Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik
Get PDFThis research aims to analyse the legal force of authentic deeds made through electronic media (cyber notary) in the Indonesian legal system and examine the limits of notary authority in digital notarial practices. The urgency of this research lies in the need for legal reform to ensure the legality and effectiveness of cyber notary implementation without ignoring the principle of authenticity of the deed. The method used is normative juridical with a statutory approach and legal doctrine to assess the conformity between positive legal norms and community practice. The results show that the practice of cyber notary can be legally recognised as long as all formal and material elements are fulfilled in accordance with the provisions of Article 1868 of the Civil Code. However, the absence of a special regulation that explicitly regulates the procedure for making deeds electronically creates a legal vacuum and potential disharmony between the Notary Office Law and electronic transaction regulations. This research recommends a regulatory update with the addition of special provisions in the Notary Office Law regarding the concept, scope, and implementation mechanism of cyber notary. The contribution of this research lies in offering a normative solution to the legitimisation of electronic authentic deeds in the national legal system.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta autentik yang dibuat melalui media elektronik (cyber notary) dalam sistem hukum Indonesia serta menelaah batas kewenangan Notaris dalam praktik kenotariatan digital. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pembaruan hukum untuk menjamin legalitas dan efektivitas implementasi cyber notary tanpa mengabaikan prinsip keautentikan akta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cyber notary dapat diakui secara hukum sepanjang seluruh unsur formil dan materiil terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur prosedur pembuatan akta secara elektronik menimbulkan kekosongan hukum dan potensi disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan regulasi transaksi elektronik. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi dengan penambahan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan cyber notary. Kontribusi penelitian ini terletak pada tawaran solusi normatif terhadap legitimasi akta autentik elektronik dalam sistem hukum nasional
Persepsi Kemudahan dan Manfaat Aplikasi E-Grocery dalam Pembelian Pangan
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan konsumen Kota Pekanbaru terhadap belanja bahan makanan secara online melalui aplikasi e-grocery dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Objek penelitian ini adalah 174 responden perempuan berusia 18 tahun ke atas yang pernah menggunakan layanan e-grocery. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use (PEU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness (PU) dan attitude (ATT). PU juga terbukti berpengaruh terhadap ATT dan behavioral intention (BI). ATT memiliki pengaruh signifikan terhadap BI, namun PEU tidak berpengaruh langsung terhadap BI. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi belum tentu memicu niat untuk menggunakannya, namun manfaat yang dirasakan dan sikap positif terhadap aplikasi berperan penting dalam mendorong perilaku konsumen. Penelitian ini juga menemukan efek mediasi signifikan dari PU dan ATT dalam hubungan antara PEU dan BI. Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan model TAM dalam konteks lokal dengan populasi perempuan sebagai pengambil keputusan utama dalam belanja bahan makanan. Implikasi dari studi ini memberikan wawasan strategis bagi pengembang e-grocery dalam mengoptimalkan aspek kemudahan dan manfaat guna meningkatkan niat penggunaan konsumen. Penelitian lanjutan disarankan untuk mempertimbangkan faktor eksternal seperti kepercayaan, kualitas produk, dan perilaku aktual konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KONTRAK FRANCHISE PRODUK CHEMICAL JOSS CLEAN
Get PDFThis study aims to determine the application of Intellectual Property Rights in the franchise agreement on the Chemical Joss Clean Product Franchise contract and the legal consequences if there is a breach of contract on the Chemical Joss Clean Product Franchise. The innovative and environmentally friendly "Chemical Joss Clean" product is highly dependent on the protection of intellectual property rights (IPR) such as copyright, trademarks, patents, and trade secrets. To prevent unauthorized use, this study highlights the importance of the franchise agreement as a legal protection tool for the parties involved, and can sue legally if there is a violation, thus providing a sense of security and legal certainty between PT. Muhandas Citra Cemerlang as the franchisor and Franchisee CV. Damar Luhur Abadi as the recipient of the Franchise regarding the implementation of the franchise agreement. The urgency of the research is to ensure the success and sustainability of the franchise business. The research method uses juridical law with qualitative data analysis. The results of this study are the Franchise Agreement between PT. Muhandas Citra Cemerlang and CV. Damar Luhur Abadi has fulfilled the elements contained in Article 1320 of the Civil Code so that the agreement that has been established will bind both parties and become law for both parties. Points concerning IPR are regulated in Article 12 of Intellectual Property Rights in the Joss Clean product business partner agreement letter. The supervision mechanism from the franchisor to ensure that franchisees comply with the provisions related to the IPR of Joss Clean products, both PT. Muhandas Citra Cemerlang and CV. Damar Luhur Abadi have committed to jointly maintaining and supervising the use of the Joss Clean brand in accordance with the applicable agreement.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hak Kekayaan Intelektual dalam perjanjian waralaba pada kontrak waralaba (Franchise) Produk Chemical Joss Clean dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada kontrak Franchise Produk Chemical Joss Clean. Produk "Chemical Joss Clean" yang inovatif dan ramah lingkungan sangat tergantung pada perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) seperti hak cipta, merek dagang, paten, dan rahasia dagang. Untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, penelitian ini menyoroti pentingnya perjanjian franchise sebagai alat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, dan dapat menuntut secara hukum jika terjadi pelanggaran, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum antara PT. Muhandas Citra Cemerlang selaku franchisor dan Franchisee CV. Damar Luhur Abadi selaku penerima Franchise mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba (Franchise). Urgensi penelitian untuk menjamin keberhasilan dan kelangsungan bisnis franchise. Metode penelitian menggunakan hukum yuridis dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian Waralaba antara PT. Muhandas Citra Cemerlang dan CV. Damar Luhur Abadi telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata sehingga kesepatakan yang telah terjalin akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Poin-poin yang menyangkut HKI diatur dalam Pasal 12 Hak Kekayaan Intelektual pada surat perjanjian mitra bisnis produk Joss Clean. Mekanisme pengawasan dari pihak franchisor untuk memastikan penerima waralaba mematuhi ketentuan terkait HKI produk Joss Clean baik pihak PT. Muhandas Citra Cemerlang dan CV. Damar Luhur Abadi sudah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan melakukan pengawasan penggunaan merek Joss Clean sesuai perjanjian yang berlakuCemerlang dan CV. Damar Luhur Abadi sudah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan melakukan pengawasan penggunaan merek Joss Clean sesuai perjanjian yang berlaku
Behavioral Factors And Infrastructure Moderation In Household Waste Sorting: Urban-Rural Comparison In Sleman Regency
Get PDFWaste management remains a critical environmental challenge, particularly in regions with significant urban-rural disparities. This study investigates household waste sorting behavior in Sleman Regency, Indonesia, by applying the Theory of Planned Behavior (TPB). The objectives are to examine the influence of attitude, subjective norms, and perceived behavioral control on the intention to sort waste, as well as to analyze the moderating effect of infrastructure on these relationships in urban and rural areas. A quantitative approach using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) was employed, with data collected from 796 households (399 urban, 397 rural). The findings reveal that attitude, subjective norms, and perceived behavioral control significantly influence sorting intentions, with subjective norms being more impactful in urban areas, while perceived behavioral control is more influential in rural areas. Infrastructure significantly moderates the relationship between perceived behavioral control and intention in rural areas but shows no significant moderating effect in urban areas. These results highlight the necessity of context-specific strategies in waste management. The study contributes to the TPB literature by incorporating the moderating role of infrastructure and offers practical insights for policymakers to design sustainable waste management interventions tailored to urban and rural contexts
KLASIFIKASI SAMPAH ORGANIK DAN NON ORGANIK MENGGUNAKAN TRANSFER LEARNING
Get PDFPengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan serius dengan 7,2 juta ton sampah belum terkelola dengan baik dari 202 kabupaten/kota, mencemari lingkungan dan menghambat daur ulang berkelanjutan. Pemilahan sampah organik dan anorganik yang masih dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan manusia dan tidak efisien. Penelitian ini mengembangkan model klasifikasi sampah organik dan anorganik menggunakan metode transfer learning dengan tiga arsitektur CNN: VGG16, MobileNetV2, dan ResNet50V2. Dataset diambil dari kaggle Waste Classification Data yang telah melalui proses preprocessing. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa MobileNetV2 unggul dengan akurasi 90,13%, presisi 96,25%, dan F1-Score 87,88%, waktu inferensi 127,76 ms. Arsitektur ini memberikan keseimbangan optimal antara performa tinggi dan efisiensi komputasi, sehingga ideal diterapkan pada perangkat pintar seperti ponsel dan sistem IoT dalam konteks manajemen sampah perkotaan. Penelitian ini menegaskan efektivitas transfer learning dalam membangun sistem klasifikasi sampah yang cerdas dan efisien untuk mendukung program pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan institusi.
Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan serius dengan 7,2 juta ton sampah belum terkelola dengan baik dari 202 kabupaten/kota, mencemari lingkungan dan menghambat daur ulang berkelanjutan. Pemilahan sampah organik dan anorganik yang masih dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan manusia dan tidak efisien. Penelitian ini mengembangkan model klasifikasi sampah organik dan anorganik menggunakan metode transfer learning dengan tiga arsitektur CNN: VGG16, MobileNetV2, dan ResNet50V2. Dataset diambil dari kaggle Waste Classification Data yang telah melalui proses preprocessing. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa MobileNetV2 unggul dengan akurasi 90,13%, presisi 96,25%, dan F1-Score 87,88%, waktu inferensi 127,76 ms. Arsitektur ini memberikan keseimbangan optimal antara performa tinggi dan efisiensi komputasi, sehingga ideal diterapkan pada perangkat pintar seperti ponsel dan sistem IoT dalam konteks manajemen sampah perkotaan. Penelitian ini menegaskan efektivitas transfer learning dalam membangun sistem klasifikasi sampah yang cerdas dan efisien untuk mendukung program pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan institusi.
Perlindungan Hukum Pemanfaatan Tanaman Lahan Basah Sebagai Kerajinan Berdaya Guna Bagi Masyarakat Lokal Kalimantan Selatan
Get PDFThe purpose of this study is to examine the existing regulations related to the role of the South Kalimantan Regional Government in developing a system to assist local communities in managing and utilizing wetland plants in an economically valuable and environmentally sustainable manner, based on regional autonomy policies under Law No. 23/2014 on Regional Government and its amendments. Currently, the South Kalimantan Provincial Regulation No. 7/2023 on Creative Economy Development serves as the reference for fostering business actors in South Kalimantan, which only provides general provisions on creative economy development with an emphasis on environmental sustainability and local wisdom. However, there is no specific regulation that provides legal certainty and protection for the management and utilization of wetland plants, including local crafts based on these resources. This study employs a normative legal research method, which involves a process of finding legal rules, principles, or doctrines to address the legal issue of regulatory gaps. This research is prescriptive in nature, aiming to answer the legal issue raised by using arguments, theories, and new concepts as a prescription for solving the problem, thereby providing concrete recommendations for the development of regulations related to the management and utilization of wetland plants in South Kalimantan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi yang ada terkait peran Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam membentuk sistem untuk membantu masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan, berdasarkan kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Saat ini, acuan pembinaan pelaku usaha di Kalimantan Selatan adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang hanya mengatur secara umum tentang ekonomi kreatif dengan pengembangan yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal. Namun, belum ada peraturan khusus yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara spesifik terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah, termasuk kerajinan lokal yang berbasis pada sumber daya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan regulasi, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yaitu kekosongan hukum. Dengan sifat preskriptif, penelitian ini bertujuan memberikan solusi melalui argumentasi, teori, dan konsep baru untuk mengatasi masalah hukum yang ada., sehingga memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah di Kalimantan Selatan
Kritik Maqashid Syari\u27ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian
Get PDFThis study aims to examine the background of the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023, which regulates the requirements for divorce, namely the obligation to separate residences for at least six months, and to assess the policy\u27s compliance with basic Islamic principles, particularly Maqasid Syari\u27ah. The urgency of this research lies in the importance of reviewing state policies that potentially conflict with the principle of protection in Islamic law. This study uses a normative-qualitative approach by analyzing the policy through the perspective of Maqasid Syari\u27ah. The results show that this policy ignores several values of public interest and is inconsistent with the principles of protection of the soul (hifz an-nafs), intellect (hifz al-\u27aql), and offspring (hifz an-nasl). This requirement has the potential to increase psychological burdens and prolong conflicts in households that have experienced severe rifts if implemented rigidly, thus contradicting the principle of public interest in Islamic law. This study recommends that the Supreme Court consider these administrative provisions by prioritizing the principle of benefit within the Maqasid Syari\u27ah. Thus, family law policy in Indonesia is expected to be more humane, contextual, and aligned with the values of substantive justice in Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur syarat perceraian yaitu kewajiban berpisah tempat tinggal minimal enam bulan serta menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, khususnya Maqashid Syariah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meninjau ulang kebijakan negara yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan menganalisis kebijakan tersebut melalui perspektif Maqaṣid Syari‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mengabaikan beberapa nilai-nilai kemaslahatan dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-\u27aql), dan keturunan (hifz an-nasl). Syarat tersebut berpotensi menambah beban psikologis dan memperpanjang konflik dalam rumah tangga yang telah mengalami keretakan parah apabila dilaksankan secara kaku, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung mempertimbangkan terhadap ketentuan administratif tersebut dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan dalam Maqaṣid Syari‘ah. Dengan demikian, kebijakan hukum keluarga di Indonesia diharapkan lebih humanis, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam
Konflik Norma SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dengan Putusan Pengadilan Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Get PDFThis study aims to analyze the disharmony between norms and practices related to interfaith marriage in Indonesia, which has led to legal uncertainty and differences in interpretation in court. The method used is a normative juridical approach with a comparative analysis of regulations and court decisions. The results of the study show contradictions between Law No. 1 of 1974 concerning Marriage (jo. Law No. 16 of 2019), Article 28B paragraph (1), and Article 29 of the 1945 Constitution, as well as technical policies through SEMA No. 2 of 2023. Court decisions also differ, for example, South Jakarta District Court Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, which granted the request, compared to Supreme Court Decision No. 1400 K/Pdt/1986, which rejected it. This difference causes inconsistency in the protection of citizens\u27 constitutional rights. The novelty of this research lies in offering guidelines for interpreting national law as a uniform reference for law enforcement officials. These findings contribute to strengthening legal certainty, providing practical guidance for judges, input for regulators, and protection of the rights of the community in the practice of interfaith marriage. Thus, this research has direct implications for improving the governance of interfaith marriage law in Indonesia.
Penelitian ini bertujuan menganalisis disharmoni norma dan praktik terkait pernikahan beda agama di Indonesia, yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan tafsir di pengadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap regulasi dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019), Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945, serta kebijakan teknis melalui SEMA No. 2 Tahun 2023. Putusan pengadilan pun berbeda, misalnya Putusan PN Jakarta Selatan No. 916/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL yang mengabulkan, dibandingkan dengan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang menolak. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran pedoman interpretasi hukum nasional sebagai acuan seragam bagi aparat penegak hukum. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, memberi panduan praktis bagi hakim, masukan bagi pembuat regulasi, serta perlindungan hak masyarakat dalam praktik pernikahan beda agama. Dengan demikian penelitian ini berimplikasi langsung terhadap perbaikan tata kelola hukum pernikahan beda agama di Indonesia
PELATIHAN ANEKA PENGOLAHAN DAGING UNTUK SISWA SMAN 1 PATEAN, KABUPATEN KENDAL SEBAGAI BEKAL KEWIRAUSAHAAN
No full textDaging merupakan sumber protein hewani yang sangat penting bagi masyarakat. Namun, penanganan dan pengolahan yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan kualitas, kerusakan, serta kontaminasi mikroba yang membahayakan kesehatan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa jurusan Kewirausahaan dalam pelatihan pengolahan daging yang benar. Selain itu, siswa juga mendapatkan pelatihan tentang sanitasi, teknik pemotongan, serta metode pengawetan daging yang dapat meningkatkan daya tahan dan nilai jual produk. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 70% siswa memiliki pemahaman yang rendah tentang pengolahan daging dan teknik pascapanen tanaman. Namun, setelah pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 85% siswa mencapai skor di atas 75. Selain itu, siswa menunjukkan peningkatan keterampilan dalam praktik pemotongan dan pengolahan daging, serta pemahaman terhadap pentingnya penyimpanan hasil panen yang baik untuk mendukung usaha kuliner dan industri pangan. Selain aspek teknis, siswa juga diberikan penyuluhan mengenai istilah bahasa Inggris yang berkaitan dengan industri daging dan hasil pertanian, guna meningkatkan daya saing mereka dalam dunia usaha. Secara keseluruhan, program ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai manajemen pascapanen dan pengolahan daging serta mendorong minat mereka dalam berwirausaha di bidang pangan.
Kata Kunci : Pengabdian masyarakat, pengolahan daging, teknik pascapanen, penyuluha
Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan
Get PDFPengelolaan dana desa menjadi isu penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Dalam rangka membantu mengentaskan kemiskinan, penelitian ini akan menguji bagaimana keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Metode penelitian kuantitatif digunakan, dengan menggunakan kuesioner survei yang dianalisis menggunakan SPSS 26 dan regresi linier berganda. Hasil terlihat akuntabilitas tidak berdampak yang substansial dalam mengurangi kemiskinan, namun keterbukaan dan keterlibatan masyarakat memiliki dampak yang substansial. Meskipun faktor-faktor lain juga berperan, namun variabel ketiga ini membantu menyebabkan kemiskinan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, studi ini menyimpulkan bahwa keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa sangat penting