Jurnal Universitas Kadiri Kediri
Not a member yet
2692 research outputs found
Sort by
PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KANIE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Full text linkTujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran anggota masyarakat dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kanie. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi keberhasilan BUMDes, karena dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti BUMDes, pemerintah desa, dan BPD. Temuan studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Kanie telah berjalan cukup baik, baik dalam bentuk partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kegiatan BUMDes. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manajemen usaha dan sulitnya mengakses pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, harus ada rencana untuk meningkatkan partisipasi BUMDes melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan komunikasi antara pemerintah daerah, instruktur BUMDes, dan masyarakat umum. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan penyelesaian proyek-proyek BUMDes di Desa Kanie
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH
Full text linkPenelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan kebijakan menurunkan angka stunting dari 23,5% (2021) menjadi 14,4% (2024). Analisis efektivitas kebijakan mengidentifikasi tiga faktor kunci penentu keberhasilan: (1) koordinasi lintas sektor yang terstruktur antara dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial sebagai faktor dominan; (2) sistem monitoring dan evaluasi berbasis data real-time yang memungkinkan penyesuaian program secara responsif; dan (3) pemberdayaan kader posyandu sebagai ujung tombak implementasi di tingkat grassroots. Program penyuluhan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan menjadi instrumen utama kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan stunting tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi lebih pada kualitas sinergi kelembagaan dan kapasitas implementasi di level operasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model implementasi kebijakan stunting terintegrasi yang dapat direplikasi di daerah lain
Efektivitas Strategi Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Sistem Mobling (Mobil Keliling) (Studi pada UPTD 6 Wiyung Surabaya)
Full text linkPajak adalah sebuah iuran wajib kepada negara oleh setiap masyarakat khususnya yang menjadi wajib pajak dan pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi kontribusi bagi penerimaan daerah semenjak adanya pelimpahan wewenang PBB kepada Daerah. Diketahui salah satu strategi pelayanan yang dilakukan dalam pemungutan PBB di Kota Surabaya adalah sistem Mobling (mobil keliling). Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas strategi pelayanan sistem Mobling pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Daerah pada UPTD 6 Wiyung Surabaya, yang diukur dengan menggunakan teori Gibson dengan beberapa faktor yaitu produktivitas, efisiensi, kepuasaan, adaptasi dan pengembangan. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan temuan penelitian ini menekankan tentang keberadaan sistem Mobling sangat memudahkan wajib pajak (WP) dan lebih mendekatkan jarak wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan tempat tinggalnya. Di sisi lain, kekurangan dari sistem Mobling ini yaitu masih belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta keterbatasan sosialisasi dan komunikasi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah menekankan kepada DPPK Kota Surabaya untuk meningkatkan jumlah pelayanan PBB Mobling dengan pembagian wilayah di Kota Surabaya dengan berdasarkan titik strategis di setiap wilayahnya
EFFECTIVENESS OF COUNSELING THERAPY ON SEXUAL DYSFUNCTION IN WOMEN WITH DIABETES MELLITUS: A SYSTEMATIC REVIEW
Full text linkDiabetes mellitus (DM) is a serious long-term or chronic condition that occurs when there is an increase in blood glucose levels due to the body\u27s inability to produce enough insulin or effectively use the insulin it produces. In patients with Diabetes Mellitus, sexual dysfunction is a frequently overlooked complication, despite significantly impacting quality of life. Female sexual dysfunction is defined as a persistent or recurrent decrease in sexual desire, persistent or recurrent decrease in sexual arousal, dyspareunia, and difficulty or inability to achieve orgasm. Several variables influence sexual dysfunction, including depression, anxiety, physical problems, marital issues, and medication side effects. Additionally, social and cultural norms related to diabetes and sexuality can lead to feelings of guilt, stigma, and low self-esteem. The aim of this systematic review is to analyze the effectiveness of counseling therapy on sexual dysfunction in women with diabetes mellitus. This article conducted a search of electronic database sources including Science Direct, Springer Link, Proquest, and Scopus, published from 2014 to 2024, using several keywords: (Female Sexual Dysfunction And Diabetes Mellitus And FSFI And Counseling). Results : Based on the analysis of four articles, there is a positive relationship between counseling therapy and sexual dysfunction in women with diabetes mellitus. Conclusion and Recommendations : Holistic counseling therapy that addresses various physical, psychological, cultural aspects, and individual temperament can improve sexual function, thereby enhancing patients\u27 quality of life. Therefore, it is important for healthcare providers to consider counseling therapy as part of the care plan for women experiencing sexual dysfunction due to diabetes
PERSPEKTIF UUPA TERHADAP PENGATURAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DALAM PP NO. 12 TAHUN 2023
Full text linkPengaturan hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban, termasuk dalam menetapkan jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di Indonesia. HGB diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan batas waktu maksimal hingga 50 tahun. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 memperpanjang jangka waktu tersebut hingga 160 tahun, sehingga menimbulkan konflik norma antara kedua regulasi tersebut. Konflik ini menyoroti pentingnya prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kesesuaian PP No. 12 Tahun 2023 dalam perspektif UUPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari konflik norma antara kedua regulasi tersebut mengacu pada asas lex superior derogat legi inferiori, yang menegaskan bahwa peraturan dengan hierarki lebih tinggi harus diutamakan. Oleh karena itu, ketentuan dalam PP No. 12 Tahun 2023 seharusnya disesuaikan agar selaras dengan UUPA demi menjaga kesatuan dan kepastian hukum.
Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Jangka Waktu HGB, Lex superiori derogat legi priori
PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG DI INDONESIA
Full text linkPartisipasi masyarakat dijamin pada pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali." Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan publik bukan hanya hak, tetapi juga berupa kewajiban setiap warga dalam menjalankan serta mendukung proses hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan pendekatan perundang-undangan, filosofis dan konseptual. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis, disimpulkan bahwasanya partisipasi publik merupakan bagian dari hak konstitusional yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Maka, apabila dalam proses pembentukan undang-undang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat atau menjauhkan keterlibatan publik secara aktif, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi. Partisipasi dari masyarakat adalah suatu hal penting yang merupakan kesempatan untuk masyarakat luas turut ikut serta dalam pembentukan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menjamin terciptanya sistem hukum yang inklusif dan representatif.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Hak Konstitusional, Proses Legislas
BAGAIMANA AKIBAT HUKUM GAGAL BANGUN APARTEMEN OLEH DEVELOPER
Full text linkSeringkali transaksi jual beli yang terjalin antara pihak developer dan konsumen dilakukan sebelum apartemen itu telah berdiri hal ini dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Maka dalam hal ini dibuatlah perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mengikatkan diri hal ini telah termaktub dalam Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Persoalan akan menjadi muncul pada saat ditengah-tengah pembangunan apartemen tersebut berhenti dimana developer tidak dapat menyerahkan apartement secara utuh kepada pihak konsumen yang telah melakukan pembayar dengan lunas. Sebagai contoh ialah seperti contoh kasus yang telah dihadapi oleh puluhan konsumen dari gagal bangunnya apartemen Puri City yang dimana berhenti dipertengahan proses pembangunan yang berada di kawasan MERR JL Raya Gunung Anyar Tengah Surabaya. Dari pemaparan tersebut maka penulis ingin meninjau apsaja akibat hukum gagal bangun apartemen oleh developer, Penelitian ini ialah penelitian Hukum Normatif, Metode Pendekatan dalam peneilitian ini yakni pendekatan perundang-udangan yang biasa disebut (statue approach) dan pendekatan konseptual atau (conceptual approach). Developer yang telah gagal dalam memenuhi kewajibannya (perstasinya) berdasarkan hukum perdata biasa disebut dengan wanprestasi. Bentuk wanprestasi sendiri meliputi tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat dengan waktu yang ditentukan, memenuhi prestasi tetapi keliru atau salah, memenuhi sesuatu yang dilarang dalam perjanjian tersebut, akibat dari wanprestasi tersebut ialah gugatan perdata yang dimana akan diminta memberikan ganti rugi, baik materiil maupun inmateriil.
Kata Kunci : Developer, Konsumen, Wanprestas
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN POLISI PADA SAAT DEMONSTRASI
Full text linkDemonstrasi, sebagai bentuk untuk menyampaikan pendapat, dilindungi oleh dasar hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, ketegangan sering terjadi antara hak publik untuk berdemonstrasi dan tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban umum, yang kerap berujung pada kekerasan terhadap demonstran. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi saat demonstrasi, menggunakan pendekatan hukum normatif. Studi ini mengevaluasi perlindungan preventif dan represif serta menganalisis tantangan yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan dan menuntut akuntabilitas aparat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan oleh polisi tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga bertentangan dengan ICERD, CAT, ICPPR, Deklarasi Universal Hak-hak dasar manusia dan pedoman utama tentang penggunaan kekuatan serta senjata api oleh pejabat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, bagi Penegak Hukum yang mengharuskan proporsionalitas dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan. Penelitian ini mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi pada saat demonstrasi di Indonesia dan menghasilkan upaya hukum untuk melindungi korban kekerasan polisi. Meskipun hak untuk berdemonstrasi dijamin konstitusi, mekanisme upaya yuridis untuk melindungi pihak yang dirugikan yang mana dilakukan polisi masih sangat terbatas, sehingga banyak demonstran kesulitan memperoleh akses keadilan. Akuntabilitas aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi sangat lemah, dengan banyaknya kasus kekerasan yang tidak diusut tuntas. Selain itu, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dalam situasi demonstrasi sering kali tidak proporsional juga bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun ada upaya reformasi kepolisian, pendekatan berbasis hak asasi manusia dan non-kekerasan dalam penanganan massa belum sepenuhnya diterapkan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Polisi, Demonstrasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi Kepolisian
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN TERGUGAT TERLALU EMOSIONAL (Studi Putusan Nomkr : 99/Pdt.G/2024/PN TJK)
Full text linkPerkawinan adalah institusi sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memiliki tujuan untuk membentuk hubungan keluarga yang sejahtera, dengan landasan Ketuhanan YME. Meskipun demikian, dalam praktiknya, konflik di rumah tangga sering kali berakhir pada perceraian. Artikel ini membahas persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai serta peran hukum dalam mengatur hubungan antar individu dalam perkawinan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk menganalisis hukum berdasarkan norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Melalui analisis perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Tjk, ditemukan bahwa pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam proses hukum dan pemenuhan syarat-syarat hukum dalam perceraian. Hakim dalam perkara tersebut memutuskan dengan mengedepankan asas keadilan dan keselarasan hukum perdata. Artikel ini juga memberikan saran untuk memperkuat sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga serta mengoptimalkan lembaga mediasi keluarga sebagai langkah preventif untuk mencegah perceraian. Diharapkan, pemahaman yang lebih baik tentang hukum perkawinan dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan mengurangi angka perceraian di Indonesia.
Kata kunci: perkawinan, hukum perdata, perceraian, mediasi keluarga, hak dan kewajiban pasangan
EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
Full text linkPada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalah Presidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diatur oleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahan pusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebut Peraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalam membuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agenda kerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya, adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan Undang-Undang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendiri membuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikan presiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakan Menteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpol pemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasal dari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara di Indonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, serta Teori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini.
Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UU Pengangkatan Menter