Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karanganom Kabupaten Klaten
Get PDFPemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang cukup strategis dalam meningkatkan adanya partisipasi publik dalam pembangunan pada sebuah desa. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan adanya peraturan desa. Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi sosial dan budaya yang berkembang, memiliki kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara inklusif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa, terkait dengan peran pembentukan peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat serta efektivitas penerapannya di Desa Karanganom. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat, serta analisis terhadap dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perancangan peraturan desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek sosialisasi dan keterlibatan kelompok rentan. Selain itu, regulasi yang dibentuk memiliki dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat jika diikuti dengan mekanisme partisipasi yang inklusif serta pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan.
Kata kunci: Peraturan Desa; Partisipasi Publik; Pemberdayaan Masyarakat
UMS Library Digital Scholarship: Strategi Promosi Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta
Get PDFPerkembangan teknologi merupakan tantangan bagi pustakawan, salah satunya perpustakaan perguruan tinggi untuk terus memperhatikan keterbaruan informasi seiring berkembangnya disiplin ilmu. Agar layanan informasi yang telah disediakan dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh pemustaka, pustakawan harus dapat menentukan strategi yang berkaitan dengan promosi perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi dapat melakukan kolaborasi bersama mahasiswa yang memiliki keterampilan digital, seperti yang dilakukan oleh pihak Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital UMS dalam program UMS Library Digital Scholarship. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan dari program UMS Library Digital Scholarship, strategi, dan dampak strategi promosi melalui program UMS Library Digital Scholarship di Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program UMS Library Digital Scholarship merupakan program kolaborasi pada kategori teknologi informasi dan kategori konten kreator dengan tahapan rekrutmen, pembekalan, pengembagan proyek, mentoring, dan monitoring evaluasi. Strategi promosi Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital UMS dilakukan melalui pengembangan proyek kolaborasi kategori konten kreator berupa publisitas konten digital video reels instagram. Dampak dari adanya strategi promosi melalui program UMS Library Digital Scholarship terlihat dengan adanya peningkatan engagement pada media sosial instagram, adanya peningkatan kinerja staf, dan peningkatan jumlah pengunjung.
Kata Kunci: konten digital, perpustakaan perguruan tinggi, strategi promosi, UMS library digital scholarshi
Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TBIS) Sebuah Studi Literatur
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Transformasi Peprustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan bentuk tanggung jawab pemerintah daaerah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung program ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode tinjauan pustaka. Dipilih tiga artikel jurnal bereputasi yang membahas tentang implementasi program TBIS di lapangan dan menelusur bentuk tanggung jawab pemerintah dalam bentu produk hukum berupa peraturan melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Perpustakaan Nasional. Penelitian ini membahas jenis implementasi program TBIS di berbagai tingkat daerah, mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pemerintah, dan merangkum artikel terpilih. Ditemukan terdapat tiga perpustakaan dari berbagai daerah yang mengimplemntasikan program ini. Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dan UPT Perpustakaan Nasional Bung Karno. Terdapat enam belas daerah yang sudah memiliki kebijakan program TBIS atau sekitar 42%. Untuk penelitian berikutnya dapat mengkaji kebijakan TBIS di tingkat pemerintah kabupaten/kota
Peran Physical Health dan Work-life Balance terhadap Psychological Well-being dengan Work-stress sebagai variabel intervening pada Karyawan PT X di Bekasi
Get PDFThis study aims to analyze the role of Physical Health and work-life balance on psychological well-being and work-stress at PT X employees in Bekasi. The population in this study were 126 employees of PT X in Bekasi. Sampling in this study is using saturated sampling. The research data were collected using three scales, namely the Physical Health scale, the work-life-balance scale, and the psychological wellbeing scale. Data analysis was performed using SEM PLS. The test results show that Physical Health and Work-life Balance partially have a significant effect on Work-stress with a p-value of 0.025 and a p-value of 0.000. Work-stress has a significant effect on Psychological Well-being with a p-value of 0.001. Physical Health has no significant effect on Psychological Well-being with p-values of 0.388 or more than 0.05. Work-life balance has a significant effect on Psychological Well-being with a p-value of 0.000. Physical Health has a significant effect on Psychological Well-being with Work-stress as an intervening p-value of 0.038. While Work-Life Balance has a significant effect on Psychological Well-being with Work-stress as an intervening with a p-value of 0.001. In this study, it is proven that work-stress mediates the effect of physical health and work-life balance on psychological well-being
Penerapan Teknologi Fermentasi Feses Domba Menjadi Pupuk Organik Cair di KTT Wates, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
Get PDFPupuk Organik Cair (POC) is the result of the fermentation of organic materials, such as livestock and agricultural waste, which contains nutrients and is easily absorbed by plants. One of the advantages of POC is its ability to improve soil fertility without causing negative impacts, as often caused by inorganic fertilisers. Departing from the low utilisation of livestock waste, especially sheep faeces, and the high dependence of farmers on chemical fertilisers in Jambewangi Village, this service activity was carried out to overcome these problems. The activity was carried out in Wates Hamlet, Jambewangi Village, Pakis District, Magelang Regency, in July 2024. The activity methods included counselling, demonstration of making sheep faeces-based POC, and ongoing assistance. The results showed a significant increase in participants\u27 knowledge of POC, from 5-35% to 80-100% after the activity. This activity provides new insights for the community in managing livestock waste into high-value products, and encourages the creation of environmentally friendly, sustainable agriculture.
Pupuk Organik Cair (POC) merupakan hasil olahan fermentasi bahan organik, seperti limbah peternakan dan pertanian, yang mengandung unsur hara dan mudah diserap oleh tanaman. Salah satu keunggulan POC adalah kemampuannya dalam meningkatkan kesuburan tanah tanpa menyebabkan dampak negatif seperti yang kerap ditimbulkan oleh pupuk anorganik. Berangkat dari masih rendahnya pemanfaatan limbah peternakan, khususnya feses domba, serta tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk kimia di Desa Jambewangi, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan dilaksanakan di Dusun Wates, Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, pada bulan Juli 2024. Metode kegiatan meliputi penyuluhan, demonstrasi pembuatan POC berbasis feses domba, serta pendampingan secara berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta terhadap POC secara signifikan, yaitu dari kisaran 5–35% menjadi 80–100% setelah kegiatan berlangsung. Kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola limbah peternakan menjadi produk bernilai guna tinggi, serta mendorong terciptanya pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan
Komparasi Tingkat Kerusakan Jalan antara Metode PCI dan Bina Marga (Studi Kasus: Jalan Raya Demak-Kudus, Gajah, Kabupaten Demak)
Get PDFRoads are a vital element of infrastructure that support public mobility and drive economic growth. Road damage can disrupt traffic flow, increase vehicle maintenance costs, and potentially cause accidents. In Demak Regency, particularly on the Demak-Kudus Highway in Gajah District, road damage has become a major challenge in infrastructure maintenance.This study compares two methods of road condition assessment: the Pavement Condition Index ( (PCI)) and the Bina Marga method. PCI evaluates road conditions on a scale of 0-100, while the Bina Marga method uses the Priority Order (UP) system to determine repair needs. The research results indicate that PCI scores range from 50 (Fair) to 89 (Excellent), suggesting that most roads are still usable but require maintenance. The Bina Marga method produces an average UP score of 6.17 highlighting the need for periodic maintenance. Based on the comparison, the PCI method provides a more detailed assessment of road damage, whereas the Bina Marga method is more effective in prioritizing repairs. A combination of both methods can serve as an optimal solution for road maintenance planning
Sistem Pakar Diagnosis Hama Dan Penyakit Tanaman Jeruk Keprok Menggunakan Metode Dempster Shafer Berbasis Web
Get PDFSoe Tangerines are a type of local orange from the Soe area and are one of the leading agricultural commodities in East Nusa Tenggara (NTT) Province. The fruit is round and small with an average diameter of between 5-7 cm. Oranges are an important need for Indonesian people. Although the harvest of these oranges has not yet reached its maximum potential, this is caused by several factors such as cultivation techniques, environmental conditions, as well as pest and disease attacks. These three factors can cause a decrease in productivity and even crop failure. Therefore, an expert system was designed using the Dempster Shafer method. This method aims to detect pests and diseases based on the symptoms that appear on Tangerine plants and provide solutions to overcome these problems. The goal is to reduce the risk of pest and disease attacks on plants. The test results used 50 case data from the TTS Regency Agriculture and Plantation Service. The system test results from 50 data produced 42 case data that were in accordance with the expert diagnosis, 6 data that were in accordance with the expert diagnosis but below the threshold of 80% and 8 data that were not appropriate. Testing system accuracy by comparing system and expert diagnosis results obtained accuracy results of 84%
Komparasi AHP, SAW, TOPSIS, VIKOR, dan MABAC pada Sistem Pengambilan Keputusan Pemilihan Supplier Obat
Get PDFThe selection of pharmaceutical suppliers is crucial for ensuring consistent drug availability and maintaining service quality in healthcare facilities. This study offers a comparative analysis of five Multi Criteria Decision Making methods (AHP, SAW, TOPSIS, VIKOR, and MABAC) applied to supplier evaluation based on four key criteria: price, delivery time, receipt accuracy, and product quality. Unlike previous studies that employed individual or dual methods, this research evaluates all five methods using the same dataset to assess consistency, sensitivity, and decision reliability. The results show strong ranking consistency across methods, with AHP and SAW producing identical outputs. TOPSIS and VIKOR offer similar outcomes based on proximity and compromise analysis, while MABAC demonstrates high discrimination power for mid-ranked suppliers. Sensitivity tests confirm ranking stability under moderate weight variations. This study provides practical recommendations for selecting appropriate decision methods in pharmaceutical procurement systems based on operational context and desired decision accuracy.Pemilihan supplier obat yang tepat merupakan aspek strategis dalam manajemen apotek. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja 5 metode Multi-Criteria Decision Making (MCDM), yaitu AHP, SAW, TOPSIS, VIKOR, dan MABAC, dalam sistem pendukung keputusan untuk pemilihan supplier obat. Studi ini melibatkan data 10 supplier berdasarkan 4 kriteria utama: harga, pengiriman, penerimaan barang, dan kualitas. Hasil menunjukkan bahwa metode AHP dan SAW memberikan hasil identik dan stabil, sedangkan TOPSIS dan VIKOR unggul dalam mengakomodasi kompromi antar kriteria. MABAC menunjukkan sensitivitas tinggi dalam membedakan kinerja supplier di peringkat menengah ke bawah. Hasil Uji sensitivitas perubahan bobot kriteria harga dengan kenaikan 10% dan 20% atau penurunan 10% dan 20% dapat berpengaruh pada pemeringkatan supplier. Penelitian ini merekomendasikan pemilihan metode berdasarkan kebutuhan sistem, di mana AHP dan SAW cocok untuk implementasi manual. Temuan ini diharapkan dapat membantu apotek dalam mengambil keputusan lebih objektif dan efisien
Misreading the Court Decision: Reflecting on Constitutional Interpretation In Nusantara Capital Law Formation
Get PDFThis study examines the use of Constitutional Court decisions in the academic manuscript of the Draft Law on the National Capital (RUU IKN) and evaluates its consistency with the 1945 Constitution, while drawing comparisons with governance models of other national capitals. The establishment of Ibu Kota Nusantara raises constitutional concerns because its governance design as an Authority excludes direct elections for regional leaders and the existence of a Regional House of Representatives. This design risks subordinating constitutional norms to political will, thereby undermining democratic principles. Using a normative juridical approach combined with comparative legal analysis, the research finds that the academic manuscript employs Constitutional Court rulings selectively, weakening constitutional guarantees of local democracy. Although the Court has recognized special governance status for certain regions, such as Papua and DKI Jakarta, these precedents have never eliminated democratic institutions, since both regions still maintain electoral and representative mechanisms. A comparison with Putrajaya, Malaysia, shows that centralistic governance may offer administrative efficiency but comes at the expense of political accountability and public participation. The study concludes that implementing the IKN Law without amendment will endanger constitutional legitimacy and set a harmful precedent for democratic governance. The novelty of this research lies in its critical perspective on how constitutional interpretation is instrumentalized in strategic policymaking, combining judicial analysis with comparative insights. Normatively, it recommends revising the IKN Law to align with constitutional principles of local democracy and strengthen safeguards for public participation and accountability
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Prinsip Keterbukaan Dalam Mekanisme Securities Crowdfunding (SCF)
Get PDFThis article examines how the principle of transparency is applied in the Securities Crowdfunding (SCF) mechanism and explores the challenges that limit its role in protecting investors. The urgency of this research lies in the lack of strong legal rules to protect investors in the fast-growing SCF system, which has expanded along with financial technology. SCF offers new financing opportunities for small businesses and startups, but this growth is not yet supported by clear and effective legal safeguards—especially in terms of information disclosure. The method used is normative legal research, based on laws and legal concepts. The novelty of this study is its focus on evaluating transparency not just as a matter of meeting basic requirements, but as a real effort to provide useful and meaningful information for investors. The results show that much of the information shared with investors is hard to understand, not detailed enough, and does not show the true business risks. Verification of data is still weak, and government supervision by the Financial Services Authority tends to act only after problems occur. This article recommends improving the quality of information, making it easier for investors to access and understand, and ensuring that regulators take a more active role in monitoring SCF platforms.
Artikel ini membahas penerapan prinsip keterbukaan dalam mekanisme Securities Crowdfunding (SCF) serta menguraikan berbagai hambatan yang membatasi fungsinya dalam melindungi investor. Urgensi penelitian ini terletak pada belum kuatnya aturan hukum yang melindungi investor dalam sistem SCF yang berkembang cepat seiring kemajuan teknologi finansial. SCF memberikan peluang pembiayaan baru bagi pelaku usaha kecil dan perusahaan rintisan, namun perkembangan ini belum diikuti oleh perlindungan hukum yang jelas dan efektif, terutama dalam hal penyampaian informasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan secara nyata dan menyeluruh, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan masih sulit dipahami, kurang rinci, dan belum menggambarkan risiko usaha secara utuh. Proses verifikasi informasi masih lemah, dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan cenderung dilakukan setelah terjadi masalah. Artikel ini merekomendasikan peningkatan kualitas informasi, kemudahan akses bagi investor, serta pengawasan yang lebih aktif dari regulator terhadap platform SCF.