UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan)
Get PDFFinancial Technology (Fintech) dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Masyarakat perlu mendapat edukasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kredit keuangan elektronik melalui perusahaan fintech khususnya Peer To Peer (P2P) Lending yang telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini adalah melakukan penyuluhan dalam proses penyampaian pengetahuan mengenai obyek terkait, serta membuat rancangan metode penyampaian pengetahuan dan pemahaman regulasi dan kebijakan dalam pinjaman online atau fintech. Penyuluhan ini dilengkapi juga dengan contoh pelanggaran atau kasus pelanggaran hak debitur (konsumen) oleh perusahaan fintech yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan beberapa penyuluh, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI), dosen hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengacara/advokat yang merupakan perwakilan dari pihak mitra, gereja St. Matius Penginjil, Bintaro. Adapun tujuan penyuluhan disesuaikan dengan tema PkM adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar Gereja St. Matius Penginjil akan manfaat dan risiko dalam melakukan pinjaman online. Adapun permasalahan dalam penyuluhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai bentuk perlindungan konsumen (debitur) apabila gagal melakukan pengembalian utang, baik perlindungan atas ancaman, kekerasan, maupun terhadap data pribadi. Hal ini diungkapkan pada pengajuan surat yang disampaikan pihak mitra kepada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang dijanjikan
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam
Get PDFIn discussing Islamic Law in the midst of National Law, the focus will be on the position of Islamic Law in the National Law system. The Indonesian legal system, as a result of its historical development, is plural. It is called that because until now in the Republic of Indonesia several legal systems have been implemented which have their own style and structure. In fact, Islamic law has become the living law in Indonesian society since the arrival of Islam to the archipelago. Many legal cases, especially those referred to in the Criminal Code as negligence that causes the loss of another person\u27s life, can be resolved amicably by compensating for losses. Resolving the crime of taking another person\u27s life by means of peace is similar to the qishas-diyat provisions in Islamic criminal law. The Problem Formulation (1) How is restorative justice implemented in resolving cases of the crime of illtreatment based on the Republic of Indonesia Attorney General\u27s Regulation Number 15 of 2020? and (2) How to resolve criminal acts through a restorative justice approach to criminal acts of abuse from the perspective of Islamic Criminal Law. The conclusions of this research are: (1) The Prosecutor\u27s Office as the agency that holds control over prosecution or Dominus Litis has a very important role in upholding justice in society, especially in implementing Restorative Justice. Restorative Justice is considered as a renewal of justice enforcement that is oriented towards restoring or restoring a person\u27s condition as a victim of a crime. To ensure legal certainty in the implementation of Restorative Justice, Prosecutor\u27s Regulation Number 1 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice was issued. With this Perja, giving prosecutors the authority to stop prosecutions based on restorative justice is a breakthrough in resolving criminal acts. Since the publication of Prosecutor\u27s Regulation Number 15 of 2020, the number of cases successfully resolved using the Restorative Justice approach is 4,443 cases. In detail, in 2020, 192 cases were approved using Restorative Justice and 44 were rejected. (2) The restorative justice approach provides attention and protection to victims or their families. Perpetrators of criminal acts can be held responsible for their actions and compensate for losses and future relationships can be restored. This also has similarities with the qishas-diyat provisions in Islamic Criminal Law. Criminal qishas (equivalent) and diyat (compensation) are the rights of the victim or their heirs, so that they can provide amnesty (forgiveness) to the perpetrator. If you forgive, then the crime of qishas will be extinguished, replaced with diyat (compensation), even without diyat at all
Perlindungan Masyarakat Adat Terkait Reklamasi Pantai: Perspektive Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Get PDFProyek reklamasi pantai di Indonesia menjanjikan manfaat ekonomi, tetapi seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Meskipun perlindungan mereka diatur dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya konsultasi dan penegakan hukum yang lemah. Penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat menjadi fokus utama dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni peneltiian hukum untuk meneliti suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendorong perlindungan masyarakat adat dengan mengakui hak-hak mereka, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat mekanisme pengawasan serta penegakan hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya di wilayah pesisir. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam proyek reklamasi pantai menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat adat, ketidakpastian hukum, dan konflik kepentingan. Diperlukan langkah konkret melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pengembang proyek, dan lembaga pengawas untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan
Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel dan Palestina
Get PDFAll human beings have human rights not because of a gift given to them, but a gift given by the Creator to every human being. Any human being does not have the right to deprive each other of their rights, if this happens then that person will also be called a human rights violator. As is happening now, Israel\u27s human rights violations against Palestinians are a taking away of other people\u27s rights, especially the right to live and live in safety. Even though there is international law that protects cases of human rights violations, ironically humanitarian tragedies still occur. The results of this research found that attacks carried out by the Israeli army had destroyed many residences, places of worship and other public facilities in Palestine. Most countries in all other parts of the world, especially countries with predominantly Muslim populations, strongly condemn all forms of actions committed by the Israeli army against Palestine. Israel is also stated to have violated human rights, this has been going on for a long time and continuously until now, which is happening to Palestinians
Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia
Get PDFDemokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini diucapkan oleh Abraham Lincon di dalam pidatonya di Gettysburg, Pennsylvania, 19 November 1863. Belau mengatakan “Democracy is a government of the people, by the people, and for the people”. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk Demokrasi di Indonesia adalah dengan dijalankannya Pemilihan Umum dimana warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk menentukan pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu jalannya sebuah Pemilihan Umum harus lancar, adil, dan transparan. Dalam jalannya Pemilihan Umum sudah dipastikan akan terjadinya sebuah pelanggaran, salah satu dari pelanggaran tersebut adalah pelanggaran pidana Pemilihan Umum. Proses penanganan perkara pelanggaran pidana Pemilihan Umum tercantum di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 476. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan terjadinya kelemahan dalam proses penanganannya, dapat di lihat dari waktu penanganan yang cenderung singkat dengan proses yang cukup Panjang dan rumit. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya penyampaian keadilan kepada para pelapor atau orang-orang yang percaya bahwa telah terjadinya pelanggaran tersebut, hal ini dapat dikatakan sebagai tidak tersampaikannya keadilan atau keadilan yang terlambat sama denga ketidakadilan. Hukum seharusnya bersifat Lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam atau hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim
Get PDFSesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, penelitian ini melihat bagaimana asas hukum lex specialis derogat legi generalis berlaku terhadap sanksi pidana dalam kasus penipuan aplikasi kencan online. Pendekatan penulisan penelitian sesuai dengan keputusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim tentang metodologi penelitian. Temuan dan saran terkait isu yang diperdebatkan dalam penelitian ini meliputi penerapan unsur tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online dalam putusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim sesuai dengan prinsip Lex Specialis derogat legi generali, yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), serta langkah-langkah hukum yang diambil terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online beserta hasil diskusi mengenai unsur-unsur yang terkait
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum VS Pelindungan Hak Asasi Manusia : Petani Kalasey Mempertahankan Kebun Terakhir
Get PDFLaw Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest is the core of the Implementation of Land Acquisition which is basically not free from impacts which should also be regulated in this Law. As land plays an important role in everyday life, it is necessary to pay attention to rights and protection regarding its procurement. Law Number 2 of 2012 is too broad to protect the state\u27s power so that it intersects with human rights provisions such as protecting people\u27s rights. This research uses a statutory research approach and a conceptual approach. This research uses secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The results of this research reveal (a) Appropriate land acquisition procedures (b) Public interests are the basis for land acquisition (c) The process of applying for PTUN is related to land acquisition (d) Compensation for losses (e) protection of community rights in land acquisition
Analisis Perjanjian Internasional Dalam Kerja Sama Kota Bersaudara (Sister City) (Studi Kasus Medan – Penang)
Get PDFThe cooperation agreement between the cities of Medan and Penang, Malaysia, emerged from the cultural and ethnic similarities of the two communities, which began in October 1984 with the aim of developing cross-regional cooperation. However, since 2019, the Sister City agreement between the two has ended. This research aims to investigate international cooperation, especially Sister City between the cities of Medan and Penang, as well as the factors causing the end of this cooperation. The research method used is the analytical description method to explain the facts related to the problem being investigated. The main data was obtained through interviews, literature studies and research data. The research results show that the implementation of Medan City\u27s authority in international relations, especially cooperation with Penang, still refers to the MoU mutually agreed upon since 1984 and has not been updated. The stagnation of this collaboration between the DPRD of Medan City and Penang City is influenced by several obstacles, including external and internal government issues, these problems are what have stopped the sister city agreement between Medan and Penang.Perjanjian kerjasama antara Kota Medan dan Penang, Malaysia, muncul dari kesamaan budaya dan etnis masyarakat keduanya, yang dimulai pada Oktober 1984 dengan tujuan mengembangkan kerjasama lintas bidang wilayah. Namun, sejak tahun 2019, perjanjian Sister City antara keduanya telah berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerjasama internasional, khususnya Sister City antara Kota Medan dan Penang, serta faktor penyebab berakhirnya kerja sama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi analitis untuk menjelaskan fakta-fakta terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Data utama diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan riset data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kota Medan dalam hubungan internasional, khususnya kerjasama dengan Penang, masih mengacu pada MoU yang disepakati bersama sejak 1984 dan belum diperbarui. Stagnasi kerjasama ini antara DPRD Kota Medan dan Kota Penang dipengaruhi oleh beberapa kendala, termasuk isu pemerintahan eksternal dan internal, masalah inilah yang membuat perjanjian sister city antar Medan dan Penang berhenti.
Perlindungan Melalui Hukum Pidana Terhadap Kerahasiaan Identitas Diri Anak Korban
Get PDFSexual violence reported in print and online media has both negative and positive impacts on victims of sexual violence. The identity of child victims must be kept confidential from the public. A child\u27s identity that is not kept confidential can have a negative impact on child victims, especially child victims of sexual violence. The name of the Child Victim, which should be kept confidential, can be found in the Court Decision which can be accessed on the Supreme Court Directory Website (putusan3.mahkamahagung.go.id). The decision mentions details about the incident of sexual violence that is directly related to the Child Victim of sexual violence. For violation of this prohibition, the perpetrator should be subject to punishment according to applicable regulations
Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan
Get PDFThe development of prisoners in prison aims to foster prisoners so that they do not repeat their crimes and become better individuals so that they can be accepted back into society. In fostering prisoners, the classification of prisoners must be applied. The classification of prisoners is an application of the principle of individualization. The principle of individualization of punishment is one part of the purpose of punishment. Article 12 of Law Number 12 Year 1995 on Corrections once regulated the classification of prisoners based on the type of crime. In its amendment, namely in Article 36 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2022 on Corrections, it no longer regulates the classification of prisoners based on the type of crime. The placement of prisoners is only classified based on age and gender or other reasons based on risk assessment