Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar pada Jakarta Islamic Index Tahun 2025)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan jenis data sekunder. Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (total sampling) yang terdiri dari 30 perusahaan per tanggal 24 Februari 2025. Metode pengumpulan data dengan mengunjungi website https://www.idx.co.id. Teknik analisis data menggunakan smartPLS versi 3. Data yang digunakan untuk menganalisis struktur modal meliputi rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER), rasio utang terhadap aset (Debt to Asset Ratio/DAR), sedangkan untuk mengukur nilai perusahaan rasio yang digunakan adalah rasio harga pasar saham dengan nilai buku per lembar saham (Price Book Value/PBV), rasio perbandingan antara harga saham dengan laba bersih per saham (Price to Earnings Ratio/PER). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan
Criminal Sanctions as a Consequence of Negligence by Data Controllers In Personal Data Breaches
Get PDFThis research aims to analyse criminal sanctions due to negligence of personal data controllers that cause data leaks based on Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). The increasing incidents of personal data leakage in Indonesia indicate weak legal protection related to personal data control. Meanwhile, the PDP Law does not explicitly regulate culpa, resulting in legal uncertainty and potential impunity for perpetrators. This research is important because there is a legal vacuum related to the liability of negligent data controllers and the weak deterrent effect of administrative sanctions that have been applied so far. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, examining existing legal norms related to personal data protection, especially the PDP Law. The results show that the PDP Law has not expressly regulated the negligence of data controllers, resulting in a legal vacuum and weakening the enforcement of personal data protection. Therefore, this research offers a new norm formulation that explicitly regulates criminal sanctions for data controller negligence and criminal liability for negligent data controllers. Thus, the a need for reformulation of criminal norms against negligence to increase legal certainty and protect the rights of personal data owners in Indonesia
Analisis Pelaksanaan Gadai Saham Emiten Go Public Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
Get PDFPasar modal memiliki fungsi yang sangat strategis guna melakukan pengembangan dan memajukan tingkat perekonomian suatu negara, bukan hanya Indonesia namun hampir seluruh negara dibelahan dunia sudah memberikan perhatian khusus bagi pasar modal dalam melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat di pasar modal. Fungsi utama pembentukan pasar modal sebagai sumber menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh emiten guna melakukan perluasan atau ekspansi diberbagai bidang usaha, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk alternatif bagi emiten guna mendapatkan suntikan dana segar yang dibutuhkan oleh emiten diluar dunia perbankan. Bentuk penghimpunan dana masyarakat di pasar modal pemegang saham yang membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Seorang pemegang saham dapat mengagunkan saham yang dimiliki guna menjamin utangnya pada kreditur, baik agunan saham dalam bentuk fidusia maupun gadai. Pada umumnya seorang debitur meminta agunan kredit kepada debitur guna menjamin pelunasan utang yang dilakukan oleh debitur baik utang pokok maupun bunga serta denda pinalti yang kemungkinan dijatuhkan kepada debitur. Agunan sesungguhnya hal yang tidak diwajibkan dalam proses pemberian kredit, namun guna melaksanakan prinsip kehati-hatian, kreditur menerapkan prinsip 5 C yaitu Carakter (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colleteral (jaminan) Condition of Economy (kondisi ekonomi). Kalau disimak lebih lengkap bahwa berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata mewajibkan penyerahan barang bergerak kepada kreditur yang dilakukan oleh debitur atau yang mewakili, bahkan apabila penyerahan barang tersebut tidak dilakukan membawa konsekuensi terhadap gadai tersebut menjadi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 1151 KUHPerdata yang menyatakan “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari wawancara, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah semua saham-saham yang terdapat pada emiten go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dijadikan agunan oleh debitur kepada pegadaian dan saham emiten go public public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat di gadaikan oleh debitur kepada pegadaian dengan cara menyerahkan bukti kepemilikan saham pada pegadaian
Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit
Get PDFThis study aims to analyze the normative conflict between general seizure (sita umum) and criminal seizure (sita pidana) in the settlement of bankruptcy assets, as well as to examine mechanisms for resolving such conflicts when assets of a bankrupt debtor under general seizure are also subject to criminal seizure. General seizure, carried out by the bankruptcy curator, is intended to collect and liquidate all assets of the bankrupt debtor to repay creditors fairly and proportionally. In contrast, criminal seizure, conducted by investigators, is aimed at confiscating assets related to a criminal offense, either as evidence or as proceeds of crime. The normative conflict arises when assets seized for bankruptcy settlement are also targeted in criminal proceedings. This clash is rooted in Article 31(2) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment, which stipulates that a bankruptcy declaration and general seizure nullify all prior seizures, and Article 39(2) of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), which still permits the seizure of assets already under civil or bankruptcy seizure. Using a normative juridical method, the findings reveal that this inconsistency creates legal uncertainty, particularly in determining the priority of seizure enforcement, thereby hindering the settlement of bankruptcy assets and potentially causing losses to creditors. Therefore, this study recommends the establishment of a clear legal provision that explicitly prioritizes general seizure in cases of overlap with criminal seizure, in order to ensure legal certainty, safeguard creditors’ rights, and maintain a balanced approach with the objectives of criminal law enforcement.
Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik norma antara sita umum dan sita pidana dalam proses pemberesan harta pailit, serta mengkaji mekanisme penyelesaiannya ketika aset debitur pailit yang telah berada dalam sita umum juga menjadi objek sita pidana. Sita umum yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan bertujuan mengumpulkan dan menjual seluruh aset debitur pailit untuk membayar utang kepada para kreditur secara adil dan proporsional. Sebaliknya, sita pidana yang dilakukan oleh penyidik ditujukan untuk menyita aset yang terkait dengan tindak pidana, baik sebagai alat bukti maupun hasil kejahatan. Konflik norma timbul ketika objek yang disita untuk pemberesan harta pailit juga menjadi sasaran sita dalam perkara pidana. Pertentangan ini berakar pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa putusan pailit dan sita umum menghapus seluruh sita sebelumnya, dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tetap memperbolehkan penyitaan terhadap objek yang telah berada dalam sita perdata maupun sita pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait penentuan prioritas pelaksanaan sita, sehingga berimplikasi pada terhambatnya pemberesan harta pailit dan potensi kerugian bagi kreditur. Penelitian ini merekomendasikan adanya pengaturan yang secara tegas menetapkan prioritas sita umum dalam konteks tumpang tindih dengan sita pidana, guna menciptakan kepastian hukum, melindungi hak kreditur, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan penegakan hukum pidana
Disharmoni Regulasi Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pemilu DPRD Banten 2019–2024: Perspektif Peraturan Perundangan dan Hukum Progresif
Get PDFThis study aims to analyze the candidacy of former corruption convicts as members of the Banten Provincial DPRD in the 2019 and 2024 elections, emphasizing the disharmony of legal norms and its implications for democratic legitimacy. The method used is a normative juridical approach with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, enabling a comprehensive analysis of regulations, court decisions, and practices in the field. The results of the study show that in the 2019 elections, there was a contradiction between the Election Law, PKPU, and the Supreme Court Decision, which created legal uncertainty and opened up the possibility of former corruptors running for office without a strong ethical mechanism. In the 2024 elections, regulations are more structured through the Constitutional Court Decision and PKPU 10/2023, but their implementation still faces challenges in the form of weak factual supervision of candidates\u27 track records, the dominance of political parties\u27 electoral interests, and low commitment to political ethics. The novelty of this research lies in the integration of regulatory analysis with a progressive legal perspective to assess the legitimacy of local democracy. This study recommends the establishment of an independent political ethics institution, the reformulation of stricter candidacy norms, and the strengthening of political party codes of ethics as practical steps to ensure a cleaner, more accountable, and dignified electoral democracy.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota DPRD Provinsi Banten pada Pemilu 2019 dan 2024, dengan menekankan disharmoni norma hukum serta implikasinya terhadap legitimasi demokrasi. Metode yang digunakan adalah normative juridical approach dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach), sehingga memungkinkan analisis komprehensif antara regulasi, putusan peradilan, dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019 terjadi kontradiksi antara UU Pemilu, PKPU, dan Putusan MA yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang pencalonan mantan koruptor tanpa mekanisme etik yang kuat. Pada Pemilu 2024, regulasi lebih terstruktur melalui Putusan MK dan PKPU 10/2023, namun penerapannya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan faktual terhadap rekam jejak calon, dominannya kepentingan elektoral partai politik, dan rendahnya komitmen etika politik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis regulasi perundang-undangan dengan perspektif hukum progresif untuk menilai legitimasi demokrasi lokal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga etik politik independen, reformulasi norma pencalonan yang lebih ketat, serta penguatan kode etik partai politik sebagai langkah aplikatif untuk memastikan demokrasi elektoral yang lebih bersih, akuntabel, dan bermartabat
Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Get PDFThis study aims to analyze the implementation of mediation at the Batam Religious Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures. The research is motivated by the fact that although mediation is mandated as a preliminary stage in every civil case, its effectiveness remains limited due to structural and cultural challenges, particularly the shortage of judges and the low level of public legal awareness. The urgency of this study lies in providing an empirical perspective that complements previous research, which has generally been normative, broad, or limited to specific types of cases. This study uses a normative juridical research method. Using Lawrence M. Friedman’s legal system theory, the analysis reveals an imbalance between the legal structure, which lacks adequate institutional support, the legal substance, which is often treated as a mere formality, and the legal culture, which shows weak societal commitment to mediation as a path to peaceful settlement. The novelty of this research lies in its contextual findings on the concrete implementation of mediation in Batam, filling a gap left by previous studies. The study concludes that strengthening the number and capacity of judges and external mediators, optimizing the substantive application of mediation rules, and enhancing public legal literacy through sustained outreach are essential. These recommendations are expected to reinforce mediation as an effective, fair, and accessible dispute resolution mechanism in line with the principles of simple, speedy, and low-cost justice.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal dalam setiap perkara perdata, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan jumlah hakim dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan kajian empiris yang mampu melengkapi penelitian terdahulu yang cenderung bersifat normatif, umum, atau terbatas pada satu jenis perkara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi secara normatif telah sesuai prosedur, tetapi belum sepenuhnya berjalan efektif. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara struktur hukum yang belum didukung kelembagaan memadai, substansi hukum yang sering dipersepsi sekadar formalitas, dan budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan implementasi konkret mediasi di Batam yang mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan jumlah dan kapasitas hakim maupun mediator eksternal, optimalisasi penerapan substansi hukum agar lebih implementatif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkesinambungan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan
PENGATURAN SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN
Get PDFThis study aims to analyze the regulation of severe disciplinary sanctions for Civil Servants (ASN) in Indonesia and evaluate their alignment with the principles of good legislation and legal protection. The issue stems from inconsistencies between Law No. 20/2023 on ASN and Government Regulation No. 94/2021, which create ambiguity and legal uncertainty in sanction imposition. The urgency of this study lies in ensuring legal clarity and fairness to uphold bureaucratic integrity and public trust. Employing a normative legal approach, this research examines primary legal materials, including statutes, and secondary sources, such as journals, to assess the regulatory framework. The findings indicate that Law No. 20/2023 lacks precise definitions of severe disciplinary violations and sanction mechanisms, leading to potential misinterpretations and undermining legal certainty. Compared to previous regulations, which offered detailed sanction categories, the current law’s vague wording risks unfair application. This study concludes that comprehensive implementing regulations are essential to ensure justice, transparency, and legal certainty in disciplinary actions for ASN.
Abstrak
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pelanggaran disiplin berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip dasar atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai perlindungan hukum. Masalah muncul dari inkonsistensi antara UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menyebabkan ambiguitas hukum dalam penerapan sanksi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan untuk menjaga integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji berbagai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder seperti jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2023 kurang jelas dalam mendefinisikan pelanggaran disiplin berat dan mekanisme sanksi, berpotensi menimbulkan multitafsir dan melemahkan kepastian hukum. Dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang lebih rinci, UU ini berisiko diterapkan secara tidak adil. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peraturan pelaksana yang komprehensif untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam penegakan disiplin ASN
ANALISIS KASUS PENGGUSURAN PADA TANAH YANG BERSERTIPIKAT HAK MILIK PADA OBJEK TANAH BERSTATUS EKSEKUSI PENGADILAN
Get PDFThis research examines the legal certainty of land ownership rights (Hak Milik) certificates in land dispute cases and the role of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) in resolving such issues. The study employs a normative legal research method with an analytical approach and qualitative descriptive analysis, based on secondary data sources such as statutes, government regulations, and relevant literature. The findings reveal that a land ownership certificate serves as strong evidence of title but is not absolute, as Indonesia’s land registration system adopts a negative publication principle. Consequently, certificates may be challenged in court if stronger counter-evidence is presented. BPN, through local land offices, plays a crucial role in the registration process, certificate issuance, and community legal education to enhance public awareness of land rights. A case study in Bekasi indicates weaknesses in land rights protection caused by administrative negligence and abuse of authority. Therefore, strengthening land administration systems and improving oversight are essential to ensuring legal certainty of land ownership rights for society.
Abstrak
Penelitian ini membahas kepastian hukum atas status tanah bersertipikat hak milik pada objek tanah sengketa serta peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan analitis dan analisis data deskriptif kualitatif, berdasarkan sumber data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat hak milik merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak bersifat mutlak karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut prinsip publikasi negatif. Dengan demikian, sertipikat tetap dapat digugat apabila terdapat bukti lain yang lebih meyakinkan di pengadilan. BPN, melalui kantor pertanahan, memiliki peran penting dalam proses pendaftaran, penerbitan sertipikat, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan hak-hak pertanahan. Studi kasus di Bekasi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perlindungan hak atas tanah akibat kelalaian administrasi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi pertanahan serta peningkatan pengawasan agar kepastian hukum atas hak atas tanah dapat terjamin secara optimal bagi masyarakat
ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
Get PDFThis article analyzes the evidence in civil disputes concerning breach of contract, which arises when obligations are not fulfilled. Evidence plays a crucial role in substantiating claims in court. The rules governing the burden of proof, the categories of admissible evidence, and the judge’s evaluation of such evidence are all part of the issues addressed. The purpose of this research is to protect the rights and responsibilities of the parties involved, ensure an efficient legal system, and assess the evidence in contractual disputes. The research employs a normative legal method through statutory analysis. Written documents, witnesses, oaths, confessions, and presumptions are all examples of evidence. The plaintiff must demonstrate the defendant’s negligence. The court evaluates both the strength and the credibility of the evidence. The aim of this analysis is to ensure a fair trial. Achieving material truth and substantive justice requires an understanding of the burden of proof and the methods of evaluating evidence.
Abstrak
Artikel ini menganalisis pembuktian dalam sengketa perdata terkait wanprestasi dalam perjanjian, yang terjadi ketika kewajiban tidak terpenuhi. Pembuktian krusial untuk membuktikan dalil-dalil di persidangan. Rumusan masalah meliputi pengaturan beban pembuktian, jenis alat bukti yang diakui, dan penilaian hakim terhadap bukti. Tujuan penelitian adalah menganalisis pembuktian dalam sengketa wanprestasi, memastikan proses peradilan yang efektif, serta melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak. Metode penelitian adalah hukum normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan. Alat bukti meliputi dokumen tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penggugat harus membuktikan kelalaian tergugat. Pengadilan menilai keabsahan dan kekuatan bukti. Analisis ini bertujuan memastikan peradilan yang adil. Pemahaman beban pembuktian dan penilaian bukti penting untuk mencapai kebenaran materiil dan keadilan substantif
Pemberdayaan Pokdakan Desa Ujungwatu Melalui Inovasi Sosial Bandeng Kalingga untuk Peningkatan Ekonomi dan Konservasi Lingkungan
Get PDFPemberdayaan masyarakat melalui inovasi sosial Bandeng Kalingga merupakan inisiatif terpadu yang bertujuan meningkatkan ekonomi berkelanjutan sekaligus konservasi lingkungan di Desa Ujungwatu, Jepara, melalui tiga pilar utama: rehabilitasi ekosistem mangrove (Kalingga Jaga Pantura); modernisasi tambak berbasis teknologi (Kalingga Daya Pantura); dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan (Kalingga Bala Pantura). Program ini mengintegrasikan pendekatan blue economy dan nature-based solutions dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan produktivitas tambak bandeng dari 1,2 menjadi 2,5 ton/ha, efisiensi biaya pakan hingga 45%, rehabilitasi 12 ha ekosistem mangrove, serta peningkatan pendapatan masyarakat rata-rata 45% melalui diversifikasi produk olahan dan eduwisata. Implementasi program menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketergantungan pada pendampingan eksternal, keterbatasan infrastruktur digital, dan isu regenerasi pembudidaya. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pengembangan sistem monitoring alternatif, serta pembentukan koperasi pokdakan. Model intervensi ini terbukti efektif dalam menciptakan sinergi antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga berpotensi untuk direplikasi di kawasan pesisir lainnya dengan penyesuaian konteks lokal. Temuan program ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjuta