Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan
Get PDFThe research aims to analyze the concept of social work punishment based on the National Criminal Code (KUHP) and formulate an ideal model for its implementation from the perspective of criminal law reform policy. The research background originates from the conditions of correctional institutions experiencing overcrowding and over-capacity, coupled with negative societal stigmatization towards convicts, which demonstrates the continued dominance of an absolute and retributive punishment paradigm. The research urgency lies in the necessity of an in-depth study of social work punishment as one of the new legal instruments in the National Criminal Code that prioritizes restorative and rehabilitative values. The research methodology employs a normative juridical approach with descriptive specifications, conducted through a literature study and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research novelty focuses on a comprehensive examination of social work punishment within the context of Indonesian criminal law reform. The research findings indicate that social work punishment in the National Criminal Code represents a penalization aimed at restorative and rehabilitative objectives, signifying a paradigm shift in punishment goals, with its ideal implementation model being a product of criminal legal politics that utilizes a rational approach to achieve social order and community welfare in accordance with the procedural mechanism outlined in Article 85 of the National Criminal Code.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional dan merumuskan model ideal penerapannya dalam perspektif kebijakan pembaruan hukum pidana. Latar belakang penelitian bermula dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcrowding dan overcapacity, serta stigmatisasi negatif masyarakat terhadap terpidana, yang menunjukkan masih dominannya paradigma pemidanaan bersifat absolut dan sekadar pembalasan. Urgensi penelitian terletak pada perlunya kajian mendalam tentang pidana kerja sosial sebagai salah satu instrumen hukum baru dalam KUHP Nasional yang mengedepankan nilai restoratif dan rehabilitatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebaharuan penelitian fokus pada kajian komprehensif pidana kerja sosial dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan pemidanaan bertujuan restoratif dan rehabilitatif, yang menandakan pergeseran paradigma tujuan pemidanaan, dengan model ideal penerapannya merupakan produk politik hukum pidana yang menggunakan pendekatan rasional untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sesuai mekanisme prosedural Pasal 85 KUHP Nasional
Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Prespektif Gender
Get PDFThis study aims to analyze the phenomenon of contested divorce raised by early marriage couples in Temanggung Regency, with a focus on household neglect from a gender perspective. Data shows that the number of divorce suits filed by wives reaches 90% due to neglect committed by the husband, reflecting deep gender injustice in the social structure. This research used qualitative methods with in-depth interviews with 10 interviewees, including plaintiffs and court officials, as well as analysis of relevant legal documents. The urgency of this research lies in the high rates of early marriage and divorce in Temanggung, which contribute to an increase in domestic violence cases. Data from the Central Bureau of Statistics shows that early marriages in Temanggung increased by 18.3% in 2020, with the divorce rate continuing to rise. This study highlights its novelty by comparing the results with previous studies that focus more on the causal factors of early marriage, while this study emphasizes the impact of domestic abuse as a form of domestic violence that is often overlooked. The results show that domestic abuse not only impacts the psychological and economic well-being of the wife, but also has implications for the well-being of the children. This abuse often goes unnoticed by the victim, resulting in a continuous cycle of violence. The conclusions of this study emphasize the need for more effective pre-marital education programs and policies that support gender equality, including the strengthening of regulations that protect the rights of women and children. Concrete policy implications include mediating development programs at the community level and increasing access to education for women to reduce early marriage and divorce rates in the Temanggung District.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cerai gugat yang diangkat oleh pasangan pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, dengan fokus pada penelantaran rumah tangga dari perspektif gender. Data menunjukkan bahwa jumlah cerai gugat yang diajukan oleh istri mencapai 90% akibat penelantaran yang dilakukan oleh suami, mencerminkan ketidakadilan gender yang mendalam dalam struktur sosial. Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya angka pernikahan dini dan cerai gugat di Temanggung, yang berkontribusi pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menyoroti kebaruan dengan membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada faktor penyebab pernikahan dini, sementara penelitian ini menekan dampak penentaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT yang sering diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelataran rumah tangga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis dan ekonomi istri, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan anak. Penelitian ini sering kali tidak disadari oleh korban, yang mengakibatkan siklus kekerasan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya program pendidikan pra-nikah yang lebih efektif dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk penguatan regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Implikasi kebijakan yang secara konkret mencakup mediasi program pengembangan di tingkat komunitas dan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan cerai gugat di Kabupaten Temanggung
Arrangement and Application of Copyright as an Object of Fiduciary Guarantee in Malang City
Get PDFThis study aims to analyze the regulation and application of Copyright as an object of fiduciary guarantee, especially in Malang City so that this research can provide benefits to the community, especially the public and bank employees in Malang City to know the rules and forms of implementation of the object of fiduciary guarantee, namely Copyright. In Malang City, no people use the object of fiduciary security in the form of Copyright because the provisions of the legislation have not been firmly and established, and there are several other factors. This study uses empirical juridical research methods, interview and observation approach techniques, and two legal data sets, primary and secondary data. The study results found that the statutory arrangements in Indonesia regulate Copyright as an object of fiduciary guarantee as stipulated in Article 16, Paragraph (3) of Law Number 28 of 2018 concerning Copyright. Still, in practice, it has not been implemented optimally and well because in Malang City, no institution oversees, and the nominal amount is not specified in the laws and regulations in Indonesia
ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BABY LOBSTER DI KPPBC TMP JUANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 760/PID.B/2023/PN SDA)
Get PDFThis research aims to analyze the handling of baby lobster smuggling crimes that occur in the KPPBC TMP Juanda working area, with a focus on the case study of Decision Number 760/Pid.B/2023/PN Sda. Misuse of fisheries resources, such as baby lobster smuggling, has significantly impacted the marine ecosystem and the national economy, especially for fishermen. This study evaluates the implementation of the law applied, the obstacles faced by law enforcement officers, as well as the effectiveness of law enforcement in this case. The results showed that the defendant, Andy Dewi Hardianto, was proven to have violated Article 102A letter a of the Customs Law and Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code for smuggling more than 50,000 lobster seeds without valid customs documents. The Panel of Judges imposed a sentence of two years imprisonment and a fine of Rp500,000,000, with a provision for two months\u27 imprisonment. The main obstacles in handling this case include weak supervision, limited apparatus resources, and the complexity of the international smuggling network.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan tindak pidana penyelundupan baby lobster yang terjadi di wilayah kerja KPPBC TMP Juanda, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Sda. Penyalahgunaan sumber daya perikanan, seperti penyelundupan baby lobster, telah memberikan dampak negatif signifikan terhadap ekosistem laut dan perekonomian nasional, khususnya bagi para nelayan. Studi ini mengevaluasi implementasi hukum yang diterapkan, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, Andy Dwi Hardianto, terbukti melanggar Pasal 102A huruf a Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas penyelundupan lebih dari 50.000 benih lobster tanpa dokumen pabean yang sah. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dua tahun penjara dan denda Rp500.000.000, dengan ketentuan pengganti kurungan dua bulan. Kendala utama dalam penanganan kasus ini meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, dan kompleksitas jaringan penyelundupan yang bersifat internasional
SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PROGRESIF
Get PDFThe presence of a civil law system derived from written law is adjusted to the conditions of a society in a state of law. the development of the dynamics of life gives rise to the latest products in legal life, one of which is the chemical castration sanction for cases of sexual violence, only this has not been written and included in the Criminal Code. This type of research uses normative juridical research. The author intends to explore further the chemical castration sanction in Indonesia based on the perspective of positive law and progressive law. The results of the study explain that within the scope of positive law, chemical castration can be implemented as a punishment for perpetrators of sexual crimes, which is textually stated in Law No. 17 of 2016. In the analysis of progressive law, responding to chemical castration sanctions can be seen more critically. Progressive law encourages things like psychological rehabilitation, education and social reintegration, taking into account protection for victims.
Abstrak
Hadirnya sistem hukum civil law yang berasal dari hukum tertulis disesuaikan oleh kondisi suatu masyarakat dalam sebuah negara hukum. perkembangan dinamika kehidupan memunculkan produk terbaru dalam kehidupan hukum salah satunya sanksi kebiri bagi kasus tindak pidana kekerasan seksual, hanya saja hal ini belum tertulis dan dicantumkan dalam KUHP. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Penulis bermaksud menelusuri lebih jauh mengenai sanksi kebiri kimia di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum progresif. Hasil penelitian menjelaskan dalam ruang lingkup hukum positif kebiri kimia dapat diimplementasikan untuk hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, yang secara tekstual tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016. Dalam analisa hukum progresif menanggapi sanksi kebiri kimia dapat terlihat lebih kritis. Hukum progresif mendorong pada hal seperti rehabilitasi psikologis, pendidikan dan reintegrasi sosial, dengan mempertimbangkan perlindungan untuk korban
ANALISIS KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
Get PDFThis study explores the regulatory framework governing SIPPA issuance under Indonesian law and examines its legal implications for society. Adopting a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research draws on a review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study reveals that SIPPA issuance involves coordination across multiple levels of government, from national to regional authorities, with responsibilities aligned to river basin management. Nonetheless, the delegation of authority remains unclear due to shifting regulations and insufficient inter-agency coordination. These gaps have led to legal uncertainties, delays in permit processing, and conflicts between communities, government bodies, and businesses. To address these issues, the study advocates for harmonized regulations, stronger oversight, and increased public participation in water resource management. These improvements are essential to ensuring SIPPA’s effectiveness in promoting sustainable surface water use in Indonesia.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA dalam hukum positif Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk perubahan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan berbagai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA melibatkan berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah sungai. Namun, terdapat kurangnya kepastian pembagian kewenangan penerbitan akibat perubahan regulasi dan minimnya koordinasi antar lembaga. Implikasi hukumnya meliputi ketidakpastian hukum, perlambatan proses perizinan, dan potensi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air permukaan. Dengan demikian, SIPPA dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Indonesia
KAJIAN KARAKTERISTIK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA KORIDOR JALAN MT. HARYONO KOTA SEMARANG
Get PDFKemudahan aksesbilitas pada Koridor Jalan MT. Haryono Semarang menjadikan munculnya aktivitas fungsi baru di sepanjang koridor jalan seperti pola persebaran pedagang kaki lima yang menjadikan jalur pedestrian sebagai lokasi dagang mereka, parkir dibahu jalan meliputi aktivitas bongkar muat barang oleh pelaku usaha, serta pola sirkulasi kendaraan yang tidak teratur yang sering digunakan oleh kendaraan untuk melawan arus dan banyaknya kendaraan yang menyebrang tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi PKL beberapa kategori meliputi tipologi pedagang yang berjualan di trotoar, tipologi pedagang yang berjualan di bahu jalan dan tipologi pedagang yang berjualan berpindah-pindah kemudian menganalisis karakteristik PKL. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu diskriptif kualitatif dengan pengamatan langsung dilapangan didukung kajian literatur dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik Pedagang Kaki Lima di koridor jalan MT. Haryono dari persimpangan Pasar Kambing - persimpangan Sompok Kota Semarang dipengaruhi oleh lokasinya yang strategis, waktu berdagang yang menyesuaikan keramaian lokasi baik pagi, siang hingga malam hari, sarana fisik perdagangan dan jenis dagangannya (tidak permanen dan dapat dipindah-pindah dengan menggunakan gerobak, dengan meja dan kursi yang setelah selesai berjualan bisa dibawa pulang kembali), serta pola penyebaran PKL mengelompok dan linear
Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Edukasi Berbasis Audiovisual di MTs Al Maarif 02 Singosari Malang
Get PDFKekerasan seksual merupakan masalah sosial yang masih terjadi dengan serius di kalangan remaja, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang bentuk serta dampak kekerasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program sosialisasi "Gen Z Nir Kekerasan Seksual" yang dilaksanakan di MTs Almaarif 02 Singosari dengan populasi berjumlah 162 siswa. Penelitian ini menguji 90 sampel dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi digunakan untuk memahami perubahan persepsi siswa sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah kegiatan sosialisasi, pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual meningkat secara signifikan. Sebelum program, hanya 67% siswa yang dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual, angka ini meningkat menjadi 89% setelahnya. Selain itu, terdapat perubahan dalam sikap siswa terhadap korban, di mana persentase siswa yang menyalahkan korban menurun dari 27% menjadi 5%. Metode audio visual dan diskusi interaktif yang digunakan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual. Kesimpulannya, program ini berhasil memberikan edukasi komprehensif kepada siswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk memastikan efektivitas jangka panjangnya, disarankan agar program serupa dilakukan secara berkala dengan pendekatan yang lebih interaktif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru dan orang tu
Penerapan Restorative Justice di Daerah dalam Kerangka Negara Hukum Di Desa Mulur Kecamatan Bendosari
Get PDFThe goal of this community service program is to provide knowledge about the application of restorative justice in the region within the framework of a rule of law, where the criminal justice system in Indonesia is currently still dominated by a retributive approach, which focuses on punishment and revenge against offenders of criminal acts. This approach often receives criticism due to the lack of attention to the recovery of victims and the social reintegration of offenders. This has encouraged the search for alternative resolutions to criminal acts that are more humane and focused on recovery, yet still within a legal framework. One alternative that has gained a lot of attention in recent years is restorative justice (restorative justice). Restorative justice is a problem-solving method through deliberation. This approach emphasizes the restoration of relationships between the offender and the victim, as well as the social reintegration of the offender. Restorative justice views criminal acts as violations of social relationships, rather than merely violations of the law. However, the issues faced by the community regarding the implementation of Restorative Justice in the area are still very unfamiliar, with many people not yet knowing or understanding it. Through this socialization, it was found that the community is capable of understanding the procedures for resolving disputes through community leaders using restorative justice.
Keywords: Restorative Justice, Rule of Law, Mulur Villag
PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KSP SAHABAT BINTANG MANDIRI SEMARANG
Get PDFTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pemberdayaan karyawan terhadap Kinerja karyawan baik secara langsung maupun melalui kepuasan kerja. Populasi yang digunakan dalam adalah karyawan KSP Sahabat Bintang Mandiri Semarang dengan jumlah 55 orang, dengan teknik samping metode sensus atau sampel jenuh sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 55 responden. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda, dan uji sobel. Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pemberdayaan karyawan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Budaya organisasi, gaya kepemimpinan, pemberdayaan karyawan, dan kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji mediasi diperoleh bahwa kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh budaya organisasi, pengaruh gaya kepemimpinan, dan pengaruh pemberdayaan karyawan terhadap kinerja karyawan. Hasil tersebut menunjukkan jika budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pemberdayaan karyawan harus dapat dikombinasikan dengan kepuasan kerja, agar kinerja karyawan yang dihasilkan menjadi lebih optimal