Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal
Not a member yet
361 research outputs found
Sort by
EKSEKUSI TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI JAMINAN AKIBAT DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI
Get PDFAbstrak : Bahwa Prosedur dan tata pelaksanaan eksekusi perkara perdata dalam HIR dibagi menjadi 3 tahap yaitu: 1) Peringatan (aanmaning) 2) Surat Perintah Eksekusi/Penetapan3) Berita Acara Eksekusi. Peringatan (aanmaning) atau (warning) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan terlebih dahulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Surat Perintah Eksekusi/Penetapan tindak lanjut dari peringatan dalam pelaksanaan eksekusi, adalah pengeluaran surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah menjalankan eksekusi kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan yang telah ditunjuk, Bila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian agar eksekusi di lapangan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Serta pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Eksekusi Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap Benda Tidak Bergerak Yang Dijaminkan adalah (a) Nasabah, (b) Kreditur (c) Badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN). (d) Pihak atau pembeli barang jaminan. Kata Kunci : Eksekusi, Benda Tidak Bergerak, Jaminan, Debitur, Wanprestas
Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Get PDFTujuan penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuantemuan empiris mengenai rasio keuangan, khususnya yang menyangkut kegunaaannya dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang. Jika rasio keuangan dapat dijadikan sebagai prediktor perubahan laba di masa yang akan datang, temuan ini tentu merupakan pengetahuan yang cukup berguna bagi para pemakai laporan keuangan yang secara real maupun potensial berkepentingan dengan suatu perusahaan. Sebaliknya, jika rasio keuangan ternyata tidak cukup signifikan dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang, hasil penelitian ini akan memperkuat bukti tentang inkonsistensi temuan-temuan empiris sebelumnya. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergolong dalam kelompok otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 21 perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 6 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), dan profit margin (PM) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba. Current ratio (CR) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba. Debt to equity ratio (DER) secara parsial berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perubahan laba. Profit margin (PM) secara parsial berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perubahan laba. Kata Kunci : Perubahan Laba, Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Profit Margi
Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura
Get PDFPenerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dan dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah. Retribusi daerah menjadi salah satu komponen dari penerimaan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, karena memberikan kontribusi yang besar dan merupakan sub sektor penerimaan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Tujuan penelitian ini untuk menguji kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura untuk lima tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi jasa umum memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Sementara, secara simultan menunjukkan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu juga tidak mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daera
STRUKTUR KOMUNITAS IKAN KARANG DI PERAIRAN PULAU PASI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Get PDFABSTRACTSeagrasses are marine angiosperms, distributed in both tropical and temperate coastal waters creating one of the most productive aquatic ecosystems on earth. Due to the high primary production and a complex habitat structure, meadows formed by seagrasses support a variety of benthic, demersal and pelagic organisms. Many fish species are attracted to seagrass habitats for foraging and shelter, especially during their juvenile life stages. Thus, seagrass meadows are valuable resources for fisheries at both local and regional scales. The study presented the community structure, size distribution, species composition and spatial distribution of reef fish in seagrass habitats at Pasi Island waters. The sampling of fish was conducted in daylight and night using a small trawl. The total abundance and biomass of reef fish in this research are 431 individual and 13129 gram. Out of 55 different reef fish species from 24 families recorded during the study, only one species accounted for more than 25% of the total abundance and biomass is Siganus canaliculatus.Key words : reef fish, seagrass, coral reef, community structure, spatial distributio
ANALISIS TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA POLRES KEEROM
Get PDFAbstrak : Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan bisa diantisipasi dan hal itu bisa dimulai dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Tentu hal itu didukung dari Badan yang punya kewenangan memberantas narkotika. Yaitu aparat Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah. Pemerintah pun dirasa perlu untuk mempertegas Undang-Undang yang berlaku bagi pelanggar tindak pidana narkotika agar timbul efek jera. Penanggulangan yang harus dilakukan untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah dimulai dari keluarga, orang tua harus mengawasi betul anaknya agar jangan sampai salah pergaulan. Bila ada masalah pada sang anak, orang tua harus bisa menjadi tempat memecahkan masalah, tempat untuk berkeluh kesah. Dengan hal ini diharapkan anak tidak akan lari ke hal negative yaitu mencoba narkotika, yang kedua unsur masyarakat. Warga masyarakat harus bisa mengawasi para warga sekitarnya agar jangan sampai narkotika dan masuk ke warga. Kata Kunci : Pemberantasan, Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotik
Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimana efektivitas perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil realisasi penerimaan zakat dan penerimaan negara pajak penghasilan pada tahun 2009 – 2013. Hasil analisis diperoleh bahwa terdapat perbedaan antara perlakuan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengakibatkan pengeluaran pajak dan zakat yang dibayar oleh wajib pajak (muzakki) akan lebih besar yaitu sebesar 5,66% dibandingkan dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) yaitu sebesar 3,28%. Adanya korelasi yang positif antara pajak dan zakat. Apabila jumlah wajib pajak dan muzakki meningkat, maka akan berdampak pula pada peningkatan penerimaan dari pajak dan pajak. Yaitu ketika jumlah wajib pajak dan muzakki naik 2 kali lipat, maka penerimaan pajak akan naik sebesar 41,37% dan penerimaan dari zakat naik 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi efektif. Kata Kunci : Perlakuan Zakat, Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pph pasal 21)
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SISTEM OUTSOURCHING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 27/PUU-X/2011
Get PDFAbstrak : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, tidak menghapuskan sistem outsourcing. Putusan ini hanya memberikan penegasan terkait dengan adanya beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sistem outsourcing, yakni : Perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”).serta Mengharuskan adanya penerapan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing. Implikasi hukum terhadap tenaga kerja outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/20 adalah dalam melaksanakan Hubungan kerja berdasarkan PKWTT, diharuskan memberikan pesangon kepada pekerja yang mengalami putus hubungan kerja, selain itu dapat diberlakukan masa percobaan. Sementara bagi yang melaksanakan hubungan kerja berdasarkan PKWT, harus memenuhi kriteria sebagai berikut, Perjanjian kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan outsourcing harus memuat syarat pengalihan perlindungan hak pekerja, demikian juga antara perusahaan outsourcing dengan pekerjanya, Dalam hal terjadi penggantian perusahaan outsourcing, maka kontrak kerja tetap dilanjutkan dengan perusahaan yang baru. Kata Kunci : Implementasi Hukum, Sistem, Outsourching, Putusan Mahkamah Konstitus
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Get PDFAbstrak : Kendala-kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Jayapura, yaitu: Faktor dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini adalah Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang tidak menjelaskan secara rinci tentang penyalahgunaan/pelanggaran visa, Faktor aparat penegak hukumnya; Faktor sarana dan prasarana (fasilitas penunjang); Faktor masyarakat dalam hal ini masyarakat harus sadar hukum; Faktor anggaran yang tidak mencukupi. Upaya imigrasi dalam menanggulangi terjadinya suatu tindakan penyalahgunaan visa dibedakan atas 2 (dua) cara yaitu: Upaya preventif, Upaya represif, Dalam hal penanggulangan ini erat kaitannya dengan pengawasan baik wisatawan yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Upaya preventif adalah upaya penanggulangan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana keimigrasian dalam hal ini yaitu penyalahgunaan visa. Sedangkan upaya represif adalah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dengan cara pemidanaan, deportasi maupun pengusiran (black list). KataKunci : Penegakan Hukum, Pidana, Penyalahgunaan Visa, Keimigrasia
ANALISIS YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIAKIBATKAN MINUMAN KERAS DI KOTA JAYAPURA (studi kasus di Polresta Jayapura)
Get PDFAbstrakPerlindungan hukum terhadap kasus kekerasan, bardasarkan surat Kepolisian No. SKET/17/VI/2014/ RESKRIM, tentang perlindungan hukum terhadap istri di atur dalam beberapa peraturan perundangundangan antara lain, kitab undang-undang hukum pidana pasal 356 KUHP, dalam undang undang perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) pasal 24 PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf d dan undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang- undang No 23 Tahun 2004). Dan secara menyeluruh bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diatur dalam undangundang No. 23 Tahun 2004. Serta Peranan aparat penegak hukum melakukan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana kekerasan sesuai dengan perbuatan masing-masing kasus KDTR. Berdasarkan ketentuan pasal 102 KUHAP. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf b. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. Sementara penyelesaian secara Negara dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan sesuai dengan ketentuan pidana. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Rumah Tangga, Minuman Kera
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA KECIL DALAM KASUS PRAKTEK MONOPOLI DI KOTA JAYAPURA ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 13/G/2013/PTUN.JPR )
Get PDFAbstrak : Bahwa Penyebab terjadinya Dugaan Monopoli atau Kebijakan Monopolistik yang dilakukan oleh Walikota Jayapura yang telah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan nomor putusan perkara 13/G/2013/PTUN.JPR menyebutkan bahwa Walikota Jayapura digugat oleh pihak penggugat selaku sub-distributor yaitu karena telah membuat kebijakan protektif monopolistik yang hanya melindungi dan menguntungkan pihak tertentu saja. Kebijakan yang jelasjelas bertentangan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang persaingan usaha yang sehat dan juga berimplikasi pada penarikan retribusi yang diindikasikan illegal, sehingga melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Adapun Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN.JPR Berdasarkan Peraturan yang berlaku menyebutkan, setelah penggugat selaku sub-distributor memperoleh SIUP-MB, maka sub-distributor dapat merealisasi apa yang menjadi rencana penjualan selama satu tahun kedepan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh penggugat sebagai syarat permohonan penerbitan SIUP-MB dengan ketentuan melakukan pengedaran miniman beralkohol. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengusaha Kecil, Praktek Monopoli, Putusan PTU