Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Analisis Tingkat Kerawanan Tanah Longsor di Kabupaten Lampung Utara Dengan Memanfaatkan Informasi Spasial Berbasis SIG
Full text linkLongsor merupakan gerakan massa batuan ataupun tanah pada suatu lereng akibat adanya pengaruh gaya gravitasi. Ancaman longsor dapat terjadi di daerah yang mempunyai kondisi geologi relatif labil, yang ditinjau dari komposisi batuan penyusun hingga dekatnya area tersebut dengan zona sesar serta kawasan yang vegetasi alaminya terganggu. Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang cukup rawan terkena bencana tanah longsor. Sehingga, untuk mengantisipasi terjadinya korban dan kerugian yang lebih banyak, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengidentifikasi daerah rawan longsor di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai daerah rawan tanah longsor di Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan metode Sistem Informasi Geografis. Tahapan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data dan informasi, melakukan scoring dan pembobotan pada setiap parameter, melakukan overlay, penentuan total skor dan interval kelas, serta menganalisis tingkat kerawanan bencana tanah longsor. Hasil penelitian menunjukkan wilayah Lampung Utara merupakan daerah yang cukup rawan akan bencana tanah longsor. Dengan kelas kerentanan tidak rawan sebesar 7,58% dengan luas daerah 206,6 km2. Untuk kelas kerentanan cukup rawan sebesar 74,48% dengan luas daerah 2030,05 km2. Dan untuk kelas kerentanan rawan sebesar 17,94% dengan luas daerah 488,98 km2
Kualitas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sempadan Rel Kereta Api Berdasarkan Presepsi Masyarakat (Studi Kasus: Kota Bandar Lampung)
Full text linkKota Bandar Lampung menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan oleh regulasi, di mana luas RTH yang tersedia masih jauh dari standar minimal. Sempadan rel kereta api memiliki potensi besar untuk dioptimalkan sebagai ruang terbuka hijau multifungsi guna mendukung lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, meningkatkan interaksi sosial, dan menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas RTH pada kawasan sempadan rel berdasarkan persepsi masyarakat. Metode yang digunakan adalah analisis Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta Potential Gain Customer Value (PGCV) untuk menentukan prioritas peningkatan kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek infrastruktur, aksesibilitas, dan kenyamanan sebagai tempat berkumpul memiliki kinerja yang baik, sementara keamanan area bermain, sarana tempat sampah, dan kondisi fisik lingkungan membutuhkan perbaikan. Dengan pemanfaatan yang terencana dan berbasis data, kawasan sempadan rel dapat diintegrasikan sebagai RTH yang relevan dan fungsional, memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan sempadan rel untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan di Kota Bandar Lampung
Adolescents’ Perceptions of Ghosts: A Phenomenological Study on the Influence of Culture and Digital Media
Full text linkGhost stories are part of the culture that plays a role in shaping adolescents\u27 understanding and perception of the immaterial world. However, culture and the role of digital media can also influence adolescents\u27 understanding and perception. This study aims to determine the perception of ghosts in adolescents and understand the subjective experiences of late adolescents (aged 17–19 years) in forming these perceptions. This study employed a qualitative approach with a phenomenological method with Interpretative Phenomenological Analysis data analysis. Subjects were selected purposively. The data collection process involved in-depth interviews. The results of the study show that adolescents\u27 perceptions of ghosts are complex and influenced by several factors, namely culture, social media, religion, social narratives, and individual experiences. These results indicate that understanding the dynamics of the formation of adolescents\u27 perceptions of metaphysical phenomena in the digital era is very important. This has an impact on developmental and educational psychology, especially in helping adolescents understand and manage their emotions, imagination, and the way they think about supernatural stories
Derajat Keasaman, Densitas Kamba, Dan Warna Tepung Komposit Termodifikasi Dengan Variasi Suhu Dan Waktu Autoklaf
Full text linkTepung komposit dibuat dengan menggunakan proporsi 10% tepung rumput laut merah, 40% tepung tulang ikan tuna sirip kuning, dan 50% tepung tempe koro pedang. Selanjutnya, tepung komposit tersebut dimodifikasi secara fisik. Modifikasi fisik secara umum adalah dengan pemanasan. Salah satu metode panas bertekanan adalah autoklaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi suhu dan waktu autoklaf terhadap karakteristik fisik tepung komposit termodifikasi. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu suhu autoklaf terdiri dari 121oC dan 127oC. Faktor kedua yaitu waktu autoklaf terdiri dari 10, 20, dan 30 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung komposit termodifikasi autoklaf memiliki nilai derajat keasaman (pH) berkisar antara 6,05-6,19, nilai densitas kamba berkisar antara 0,807-0,838 g/mL, nilai L* berkisar antara 55,60-62,47, nilai a* berkisar antara 4,38-5,21, dan nilai b* berkisar antara 21,62-25,00
Pengaruh Limbah Bata Merah Cepu Sebagai Bahan Subtitusi Semen Terhadap Sifat Mekanik Mortar
Full text linkPembangunan konstruksi umumnya menggunakan bahan mortar. Mortar yang digunakan banyak diaplikasikan pada dinding baik sebagai plesteran maupun sebagai bahan perekat dalam suatu pasangan baik itu pasangan bata, pasangan keramik lantai atau dinding, atau sebagai perekat pasangan pondasi. Umumnya mortar terbentuk dari campuran bahan perekat dan bahan pengisi, bahan perekat ini umumnya menggunakan semen sebagai perekat dan pasir sebagai bahan pengisi, namun tak sedikit pula banyak mortar yang menggunakan bahan perekat dengan tambahan kapur. Seperti yang diketahui juga, mortar memiliki banyak kegunaan dalam dunia konstruksi, oleh sebab itu tak jarang para peneliti melakukan penelitian terhadap mortar. Penelitian ini bertujuan mencari seberapa besar nilai karakteristik mortar pada limbah serbuk bata merah sebagai bahan substitusi semen menggunakan pasir bengawan solo terhadap sifat mekanik mortar. Hasil penelitian diketahui bahwa serbuk bata merah memiliki pengaruh kuat tekan menjadi semakin kuat secara maksimal diperoleh nilai sebesar 5,12 kg/cm2 dengan campuran serbuk bata merah sebesar 10 %. Serbuk bata merah juga memiliki pengaruh dapat meningkatkan dan menurunkan nilai berat jenis mortar serta serbuk bata merah juga memiliki pengaruh terhadap penurunan daya serap air dimana penurunan daya serap air secara maksimal diperoleh dengan campuran serbuk bata merah dengan nilai daya serap air sebesar 10,06
Child Protection in the Digital Age: A Review of the Preventive Law Child Pornography
Full text linkThis research aims to analyse the preventive legal role of the Ministry of Communication and Digital (Komdigi) in combating child pornography content on social media through a normative legal framework. The rise of content containing pornographic elements is increasing in this era of development. Therefore, Komdigi as a government institution has an essential role in handling and preventing pornographic content on social media accounts. This research approach uses the normative method by using written laws and regulations and other legal materials as references. This study concludes that there is a legal basis that regulates child pornography, but there are still shortcomings in the existing legal instruments. Furthermore, in making preventive legal efforts, Komdigi blocks pornographic content through the crawling method and collaborates with other agencies to present child-friendly content. However, in the process, there are still some obstacles. Komdigi carries out a strategic role through the crawling method to block harmful content and cooperates with other agencies to present child-friendly content. The novelty of this study lies in emphasising the institutional-based prevention dimension that supports the implementation of Pancasila values in digital space governance. This study contributes by highlighting Komdigi\u27s strategic prevention function in grounding Pancasila values through digital content governance, an aspect that is not widely discussed in previous legal studie
Legal Responsibilities Of Bandung\u27s OKKO Bakery In Ensuring Product Safety Under Consumer Protection Law Number 8 of 1999
Full text linkThis research aims to investigate the legal liability of OKKO Bandung bakery regarding product safety compliance under Indonesia\u27s Consumer Protection Law No. 8 of 1999, particularly following a BPOM investigation that identified unauthorized food additives in their bread products. The urgency of this study stems from increasing violations of consumer rights in the food industry, where producers fail to meet safety standards, potentially endangering public health. This research employs a comprehensive qualitative methodology, combining normative legal analysis with empirical fieldwork through structured interviews and systematic observations. The study reveals that producers bear significant legal obligations to ensure product safety, provide transparent product information, and offer appropriate compensation for damages. This research contributes new insights through its unique combined normative-empirical approach, analyzing actual court precedents demonstrating implementation gaps between legal theory and enforcement reality. The study proposes specific regulatory reforms, including mandatory third-party ingredient verification, enhanced supply chain transparency, and strengthened inter-agency coordination to effectively safeguard public health and consumer interests
Perlindungan Hukum Penyelenggara Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemenang Lelang
Full text linkThe problem in this research is the act of default carried out by the auction winner. Article 1 paragraph 29 of Minister of Finance Regulation Number 213/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Instructions explains that buyers are required to pay for the auction object won in the auction no later than 5 (five) working days after the auction. The aim of this research is to understand the problems that occur in the implementation of voluntary non-execution auctions at the Office of the Notary/PPAT/Class II Auction Officer Dr. HR. Ibnu Arly, S.H., M.Kn and IBID Surabaya auction center. As well as to understand the legal protection for auction organizers against auction winners who default. The type of research is juridical-empirical with descriptive qualitative research characteristics. Using a conceptual approach, statutory approach and case approach. Legal materials come from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Procedures for collecting legal materials include observation, interviews and literature study. The research results found that there are two legal protections for auction organizers against defaults committed by auction winners, namely preventive and repressive. As a preventive measure, hold an open house and sellers are required to submit a Land Registration Certificate (SKTP). For repayment, the security deposit belonging to the auction participant who defaults will not be returned and will not be allowed to participate in the auction again for 6 (six) months.
Keywords: Legal Protection, Default, Auction
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR
Full text linkThe crime of sexual abuse against minors is a serious issue faced within the Indonesian legal system. This crime has long-term impacts on the victims and can potentially destroy the future of the child. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law policies regarding sexual abuse of minors, as well as the underlying factors contributing to the occurrence of such crimes. This research uses a juridical-sociological approach by collecting secondary data through literature studies and legal documents, as well as primary data through interviews and questionnaires. The results show that although laws related to child protection are in place, the implementation of law enforcement still faces various challenges. Additionally, social and psychological factors influence the frequency of sexual abuse against children. This research recommends an increase in legal socialization and the strengthening of law enforcement to better protect children from sexual crimes.
Abstrak
Kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang dihadapi dalam sistem hukum Indonesia. Kejahatan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap korban dan dapat merusak masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana terkait pencabulan terhadap anak, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen hukum, serta data primer melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak sudah ada, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, faktor sosial dan psikologis juga memengaruhi frekuensi terjadinya pencabulan terhadap anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum dan penguatan penegakan hukum untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PARADIGMA HUKUM PROGRESIF: REFLEKSI ATAS KESADARAN BERHUKUM
Full text linkThe act against the law is part of legal relation sourced from the law as a result of human deeds against the law intentionally or unintentionally causing the relationship and the 1 consequence of the law for someone’s responsibility in the loss due to reinforcement of other person or animal or things under his authority or supervision. Therefore, the act against the law become important to be highlited especially after having the development of substantial meaning. The focus of this observation is on the useful message covered by wide intepretation and basic thought on it, does not include substantial material using the normative judicial method. The research showed that new paradigm causing the emerge of wide interpretation through the act against the law after 31 January 1919 for Lindenbaum-Cohen cases started from Hoge Raad (Dutch Supreme Court) response over justice seekers that their interests were overruled and caused the loss but can not be processed through law formulation at the time. Therefore, through the awareness and courages, Hoge Raad (Dutch Supreme Court) applied progressive thought as the breakthrough in answering the deadlock of positive law. The act of Hoge Raad reflected implementation of the awareness and deep understanding of carrying out the law correctly by returning law position as justice guarantee at once to declare that law for human not human for law. Unfortunately, in our nation’s context, the act of Hoge Raad does not contribute the inspiration for most of us in progressive law. There are a lot of us being trapped rigidly by legalism positivism that admitted act as the only law and absolute guidance. It is not justified outside it because it is not the law.
Abstrak
Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan yang bersumber dari undang-undang akibat perbuatan manusia yang melawan hukum, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang melahirkan hubungan serta akibat hukum bagi seseorang untuk mempertanggungjawabkan kerugian akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain atau binatang ataupun barang/benda yang berada di bawah kekuasaan atau tanggungannya ataupun pengawasannya. Itu sebabnya perbuatan melawan hukum menjadi penting untuk disoroti, terutama setelah mengalami perkembangan makna substansinya. Objek kajian ini lebih terfokus pada pesan makna yang terkandung dalam penafsiran yang luas dan landasan pemikiran yang menyertainya, bukan pada substansi materi di dalamnya, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma baru yang mendasari lahirnya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum pasca 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum-Cohen adalah bermula dari respons Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) atas kegelisahan para pencari keadilan yang kepentingannya dilanggar dan menimbulkan kerugian, tetapi senantiasa tidak bisa diproses melalui formulasi hukum yang berlaku saat itu. Oleh karena itu dengan kesadaran dan keberanian, Hoge Raad menggunakan cara berpikir progresif sebagai terobosan untuk menjawab kebuntuan hukum positif. Tindakan Hoge Raad itu mencerminkan implementasi suatu kesadaran dan pengertian yang mendalam tentang cara berhukum yang benar yakni dengan mengembalikan posisi hukum sebagai pemberi jaminan keadilan sekaligus mengikrarkan bahwa hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Sayangnya dalam konteks bangsa kita, tindakan Hoge Raad itu belum menjadi inspirasi menyeluruh bagi terbanyak kita dalam berhukum dengan pikiran progresif. Masih lebih banyak kita yang terbelenggu dengan kekakuan pikiran ajaran legisme/positivisme hukum yang hanya mengakui undang-undang sebagai satu satunya hukum dan pedoman absolut. Diluar itu tidak dibenarkan, sebab bukan hukum.