Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP INVESTASI ASING: PERMASALAHAN PERIZINAN, PAJAK DAN SOSIAL
Get PDFWith a focus on legal certainty and investor protection, as well as the balance between tax obligations and corporate social responsibility (CSR), this study looks at the strategic role of FDI in Indonesia\u27s economic growth after the Job Creation Law was put into effect. The case study of Apple\u27s investment strategy, which includes the Apple Developer Academy, is used to highlight an innovative investment model. The problem formulation includes changes in the level of PMA after the Job Creation Law, the role of legal regulations in protecting foreign investors, the impact of Law No. 6 of 2023 on strategic sectors, and the balance between tax obligations and CSR. Utilising the Apple case study, regulatory analysis, and literature review, the normative juridical technique with a case study methodology was applied. To comprehend the legal and economic ramifications of the Job Creation Law\u27s implementation on foreign investment in Indonesia, a qualitative data analysis was carried out.
Abstrak
Penelitian ini mengkaji peran strategis Penanaman Modal Asing (PMA) dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya adalah menganalisis dampak undang-undang ini terhadap daya tarik investasi asing, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan investor, serta keseimbangan antara kewajiban pajak dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Studi kasus strategi investasi Apple, termasuk Apple Developer Academy, digunakan untuk menyoroti model investasi inovatif. Rumusan masalah mencakup perubahan tingkat PMA setelah UU Cipta Kerja, peran regulasi hukum dalam melindungi investor asing, dampak UU No. 6 Tahun 2023 terhadap sektor strategis, dan keseimbangan kewajiban pajak dan CSR. Metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus digunakan, memanfaatkan studi pustaka, analisis peraturan perundang-undangan, dan studi kasus Apple. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami implikasi hukum dan ekonomi dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap investasi asing di Indonesia
PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT SENGKETA SERTIFIKAT TANAH YANG OVERLAPPING
Get PDFThe purpose of the research is to study and analyze the steps for resolving overlapping land certificate disputes at the State Administrative Court (PTUN), and the problems involved in realizing legal certainty for land rights owners. Ownership of land rights is proven by a land certificate. The facts on the ground are that there is overlapping land certificates. Settlement through PTUN must accept disappointment considering that there are many problems in the execution carried out by State Administrative Bodies/Officials who experience many obstacles. The urgency of this research is that in order to realize legal certainty for society, it is important to carry out this research. The method in this research is sociological juridical, with descriptive analysis specifications. The data used is primary data and is supported by secondary data with qualitative data analysis. The research results show that overlapping certificates can be resolved by filing a lawsuit with the PTUN, with a request to cancel one of the certificates. PTUN is one of the judicial authorities located under the Supreme Court, which has the authority to examine, decide and resolve state administration disputes, including disputes over overlapping land rights certificates. Bearing in mind that a land certificate is a decision of a state administrative body/official, namely the National Land Agency (BPN). The problems faced by BPN when carrying out the execution include 3 things, namely: First, it is hampered by the process of releasing the rights of the intervention defendant; Second, the process of releasing assets from the intervening defendant is hampered, and third, there has been a change in the object of the dispute due to the sale and purchase. The problems that occur are an obstacle for the government to guarantee legal certainty for land rights owners.
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis langkah penyelesaian sengketa sertifikat tanah yang overlapping di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan problematikanya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. Kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan sertifikat tanah. Fakta di lapangan terdapat overlapping sertifikat tanah. Penyelesaian melalui PTUN harus menerima kekecewaan mengingat banyak problematika dalam eksekusi yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat TUN yang mengalami banyak hambatan. Urgensi penelitian ini bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung denga data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian overlapping sertifikat dapat dilakukan dengan mengajukan Gugatan ke PTUN, dengan permohonan pembatalan terhadap salah satu sertifikat. PTUN merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berkedudukan di bawah Mahkamah Agung, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara termasuk di dalamnya adalah sengketa overlapping sertifikat hak atas tanah. Mengingat sertifikat tanah merupakan suatu keputusan Badan/Pejabat TUN yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun problematika yang dihadapi oleh BPN ketika melaksanakan eksekusi meliputi 3 hal, yaitu: Pertama, terhambat dengan proses pelepasan hak dari tergugat intervensi; Kedua, terhambat dengan proses pelepasan aset dari tergugat intervensi, dan Ketiga, telah terjadi perubbahan objek sengketa karena jual beli. Problematika yang terjadi menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mewujudkan jamninan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI NASABAH BANK SAMPAH DI KELURAHAN GENUKSARI KOTA SEMARANG
Get PDFPertambahan penduduk akan mempengaruhi adanya sebuah aktivitas sehingga memiliki dampak berupa peningkatan konsumsi yang akan menimbulkan peningkatan produksi sampah. Sampah merupakan permasalahan yang sangat rumit. Permasalahan ini disebabkan oleh banyaknya sampah. Kepadatan penduduk yang tinggi tentunya mempengaruhi banyaknya sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk. Permasalahan yang terjadi pada bank sampah di Kelurahan Genuk Sari adalah tingkat partisipasi masyarakat yang kurang optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor dari masyarakat itu sendiri atau faktor lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai nasabah bank sampah di Kelurahan Genuk Sari. Sasaran yang ingin di capai dalam penelitian yaitu: pertama mengidentifikasi faktor eksternal dalam pengolahan sampah rumah tangga, kedua mengidentifikasi faktor internal dalam pengolahan sampah rumah tangga dan yang ke tiga menentukan faktor yang paling mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai nasabah bank sampah di kelurahan genuk sari. Data di kumpulkan melalui observasi dan kuesioner, dengan metode pendekatan kuantitatif (analisis statistik deskriptif dan analisis faktor). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai nasabah bank sampah dikelurahan Genuksari ada dua faktor utama, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu ketersedian waktu luang, pengetahuan daur ulang, pendidikan, usia, jenis kelamin. Dan yang kedua faktor eksternal yaitu Jarak rumah ke bank sampah dan Peran pemerintah
PENGARUH SALES GROWTH, LIKUIDITAS DAN FIRM SIZE TERHADAP FINANCIAL LEVERAGE
Get PDFFenomena gap dalam penelitian ini adalah secara teori financial leverage yang diproksi dengan menggunakan financial leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun pergerakan financial leverage dan profitabilitas pada tahun 2013-2020 tidak menunjukkan hal tersebut karena adanya fluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sales growth, likuiditas, firm size terhadap financial leverage dan profitabilitas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data keuangan perusahaan pertambangan dalam periode 2013-2020 yang ada daalam Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 182 perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode pengamatan. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif, yaitu path analysis. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial leverage, sedangkan sales growth dan firm size tidak berpengaruh terhadap financial leverage. Sales growth, likuiditas dan firm size berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Financial leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
Media and Elderly: The Role of Media in Handling Post Retirement Syndrome
Get PDFPurpose: This research investigates how media--especially social media and artificial intelligence (AI)--help older adults overcome psychological and social challenges associated with Post Retirement Syndrome. It aims to understand how digital platforms address communication difficulties in retirement. By examining media usage and AI-assisted interactions, the study explores how technology enhances emotional well-being and promotes social integration in the post-retirement phase of life.
Methods: This research employed a qualitative method to analyze the media behavior of retirees through interviews and field observations. Older adults in Bandung were selected using a maximum variation sampling strategy to reflect diverse occupational backgrounds. Bandung was chosen due to its demographic makeup, which includes a growing population of retirees with varying levels of digital engagement, making it an ideal setting to examine the relationship between media use, aging, and retirement experiences.
Findings: The findings indicate that social media--particularly Facebook and WhatsApp--has become a transformative tool in addressing Post-Retirement Syndrome. These platforms help older adults maintain social connections, share experiences, and engage with supportive communities. With the help of AI, seniors can more effectively identify and interact with relevant groups, tailoring digital experiences to personal needs and fostering meaningful relationships.
Originality: Although much research focuses on interpersonal communication in the elderly, few studies explore how media and AI act as bridges for retirees to reconstruct self-concept and build resilience through social media
Harnessing Value Transmission to Enhance Salesperson Performance and Relationships
Get PDFThe company capable of winning the competition is the company that becomes the choice for the customers. The success of a company in getting a reference on a customer\u27s mind, thus resulting in purchasing actions carried out by customers must be distinct from the company\u27s efforts to know what its priorities on customer desires and give them the best of their needs. One thing that supports this company\u27s success is the management of the sales force. In improving sales force performance, each sales force must have expertise on adapting by digging information about the needs of buyers, own cognitive intelligence and knowledge of product goods. This research highlights the contradictory relationship between relational capabilities on performance power sales. The objective of this study is to analyze variable Value Transmission Effectiveness, which are expected to resolve the contradiction between relational capability and sales performance. A distribution sample was given to Power Seller Pharmacy using a purposive sampling technique. The testing model and hypothesis use an equality analysis model (Structural Equation Model-SEM) with AMOS softwar
Analisa Kendala serta Upaya dalam Pelaksanaan Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar
Get PDFThis research aims to analyze the obstacles and efforts in implementing physical and mental development for child prisoners at the Blitar class I special children\u27s correctional institution. The urgency of this research is to measure whether the implementation of physical and mental development for inmates at the Blitar special correctional institution for class I children is in accordance with the objectives of the correctional institution. The research method used by the author is empirical juridical. The results of this research show that there are obstacles in the form of facilities and infrastructure, limited abilities of officers and experts, budget limitations, and obstacles from target children who are less enthusiastic. Meanwhile, efforts that can be made to overcome these obstacles are by improving facilities and infrastructure, improving the limitations of officers and experts, increasing the budget, and encouraging the enthusiasm of the target children.
Keywords: Penitentiary, Children, Prisoners
Legal Status of Transmigration Land Which Has Been Auctioned By The State Assets Service Office and Auction Until The Certificate is Issued
Get PDFThis study aims to examine the legal status of land rights that can be owned by transmigration communities and the legal protection that can be taken by the community if they feel disadvantaged. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The government is holding a transmigration program for population equality throughout Indonesia, therefore, a transmigration area was formed as a residential area and a place of business for the community to improve the community\u27s standard of living. Over time, the need for land has increased because community growth is not comparable to the available land, so it often causes disputes. One example of a land dispute that occurs is transmigration land owned by the community that has changed ownership to company land, where the transmigration land owned by the company was obtained by winning an auction. This study was conducted to determine the appropriate legal system in resolving transmigration land disputes whose land is used as an auction object, as well as to find out about the legal protection received by transmigration communities. The results of the study are that the legal status of transmigration land that is used as an auction object should still belong to the transmigration community because transmigration land cannot be transferred, while legal protection for transmigration communities should mean that the land is not used as an auction object by the local government because it still belongs to the transmigration community
Legal Study of Unlawful Acts by The Opponents In Land Dispute Decision Number 6/Pdt.Bth/2024/Pn Bpp
Get PDFThis study aims to conduct a juridical analysis of the elements and legal reasoning used by the panel of judges in establishing the existence of an unlawful act (onrechtmatige daad) committed by the Defendants in a land dispute case, as stipulated in the Decision of the Balikpapan District Court Number 6/PDT.BTH/2024/PN BPP. Employing normative legal research with a conceptual and case approach, this study focuses on the interpretation of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the judicial construction applied by the court in assessing the Defendants’ actions. The urgency of this study lies in the increasing complexity of land disputes in Indonesia, which demand clearer doctrinal and judicial guidance in determining the threshold of unlawful acts in civil litigation. The novelty of this research is its integrative use of abuse of rights theory and good faith principles as analytical tools to assess the boundaries of civil liability, which have not been thoroughly explored in previous studies. The findings reveal that the Defendants\u27 act of filing for execution over a parcel of land that had been lawfully transferred to the Plaintiff, without a legitimate legal basis, constitutes a clear instance of an unlawful act. Such conduct satisfies the juridical elements of tort as outlined in both doctrine and jurisprudence: the existence of an act, its unlawfulness, fault, actual damages, and a causal relationship between the act and the harm incurred. The court’s decision reflects a balanced consideration of good faith principles, legal protection doctrines, and the abuse of right theory in determining the Defendants’ civil liability. This study recommends a more consistent application of these doctrines to ensure legal certainty and justice in future land dispute adjudications
Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan
No full textThis research aims to analyse the interpretation and application of the element of deception by judges in cases of criminal fraud based on juridical considerations in court decisions, especially in the context of the legal relationship of agreements. In judicial practice, there is often an overlap between the realms of civil and criminal law, especially when a default is qualified as fraud. This raises legal issues that require consistent and rational juridical reasoning from judges. The urgency of this research lies in the need to understand how judges assess and interpret the elements of deceit that are often in a grey area, as well as how judges\u27 discretion is used to integrate legal norms with a sense of substantive justice. The method used is a normative legal research method, with a statute approach, which examines the provisions in the old and new Criminal Code (KUHP) that are relevant to the element of deception. This research also uses a literature study and analysis of court decisions to strengthen the theoretical and practical basis. The novelty of this research lies in its focus on aspects of judges\u27 juridical reasoning in interpreting the elements of deceit, not merely on procedural aspects or sociological phenomena, so that it is expected to contribute to strengthening the quality of legal considerations in criminal justice practice. This study recommends that law enforcement authorities adopt a more rigorous juridical reasoning approach in distinguishing between breach of contract and criminal fraud to prevent the criminalization of civil cases.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran dan penerapan unsur tipu muslihat oleh hakim dalam perkara tindak pidana penipuan berdasarkan pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan, khususnya dalam konteks hubungan hukum perjanjian. Dalam praktik peradilan, sering kali ditemukan tumpang tindih antara ranah hukum perdata dan pidana, terutama ketika suatu wanprestasi dikualifikasikan sebagai penipuan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan penalaran yuridis yang konsisten dan rasional dari hakim. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hakim menilai dan menafsirkan unsur tipu muslihat yang kerap berada di wilayah abu-abu, serta bagaimana diskresi hakim digunakan untuk mengintegrasikan norma hukum dengan rasa keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru yang relevan dengan unsur penipuan. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dan analisis terhadap putusan pengadilan untuk memperkuat landasan teoritik dan praktis. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap aspek penalaran yuridis hakim dalam menafsirkan unsur tipu muslihat, tidak sekadar pada aspek prosedural atau fenomena sosiologis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kualitas pertimbangan hukum dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan penalaran yuridis yang mendalam dalam membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan, guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap perkara perdata