UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Praktik Carbon Trading di Indonesia
Full text linkPerdagangan Karbon (carbon trading) merupakan salah satu praktik sebagai solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca(emisi GRK), hal ini dapat dilihat melalui ratifikasi-ratifikasi baik itu Kyoto Protocol ataupun Paris Agreement yang dilakukan oleh berbagai negara. Carbon trading melalui Paris Agreement juga diratifikasi oleh Indonesia, dalam Perpres RI Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Indonesia mempunyai berbagai kebijakan atau peraturan yang mengatur mengenai carbon trading. Dengan begitu, perlu dikaji mengenai konsistensi, kepastian hukum, bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum dagang dalam praktik tersebut, sehingga muncul rumusan penelitian mengenai 1) bagaimana konsistensi dan kepastian hukum dalam pengaturan carbon trading di Indonesia di tengah regulasi yang tersebar di berbagai sektor. 2) bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum dagang bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam implementasi carbon trading di Indonesia. Dalam penelitian, penulis menggunakan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan (library research), dengan metode induktif melalui pendekatan statute dan comparative approach. Hasil pembahasan pertama adalah meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi carbon trading yang cukup lengkap, kepastian dan konsistensi hukum masih menghadapi tantangan akibat fragmentasi aturan, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kedua, pelaku usaha menanggung kewajiban administratif, finansial, dan kontraktual; pemerintah bertanggung jawab pada aspek normatif, administratif, dan konstitusional dengan batas pada level sistemik; sedangkan bursa karbon hanya memikul tanggung jawab administratif dan kelembagaan.Carbon Trading
 
Analisis Yuridis Tanggung Gugat Terhadap Potensi Sengketa Dalam Digitalisasi Letter of Credit Menggunakan Smart Contract Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia
Full text linkPerkembangan teknologi selalu terjadi dari waktu ke waktu. Keberadaan teknologi tentunya membawa perubahan signifikan dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam sistem keuangan dan transaksi. Salah satu contohnya yaitu munculnya transaksi elektronik yang menawarkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan di era digital. Seperti halnya dalam dunia perdagangan internasional yang menggunakan Letter of credit (L/C) yang saat ini sudah mengikuti era digital dengan menggunakan smart contract. itu L/C menjadi instrumen penting dalam sektor perdagangan internasional karena mampu mempercepat transaksi, meminimalkan resiko keuangan, serta kepercayaan antar pelaku usaha lintas negara. Selain menjadikan lebih efisien dan transparansi, hal ini juga dapat menimbulkan potensi sengketa perdata karena belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran smart contract dalam digitalisasi Letter of credit serta bentuk tanggung gugat para pihak jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran smart contract dalam digitalisasi Letter of credit serta bentuk tanggung gugat para pihak jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya menurut hukum perdata Indonesia. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan bersifat preskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Antara PT. Mitra Mata Jakarta Pusat Dengan PT. Bank Mandiri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 305/PDT/2020/PT.DKI.JKT)
Full text linkTanah merupakan aset yang memiliki peran penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga keberadaannya sering menimbulkan sengketa kepemilikan maupun peralihan hak. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 di Jakarta Pusat yang melibatkan PT Mitra Mata Jakarta Pusat dan PT Bank Mandiri. Penelitian ini berangkat dari tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa jual beli tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 10, (2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan (3) tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang dibuatnya dalam sengketa ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa muncul karena sertipikat yang menjadi dasar jual beli telah habis masa berlakunya, terjadi tumpang tindih kepemilikan atas tanah bekas hak eigendom, dan adanya kelalaian PPAT dalam memastikan keabsahan objek jual beli. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas kepastian hukum serta legalitas sertipikat tanah, sementara PPAT dinyatakan memiliki tanggung jawab perdata, administratif, dan etika profesi atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap validitas sertipikat tanah perlu diperketat dan PPAT wajib lebih cermat dalam menjalankan kewenangannya agar sengketa serupa dapat dihindari di masa mendatang
Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Lobster Bertelur di Bandara Internasional Minangkabau
Full text linkPenegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Lobster Bertelur di Bandara Internasional Minangkabau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran dalam pengiriman lobster bertelur meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum, kendala, serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan lobster bertelur di Bandara Internasional Minangkabau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat rendahnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala utama meliputi pemeriksaan fisik secara acak, keterbatasan jumlah petugas dan sarana prasarana, serta kurangnya komunikasi efektif dengan pemilik barang. Upaya yang diperlukan adalah peningkatan sosialisasi regulasi dan keterlibatan langsung pemilik barang dalam proses pengiriman
Analisis Yuridis Sanksi Adat dan Sanksi Pidana dalam Penerapan Asas Ne Bis In Idem: Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm
No full textPenelitian ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, dengan posisi terdakwa telah menjalani sanksi adat pada saat kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Untuk mengetahui sejauh mana Keputusan sanksi adat dapat dimanfaatkan dalam hukum pidana Indonesia untuk menggantikan sanksi pidana dalam kasus penganiayaan ringan. Penelitian ini berbasis pada metode penelitian hukum normatif yang berbasis legislatif dan kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa selama penyelesaian sanksi adat sah;pihak-pihak ikut terlibat;dan ada penghormatan terhadap prinsip keadilan restoratif. Keputusan sanksi adat dapat diakui dan dianggap sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika sanski adat telah terpenuhi tetapi masih dijatuhkan sanksi pidan itu bertolak belakang dengan asas ne bis in idem. Penelitian ini sejalan dengan KUHP 2023 yang mengakui Keputusan pengadilan adat sebagai perpanjangan dari integrasi hukum antara hukum adat dan hukum pidana nasional
The Green Trade War: Legal Implications Of The Carbon Border Adjustment Mechanism On Indonesia’s International Trade
No full textThis research is motivated by the growing global attention toward the Carbon Border Adjustment Mechanism implemented by the European Union as an effort to address carbon leakage and maintain the competitiveness of domestic industries. Most previous studies have primarily focused on the economic and trade dimensions, while discussions on the policy’s impact on developing countries such as Indonesia remain limited. This study aims to analyze how the implementation of this policy affects Indonesia’s trade dynamics and export competitiveness, as well as to provide insights for the development of national carbon regulation aligned with global mechanisms. The research employs a juridical-normative approach with qualitative analysis through a literature study of relevant legislation, international policies, and legal doctrines. The findings indicate that this policy potentially increases export costs and reduces the competitiveness of Indonesian products in the European market. However, it also presents an opportunity to strengthen Indonesia’s national carbon economic value system through regulatory harmonization, enhanced transparency in emission reporting, and the adoption of sustainable low-carbon technologies
Rekontruksi Perlindungan Hukum Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Psikologis, Sosiologis dan Relasi Kuasa
No full textPenelitian berjudul Rekontruksi Perlindungan Hukum Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Psikologis, Sosiologis, dan Relasi Kuasa ini membahas ketidakharmonisan norma hukum antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum terhadap korban aborsi akibat perkosaan dan menilai sejauh mana perlindungan hukum telah diberikan secara substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami kriminalisasi akibat penerapan hukum yang formalistik tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan relasi kuasa yang memengaruhi tindakan mereka. Dalam kasus W.A., korban justru dipidana meskipun seharusnya memperoleh perlindungan hukum sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum berperspektif korban dengan pendekatan progresif, humanis, dan berkeadilan gender agar hukum tidak lagi menjadi alat represi, melainkan sarana perlindungan bagi korban kekerasan seksual
Peran Administratif Indonesia dalam Menyeimbangkan Kedaulatan Negara dan Kewajiban Kemanusiaan dalam Penanganan Pencari Suaka (Asylum Seeker) di Indonesia
No full textPenelitian ini mengkaji dilema administratif dan hukum yang dihadapi Indonesia sebagai negara transit bagi pencari suaka, menempatkan pertimbangan kedaulatan negara berhadapan dengan kewajiban kemanusiaan. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis peran dan tanggung jawab administratif Pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan dua prinsip tersebut, serta mengidentifikasi pengaruh prinsip hukum internasional (seperti ICCPR dan asas non-refoulement) dan nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan domestik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara tetap berkomitmen pada tanggung jawab kemanusiaan melalui adopsi asas non-refoulement dalam regulasi domestik (seperti Peraturan Ditjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 dan Perpres No. 125 Tahun 2016). Kebijakan administratif ini secara esensial didasarkan pada norma-norma internasional dan didorong oleh nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, ditemukan adanya kelemahan dalam implementasi Perpres 125/2016 yang mengakibatkan keterbatasan peran pemerintah dan tingginya ketergantungan pada organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM
Menumbuhkan Kesadaran Hukum Peserta Didik Sejak Dini Dalam Bermedia Sosial di Lingkungan SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya
Full text linkPerkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial, termasuk di kalangan peserta didik sekolah dasar. Media sosial, sebagai salah satu bentuk komunikasi digital, menjadi ruang yang semakin akrab bagi anak-anak, meskipun belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik sejak dini dalam bermedia sosial, dengan menekankan pentingnya etika digital, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab atas konten yang dibagikan. Melalui pendekatan edukatif berbasis nilai dan pembelajaran kontekstual, kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan SD Negeri - 4 Menteng kota Palangka Raya dengan metode ceramah interaktif, simulasi kasus, dan refleksi kelompok. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta didik mulai memahami batasan hukum dalam penggunaan media sosial, etika dalam bermedia sosial dan menunjukkan sikap lebih bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi digital di media sosial. Penanaman kesadaran hukum sejak dini diharapkan menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di era digital pada saat sekarang ini
Perseroan Komanditer sebagai Subjek Kepailitan dan Akibat Hukum Putusan terhadap Sekutu serta Kreditor: Studi Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn
Full text linkPenelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap Perseroan Komanditer serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek dalam penelitian ini yaitu Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan CV yang bukan sebuah badan hukum sebagai debitur pailit serta mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerima permohonan pailit dengan mendasarkan pada legal standing kreditor sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK, yakni adanya dua kreditor atau lebih, utang jatuh tempo yang tidak dibayar, serta pembuktian sederhana. Pertimbangan hakim berdasarkan UUK, sehingga CV dapat dimohonkan pailit. Hal tersebut sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, dimana aturan UUK yang diutamakan dibandingkan doktrin mengenai subjek hukum. Akibat hukum putusan ini antara lain yaitu, seluruh harta kekayaan sekutu pengurus termasuk harta bersama pasangannya masuk ke boedel pailit, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal, debitur kehilangan kewenangan mengurus harta karena beralih ke kurator, serta penghentian penyitaan. Selain itu, putusan juga berakibat hukum bagi pemohon pailit sebagai mantan karyawan, yang kedudukannya menjadi kreditor preferen berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/201