitian Kemasyarakatan (PK) Bapas wajib menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak, Kata Kunci : Peranan, Balai Pemasyarakatan, Peradilan Ana