Jurnal Universitas Kadiri Kediri
Not a member yet
2692 research outputs found
Sort by
Kendala Petani Padi Dalam Menerapkan Sistem Padi Organik (Studi Kasus: Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)
Get PDFThis research aims to understand the implementation of organic rice farming in Damarwulan Village, Kepung District, Kediri Regency. This research involved the Ungkal Jaya Farmers Group in Damarwulan Village, Kepung District, Kediri Regency, which consisted of 38 farmers. In this group, 27 members use a conventional rice planting system, while 11 use an organic one. This research found that the average organic rice production per hectare was 6,698 kg for Harvested Dry Grain (GKP) and 5,655 kg for Milled Dry Grain (GKG). If farmers decide to process it into rice, they get around 4,354 kg of rice. Production costs incurred amounted to IDR20,688,409. The average income from organic rice farming in this research location is IDR19,366,286 for GKP, IDR21,586,822 for GKG, and IDR35,776,514 for rice. The research results also revealed several obstacles faced by farmers in cultivating organic rice, including (1) farmers\u27 perception that organic farming is complicated because it requires special treatment, including the use of pesticide-free water, (2) the process takes time because the rice fields are contaminated by chemical residues and limited distribution of organic production facilities, (3) higher risk of pest and disease attacks, (4) market price uncertainty, and (5) expensive organic certification costs with a validity period of 3 years. Thus, organic rice cultivation has high-profit potential. However, farmers face various obstacles, such as the limited supply of organic resources, changes in farmer behavior patterns, the threat of plant pest organisms, and market uncertainty for organic rice.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi pertanian padi organik di Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Penelitian ini melibatkan Kelompok Tani Ungkal Jaya di Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang terdiri dari 38 petani. Dalam kelompok ini, 27 anggota menerapkan sistem tanam padi konvensional, sementara 11 anggota menerapkan sistem tanam padi organik. Pada riset ini, ditemukan bahwa rata-rata produksi padi organik per hektar adalah 6.698 kg untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan 5.655 kg untuk Gabah Kering Giling (GKG). Jika petani memutuskan untuk mengolahnya menjadi beras, mereka mendapatkan sekitar 4.354 kg beras. Biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp20.688.409. Rata-rata pendapatan dari usahatani padi organik di lokasi penelitian ini adalah Rp19.366.286 untuk GKP, Rp21.586.822 untuk GKG, dan Rp35.776.514 untuk beras. Hasil penelitian juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi petani dalam budidaya padi organik, antara lain: (1) persepsi petani bahwa pertanian organik rumit karena memerlukan perlakuan khusus, termasuk penggunaan air bebas pestisida, (2) proses yang memakan waktu karena tercemarnya sawah oleh residu kimia dan keterbatasan sarana produksi organik yang merata, (3) risiko serangan hama dan penyakit yang lebih tinggi, (4) ketidakpastian harga pasar, dan (5) biaya sertifikasi organik yang mahal dengan masa berlaku selama 3 tahun. Dengan demikian, budidaya padi organik sebenarnya memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun petani dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan pasokan sumber daya organik, perubahan pola perilaku petani, ancaman organisme pengganggu tanaman, dan ketidakpastian pasar beras organik
Pengaruh Dosis dan Frekuensi Pemberian POC Urine Sapi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Baby Kailan
Get PDFBaby Kailan has good market prospects, so it would be good if it were developed. However, kailan production is decreasing due to low soil productivity. One way to overcome this is using cow urine POC. This study aims to test whether there is an interaction between the dose and frequency of administration of cow urine POC on the growth and results of baby kailan. This research used a factorial Completely Randomized Design (CRD), which was repeated three times. The first factor is dose, with three treatment levels: 30 ml/polybag (D1), 60 ml/polybag (D2), and 90 ml/polybag (D3). The second factor is the frequency of administration of cow urine POC, with three levels of treatment: 1 administration (F1), two administrations (F2), and three administrations (F3). Parameters observed included plant height, number of leaves, leaf area, stem diameter, plant wet weight, plant dry weight, and root dry weight. The data collected was then analyzed using factorial analysis of variance, and if there were significant differences, the Honestly Significant Difference (BNJ) test was continued at the 5% level. The study\u27s final results showed no significant interaction between the dose and frequency of administration of cow urine POC on all observed parameters. However, the dose treatment significantly affected the number of leaves at 30 DAP, especially in treatment D2 (60 ml dose/polybag). In addition, treatment doses of D1 (dose 30 ml/polybag) and D2 (dose 60 ml/polybag) significantly affected root dry weight. There was also a significant difference in the frequency of administration of cow urine POC on root dry weight, with the highest root dry weight occurring in the F3 treatment (administration frequency three times).
Baby Kailan memiliki prospek pasar yang bagus sehingga baik jika dikembangkan. Namun produksi kailan semakin menurun, hal ini disebabkan oleh produktifitas tanah yang rendah. Salah satu upaya penanggulangan yaitu dengan menggunakan POC urine sapi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui interaksi dosis terhadap aplikasi frekuensi pemberian Pupuk Organik cair Ubrine sapi terhadap pertumbuhan dan hasil baby kailan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang diulang sebanyak 3 kali. Faktor pertama adalah dosis, dengan tiga tingkat perlakuan: 30 ml/polybag (D1), 60 ml/polybag (D2), dan 90 ml/polybag (D3). Faktor kedua adalah frekuensi pemberian POC urine sapi, dengan tiga tingkat perlakuan: 1 kali pemberian (F1), 2 kali pemberian (F2), dan 3 kali pemberian (F3). Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, diameter batang, berat basah tanaman, berat kering tanaman, dan berat kering akar. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis ragam faktorial, dan jika terdapat perbedaan yang signifikan, dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi signifikan antara dosis dan frekuensi pemberian POC urine sapi terhadap semua parameter pengamatan. Namun, perlakuan dosis menunjukkan pengaruh signifikan terhadap jumlah daun pada umur 30 HST, khususnya pada perlakuan D2 (Dosis 60 ml/polybag). Selain itu, perlakuan dosis D1 (Dosis 30 ml/polybag) dan 2 (Dosis 60 ml/polybag) secara signifikan mempengaruhi berat kering akar. Terdapat perbedaan signifikan juga pada perlakuan frekuensi pemberian POC urine sapi terhadap berat kering akar, dengan berat kering akar tertinggi terjadi pada perlakuan F3 (frekuensi pemberian 3 kali).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TABUNGAN SIMPEDA PADA PT. BANK JATIM CABANG NGANJUK
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan tabungan Simpeda serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada implementasi kebijakan tabungan Simpeda pada PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini berorientasi pada implementasi kebijakan tabungan Simpeda dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III. Informan penelitian ini adalah bagian layanan, bagian teller, dan nasabah. Pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara yang kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman.Temuan yang diperoleh adalah implementasi kebijakan tabungan Simpeda PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi asas-asas pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Faktor pendukungnya adalah terdapat sosialisasi, evaluasi, pemberitahuan melalui WAG, bantuan penyelia, sistem informasi yang up to date serta SOP yang jelas sesuai dengan wewenangnya. Faktor penghambatnya adalah jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya kesadaran nasabah untuk memanfaatkan buku tabungan Simpedanya
REKRUTMEN PRAJURIT SUKARELA ANGKATAN DARAT SESUAI DENGAN IMPLEMENTASI PERATURAN KASAD 52.12/XII/2012
Get PDFDi lingkungan TNI-AD, untuk menghasilkan SDM terbaik dan unggul sebagai aset kekuatan pertahanan matra darat, pimpinan TNI-AD melakukan pembinaan secara sistematis, terarah dan berkelanjutan yang meliputi Pembinaan Tenaga Manusia (Binteman) dan Pembinaan Personel (Binpers). Pembinaan prajurit TNI-AD sejalan dengan kebijakan pimpinan TNI dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pembinaan prajurit tersebut meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan yang dilakukan secara tertib, teratur dan terus menerus. Dari keenam bentuk pembinaan tersebut, ‘penyediaan’ merupakan langkah awal dalam penyiapan SDM yang berkualitas di lingkungan TNI-AD. Penyediaan prajurit TNI-AD merupakan perekrutan calon prajurit untuk memenuhi kebutuhan akan kuantitas dan kualitas prajurit yang sesuai dengan kebutuhan postur prajurit TNI-AD. Pada umumnya, yang menjadi isu dalam penerimaan, pengadaan, penarikan, atau rekrutmen pegawai ialah ‘bagaimana organisasi mencari dan menarik SDM yang jumlah dan mutunya sesuai dengan kebutuhan pada jangka waktu tertentu. Pada giliran berikutnya keadaan itu sangat berpengaruh pada kekuatan TNI-AD secara keseluruhan. Karena itu, bagi peneliti masalah ini dinilai sebagai masalah yang sangat serius karena jika sering tidak dapat teratasi maka dapat berdampak buruk pada jangka panjang bagi pertahanan negara matra darat. Kedua, peneliti ingin tahu cara apa yang seharusnya digunakan agar rekrutmen calon prajurit sukarela TNI AD sesuai dengan harapan.Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut, Panitia Daerah telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan sederhana bagi para pendaftar namun perlu gagasan-gagasan inovatif guna meningkatkan kualitas rekrutmen calon Prajurit Sukarela TNI AD di Kodam XVIII/Kasuari pada khususnya dan di Kodam-Kodam lain pada umumny
Directions for Land Conservation Based on Determining the Erosion Hazard Index (EHI) Using the RUSLE Method in Sub-Watersheds Gunting, Jombang
Get PDFLand damage generally occurs due to erosion by the flow of rainwater on the soil surface. Erosion is closely related to the intensity of rainfall in an area and the slope of the land (slope). Soil erosion is an environmental problem which, if left unchecked in the long term, can reduce soil fertility. The Erosion Hazard Index (EHI) is used as a solution in controlling erosion at certain locations. The research was conducted in the Kali Gunting Sub-watershed in Wonosalam District, Jombang, East Java, in January 2021 to April 2023. The research locations covered several villages, namely: Galengdowo, Jarak, Wonomerto, Sambirejo, Wonosalam, Carangwulung, Panglungan, Wonokerto and Sumberrejo. Meanwhile, for soil sample analysis activities carried out at the Land Resources Laboratory I and II of the Faculty of Agriculture, East Java "Veteran" National Development University. Determination of the Erosion Hazard Index (EHI) is conductedusing the RUSLE method. The results showed that the villages of Carawangwulung, Jarak, Wonokerto, Sumberejo, Wonosalam, Wonomerto, Galengdowo, Sambirejo and Panglungan had EHI in the very low category. Efforts that can be made to maintain the rate of erosion are to maintain annual plants, add organic mulch from the remaining twigs and leaves, change traditional terraces to bench terraces and apply the Groundwater Conservation Area system. Furthermore, land with traditional terrace conservation in Sambirejo and Wonokerto sub-districts can be replaced by making bench terraces
Examining the Influence of Product Quality and Pricing on Customer Satisfaction: A Case Study of "Dange" Cake in Pangkep Regency
Get PDFDange Cake, a distinctive delicacy originating from the Pangkep Regency community, is crafted from primary ingredients such as black or white glutinous rice, coconut, and brown sugar. The Dange Cake enterprise has emerged as a promising venture for the local populace. This research endeavors to assess the impact of product quality and pricing on customer satisfaction levels concerning Dange Cake within the region. Employing multiple linear regression as the analytical method, the study seeks to quantify the degree of influence exerted by product quality and pricing on customer satisfaction. The investigation reveals the presence of two variants of Dange Cake, namely White Dange and Black Dange, retailed at IDR15,000 per box for each variant. The Dange Cake Sabah enterprise has succeeded in amassing a monthly revenue of IDR78,000,000, offset by a total production expenditure of approximately IDR37,647,500, thereby yielding a net profit of IDR40,352,500. A business feasibility assessment demonstrates a R/C Ratio of 2.07, underscoring the profitability and viability of the Dange Cake enterprise. Consumer perceptions pertaining to the quality and pricing of Dange Cake in Dange Sabah are overwhelmingly positive, with patrons enjoying its delectable flavor, distinctive texture, and reasonable pricing. Furthermore, commendations are extended towards product packaging and employee service, both of which receive high acclaim from consumers. The significance values associated with the product quality and pricing variables underscore their profound influence on customer satisfaction, with significance values of 0.000 <0.05
Simulation-Based Exploration with Energyplus as an Energy Efficiency Strategy
Get PDFIn countries with tropical or subtropical climates, such as Indonesia, the use of air conditioning is becoming increasingly important for comfort and productivity. However, high energy use in air conditioning systems has significant environmental and economic impacts, including increased greenhouse gas emissions and high operational costs. This research aims to analyze the Energy Consumption Index (ECI) in the Joint Lecture Building, State University of Malang using EnergyPlus software simulation. Research data consists of building data, weather data, building construction data, operating schedules, equipment specifications, and energy usage data. Furthermore, the data analysis technique used ECI calculations based on EnergyPlus software simulation. The research results show that based on the Energy Consumption Index value it is 201,943 kWh/m2/year, but with a savings scenario it becomes 161,964 kWh/m2/year (an increase of 19,797%) so it is classified as efficient. The energy-saving scenario implemented is to replace the Constant Air Volume (CAV) air conditioning system with Variable Air Volume (VAV) and the types of luminaires that were originally fluorescent will be replaced with Light Emitting Diodes (LEDs). The comparison results obtained an energy-saving value of 19,797%. The research results show that using VAV and LEDs technology can increase energy efficiency in the Joint Lecture Building, State University of Malang. The scenario attempts to reduce environmental impact through energy efficiency in commercial buildings and shows that the EnergyPlus simulation method is an effective approach for designing energy savings strategies
KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Get PDFABSTRAKKorupsi adalah perbuatan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatudengan metode pencurian dan penipuan seperti bentuk-bentuk kejahatan yangsering terjadi di masyarakat. Perbuatan korupsi termasuk salah satu kejahatan yangdikutuk masyarakat dan terus diperangi oleh pemerintah dengan seluruh aparatnya.Hal ini karena akibat serta bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidanakorupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam programpembangunan, bahkan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepadajajaran aparatur pemerintah. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi atau UU PTPK, dikelompokkan antara lain yaitu tindak pidanakorupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, tindakpidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatanatau kedudukan, tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikansesuatu, tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat, korupsi dalam halmembuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam halmenyerahkan alat keperluan TNI, korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dansurat berharga, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat deskriptif analis yaitumenggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teoriteori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yangditeliti dalam hal ini kewenangan KPK. Jenis penelitian yang digunakan adalah“penelitian hukum normatif” yaitu jenis penelitian yang fokus kajiannyamenitikberatkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapatdalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teorihukum yang tersebar dalam berbagai literatur.Kata Kunci : Korupsi, Kewenangan, KPK dan Upaya Pemberantasan Korups
ANALISIS YURIDIS TERHADAP CYBER CRIME KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA MONEY SCAMMING DALAM KASUS INVESTASI ILLEGAL
Get PDFABSTRAKAnalisis yuridis terhadap cyber crime kaitannya dengan tindak pidanamoney scamming dalam kasus investasi illegal. Jenis penelitian ini hukumnormatif (legal research) dengan pendekatan Undang-undang (statue approach)dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dalam penelitian ini (1) Upayapenegakan hukum cyber-crime terhadap perkara tindak pidana money scammingdalam kasus investasi illegal perlu dilaksanakan sesuai standard operationalprocedure (SOP) dengan identifikasi, pengumpulan bukti, analisis bukti,pemeriksaan, pembentukan tersangka dan pemberitahuan. SOP penetapantersangka sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan denganadil dan transparan. Dengan adanya SOP, diharapkan aparat penegak hukum dapatmenghindari kesalahan dalam menetapkan tersangka dan dapat memastikanbahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi. Pihak aparat penegak hukum (APH)dalam hal ini kepolisian menguhasakan agar kasus diselesaikan dengen acararestorative justice (RJ). Pendekatan dalam penyelesaian masalah yang berfokuspada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, danmasyarakat. (2) Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangiupaya kegiatan money scamming adalah dengan dilakukannya proaktif, antisipatif,kreatif, komprehensif dan terpadu. Tindakan preventif harus dilakukan secaraintegratif oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum,masyarakat, dan pihak swasta. Dengan sifat-sifat tersebut, diharapkan tindakanpreventif dapat dijalankan dengan tepat dan efektif dalam mencegah terjadinyatindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, serta memelihara keamanan danketertiban masyarakat. Selain itu perlu edukasi dan penyuluhan, peningkatankewaspadaan, pengawasan dan regulasi, serta pemberian sanksi hukum terhadappelaku kejahatan.Kata Kunci : Cayber Crime, Money Scamming, Investasi Illegal
URGENSI FILSAFAT HUKUM DALAM PROSES LEGAL DRAFTING DI INDONESIA
Get PDFAbstraksiFilsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses legal drafting diIndonesia, di mana kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum menjadi prioritasutama dalam menciptakan peraturan hukum yang efektif dan sesuai dengan nilainilai masyarakat. Kajian ini mendalam mengenai urgensi penerapan prinsip-prinsipfilsafat hukum dalam pembentukan hukum, dengan menyoroti integrasi nilai-nilaimoral dan etika yang menjadi landasan dalam penyusunan undang-undang yangrelevan dan dapat diterima secara luas. Analisis tersebut juga menggarisbawahibahwa filsafat hukum bukan hanya sebagai panduan teoretis, tetapi juga sebagaiinstrumen praktis yang memastikan bahwa setiap peraturan hukum tidak hanyalegal secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substansial yangdiharapkan oleh masyarakat.Kata Kunci : Filsafat, Legal Drafting, Legal ReconstrucsionAbstraksiFilsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses legal drafting di Indonesia, di mana kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum menjadi prioritas utama dalam menciptakan peraturan hukum yang efektif dan sesuai dengan nilainilai masyarakat. Kajian ini mendalam mengenai urgensi penerapan prinsip-prinsip filsafat hukum dalam pembentukan hukum, dengan menyoroti integrasi nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan dalam penyusunan undang-undang yang relevan dan dapat diterima secara luas. Analisis tersebut juga menggarisbawahi bahwa filsafat hukum bukan hanya sebagai panduan teoretis, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang memastikan bahwa setiap peraturan hukum tidak hanya legal secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substansial yang diharapkan oleh masyarakat.Kata Kunci : Filsafat, Legal Drafting, Legal Reconstrucsio