Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Benchmarking IndoBERT and Transformer Models for Sentiment Classification on Indonesian E-Government Service Reviews
Get PDFThe rapid adoption of e-government services in Indonesia has increased the importance of understanding public sentiment toward digital platforms. This study presents a comparative analysis of five models—IndoBERT, mBERT, XLM-R, CNN, and BiLSTM—for sentiment classification on user reviews of NEWSAKPOLE, a public service application for vehicle tax and licensing. A custom dataset of 11,000+ reviews was scraped from the Google Play Store and labeled using a hybrid rating-based and manual validation approach. Each model was evaluated using accuracy, precision, recall, and F1-score. IndoBERT achieved the highest performance with an F1-score of 0.882, outperforming multilingual and classical deep learning models. Confusion matrix analysis showed that transformer-based models were more effective in detecting neutral and mixed sentiments, while CNN and BiLSTM struggled with misclassification. The results highlight IndoBERT\u27s robustness in low-resource sentiment analysis and its potential to enhance public service monitoring and policy feedback mechanisms in Indonesian digital governance
Legal Protection of Customary Forests of the Awyu Tribe in South Papua From a National and International Law Perspective
Get PDFAmid the expansion of extractive industries that threaten ecosystems and marginalize indigenous communities, the Awyu Tribe in South Papua faces increasing pressure over the ownership and protection of their customary forests. This study aims to explore the ownership conflict of Awyu customary forests, assess the effectiveness of national and international legal frameworks, and evaluate the implementation of state policies in securing indigenous rights and ecological justice. The urgency of this issue lies in the persistent neglect of the Awyu people\u27s legal standing, where regulations often fail to reflect their lived realities and cultural values. Using a normative legal method, the research applies statutory, conceptual, comparative, and case-based approaches, relying on secondary data sourced from literature and analyzed through qualitative-descriptive techniques. Findings indicate that although both national and international law recognize indigenous rights, implementation on the ground is obstructed by bureaucratic inefficiencies and competing economic interests. The principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) is frequently disregarded, resulting in systemic land dispossession and environmental degradation. This research offers a novel perspective by integrating fragmented legal mechanisms into a cohesive approach to indigenous forest protection. As a normative recommendation, the study calls for stronger enforcement of FPIC, institutional reform to reduce regulatory bias, and the meaningful inclusion of indigenous voices in policy formulation and implementation
The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Criminal Acts: Interaction Between Ocu Customary Law and Positive Law
Get PDFThis study aims to analyze the effectiveness of restorative justice in resolving criminal acts at the Kampar District Police, focusing on the interaction between Ocu customary law and positive law. This study is urgent due to the legal system\u27s increasing reliance on culturally grounded mechanisms for resolving minor crimes, particularly in regions like Kampar, Riau, where local customs remain influential. Restorative justice is considered a more humane and culturally adaptive approach, especially when involving traditional mechanisms. This study uses a qualitative normative method supported by case studies and interviews with customary leaders and police officials. The results show that restorative justice is effectively applied in Kampar with the involvement of the Ocu customary law, promoting reconciliation, victim recovery, and offender accountability. The synergy between customary institutions and the police plays a critical role in resolving disputes peacefully. However, challenges remain in harmonizing customary practices with national legal standards, requiring legal reform and capacity building among law enforcement and customary leaders. This study contributes uniquely by empirically demonstrating a functional hybrid justice model at the police level in a customary law context. It highlights how restorative justice, rooted in local traditions, can operate effectively within Indonesia’s legal pluralism framework. This article recommends greater institutional support and legal recognition for customary-based restorative practices to enhance justice delivery in multicultural societies
Prediksi Kepuasan Pelanggan Aplikasi Tiktok dengan Metode Naive Bayes Classifier
Get PDFKegiatan berbelanja secara online telah merajalela dikalangan masyarakat Indonesia. Salah satu platform yang menyediakan layanan belanja online atau e-commerce adalah aplikasi TikTok. TikTok merupakan media sosial untuk menciptakan video dengan tempo pendek yang dilengkapi dengan spesial efek yang mudah digunakan. TikTok menjadi populer dikalangan masyarakat Indonesia setelah terciptanya fitur e-commerce. Namun, kini kompetisi aplikasi penyedia e-commerce makin ketat. Salah satu faktor penting bagi keberlangsungan hidup suatu perusahaan adalah kepuasan pelanggan. Dengan terciptanya kepuasan pelanggan yang baik akan menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan tersebut. Maka perlu diadakan penilaian tingkat kepuasan pelanggan pada pengguna fitur e-commerce aplikasi TikTok. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam berbelanja menggunakan aplikasi TikTok dengan menerapkan data mining pada metode naïve bayes. Naïve bayes merupakan algoritma data mining yang dapat menghasilkan tingkat akurasi yang baik, Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah biaya, kemudahan akses, kualitas produk dan harga. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari penyebaran kuesioner terhadap 100 responden yang pernah melakukan transaksi menggunakan aplikasi TikTok. Pengolahan data dilakukan secara urut berdasarkan metode knowledge discovery database dan menggunakan alat bantu RapidMiner. Tingkat akurasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut adalah 85% dengan perbandingan data training dan data testing sebesar 80:20.
Keywords : Kepuasan Pelanggan; Naïve Bayes; TikTo
Analisis Kelayakan Penggunaan Sistem Payroll Absenku melalui Usability Testing
Get PDFSistem payroll merupakan komponen penting dalam operasional perusahaan, yang berfungsi untuk mengelola data karyawan dan proses penggajian. Namun, sistem ini sering menghadapi masalah usability yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan sistem payroll Absenku melalui usability testing dengan pendekatan self-testing. Metode ini melibatkan simulasi skenario pengguna untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan pengalaman pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas utama, seperti pengelolaan data karyawan dan pengaturan payroll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem memiliki beberapa kekurangan, termasuk kurangnya validasi pada fitur-fitur kritis, yang dapat memengaruhi integritas data. Meskipun demikian, sistem dinilai efisien dalam proses operasionalnya. Berdasarkan temuan ini, disarankan perbaikan desain antarmuka dan penambahan mekanisme validasi data. Kesimpulannya, sistem payroll Absenku memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat diterapkan secara optimal dalam operasional perusahaan
Implementasi Notion sebagai Solusi Manajemen Dokumen Digital dan Kolaborasi: Studi Kasus PT. XYZ.
Get PDFSeiring dengan perkembangan teknologi, pengelolaan data dalam organisasi semakin penting untuk mendukung efektivitas kerja tim. Notion, sebagai aplikasi manajemen data berbasis cloud, menawarkan solusi fleksibel untuk pengelolaan tugas, proyek, dan data dalam satu platform. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Notion dalam konteks organisasi kecil dan dinamis. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis fitur Notion yang relevan dengan manajemen data serta pengumpulan data melalui wawancara dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notion menawarkan fungsionalitas yang luas, kemudahan penggunaan, dan kemampuan kolaborasi yang efektif. Namun, terdapat keterbatasan terkait pengolahan dokumen berat, kontrol akses, dan ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Kesimpulannya, Notion merupakan solusi manajemen data yang efektif untuk organisasi kecil hingga menengah, meskipun ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk penggunaan di skala lebih besar
Analisis Ketidaksantunan Warganet Pada Kolom Komentar Akun Tiktok @Satyasalsabila
Get PDFAbstrak yang dipersiapkan dengan baik
Masyarakat saat ini menggunakan media sosial seperti TIKTOK, komentar ini juga banyak menunjukkan bahasa ketidaksantunan yang sering muncul. Data ini ditemukan dalam salah satu akun media sosial TIKTOK yang mana digunakan untuk mengupengumpulan data ; hasil analisis teori ketidaksantunan Culpaper sangaat mendukung untuk pengumpulkan data (2021). Studi ini menemukan bahwa warganet menggunakan ketidaksantunan untuk menyerang pengguna akun @Satyasalsabila dan membuat target merasa tidak nyaman dengan berbagai macam umpatan, hinaan, dan ancaman. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui ketidaksantunan yang ada dalam kolom komentar akun @Satyasalsabila. Singkatnya, ketidaksantunan warganet secara tidak langsung menunjukkan adanya sebuah strategi ketidak sukaan yang mana dengan tujuan untuk menghina, menyindir, atau merendahkan. Pada kolom komentar akun TIKTOK @Satyasalsabila terdapat empat tanda ketidaksantunan. Oleh karena itu, warganet harus memiliki sifat yang bertanggung jawab sebagai masyarakat dengan bersikap sopan saat berkomunikasi di media sosial. Untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dan mempertahankan norma dan nilai moral masyarakat, tanggung jawab ini harus diperhatikan
PENINGKATAN PENGETAHUAN DASAR KABEL JARINGAN KOMPUTER UNTUK SISWA KELAS X JURUSAN TKJ SMK PEMBANGUNAN MRANGGEN
Get PDFMinimnya pemahaman dan keterampilan siswa kelas X jurusan TKJ di SMK Pembangunan Mranggen dalam pengkabelan jaringan komputer menjadi kendala utama dalam pembelajaran. Hal ini diperburuk dengan terbatasnya praktik di sekolah. Untuk mengatasinya, tim Universitas Semarang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pelatihan instalasi jaringan LAN menggunakan kabel UTP. Kegiatan meliputi ceramah, praktik langsung, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Pelatihan selama tiga jam ini diikuti 15 siswa. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dari 3,3% menjadi 95,8%. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kompetensi dasar siswa dalam membuat dan menguji kabel jaringan sesuai standar. Luaran yang dicapai meliputi peningkatan keterampilan siswa, modul pelatihan, publikasi media online, dan pengajuan HKI. Program ini diharapkan menjadi fondasi pembelajaran praktik yang lebih kuat untuk mendukung kesiapan siswa menghadapi dunia industri berbasis jaringan komputer
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK
Get PDFThis study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the alleged use of fake diplomas by public officials in Indonesia. Cases of the use of allegedly fake educational documents by individuals holding strategic positions raise concerns about bureaucratic integrity, leadership quality, and public trust in the legal system. This study uses a normative and empirical juridical approach by examining relevant laws and regulations, such as the Criminal Code (KUHP), the Law on Government Administration, and the Law on Elections and Regional Government. This study also analyzes several case studies in which the alleged use of fake diplomas by public officials has given rise to legal polemics, and assesses the responses of law enforcement officials and supervisory agencies such as Bawaslu, the General Elections Commission (KPU), and the Police. The results show that law enforcement against cases of fake diplomas by public officials still faces several challenges, including weak inter-agency coordination, difficulties in forensic document authenticity, and political intervention. This study recommends the establishment of an integrated national education document verification system, increased capacity of law enforcement officers to handle document forgery, and strengthened legal sanctions to create a deterrent effect. Consistent and transparent law enforcement is key to maintaining the integrity of public office and the rule of law.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Indonesia. Kasus penggunaan dokumen pendidikan yang diduga palsu oleh individu yang menduduki jabatan strategis menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas birokrasi, kualitas kepemimpinan, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini juga menganalisis beberapa studi kasus di mana dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik telah menimbulkan polemik hukum, serta menilai respon aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Bawaslu, KPU, dan Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus ijazah palsu oleh pejabat publik masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi, sulitnya pembuktian keaslian dokumen secara forensik, serta intervensi politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem verifikasi dokumen pendidikan nasional yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani pemalsuan dokumen, serta penguatan sanksi hukum agar menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk menjaga integritas jabatan publik dan supremasi hukum
PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW PADA PERKARA PENIPUAN EKONOMI (Pasal 379a KUHP): REFLEKSI ATAS SINERGI DAN INTEGRITAS CATUR WANGSA PENEGAK HUKUM
Get PDFLaw enforcement in economic fraud cases is becoming increasingly complex, requiring guarantees of due process of law as the foundation of justice. Lawyers play a central role, not only as client advocates, but also as guardians of the legal process to ensure it remains in line with principles of the rule of law. This study uses the case study of Decision Number 138/Pid.B/2025/PN Smg to evaluate the synergy and integrity of the four pillars of law enforcement (judges, prosecutors, police, and lawyers). Thus, the role of synergy among the four branches as a determining factor in the implementation of due process of law in economic fraud cases, an area that often focuses only on the roles of each instituition separately. Using normative and empirical legal methods, reinforced by the theoretical framework of the rule of law and the principle of fair trial, the results of the analysis show the significant role of lawyers in safeguarding the rights of defedents. Howefer, fundamental weaknesses were found in the coordination between law enforcement agencies and unequal perceptions of the independence of advocates. This study concludes that the suboptimal synergy of Catur Wangsa is the main obstacle to the substantive realization of due process of law. Therefore, practical recommendations are formulated to build a more integrated coordination mechanism to strengthen the integrity of the criminal justice system.
Abstrak
Penegakan hukum dalam perkara penipuan ekonomi semakin kompleks, menuntut jaminan atas prinsip due process of law sebagai fondasi keadilan. Advokat memagang peran sentral, tidak hanya sebagai pendamping klien, tetapi juga sebagai pengawal proses hukum agar tetap sejalan denga prinsip-prinsip negara hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg untuk mengevaluasi sinergi dan integritas Catur Wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Maka, peran aspek sinergi Catur Wangsa sebagai faktor determinan dalam implementasi due process of law pada perkara penipuan ekonomi, sebuah area yang seringkali hanya berfokus pada peran masing-masing institusi secara terpisah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, serta diperkuat oleh kerangka teoritis rule of law dan asas fair trial, hasil analisis menunjukkan peran signifikan advokat dalam mengawal hak-hak terdakwa. Namun, ditemukan kelemahan fundamental dalam koordinasi antar penegak hukum dan persepsi yang belum setara terhadap independensi advokat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi Catur Wangsa yang belum optimal menjadi penghambat utama terwujudnya due process of law secara substantif. Oleh karena itu, dirumuskan rekomendasi praktis untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana