29878 research outputs found
Sort by
Pengaruh POC Kulit Pisang dan NPK 16:16:16 Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah (Allium Ascalonicum L.)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi dan utama POC Kulit Pisang dan NPK 16:16:16 terhadap pertumbuhan serta produksi bawang merah (Allium ascalonicum L.). Penelitian dilaksanakan dikebun percobaan Universitas Islam Riau, Pekanbaru, dalam waktu selama 4 bulan terhitung dari Agustus sampai November 2024. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah konsentrasi POC Kulit Pisang Kepok dengan 4 taraf yaitu 0, 100, 200, dan 300 ml/liter air. Faktor kedua yaitu dosis NPK 16:16:16 dengan 4 taraf perlakuan yaitu 0, 15, 30 dan 45 g/plot. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, umur panen, jumlah umbi per rumpun, berat umbi basah per rumpun, berat umbi kering per rumpun dan susut bobot umbi. Data pengamatan dianalisis secara statistik dan dilakukan dengan Uji Lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan secara interaksi POC Kulit Pisang Kepok dan NPK 16:16:16 berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman bawang merah, jumlah daun, umur panen, jumlah umbi per rumpun, berat basah umbi per rumpun, berat kering umbi per rumpun dan susut bobot umbi. Perlakuan terbaik terdapat pada kombinasi POC Kulit Pisang Kepok 300 ml/liter air dan NPK 16:16:16 45 g/plot. Pengaruh utama POC Kulit Pisang Kepok berpengaruh nyata terhadap semua parameter pengamatan, perlakuan terbaik adalah pada pemberian POC Kulit Pisang Kepok 300 ml/liter air. Pengaruh utama pupuk NPK 16:16:16 nyata terhadap semua parameter pengamatan, perlakuan terbaik adalah pada pemberian pupuk NPK 16:16:16 45 g/plot
Pengaruh NPK Organik Terhadap Pertumbuhan Serta Produksi Sawi Hijau (Brassica Juncea L.)
No full textPenelitian yang berjudul “Pengaruh NPK Organik terhadap Pertumbuhan serta Produksi Sawi Hijau (Brassica juncea L.)”, bertujuan mengetahui pengaruh NPK organik dan dosis terbaik terhadap pertumbuhan serta produksi sawi hijau (Brassica juncea L.). Penelitian ini telah dilaksanakan di Kebun Percobaan Lahan Air Dingin Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, Jalan Kaharuddin Nasution KM 11 No. 113, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung dari bulan Mei sampai Juni 2025. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap non faktorial. Adapun perlakuan yang digunakan yaitu NPK organik yang terdiri dari 6 taraf perlakuan (0, 2,25, 4,5, 6,75, 9, 11,25 g/tanaman) dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Masing-masing percobaan terdapat 4 tanaman dan 2 tanaman dijadikan sampel pengamatan yang disusun secara acak pada setiap percobaan sehingga diperoleh sebanyak 72 tanaman. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah tanaman, berat basah ekonomis, dan volume akar. Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA). Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa NPK organik berpengaruh nyata terhadap semua parameter pengamatan. Perlakuan terbaik yaitu pupuk NPK organik dosis 11,25 g/tanaman
Pengaruh Kompos Eceng Gondok dan Abu Kertas Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Bawang Dayak (Eleutherine Palmifolia Merr) Di Tanah PMK
No full textPenelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, Jalan Kaharuddin Nasution, KM 11 No.113 Marpoyan Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, Terhitung dari bulan Januari sampai Mei 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Interaksi Kompos Eceng Gondok dan Abu Kertas Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia Merr). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah Kompos Eceng Gondok dengan empat taraf perlakuan yaitu 0, 156, 312 dan 624 g/polybag. Faktor kedua Abu Kertas dengan empat taraf perlakuan yaitu 0, 12,5, 25 dan 37,5 g/polybag. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, laju pertumbuhan relatif, laju asimilasi bersih, umur panen, berat umbi pertanaman, jumlah umbi pertanaman, pengukuran pH tanah, indeks panen. Data pengamatan dianalisis secara statistik dan dilakukan dengan Uji Lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan secara interaksi Kompos Eceng Gondok dan Abu Kertas berpengaruh nyata terhadap semua parameter pengamatan. Perlakuan terbaik adalah pada kombinasi Kompos Eceng Gondok 624 g/polybag dan Abu Kertas 37,5 g/polybag. Perlakuan utama Kompos Eceng Gondok berpengaruh nyata terhadap semua parameter pengamatan. Perlakuan terbaik yaitu 624 g/polybag. Perlakuan utama Abu Kertas berpengaruh nyata terhadap semua parameter pengamatan. Perlakuan terbaik yaitu 37,5 g/polybag
Tinjauan Kriminologis Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Panipahan
No full textThe term “crime in society” refers to a phenomenon. It is a component of the overall economic structure that has a significant impact on social ties. Theft is defined as a deviant act that contravenes the rules of the Criminal Code (KUHP). It is regulated by regulations between the Criminal Code Article 362 and the Criminal Code Article 367. While in the Criminal Code Article 365 regulates theft with the threat of violence, it regulates the crime of theft with violence. The Panipahan Police jurisdiction is still subscribed to this criminal offense. Approximately 43 cases have been handled by the police. With this case, the author is very interested in researching further in a scientific study. The formulation of the problem in writing this research is the main factor that causes violent theft in the Panipahan Police jurisdiction referring to Criminal Hygiene as an approach method. And how the police efforts in tackling violent theft in the Panipahan Police jurisdiction refer to Public Criminal as an approach method. The research method is non-doctrinal observation, namely the author goes directly to the field to get primary data and secondary data. In collecting data, the author interviewed several respondents, namely: Criminal Investigation Unit, investigators, police, and perpetrators of violent crimes. The results of the research that the author obtained, there are several factors that cause offenders to commit crimes, namely: educational factors, individual factors, economic factors, environmental factors, law enforcement factors, global development factors, drug influence factors, opportunity factors, employment factors. Countermeasures taken by the police are pre-emtif, repressive and preventive efforts. One of them is by giving an appeal to the public to always be careful, holding routine patrols, and processing criminals
Analisis Kepercayaan Leluhur Terhadap Larangan Pernikahan Bagito Pada Masyarakat Melayu Petalangan Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
No full texthe prohibition on Bagito marriage is a form of local wisdom that is still highly upheld by the Petalangan Malay community in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. Bagito refers to marriage between individuals or between tribes who are considered blood related in the view of Petalangan Malay customary law so that it violates ancestral customs and norms. This research aims to explore the history and background of Bagito, and the legal consequences faced by people who continue to violate Bagito's marriage. This research also explains the perspective of the indigenous community regarding the violation and how they preserve their traditional values. The method used is empirical legal research with a descriptive approach to describe the historical practice of Bagito's marriage and the legal consequences that would result if the marriage continues to be violated. The data collection techniques used were interviews with traditional leaders and direct observation of the research object. The research results show that there was a past event, the first because of a good relationship, and the second because of a bad relationship. What is meant by a good relationship is because of the value of reciprocation, and what is meant by a bad relationship is because of the emergence of fights between tribes, the legal consequences that arise if the community continues to carry out the Bagito marriage are being ostracized by the local community, the perpetrator of the marriage is not allowed to take part in events organized by the local traditional community, his existence is not considered at all, his opinion is not heard and, his title is not used. This encourages traditional parents to urge their children and nieces to know the history of Bagito
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Pengadilan Negeri No.612/Pid.B/2023/Pn Jkt.Sel)
No full textAt this time, technology is also beneficial for human life, but it also has a negative impact, namely spreading incorrect information or hoax news if it is detrimental to others, which of course offends or attacks someone's personality which has an impact on damaging someone's good name and their actions are called criminal acts of defamation. Lately, there have also been frequent criminal acts of defamation committed by various parties, the causes of which vary, both from reporting events on social media, disclosing research results, reporting a crime, and other actions that cause the perpetrator to be subject to a criminal sanction, where the criminal sanction in question is a punishment given to someone because he has committed a crime, where the consequences of his actions cause harm to others or the general public. The main problem in this study is what is the basis for legal considerations used by the South Jakarta District Court in issuing an acquittal in case No. 612 / Pid.B / 2023 / PN Jkt.Sel and how is the criminal responsibility for defamation in case Number 612 / Pid.B / 2023 / PN Jkt.Sel. This research is classified as normative legal research. Normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from its normative side, namely research conducted by analyzing library materials or document materials. From the research that has been conducted by the author, it was found that the defendant was legally and convincingly declared to have committed a criminal act of defamation by continuing to write, the application of material criminal sanctions against the defendant by stipulating that he was sentenced to imprisonment for 4 (four) months, and the application of the Judge's considerations in case 612 / Pid.B / 2023 / PN Jkt.Sel was correct
Analisis Pembagian Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Banding Perkara Perceraian Nomor 16/Pdt.G/2024/Pta.Jk
No full textThe concept of joint property in family law has very important implications for property division after divorce. The appeal case of divorce case number 16/PDT.G/2024/PTA.JK becomes the focus of this research because it involves a dispute over the division of song royalties and makes this an important case to be studied further. This thesis research examines the analysis of song royalty division as joint property in divorce cases in Indonesia and analyzes the judge's considerations in the appeal case of divorce case number 16/Pdt.G/PTA.JK. The method used is the normative legal method. Normative legal research is legal research conducted by reviewing library materials or secondary data. The research results show that Decision Number 16/Pdt.G/2024/PTA.JK establishes an important precedent that recognizes that intellectual assets, particularly royalties from song copyrights, can be categorized as joint property if obtained during marriage. This recognition reflects the adaptability of Indonesia's legal system to the development of the creative economy and the reality of the contemporary music industry that increasingly relies on intellectual assets as the main source of economic value. This decision demonstrates the application of an extensive interpretation of the concept of property in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law, which is no longer limited to physical objects but includes rights that have economic value. The suggestion given by the author is that regarding the division of song royalties as joint property in divorce cases in Indonesia, the Supreme Court needs to issue a Circular Letter or Supreme Court Regulation that provides technical guidelines regarding the handling of intellectual assets in divorce cases, as well as the need for the role of Judges in implementing royalty division as joint property by considering the real contribution of spouses to the creation of works
Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 146/Pdt.P/2021/Pa.Pbr
No full textMarriage Dispensation is one of the absolute powers given by law to the Religious Court to examine, decide, and resolve marriage permit applications for people who have obstacles to marriage. This authority is stated in Article 49 of Law 0 Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The formulation of the problem in this thesis research is as follows: First, what are the factors causing the increase in applications for underage marriage dispensation at the Pekanbaru Religious Court? Second, what is the basis for the judge's considerations in determining applications for underage marriage dispensation at the Pekanbaru Religious Court. The research method used by the researcher in this study is the type of Normative Legal research, namely Legal research conducted by examining Library materials to find legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer legal problems. While the method of drawing conclusions that the author uses in this study is the deductive method, namely taking conclusions from general to specific things. First, the factors causing the increase in requests for underage marriage dispensation are: religious factors, economic factors, premarital pregnancy factors, and limited education. Second, regarding the Judge's consideration in determining the Application for underage marriage dispensation, namely, that in determining the application for underage marriage dispensation, there is Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974, which explains that the parents of the man and the woman can request dispensation from the court on very urgent grounds accompanied by sufficient supporting evidence. From the results of the research and discussion that the author found that the proof of the Marriage Dispensation at the Pekanbaru Religious Court in Decision Number 146 / Pdt.P / 2021 / PA.Pbr is based on the reasons for the Applicant who intends to immediately marry the Applicant's child to her prospective husband because the two have been in a relationship since July 2018, listening to statements from both candidates, that the Judge has tried to advise the Applicant to be patient in postponing his child's application to wait for his age to meet the minimum limit determined by the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Application for Marriage Dispensation in accordance with applicable laws and regulations
Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan
No full textThis study aims to determine and analyze the application of diversion to theft crimes committed by children during the investigation stage within the jurisdiction of the Pelalawan Police and to identify factors inhibiting its implementation. The background of this study is based on the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), which requires diversion efforts at every stage of the examination of juvenile cases, including the investigation stage, with the aim of protecting the best interests of the child and prioritizing peaceful resolution through the principles of restorative justice. The research questions are as follows: First, "How is diversion implemented in theft crimes committed by children within the jurisdiction of the Pelalawan Police?" Second, "What are the factors inhibiting the application of diversion in theft crimes committed by children within the jurisdiction of the Pelalawan Police?" The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with investigators from the Women and Children's Empowerment Unit of the Pelalawan Police Criminal Investigation Unit, parents of the perpetrators and victims, and community leaders. Secondary data was obtained from relevant laws and regulations, literature, and official documents. The data were analyzed descriptively and qualitatively to describe the process and obstacles to implementing diversion in the field. The results indicate that the implementation of diversion during the investigation phase at the Pelalawan Police Department has been carried out in accordance with the procedures stipulated in the Juvenile Justice and Child Protection Law (UU SPPA), particularly Article 7, which stipulates mandatory diversion. However, the success of diversion is greatly influenced by the victim's willingness to forgive and reach a peaceful agreement. In theft cases, victims often refuse diversion, citing material losses, a sense of insecurity, and a desire to deter the perpetrator. Other inhibiting factors include a lack of public understanding of the benefits of diversion, limited mediation facilities at the police level, and a limited number of investigators with specialized skills in handling juvenile cases. Furthermore, social influences and pressure from the victim's family often hinder reaching a diversion agreement