Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Benda Bergerak Non Eksekusi Sukarela di Balai Lelang Swasta
Get PDFThis research aims to analyze the process of implementing a voluntary non-execution movable object auction at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. As well as to analyze legal protection for winners of non-voluntary execution movable object auctions at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. The urgency of this research is so that auction winners are not deceived by the condition of movable objects when they are declared to have won the auction. And so that the auction winner gets legal protection and understands the legal standing at the time of the auction. This writing is empirical juridical research with a statutory approach and a case approach. The research specifications used in this research are analytical descriptive. The data collection method used by the author is by examining primary data obtained through interviews with employees and assistants to the leadership of the private auction house PT JBA Indonesia, Semarang City Branch, which was conducted directly at the PT JBA Indonesia Semarang City Branch office and secondary data obtained from materials. References. The results of the research explain that the auction implementation at the private auction center PT JBA Indonesia uses a voluntary non-execution auction type, then the auction implementation is also divided into several categories, namely pre-auction, during the auction, and post-auction. There are several categories of legal protection for winners of auctions for non-voluntary movable objects, namely disclosure of information about auction winners, private auction houses daring to take responsibility for errors in auction implementation and special complaints regarding auction implementation
Peningkatan Efisiensi Ekonomi Melalui Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penerangan Jalan di Desa Banjarsari
Get PDFKegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Semarang di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, bertujuan untuk mengatasi masalah minimnya penerangan jalan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Permasalahan ini menghambat mobilitas warga dan berdampak negatif pada kegiatan ekonomi desa. Oleh karena itu, pemilihan topik ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi lokal. Dalam upaya ini, tim pengabdian menerapkan teknologi pembangkit listrik tenaga hybrid yang memanfaatkan energi terbarukan dari matahari dan angin. Metode pengabdian mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, perancangan dan pemasangan sistem hybrid, serta pelatihan kepada warga mengenai pemeliharaan dan pengoperasian sistem. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keamanan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan jalan pada malam hari, serta peningkatan aktivitas ekonomi yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan penerangan. Masyarakat kini dapat menjalankan usaha dan berinteraksi sosial dengan lebih leluasa. Program ini juga berhasil mentransfer pengetahuan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memelihara sistem dengan mandiri. Hasil ini menegaskan pentingnya penerapan teknologi terbarukan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, serta menjadi model bagi inisiatif serupa di wilayah lain yang menghadapi masalah serupa. Kesimpulannya, Investasi dalam kombinasi panel surya dan turbin angin selama 20 tahun menghasilkan surplus energi sebesar 12.9 MWh, dengan total penghematan biaya mencapai 17,417,800 IDR. Ini menunjukkan bahwa penggunaan energi terbarukan tidak hanya lebih hemat energi tetapi juga lebih ekonomis dibandingkan dengan penggunaan listrik PLN. Program ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan inovasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Skala Usaha, Umur Usaha, Kemitraan Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Kuliner Kota Semarang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tingkat Pendidikan, Skala Usaha, Umur Usaha, Dan Kemitraan Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Studi Kasus Pada Kuliner Kota Semarang. Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada para pelaku usaha kuliner di Kota Semarang dan diproses serta dianalisis menggunakan uji statistik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap SIA dengan nilai Sig. 0,04 < 0,05 dan t hitung 2.928 > 1,985, variabel Skala Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap SIA dengan nilai Sig. 0,416 > 0,05 dan t hitung 0,818 < 1,985, variabel Umur Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap SIA dengan nilai Sig. 0,440 > 0,05 dan t hitung 0,775< 1,985, dan variabel Kemitraan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap SIA dengan nilai Sig. 0,00 < 0,05 dan t hitung 4,962 > 1,985. Keterbatasan penelitian terdapat dua variabel independen yang ditolak yaitu Skala Usaha dan Umur Usaha sehingga perlu adanya justifikasi/penelitian lanjutan guna mengeksplorasi arti temuan tersebut bagi dunia praktik pada umumnya
Peran Mediasi Motivasi pada Faktor-faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention
Get PDFStudi ini dilaksanakan dengan tujuan guna menganalisis pengaruh kompensasi, lingkungan kerja serta stres kerja terhadap turnover intention dengan motivasi sebagai variabe mediasi pada karyawan CV. Triterra Kendal. Pendekatan dengan metode survei ialah jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti. Populasi didalam penelitian ini ialah seluruh karyawan CV. Triterra Kendal dengan teknik pengambilan sampel berupa sampel jenuh yang melibatkan 50 responden. Data dikumpulkan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala likert. Analisis data dilaksanakan dengan metode statistik dengan bantuan software SmartPLS. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwasanya kompensasi tidak mampu memengaruhi motivasi secara signifikan, namun mampu memengaruhi turnover intention secara negatif. Lingkungan kerja juga tidak mampu memengaruhi motivasi secara signifikan, namun memengaruhi turnover intention secaa positif. Sebaliknya, stress kerja mampu memengaruhi motivasi dan turnover intention secara positif signifikan. Motivasi mampu memengaruhi turnover intention. Selain itu, motivasi berfungsi sebagai variabel tingkat motivasi berperan krusial didalam memengaruhi turnover intention. Motivasi juga berfungsi menjadi variabel mediasi antara variabel turnover intention dengan lingkungan kerja. Namun, motivasi tidak terbukti menjadi mediator didalam hubungan antara kompensasi maupun stres kerja pada turnover intentio
Personality Determinants of Attitudes Toward Seeking Mental Health Services
Get PDFMental health service utilization in the Philippines remains low despite significant psychological distress and recent legislative reforms aimed at improving access. Understanding factors influencing help-seeking attitudes is crucial for addressing this disparity. This study investigated the personality determinants of attitudes toward seeking mental health services. A cross-sectional design was employed with a sample of 294 Filipino adults, and data were analyzed using correlation analysis. Results indicated that Conscientiousness and Extraversion were significantly and positively correlated with psychological openness (r=.155, p< .01) and help-seeking propensity (r=.128, p< .05); while Neuroticism was negatively associated with the attitudes of psychological openness (r =-.209, p < .01) and indifference to stigma (r = -.128, p< .05) and showed Conscientiousness positively correlates with stigma sensitivity (r=.131, p < .05). These findings suggest that certain personality traits can either facilitate or hinder an individual\u27s willingness to seek professional psychological help, highlighting the need for tailored interventions that consider internal personality factors in promoting mental health service utilization
Declaration of a Corruption-Free Zone In the Prosecutor’s Office from the Perspective of Legal Theory
Get PDFThis study aims to analyze the application of psychoanalytic and empiricist learning theories in human resource (HR) development and to examine the function of law in fostering compliance through the Integrity Zone at the Trenggalek District Attorney\u27s Office. The urgency of this study lies in the importance of the integrity and professionalism of prosecution officials as a foundation for ensuring just legal certainty. This research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that effective HR management reflects a psychoanalytic aspect (internal mentality) influenced by empirical factors (work environment and infrastructure) as a driving force. This driving factor is then engineered through law to shape behavior. The novelty of this research is positioning the Integrity Zone not merely as an administrative program, but as an instrument of legal engineering that consciously applies learning theories to control and prevent behavioral deviations. In conclusion, administrative law, through the declaration of an Integrity Zone, serves as a strategic tool for building a culture of compliance and accountability within law enforcement institutions
Criminal Mediation in the Settlement of Unlicensed Small-Scale Mining Crimes in the Jurisdiction of the East Java Regional Police
Get PDFThis study aims to analyze the effectiveness of the penal mediation approach in resolving illegal mining crimes (PETI) in the jurisdiction of the East Java Regional Police, which has been dominated by a repressive approach and has caused complex social, economic, and ecological problems. The repressive approach has failed to address the root causes of the problem, and PETI is often carried out by economically vulnerable groups due to an inclusive bureaucracy. The research method employed is a sociological-legal approach, combining normative analysis of legal regulations (das sollen) with empirical studies of law enforcement practices in the field (das sein). The research findings indicate that criminal mediation has gained legal legitimacy through various regulations, including the 2023 National Criminal Code, Police Regulation No. 8 of 2021, and Regulation No. 15 of 2020. In East Java, 393 PETI cases were resolved using this approach during 2023–2024, preventing 1,650 offenders from conventional litigation and saving law enforcement budgets. This approach reflects the renewal of Indonesian criminal law, which not only punishes but also restores and empowers. This study provides empirical evidence on the application of panel mediation in environmental criminal cases, an area rarely explored in previous research
Penerapan Model Dromey dalam Pengukuran Kualitas Sistem Manajemen Bisnis Jubelio.com
Get PDFPenelitian ini menganalisis kualitas perangkat lunak Jubelio.com menggunakan model Dromey, dengan fokus pada atribut fungsional dan non-fungsional seperti efisiensi, maintainability, dan correctness. Hasil analisis menunjukkan bahwa Jubelio efektif dalam mengelola operasional bisnis, terutama dalam sinkronisasi stok otomatis antar toko dan gudang, yang secara signifikan mengurangi redundansi input data. Arsitektur berbasis cloud memungkinkan pembaruan sistem otomatis tanpa mengganggu operasional pengguna, meningkatkan maintainability. Integrasi API WhatsApp sebagai contoh external correctness menunjukkan kemampuan sistem dalam berinteraksi dengan layanan eksternal untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Meskipun demikian, terdapat area yang perlu diperbaiki, khususnya terkait keandalan sistem. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman pengukuran kualitas perangkat lunak dan penerapan model Dromey pada platform manajemen bisnis terpadu
Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Memaksimalkan Peran Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Get PDFThis study aims to examine the regulatory weaknesses in the obligation to implement the PMPJ and the normative conflict between the obligation to report suspicious financial transactions in the context of anti-money laundering efforts and the principle of notarial confidentiality. It further addresses the urgency of reformulating the UUJN to prevent normative ambiguity and to align with the dynamics of contemporary legal developments. The research responds to the normative conflict between the UUJN and the PP Number 43 of 2015, which has led to legal uncertainty in practice. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study reveals that the UUJN does not explicitly accommodate the obligation to apply PMPJ as an integral part of notarial professional duties. Moreover, the obligation to report suspicious transactions by notaries creates a normative conflict with PP Number 43 of 2015, particularly concerning the legal hierarchy, thereby undermining public trust in the integrity of notaries in upholding client confidentiality. The novelty of this research lies in the proposal for a legal reform of the UUJN as a structural solution to resolve the existing normative conflict. It concludes that to prevent such conflicts, the UUJN must be reformulated through both vertical and horizontal harmonization with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) regime in Indonesia, thereby enabling full legal integration of the reporting obligations into the notarial regulatory framework.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan pengaturan kewajiban PMPJ dan konflik norma terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dalam pencegahan TPPU dengan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris, serta urgensi reformulasi UUJN dalam mendukung upaya pencegahan TPPU agar tidak menimbulkan multitafsir dan lebih progresif mengikuti perkembangan hukum kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengatasi konflik norma terhadap UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa UUJN belum secara eksplisit mengakomodasi kewajiban penerapan PMPJ sebagai bagian integral dari kewajiban profesional Notaris dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh Notaris dalam penerapannya menimbulkan konflik norma antara UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 secara hierarki peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas Notaris dalam menjaga rahasia klien. Kebaruan penelitian ini terletak pada kebutuhan reformulasi norma hukum dalam UUJN sebagai perbaikan struktural terhadap konflik norma yang terjadi. Penelitian ini menegaskan untuk menghindari konflik norma perlu adanya reformulasi UUJN melalui harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal terhadap UUJN dengan UU TPPU dalam melakukan integrasi kewajiban terhadap Notaris dengan rezim APU-PPT di Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
Get PDFThis study examines the forms of legal protection and legal remedies available to prospective Umrah pilgrims following the revocation of licenses of Umrah Travel Organizers (PPIU) by the Ministry of Religious Affairs. The problem arises from the growing number of cases where pilgrims had fully paid for Umrah services but were not departed, such as in the case of PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri. The license revocation has caused legal uncertainty, a lack of accountability, and financial harm to affected pilgrims. This research highlights the urgency of providing effective legal protection for prospective pilgrims who are placed in a vulnerable position due to the failure of the organizers to fulfill their obligations. Using a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, this study finds that the affected pilgrims maintain a strong legal position based on civil law principles. Legal protection can be pursued through compensation claims, refund requests, and official complaints submitted to regulatory authorities. Legal remedies available include non-litigation efforts such as mediation, as well as litigation in the form of civil lawsuits, criminal reports, and class action lawsuits. This research contributes to filling the gap in post-license revocation consumer protection mechanisms in the legal framework of religious-based travel. It strengthens the theoretical understanding of civil liability and offers practical insights to improve regulatory safeguards and legal recovery channels for victims. This research provides a concrete contribution in encouraging comprehensive and sustainable improvements in regulations and protection systems for Umrah pilgrims in Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum diterapkan serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh calon jemaah umrah pasca pencabutan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kementerian Agama. Latar belakang masalah ini muncul dari banyaknya kasus dimana calon jemaah telah melakukan pembayaran secara penuh, namun tidak diberangkatkan hingga akhirnya izin operasional PPIU dicabut, seperti yang terjadi pada PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri. Kondisi ini menimbulkan kekosongan tanggung jawab, ketidakpastian hukum, serta kerugian yang menimpa jemaah sebagai konsumen jasa keagamaan. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya perlindungan hukum yang efektif terhadap jemaah dalam posisi rentan akibat terputusnya mekanisme pertanggungjawaban setelah pencabutan izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengandalkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan studi kasus. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang mengkaji perlindungan hukum terhadap calon jemaah yang telah melakukan pembayaran namun belum diberangkatkan, khususnya pasca pencabutan izin PPIU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon jemaah memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut haknya berdasarkan prinsip perikatan dalam hukum perdata. Perlindungan hukum dapat diberikan melalui jalur ganti rugi, pengembalian dana, serta pengaduan ke otoritas berwenang. Selain itu upaya hukum yang tersedia bagi jemaah mencakup penyelesaian nonlitigasi seperti mediasi, serta litigasi melalui gugatan pidana, gugatan perdata, termasuk gugatan kelompok (class action). Peran aktif pemerintah dalam pengawasan dan pemulihan hak-hak jemaah menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Penelitian ini memberikan kontribusi konkret dalam mendorong perbaikan regulasi dan sistem perlindungan jemaah umrah di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.