Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Pembuatan Mochi dengan Ekstrak Jambu Biji dan Bit sebagai Cemilan Penderita Hipertensi
Full text linkHipertensi merupakan penyakit berbahaya dan faktor risiko utama yang mengarah kepada penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke dan penyakit ginjal. Salah satu faktor penyebab hipertensi adalah kurangnya asupan kalium.upaya peningkatan asupan kalium dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan ringan seperti kue. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis uji organoleptik dan kadar kalium pada kue mochi sebagai cemilan penderita hipertensi. Penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua faktor yaitu jambu biji dan bit, dengan tiga perlakuan dengan perbandingan 140 gr, 130 gr, 120 gr dan bit 10 gr, 20 gr, 30 gr. 30 panelis tidak terlatih melakukan penelitian ini. Analisis sensori dan hedonik menemukan bahwa formula tiga lebih unggul dan lebih disukai.uji kadar kalium tertinggi terdapat pada formula tiga yaitu sebesar 55,65 mg/100gr. Hasil dari karakteristik organoleptik mochi dengan penambahan ekstrak jambu biji dan bit dengan isian kacang mete dan kismis yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan pada setiap perlakuan terhadap karakteristik aroma, tekstur, dan rasa. Terdapat perbedaan signifikan dari ketiga sampel mochi pada uji karakteristik organoleptik kategori warna, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga sampel mochi pada uji karakteristik organoleptik kategori rasa, aroma, dan tekstur
Menuju Mobilitas Berkelanjutan: Evaluasi Kinerja Pelayanan Feeder BRT 1B da 4B Semarang
Full text link22 Desember 2008 pemerintah menetapkan secara resmi angkutan massal untuk menanggulangi kemacetan yaitu dengan adanya BRT Trans Semarang yang kemudian beroperasi tahun 2010. Seiring berjalannya waktu, BRT Trans Semarang tidak mampu melayani rute-rute yang berada di perkampungan yang belum terhubung dengan angkutan masal lainnya, maka dari itu pemerintah melakukan pengembangan transportasi yang saling terhubung permukiman yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi sehingga terciptanya Angkutan Pengumpan (Feeder) BRT Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan feeder dengan metode kuantitatif. Data didapatkan dengan cara observasi lapangan dan penyebaran kuesioner. Evaluasi dilakukan dengan melakukan analisis kinerja pelayanan angkutan umum, analisis kepuasan pengguna dengan metode CSI dan analisis prioritas peningkatan pelayanan dengan metode IPA. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pelayanan feeder berada pada kategori sedang. Sedangkan kepuasan pengguna feeder sebesar 86% dan termasuk kategori sangat puas. Terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatan performanya untuk meningkatkan layanan feeder, yaitu kemudahan mendapatkan tempat duduk, inisiatif penyedia jasa, kepercayaan penumpang terhadap penyedia jasa, kenyamanan armada, keramahan pengemudi, dan ketanggapan pengemudi saat ada masalah
Analisis Tipe Penggunaan Expansion Joint Pada Jembatan Mahulu Kota Samarinda
Full text linkJembatan Mahulu merupakan Jembatan Sungai di Samarinda yang berperan penting dalam mobilisasi barang dan orang. Jembatan ini mengalami masalah terutama pada Expansion Joint yang retak dan lepasnya sealent diantara joint. Dalam penelitian ini dilakukan analisa terhadap kemampuan pergerakan Expansion Joint yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan perbaikan dan penanganan dan juga tipe expansion joint yang sesuai dan dapat digunakan berdasarkan kerusakan yang ada, sehingga Jembatan Mahulu dapat berfungsi dengan baik. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data primer dan sekunder untuk mendapatkan analisa kondisi Expansion Joint sesuai dengan kondisi actual dilapangan. Dari hasil analisa disimpulkan bahwa kerusakan pada Expansion Joint disebabkan karena usia yang sudah cukup tua dan juga karena beban kendaraan yang melintasi Jembatan Mahulu sangat berat. Dari total 14 Expansion Joint yang diuji terdapat 2 Expansion Joint harus diganti dengan menggunakan Modular Joint karena nilai celah mencapai 160,25 mm dan sisanya hanya penggantian dengan Asphaltic Plug dengan nilai celah antara 9 mm sampai 13 m
ANALISA PENGUJIAN PARTIAL DISCHARGE PADA KUBIKEL TD #1 MENGGUNAKAN METODE TRANSIENT EARTH VOLTAGE DI GARDU INDUK MUARA BUNGO
Full text linkMuara Bungo Main Substation is one of the main substations in the working area of PT. PLN (Persero) UPT Jambi. This substation is located along the Sungai Binjai, Batin III District, Bungo Regency, Jambi Province. The Power Transformer 1 cubicle panel at this substation often experiences problems with insulation defects which can cause interference with electricity transmission. In this research, the transient earth voltage method is applied, which functions as a sensor to detect partial discharge signals in high voltage equipment. The sensor used to measure transient ground voltage is a capacitive sensor. This testing can be done directly (online) without disrupting operations. The measuring instrument used in partial discharge testing is the Ultra TEV Plus 2.The results of partial discharge testing using the transient earth voltage method show that most of the panels and their components, especially panel TD No. 1, in good condition. However, there is one component, namely the circuit breaker (PMT), which shows the highest partial discharge value. Tests on Palem feeder cubicles showed the highest TEV value of 12 dB and PPC of 4.62 for the PMT component. Overall, the measured TEV values ranged from 10 to 19 dB, and the PPC ranged from 0.5 to 6, indicating that the Palem feeder cubicles were classified as low-level PD. Based on these results, every PMT component in the field needs to be checked thoroughly and repairs planned if there are problems with the PMT material.
Keywords: Circuit Breaker (PMT), Muara Bungo Substation, Partial Discharge, TEV Sensor, Ultra TEV Plus 2
ABSTRAK
Gardu Induk Muara Bungo adalah salah satu gardu induk dari wilayah kerja PT. PLN (Persero) UPT Jambi. Gardu ini berada di sepanjang Sungai Binjai, Kecamatan Batin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Panel kubikel Trafo Daya 1 di gardu ini sering mengalami masalah cacat isolasi yang bisa menyebabkan gangguan pada transmisi listrik. Dalam penelitian ini diterapkan metode transient earth voltage, yang berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi sinyal pelepasan sebagian pada peralatan tegangan tinggi. Sensor yang digunakan untuk mengukur tegangan tanah transien adalah sensor kapasitif. Pengujian ini dapat dilakukan secara langsung (online) tanpa mengganggu operasional. Alat ukur yang dipakai dalam pengujian pelepasan sebagian adalah Ultra TEV Plus 2. Hasil pengujian pelepasan sebagian dengan metode transient earth voltage menunjukkan bahwa sebagian besar panel dan komponennya, khususnya panel TD No. 1, dalam kondisi baik. Namun, terdapat satu komponen, yaitu pemutus arus (PMT), yang menunjukkan nilai pelepasan sebagian paling tinggi. Pengujian pada kubikel penyulang Palem menunjukkan nilai TEV tertinggi sebesar 12 dB dan PPC sebesar 4,62 untuk komponen PMT. Secara keseluruhan, nilai TEV yang terukur berkisar antara 10 hingga 19 dB, dan PPC antara 0,5 hingga 6, menandakan bahwa kubikel penyulang Palem tergolong dalam kategori PD tingkat rendah. Berdasarkan hasil ini, setiap komponen PMT di lapangan perlu diperiksa secara menyeluruh dan direncanakan perbaikannya jika terdapat masalah pada material PMT.
ANALISIS SUSUT NON TEKNIS BERDASARKAN LOAD PROFILE DAN JAM NYALA PADA PELANGGAN AMR (AUTOMATIC METR READING) PT PLN (PERSERO) UP3 BIMA
Full text linkTechnical and non-technical losses occurs when PLN distributes electricity from generators to customers. To reduce this loss, namely by grouping based on running hours and monitoring the customer\u27s Load Profile parameters. Analysis of research is needed to reduce non-technical losses, especially for large power customers who use the AMR system, such as 189 UP3 Bima customers. In this research, 2 customers experienced a decrease in operating hours exceeding 100 hours, with indications of measurement anomalies in these customers. After normalizing the system, there was uncollected electricity usage from 2 customers totaling 120,457.43 kWh which had not been paid for. PLN UP3 Bima managed to reduce the shrinkage rate by 16% of the total non-technical shrinkage in June 2024 with a total of 749,686 kWh.
Keywords: Electricity distribution, kWh meter, non-technical losses.
ABSTRAK
Susut teknis dan non teknis terjadi saat PLN mendistribusi tenaga listrik dari pembangkit hingga ke pelanggan. Untuk mengurangi susut tersebut yaitu dengan cara mengelompokkan berdasarkan jam nyala serta memantau parameter Load Profile pelanggan tersebut. Dibutuhkan suatu analisa atau penelitian, untuk menekan susut non teknis terutama pada pelanggan berdaya besar yang menggunakan sistem AMR, seperti pada pelanggan UP3 Bima sebanyak 189 pelanggan. Pada penelitian ini ada 2 pelanggan yang mengalami penurunan jam nyala melebihi 100 jam, dengan indikasi adanya anomali pengukuran di pelanggan tersebut. Setelah dilakukan penormalan sistem terdapat pemakaian tenaga listrik belum tertagih dari 2 pelanggan total sebesar 120.457,43 kWh yang belum terbayar. PLN UP3 Bima berhasil menekan angka susut sebesar 16% dari total susut nonteknis bulan Juni 2024 dengan jumlah 749.686 kWh
Protection of Notaries as Controllers and Processors of Personal Data of Litigants
Full text linkThis research examines the prevention and protection measures that can be taken by notaries in their dual role as controllers and processors of personal data. This research is motivated by the limited awareness of some notaries regarding their legal obligations to protect the personal data of witnesses, as mandated by the Personal Data Protection Law (UUPDP). This research contributes new insights by framing notaries as Controllers and Processors under the UUPDP, an aspect that has rarely been emphasized in previous legal literature. The novelty of this study lies in its specific focus on notaries’ dual capacity as both Controllers and Processors of personal data under Indonesian law, particularly in the context of witness data handling an area that has not been thoroughly examined in existing scholarship. Using normative juridical methods with statutory and conceptual approaches, this study found that notaries have dual responsibilities in managing witness data and must proactively comply with the UUPDP to prevent legal risks. These responsibilities include obtaining approvals, establishing internal data protection policies, and implementing secure technologies such as encryption and regular audits. Strengthening the role of notaries in personal data protection will foster greater legal certainty and public trust in the notary profession. The integration of these findings with practical recommendations emphasizes the need for regulatory guidance and professional capacity building to support compliance with personal data protection standards.
Perbandingan Peran Pemerintah Daerah Pada Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 14 SDGs pada Marine Geopark di Kepulauan Riau dan Papua Barat
Full text linkThis study examines the comparative role of local governments in achieving Sustainable Development Goal 14 (SDG 14) concerning Marine Geoparks in the Riau Islands and West Papua. The primary focus is on analyzing regulatory hierarchy gaps to demonstrate the importance of local government involvement in achieving sustainable development goals and the need for regulatory improvements to support effective marine resource management. This research employs a normative analysis method and a statutory approach to compare regulations and local government roles in the Riau Islands and West Papua. The study utilizes secondary data obtained through library research and processed using descriptive analysis techniques. The data consists of secondary sources, including primary legal sources and relevant literature. The findings indicate that sustainable development implementation under SDG 14 in the Raja Ampat Marine Geopark is more effective and well-organized, supported by Raja Ampat Regional Regulation No. 27 of 2008 and No. 8 of 2016. In contrast, the Natuna Marine Geopark faces several challenges, such as the lack of specific Geopark regulations, limited accessibility, and minimal utilization of digital technology for promotion and monitoring.
Penelitian ini membahas perbandingan peran pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan tujuan 14 Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang disebut pembangunan berkelanjutan terkait Marine Geopark di Kepulauan Riau dan Papua Barat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kekosongan hierarki peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlunya perbaikan dalam hierarki peraturan untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu analisis normatif dan jenis pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (Statue Approach) untuk mengkaji pemahaman melalui perbandingan regulasi dan peran pemerintah daerah di Kepulauan Riau dan Papua Barat. Jenis data yang dikaji adalah data sekunder yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan (library research) yang diolah menggunakan teknik deskriptif analisis. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder, mencakup sumber hukum primer, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan 14 SDGs yang diterapkan terhadap Marine Geopark Raja Ampat jauh lebih efektif dan teroganisir dengan didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 dan Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sebaliknya, Marine Geopark Natuna masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan regulasi yang spesifik untuk Geopark, aksesibilitas yang terbatas, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan monitoring kawasan
The Impact of Granting Building Use Rights to Foreign Citizens Living in Indonesia
Full text linkThis study aims to analyze the legal implications of granting building use rights to foreign nationals under the Job Creation Law. The main problem that currently occurs is the limited availability of land in Indonesia, while development is progressing rapidly, especially in urban areas. To meet the needs of the community, including foreign citizens, for housing, the government then took the path of building flats as part of housing development, considering the limited land in urban areas. In its development, the government then enacted the Job Creation Law, which turned out to be inconsistent with previous regulations. This is interesting to study regarding the impact that will occur if Building Use Rights are granted to Foreign Citizens living in Indonesia, so that the problems that arise can be in the form of legal certainty of the Job Creation Law regarding ownership of Building Use Rights by Foreign Citizens and ownership of flat units by Foreign Citizens according to the Job Creation Law linked to the principle of nationality. This study uses a normative legal approach method by reviewing library materials or secondary data, and the nature of this research is descriptive and analytical. The results of the study concluded that the legal certainty of ownership of Apartment Ownership Rights on land with building use rights by foreigners based on the Job Creation Law is still not guaranteed, because in the UURS and UUPA, foreigners can only have usage rights, while in the UUCK, they can have HGB. The novelty of this study lies in its normative analysis of conflicting regulations and the identification of legal gaps in the implementation of foreign ownership of apartment units
Simfoni Digital: Sinkronisasi Strategi Promosi Interaktif dan Reputasional
Full text linkTransformasi digital yang pesat telah mengakselerasi adaptasi pelaku usaha terhadap model pemasaran kontemporer, termasuk pemanfaatan marketplace digital seperti Shopee. Evolusi perilaku konsumen, yang kini semakin mengandalkan teknologi dan layanan berbasis internet, telah memicu dinamika anyar dalam strategi pemasaran produk. Di tengah persaingan yang kian intensif, implementasi fitur interaktif semacam siaran langsung (live streaming) dan reviu pelanggan daring (online customer review) tampil sebagai instrumen krusial dan strategis dalam mempengaruhi kecenderungan serta resolusi pembelian konsumen. Penelitian ini berfokus pada pengujian intensitas pengaruh kedua variabel tersebut terhadap keputusan pembelian konsumen di marketplace Shopee, khususnya di wilayah Kecamatan Kota Pamekasan. Pendekatan kuantitatif diaplikasikan dalam studi ini, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner daring yang disebarkan kepada 60 responden, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linier berganda guna mengevaluasi relasi dan dampak antarvariabel. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa baik secara simultan maupun parsial, variabel live streaming dan reviu pelanggan daring mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lebih lanjut, analisis pengaruh dominan mengungkap bahwa review pelanggan daring memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan siaran langsung. Implikasi dari temuan ini menegaskan betapa esensialnya konten berbasis pengalaman konsumen dan interaktivitas real-time dalam mendorong keputusan pembelian di ekosistem perdagangan digital. Secara praktis, riset ini menawarkan implikasi bagi pemasar digital untuk merancang strategi komunikasi pemasaran yang lebih adaptif dan berorientasi konsumen (consumer-centric) agar dapat berkembang di era ekonomi digital
KEKUATAN EKSEKUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT FIKTIF DI SEKTOR PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN MEDIASI
Full text linkThis scientific article discusses the mechanism for resolving fictitious credit disputes in banking institutions based on a mediation approach and the executorial power of resolving fictitious credit disputes in the banking sector through mediation. The research method uses normative juridical research, with a legal approach and conceptual approach. The data source of this research comes from secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials were analysed using analytical descriptive analysis method. The results of this study indicate that the mechanism for resolving fictitious credit disputes within banking institutions through mediation does not use the mediation mechanism stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) Number: 8/5/PBI/2006, as amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/1/PBI/2008 concerning Banking Mediation, because it has a limited scope of dispute resolution, therefore the mediation procedure refers to LAPS SJK Regulation No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 concerning Mediation Rules and Procedures. However, the polemic over mediated dispute resolution lies in the extent to which the executorial power of the implementation of the mediated agreement can be implemented by the parties/applicants in good faith. LAPS Regulation No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 on Mediation Rules and Procedures provides clarity regarding the enforceability of mediation agreements in fictitious bank loan disputes, but the obligation to convert mediation agreements into peace deeds is not emphasised in the regulation. A deed of peace has the same power as an inkracht court decision, is final and binding, has perfect evidentiary power, and has executorial power that cannot be challenged or rebutted.Abstrak
Artikel ilmiah ini membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa kredit fiktif pada lembaga perbankan berdasarkan pendekatan mediasi serta kekuatan eksekutorial penyelesaian sengketa kredit fiktif di sektor perbankan melalui mediasi. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang didalamnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa kredit fiktif di lingkungan lembaga perbankan melalui mediasi tidak menggunakan mekanisme mediasi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, karena memilki keterbatasan ruang lingkup penyelesaian sengketa, maka dari itu acara mediasi merujuk pada Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Hanya saja, polemik penyelesaian sengketa secara mediasi terletak pada sejauhmana kekuatan eksekutorial pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak/pemohon dengan penuh itikad baik. Keberadaan Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi sudah memberikan kejelasan terkait kekuatan eksekutorial kesepakatan hasil mediasi pada sengketa kredit fiktif perbankan, hanya saja kewajiban untuk mengkonversi kesepakatan hasil mediasi ke dalam akta perdamaian tidak ditegaskan dalam peraturan tersebut. Akta perdamaian memilki kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan yang sudah inkracht, bersifat final dan mengikat, memiliki kekuatan pembuktian sempurna, serta memiliki kekuatan eksekutorial yang tidak dapat dilakukan perlawanan ataupun bantahan