UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Penerapan Perlindungan Hukum Pada Saksi Instrumenter (Instrumentaire Getuigen) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris
Get PDFSaksi instrumenter dalam melakukan perannya dalam pembuatan akta autentik notaris masih memiliki banyak permasalahan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut saksi instrumenter harus diberikan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai perlindungan hukum saksi instrumenter. Adapun metode penelitian yng digunakan dalam penelitian ini adalag penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah peran saksi instrumenter ialah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian, tentang kebenaran dalam isi akta serta kesaksian bahwa telah dipenuhinya syarat formalitas yang diharuskan oleh Undang-undang. Perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter tidak diatur didalam UUJN maupun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Oleh PT. Kereta Api Indonesia di Kota Padang Panjang
Get PDFBeberapa tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang tidak difungsikan lagi secara optimal, dikarenakan sebagian rel-rel kereta api tersebut telah tertimbun oleh bangunan masyarakat sekitar mengakibatkan sebagian tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) banyak yang telah digunakan oleh masyarakat disekitarnya. Penelitan ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Hasil Penelitian adalah Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia upaya yang dilakukan oleh PT. KAI dalam melindungi aset-asetnya yang berupa tanah baik sudah disertifikatkan maupun belum disertifikatkan
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Ancaman Keamanan Data Pribadi
Get PDFKemajuan teknologi menjadi suatu perkembangan yang tak dapat dihindari. Namun hal tersebut melahirkan adanya bentuk kejahatan baru yakni penyalahgunaan deepfake. Penyalahgunaan ini dilakukan dengan memanipulasi wajah seseorang yang digabungkan pada dokumen lain. Sehingga kepastian akan hukum tentu sangatlah penting dalam mengantisipasi bersaingnya perkembangan yang berdasar pada aspek ilegal maupun legal. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak penyalahgunaan deepfake pada data pribadi seseorang. Tipe penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif yang dimana mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pembahasan dilakukan secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi suatu penyelesaian terkait permasalahan kejahatan penyalahgunaan deepfake. Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini menjadi suatu harapan terbentuknya peraturan yang kuat terhadap penanganan khusus penyalahgunaan deepfake pada data pribadi tersebut. Serta untuk mengetahui adanya instrumen yang dibentuk secara khusus sehingga menjadika
Model Perlindungan Konsumen Sektor Pariwisata Berbasis Masyarakat Yang Dikelola Bumdes
Get PDFPariwisata di Indonesia selalu berkembang ke arah modern dengan menyediakan berbagai fasilitas sesuai amanat UU Pariwisata. Kemudian muncul pariwisata berbasis masyarakat artinya menjadikan masyarakat sebagai peran utama dalam proses pengembangan pariwisata. Pada pariwisata yang dikelola masyarakat sekarang belum optimal dalam memberikan perlindungan wisatawan atau perlindungan konsumen sesuai amanat UU Perlindungan konsumen. Hak-hak dari konsumen pariwisata yang harus dilindungi adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk membuat konsep perlindungan pada wisatawan. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hak-hak wisatawan belum optimal diberikan sehingga konsumen pariwisata merasa belum nyaman dan aman saat melakukan perjalanan wisata. Oleh sebab itu perlu perlindungan konsumen sektor pariwisata agar wisatawan selaku konsumen aman, nyaman dengan pelayanan harmonis. Model Perlindungan Konsumen Sektor Pariwisata Berbasis Masyarakat Yang Dikelola BUMDes di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Semua Pelayanan Kepada Konsumen (Wisata) Harus Sesuai Standarisasi; 2) Pengelola Wajib Mengedepankan Legalitas Dalam Bertindak Melayani Konsumen; dan 3) Wajib Menyelenggarakan Education Sektor Pariwisata. Perlu dijelaskan bahwa fungsi Customer Care adalah melindungi konsumen bila tidak mendapat 3 (tiga) perlindungan konsumen sektor pariwisata tersebut diatas. Selain itu bila Customer Care tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dilakukan tindakah hukum
Perspektif Hukum Terhadap Perilaku Pemukulan Antar Anak Dalam Sudut Pandang Behaviorisme
Get PDFPerspektif hukum terhadap perilaku pemukulan antar anak dalam sudut pandang behaviorisme merupakan bahasan bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus pemukulan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan behaviorisme. Objek penelitian adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pemukulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek pidana terhadap pelaku pemukulan anak, memahami faktor psikologis yang menyebabkan anak melakukan kekerasan berdasarkan teori behaviorisme, serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meninimalisit kekerasan antar anak. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemukulan pada anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuhm dan pengalaman belajar, sehingga sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih mengutamanakan mekanisme diversi, rehabilitasi, dan pelatihan daripada penghukuman. Program konseling, mediasi serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial terbukti efektif dalam memutuskan rantai perilaku agresif pada anak
Diskresi Kepolisian Dalam Penggeledahan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Payakumbuh
Get PDFDiskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai crime without victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius, hal ini diiakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara illegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan diskresi penggeledahan oleh kepolisian unit satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 2) Apakah pertimbangan dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 3) Apa kendala-kendala dan upaya-upaya dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian satnarkoba Polres Kota Payakumbuh sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian pertimbangan kepolisian dalam melakukan diskresi yaitu atas dasar kemanusiaan, dengan pertimbangan jika tetap dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, maka akan berdampak buruk, yang jika dikaitkan dengan teori diskresi kepolisian maka pihak kepolisian memiliki kewenangan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan diskresi tersebut pihak kepolisian memiliki kendala, namun pihak kepolisian melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut
Konstelasi Kekuatan Baru: Brics Sebagai Organisasi Penyeimbang Perdagangan Global Dalam Dinamika Trade War Amerika Serikat Vs China (Studi Hukum Transaksi Bisnis Internasional)
Get PDFDalam dinamika transaksi bisnis internasional mulai tahun 2025, ketegangan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) kembali mengemuka melalui kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan terhadap berbagai komoditas impor. Perdagangan global yang semakin memanas menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana peran BRICS sebagai organisasi penyeimbang dalam perdagangan global, khususnya dalam konteks perang dagang antara AS dan RRC, dalam studi hukum transaksi bisnis internasional? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis BRICS sebagai organisasi penyeimbang perdagangan global di tengah ketegangan perang dagang antara AS dan RRC, serta menganalisis dinamika perang dagang antara AS dan RRC dalam konteks hukum transaksi bisnis internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal). Pendekatan yang digunakan adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan). Pembahasan dan hasil analisis hukum transaksi bisnis internasional dalam konteks perang dagang antara AS dan RRC menunjukkan adanya pelanggaran terhadap General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Dispute Settlement Understanding (DSU), yang berdampak pada kestabilan perdagangan global. Di sisi lain, BRICS sebagai organisasi multi-sektor berupaya mendorong sistem perdagangan global yang lebih berimbang melalui strategi dedolarisasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS (USD) dalam transaksi internasional antarnegara anggota. Pembentukan "BRICS Currency" menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi ekonomi dan mengurangi dominasi USD dalam sistem keuangan global
Analisis Yuridis Pekerja Perempuan Sebagai Tenaga Perawat Yang Bekerja Shift Malam di Rumah Sakit
Get PDFData global dari WHO tenaga kesehatan dan sosial 67% didominasi oleh perempuan dari pada laki-laki. Tenaga medis dan tenaga kesehatan salah satunya mencakup perawat, perawat lebih dari 50% di Indonesia didominasi oleh perempuan. Seorang perawat yang bekerja di rumah sakit seringkali mendapatkan shift untuk bekerja dimalam hari. Mengenai pekerja perempuan dalam ketentuan hukum diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peraturan perundang-undang yang berlaku bagi pekerja perempuan yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktiral atau yuridis normatif. Hasil dari penelitian, pekerja perempuan secara internasional diatur dalam Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 dan Nomor 100 Tahun 1951. Secara nasional mempekerjakan pekerja perempuan diatur dalam UU Ketanagakerjaan yang mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja. Hasil penelitian, sektor kesehatan tidak masuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja lebih, padahal ada kalanya untuk perawat bisa jadi bekerja melebihi jam kerja. Dalam hal muatan Pasal 76 ayat (4) UU Ketenagakerjaan terkait dengan penyediaan angkutan antar jembut, dimana dalam pasal tersebut pengusaha wajib menyediakan angkutan apabila pekerja/atau buruh perempuan yang berangkat bekerja dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00, sedangkan untuk shift malam rata-sata setiap rumah sakit mulai dari 21.00 sampai dengan 07.00, maka apakah pasal tersebut berlaku untuk pekerja perawat perempuan di rumah sakit atau hal ini bergantung kepada pihak pengusaha atau rumah sakit
Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Franchise di Indonesia: Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak
Get PDFKontrak franchise merupakan bentuk perjanjian komersial antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang memuat hak serta kewajiban timbal balik dalam penggunaan sistem bisnis, merek dagang, dan dukungan operasional. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan hukum, terutama mengenai ketimpangan posisi tawar, kejelasan klausul, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum kontrak franchise di Indonesia, mengkaji validitas klausul utama dalam perjanjian, serta memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur kontrak franchise, namun masih terdapat kekosongan dan kelemahan dalam aspek pengawasan serta perlindungan terhadap penerima waralaba. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan prinsip kesetaraan dalam perjanjian franchise guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat
Penolakan Publik terhadap Larangan Penjualan Eceran Gas LPG 3 Kg dalam Tinjauan Sosiologi Hukum
Get PDFKebijakan pemerintah tahun 2025 yang melarang penjualan eceran gas LPG 3 Kg telah menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat, khususnya pengguna media sosial. Penolakan tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara legitimasi hukum dan penerimaan sosial atas suatu kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penolakan publik terhadap kebijakan tersebut dalam perspektif sosiologi hukum, dengan menelaah bagaimana norma hukum bertemu dan berinteraksi dengan realitas sosial di ruang digital. Objek riset berfokus pada respons masyarakat yang disampaikan melalui platform media sosial sebagai cerminan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap regulasi, artikel berita, opini publik, dan dokumentasi interaksi daring di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dianggap tidak berpihak pada kelompok ekonomi lemah serta menimbulkan ketimpangan akses terhadap energi bersubsidi. Penolakan publik merupakan refleksi dari lemahnya komunikasi kebijakan dan rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya sensitivitas sosial dalam perumusan kebijakan publik agar memperoleh legitimasi sosial yang memadai dan menghindari resistensi publik di ruang digital