Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
IMPLIKASI YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM PENGUJIAN TINDAKAN FAKTUAL
Full text linkThe government has the task of realizing prosperity for the entire Indonesian nation, so it is necessary to intervene in all areas of life, which of course can give rise to clashes of interests which ultimately require The State Administrative Court to finish it. The absolute competence of the State Administrative Court in the State Administrative Law is to adjudicate State Administrative disputes, however, with the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning State Administration (UUAP) bring about changes in the expansion of the practice of organizing State Administrative Courts in Indonesia, namely the testing of factual actions. The problems discussed in this study focus on the legal implications of the policy of expanding the competence of the State Administrative Court in testing factual actions after the UUAP came into effect. The approach method in this study is normative juridical, with qualitative data analysis. The results of the study indicate that the legal implications regarding the policy of expanding the competence of the State Administrative Court in testing factual actions after the enactment of the UUAP which is supplemented by Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 concerning Guidelines for Settlement of Disputes over Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials, transfers the authority of the District Court to adjudicate on the basis of a lawsuit under Article 1365 of the Civil Code to the State Administrative Court. However, the government\u27s factual actions will not be questioned if there is no loss, considering that Article 53 paragraph (1) of the State Administrative Court Law requires an element of loss when filing a lawsuit against government actions.
Abstrak
Pemerintah mempunyai tugas untuk mewujudkan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan dalam segala bidang kehidupan, yang tentu dapat menimbulkan gesekan kepentingan yang pada akhirnya membutuhkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikannya. Kompetensi absolut PTUN dalam Undang-Undang Peratun adalah mengadili sengketa TUN namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) membawa perubahan perluasan terhadap praktik penyelenggaraan PTUN di Indonesia, yaitu pengujian tindakan faktual. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini fokus pada implikasi yuridis mengenai kebijakan perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengujian tindakan faktual pasca berlakunya UUAP. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi yuridis mengenai kebijakan perluasan kompetensi PTUN dalam pengujian tindakan faktual pasca berlakunya UUAP yang dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, mengalihkan kewenangan Peradilan Negeri mengadili dengan dasar gugatan Pasal 1365 KUH Perdata ke PTUN. Namun tindakan faktual pemerintah tidak akan dipersoalkan jika tidak ada kerugian, mengingat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, mengharuskan ada unsur kerugian ketika mengajukan gugatan atas tindakan pemerintah
MODEL PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
Full text linkPenelitian ini mengambil obyek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan obyek didasarkan pada evaluasi SAKIP tahun 2019-2021 yang mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan budaya kerja sebagai variabel moderating. Sampel dalam penelitian ini adalah 396 responden yang dianggap sudah mewakili dari seluruh populasinya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan proporsional random sampling dimana setiap bagian diambil beberapa responden sesuai proporsi jumlah pegawai. Analisis data menggunakan structural equation modelling menggunakan software AMOS. Hasil pengujian langsung antara Disiplin kerja terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Hasil pengujian langsung antara Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif. Hasil pengujian moderating 1 pada pengaruh disiplin kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan budaya kerja sebagai variabel moderating. Hasil pengujian moderating 2 pada pengaruh kompetensi terhadap Kinerja Pegawai dengan budaya kerja sebagai variabel moderating menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan.
Keywords:
work discipline; competence; work culture and employee performance
ANALISIS KUALITAS WEBSITE E-GOVERNMENT DENGAN MENGGUNAKAN METODE E-GOVQUAL MODIFIKASI
Full text linkPelayanan Electronic Government yang diberikan oleh pemerintah selalu diharapkan dapat berfungsi dengan baik untuk memberikan kualitas pelayanan yang optimal sesuai dengan tujuan organisasi untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuat website LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), namun laporan masyarakat di website belum sepenuhnya ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan dan halaman tampilan rating tidak memberikan informasi terkait rating layanan website. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas website LAPOR Kabupaten Kubu Raya menggunakan metode E-Govqual yang dimodifikasi dengan variabel efisiensi (EF), kepercayaan (TRS), keandalan (RLB), dukungan warga (CS), dan keseluruhan (OVR) pada kepuasan pengguna. Analisis terhadap 100 data responden menggunakan website LAPOR di Kabupaten Kubu Raya menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 4 variabel independen pada 1 variabel dependen melalui penyebaran kuesioner. Terdapat 22 hipotesis dalam penelitian ini dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa 7 hipotesis berpengaruh dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dengan nilai kualitas 82,6%. Hasil penelitian yang dilakukan adalah memberikan rekomendasi kepada pengelola website LAPOR Kabupaten Kubu Raya untuk memperbaiki sistem pada setiap indikator variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Terdapat 22 hipotesis dalam penelitian ini dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa 7 hipotesis berpengaruh dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dengan nilai kualitas 82,6%. Hasil penelitian yang dilakukan adalah memberikan rekomendasi kepada pengelola website LAPOR Kabupaten Kubu Raya untuk memperbaiki sistem pada setiap indikator variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Terdapat 22 hipotesis dalam penelitian ini dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa 7 hipotesis berpengaruh dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dengan nilai kualitas 82,6%. Hasil penelitian yang dilakukan adalah memberikan rekomendasi kepada pengelola website LAPOR Kabupaten Kubu Raya untuk memperbaiki sistem pada setiap indikator variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna.The Electronic Government services provided by the government are always expected to function properly to provide optimal service quality according to organizational goals to meet community satisfaction. The Kubu Raya Regency Government created LAPOR website (People\u27s Online Aspirations and Complaints Service), but community reports on website have not been fully followed up according to specified deadline and the rating display page does not provide information regarding website service ratings. This study aims to analyze quality of the Kubu Raya Regency LAPOR website using the modified E-Govqual method with variables of efficiency (EF), trust (TRS), reliability (RLB), citizen support (CS), and overall (OVR) on user satisfaction. Analysis of 100 data from respondents using the LAPOR website in Kubu Raya Regency used multiple linear regression analysis with 4 independent variables on 1 dependent variable through distributing questionnaires. There are 22 hypotheses in this study with the test results stating that 7 hypotheses have an influence and significant effect on user satisfaction with a quality value 82.6%. The results of the research conducted were to provide recommendations to the Kubu Raya Regency LAPOR website manager to improve the system on each indicator of the variables that have no significant effect on user satisfaction
Algoritma Random Forest, Decision Tree dan XGboost Untuk Klasifikasi Stunting Pada Balita
Full text linkAt the age of toddlers, children need special attention because their brains develop around 80%. Stunting is a form of long-term nutritional deficiency that occurs during the growth and development of children, which are marked with height that is not appropriate or less compared to children their age based on the standard WHO. This condition can adversely affect the cognitive development and health of children. Identifying toddlers who are at risk of experiencing stunting at an early stage is very important to reduce the adverse effects that can affect their quality of life in the future. Traditional methods are less effective in predicting stunting because they often ignore the complex factors that affect the nutritional status of toddlers. This study aims to classify stunting toddlers using Random Forest, Decision Tree, and Extreme Gradient Boost (XGBOOST) algorithms. The results obtained showed that the accuracy of the Random Forest algorithm received the highest accuracy of 99.72 %, Extreme Gradient Boost (XGBOOST) at 99.58 %, and Decision Tree received 98 87 %accuracy.At toddler age, they require special attention, as this is the period when the brain develops up to 80%. Stunting is a form of chronic malnutrition that affects a child\u27s growth and development. According to WHO standards, it is characterised by height that is below or lower than that of peers. This condition has negative impacts on cognitive development and overall health. Identifying toddlers at risk of stunting early is crucial to minimising the negative effects that could impact their quality of life in the future. Traditional methods are less effective in predicting stunting because they often overlook the complex factors that influence an infant\u27s nutritional status. This study aims to compare three algorithms and identify the most effective one for analysing infant stunting data. The method used involves comparing the results of the Random Forest, Decision Tree, and Extreme Gradient Boost (XGBoost) algorithms. The results obtained show that the Random Forest algorithm achieved the highest accuracy at 99.72%, Extreme Gradient Boost (XGBoost) at 99.58%, and Decision Tree at 98.87%
Peran Aktor Politik: Revisi UU KPK 2019 Terhadap Demokrasi Indonesia
Full text linkThe revision of the Corruption Eradication Commission Law No. 10 of 2019 sparked widespread protests, prompting this study to examine the role of political actors in the legislative process. Focusing on the law’s revision, the research analyzes its impact on Indonesia\u27s democracy and highlights interactions among legislative, executive, and societal powers in combating corruption. The findings reveal that political actors significantly shape laws, affecting the independence and effectiveness of anti- corruption bodies like the Corruption Eradication Commission and influencing the integrity of Indonesia’s democratic system. The study also recommends collaboration between NGOs and both state and non-state actors. Such partnerships foster broader participation from domestic stakeholders, ensuring policies are more responsive to societal needs and challenges. This approach emphasizes the importance of inclusive governance in strengthening anti-corruption efforts and democratic resilience in Indonesia
Analisis Estetika dan Nilai Budaya pada Baju Adat suku Kaili, Sulawesi Tengah
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis estetika dan nilai budaya pada pakaian adat suku Kaili, Sulawesi Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Data diperoleh dari dua partisipan yang merupakan guide TMII bagian Sulawesi Tengah, serta berbagai sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakaian adat Kaili, seperti Baju Nggembe untuk perempuan dan Baju Koje untuk laki-laki, mencerminkan identitas budaya, status sosial, serta hubungan spiritual masyarakat Kaili. Elemen-elemen seperti bahan sutra dan katun, pewarna alami, motif geometris dan floral, serta warna simbolis memiliki makna filosofis yang mendalam. Selain fungsi estetika, pakaian adat ini juga berperan dalam berbagai upacara adat dan ritual, mencerminkan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Namun, tantangan modernisasi mengancam keberlanjutan tradisi ini, sehingga diperlukan inovasi untuk menjadikannya lebih relevan bagi generasi muda. Studi ini memberikan wawasan tentang estetika dan nilai budaya pada baju adat suku Kaili serta pentingnya melestarikan pakaian adat sebagai warisan budaya yang berharga.
Kata Kunci: Pakaian adat, Suku Kaili, estetika budaya, nilai buday
Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Full text linkThe effective recovery of assets derived from corruption remains a major challenge within Indonesia’s criminal justice system. The Draft Law on Asset Forfeiture (RUU PA) introduces a non-conviction-based (NCB) mechanism, enabling asset confiscation without a prior conviction of the offender. This study analyzes the normative legitimacy of the NCB approach under Indonesian positive law. It explores its doctrinal foundations from the perspective of Islamic criminal law, specifically through the concepts of ta‘zīr and maqāṣid al-sharī‘ah. Employing a normative-comparative approach, this research demonstrates that the principle of ta‘zīr provides legal justification for asset forfeiture in the pursuit of public welfare, even absent individual penal sentencing. The findings reveal that the NCB mechanism aligns with Islamic legal values, emphasizing substantive justice and the protection of public property. The novelty of this research lies in its integrative proposal to harmonize Islamic criminal principles with the national legal system, thus supporting a fair and effective asset recovery policy. The study also underscores the importance of strict and accountable regulatory safeguards to prevent abuse of power and to ensure the protection of constitutional rights.
Pemulihan aset hasil korupsi masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) memperkenalkan pendekatan non-conviction based asset forfeiture (NCB), yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Studi ini menganalisis legitimasi normatif pendekatan NCB dalam hukum positif Indonesia serta mengeksplorasi fondasi hukumnya dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya melalui konsep ta‘zīr dan maqāṣid al-sharī‘ah. Dengan pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ta‘zīr memberi ruang legitimasi terhadap perampasan aset demi kemaslahatan publik, bahkan tanpa adanya pemidanaan individual. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa pendekatan NCB sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap harta publik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran integratif antara prinsip hukum pidana Islam dan sistem hukum nasional dalam mendukung kebijakan perampasan aset secara adil dan efektif. Ditekankan pula pentingnya pengaturan yang ketat dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara
Dampak Hukum Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan
Full text linkThis study aims to examine the validity of evidence obtained by the Indonesian National Police in investigating criminal offenses in the financial services sector during the transitional period between the enactment of the PPSK Law and the Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XXI/2023. The urgency of the study lies in the absence of transitional legal norms, which have created legal uncertainty and a potential formal defect in the admissibility of evidence within the criminal justice process. This research adopts a normative juridical method by combining statutory, case-based, and conceptual approaches. The findings reveal that police investigations during this period conflicted with the principles of legality and due process of law, rendering the resulting evidence formally invalid. The novelty of this research lies in its focus on the legal consequences of transitional normative gaps and the need for active judicial oversight in assessing the legality of investigative authority. Therefore, this study recommends the establishment of explicit transitional provisions for any shift in investigative authority and the issuance of judicial guidelines by the Supreme Court to ensure the integrity of evidentiary processes in the criminal justice system.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan alat bukti hasil penyidikan Polri terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan selama masa transisi antara berlakunya UU PPSK hingga Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Urgensi penelitian ini terletak pada kekosongan norma transisional yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi cacat formil pada alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus konkret, dan konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyidikan oleh Polri dalam periode tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law, sehingga alat bukti yang diperoleh seharusnya dinyatakan tidak sah secara formil. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sorotan terhadap implikasi yuridis dari kekosongan norma transisional dan perlunya kontrol yudisial yang aktif dari hakim dalam memverifikasi kewenangan penyidik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma transisi eksplisit dalam setiap perubahan kewenangan penyidikan dan penyusunan pedoman yudisial oleh Mahkamah Agung guna menjamin integritas proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana
Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis
Full text linkThis study aims to analyze the necessity of reforming contract law concepts to be more adaptive to the development of digital technology and personal data protection within the context of business globalization. The urgency of this research lies in the increasing use of information technology and artificial intelligence (AI) in modern business contracts, which introduces new legal challenges such as authentication, validity, and cross-jurisdictional data protection. This research employs a normative juridical method with a conceptual and comparative legal approach, examining both national legal instruments and international conventions. The findings reveal that Indonesia’s traditional contract law remains inadequate in accommodating electronic contracts, smart contracts, and personal data protection issues. The novelty of this research lies in the integration of legal certainty, good faith, contractual balance, and technology-based data protection principles into the proposed framework for international contract law. The study concludes that reforming contract law is urgent to enhance legal certainty and protect the parties involved in global contracts. It recommends establishing new legal norms in the Civil Code and sectoral regulations to recognize the validity of digital contracts, provide legal recognition for smart contracts, and harmonize personal data protection with international standards such as the GDPR and UNIDROIT Principles.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan pembaruan konsep hukum perjanjian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan perlindungan data pribadi dalam konteks globalisasi bisnis. Urgensi penelitian terletak pada meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam kontrak bisnis modern yang memunculkan tantangan hukum baru, seperti otentikasi, keabsahan, dan perlindungan data lintas yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, mengkaji instrumen hukum nasional serta konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perjanjian tradisional di Indonesia belum memadai dalam mengakomodasi kontrak elektronik, smart contracts, dan isu perlindungan data pribadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip legal certainty, good faith, keseimbangan kontraktual, dan perlindungan data berbasis teknologi ke dalam kerangka hukum perjanjian internasional yang diusulkan. Kesimpulannya, pembaruan hukum perjanjian bersifat mendesak untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan para pihak dalam kontrak global. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma baru dalam KUH Perdata dan peraturan sektoral yang mengatur keabsahan kontrak digital, pengakuan smart contracts, serta harmonisasi perlindungan data pribadi dengan standar internasional seperti GDPR dan UNIDROIT Principles
Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Walikota Batam Tahun 2024 di Mahkamah Konsitusi Indonesia
Full text linkThis study aims to analyze the problems in resolving the 2024 Batam Regional Head Election (Pilkada) disputes at the Constitutional Court of Indonesia. The background of this research lies in the increasing number of electoral disputes that burden the Court, with an urgency to assess whether the existing mechanism can ensure electoral justice. The findings reveal novelty in two critical aspects: first, the identification of inconsistencies between posita and petitum in the petition, which undermines the principle of legal certainty; and second, the urgency of establishing a special electoral court as a structural solution to the Constitutional Court’s heavy caseload. The study concludes that the practice of dispute resolution in the Court still faces a gap between constitutional norms and factual realities. Practical recommendations include revising the Constitutional Court Regulation (PMK) to set stricter standards for petitions and providing continuous electoral legal education for candidates and their legal counsels to strengthen legal certainty and substantive justice.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya eskalasi sengketa hasil Pilkada di Indonesia yang membebani MK, dengan urgensi menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa mampu mewujudkan keadilan elektoral. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebaruan pada dua aspek penting: pertama, identifikasi inkonsistensi antara posita dan petitum dalam permohonan yang berimplikasi pada asas kepastian hukum; kedua, perlunya pembentukan peradilan khusus pemilu sebagai solusi struktural terhadap beban perkara yang terus meningkat di MK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa di MK masih menghadapi kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas faktual. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) agar lebih tegas mengatur standar permohonan, serta penyelenggaraan pendidikan hukum elektoral bagi peserta Pilkada dan kuasa hukumnya guna memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif