Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden
Get PDFThis study aims to analyze the legality of establishing the "Koperasi Desa Merah Putih" (Red and White Village Cooperative) through Presidential Instruction Number 9 of 2025 from the perspective of administrative law. The background of this research arises from legal and governance issues, in which the cooperative\u27s establishment is based solely on a presidential instruction, without attribution to a statutory law that carries binding legal authority. The urgency of this study is driven by the potential disharmony between central government policies and village autonomy, as well as the risk of institutional overlap with Village-Owned Enterprises (BUMDes), which are explicitly regulated under Law Number 6 of 2014 on Villages. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The novelty of this study lies in examining presidential authority through the theories of legality, attribution, discretion, and the principles of the General Principles of Good Governance (AUPB) to assess the validity of policies issued through a presidential instruction. This research differs from previous studies by specifically analyzing the legal validity of a presidential instruction as a basis for establishing public legal entities at the village level. The findings indicate that the use of a presidential instruction as the legal foundation for establishing cooperatives does not fulfill the principle of legality and exceeds the limits of lawful administrative discretion, potentially weakening village autonomy and institutional capacity. Therefore, similar policies should be carefully evaluated in light of good governance principles and a sound regulatory framework, and should ideally be supported by a stronger legal basis at minimum, in the form of a presidential regulation, or preferably, through the enactment of a statutory law that explicitly governs the establishment and management of village cooperatives by the central government.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam perspektif hukum administrasi negara. Latar belakang penelitian ini muncul dari problematika hukum dan tata kelola pemerintahan, di mana kebijakan pembentukan koperasi tersebut hanya berlandaskan pada Inpres tanpa dasar hukum atribusi dalam bentuk undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat langsung. Urgensi penulisan didorong oleh potensi disharmonisasi antara kebijakan pusat dengan otonomi desa serta risiko tumpang tindih kelembagaan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengujian kewenangan Presiden menggunakan teori legalitas, atribusi, diskresi, dan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk menilai validitas kebijakan berbasis Inpres. Penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena secara spesifik menelaah keabsahan hukum Inpres sebagai dasar pembentukan badan hukum publik di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Inpres sebagai dasar pendirian koperasi tidak memenuhi asas legalitas dan melampaui batas diskresi yang sah menurut hukum administrasi negara, serta berpotensi melemahkan otonomi dan kapasitas kelembagaan desa. Instrumen kebijakan serupa perlu dievaluasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan prinsip good governance dan kerangka regulasi yang sah, serta sebaiknya didukung oleh landasan hukum yang lebih kuat, setidaknya dalam bentuk peraturan presiden, atau idealnya melalui pembentukan undang-undang yang secara eksplisit mengatur pendirian dan tata kelola koperasi desa oleh pemerintah pusat
Alternative Dispute Resolution: Mediation In Terms Of Dispute Resolution For Aircraft Accident Compensation For Aircraft Product Defects(Case Study of Sriwijaya Air Sj182 Plane Accident)
Get PDFThis study discusses mediation strategies as a legal instrument in overcoming the obstacles of the doctrine of forum non conveniens in international lawsuits for compensation due to aircraft accidents, especially in product defect cases against aircraft manufacturers in the United States. Non-conveniens forums are often an obstacle for victims from other countries to access justice through the U.S. legal system, as courts may dismiss lawsuits if alternative forums are deemed more appropriate. In this context, mediation serves as an efficient, flexible, and more humane dispute resolution mechanism. The Lion Air JT 610 accident case study is used as a prime illustration, where the victim\u27s family managed to obtain compensation through mediation with Boeing, despite the potential lawsuit being dismissed based on a non-conveniens forum. This research shows that mediation can be an effective litigation strategy to speed up settlement, avoid complex litigation processes, and strengthen the victim\u27s position in cross-jurisdictional negotiations. The research method used is normative juridical with a case approach and legal comparison. Data were obtained through literature review, analysis of legal documents, and review of court decisions and mediation practices in U.S. federal courts. The results of the study recommend the need to harmonize cross-border mediation procedures and strengthen access to alternative dispute resolution mechanisms for victims from developing countries
Pelatihan Pembuatan Prototype Palang Parkir Otomatis Berbasis Internet of Things
Get PDFSMA PGRI 1 Kendal menghadapi masalah rendahnya pemahaman siswa tentang Internet of Things (IoT), khususnya dalam membangun sistem palang parkir otomatis. Hal ini disebabkan belum adanya mata pelajaran khusus maupun modul pembelajaran IoT di sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim Pengabdian UniversitasIvet melaksanakan pelatihan pembuatan palang parkir otomatis berbasis IoT menggunakan Arduino UNO dalam bentuk prototype. Kegiatan ini bertujuan memberikan simulasi pembelajaran IoT kepada siswa melalui metode ceramah, diskusi, bimbingan, dan praktik langsung. Hasil kegiatan meliputi penyampaian materi, perakitan perangkat sesuai modul, pemrograman Arduino, dan penyerahan produk ke sekolah. Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 80% setelah pelatihan, meskipun terdapat satu kelompok yang gagal membuat prototype. Secara keseluruhan, kegiatan dinilai berhasil berkat dukungan peserta, guru, dan kepala sekolah dalam meningkatkan literasi dan keterampilan siswa di bidang teknologi Io
Literasi Digital Untuk Purna Karya: Pemanfaatan Gadget Sebagai Media Promosi Dan Pemasaran Di Era Digital Di Kampung Poncowolo Semarang
Get PDFKegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pemberdayaan ekonomi purna karya di Kampung Poncowolo, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang memiliki potensi sosial tinggi namun belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan usaha. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan promosi digital melalui pemanfaatan gadget bagi para purna karya. Metode pelatihan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan strategi learning by doing yang memungkinkan peserta belajar melalui praktik langsung. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test serta observasi keterlibatan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan hingga 84%, keterampilan sebesar 79%, dan kepercayaan diri mencapai 88%. Secara kualitatif, 92% peserta merasa lebih siap dan percaya diri menggunakan gadget untuk promosi usaha mikro. Simpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan partisipatif sangat efektif dalam membangun kapasitas digital purna karya dan membuka peluang untuk pengembangan ekonomi komunitas di wilayah urban.
Kata kunci: literasi digital; purna karya; pelatihan partisipatif; promosi digital; pemberdayaan ekonom
Financial Behavior of Gen Z Students: Digital Lifestyle, FoMo, and Financial Literacy
Get PDFThe financial behavior of Generation Z is now starting to become worrying. Generation Z is considered a generation that is highly skilled at utilizing digital technology in every online shopping activity so that it tends to be consumptive in daily activities. Generation Z is not yet able to manage finances so that it increases consumptive behavior that will be detrimental to finances in the future. This study aims to examine the factors that influence the financial management behavior of Generation Z, especially students. The factors to be studied include financial literacy, digital lifestyle and fear of missing out in influencing financial management behavior. Data processing uses SEM-PLS analysis with SmartPLS Version 3.2.8 as an analytical tool. The population of this study is Generation Z students who are studying in the city of Semarang. The sample of this study is Generation Z who are still students, amounting to 147 people. The results of this study state that financial literacy has a positive significance on the financial behavior of Generation Z, especially students. Meanwhile, the variables of fear of missing out and digital lifestyle have no influence on financial management behavior in Generation Z who are still students. The results also show that financial literacy is an absolute factor that influences the financial behavior of Generation Z student
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 83/G/2023/PTUN. SMG TERKAIT DENGAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG OVERLAPPING
Get PDFThe problem of overlapping land certificates is a crucial issue in the Indonesian land system because it threatens legal certainty, land rights protection, and the stability of agrarian transactions. Inconsistencies in land administration procedures by the National Land Agency (BPN) often trigger disputes that result in certificate cancellation through court decisions. This study aims to analyze the judge\u27s legal considerations and the legal implications of the cancellation of overlapping land certificates in Decision Number 83/G/2023/PTUN.Smg. This study uses a normative juridical approach supported by a case approach, which emphasizes the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and the study of related court decisions. The type of data used is secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge canceled the certificates issued by the BPN because procedural flaws were found in the issuance process that resulted in overlapping ownership. This step was taken to restore legal certainty and prevent protracted conflicts in the future. However, the cancellation has legal consequences, especially for parties who have obtained certificates through a sale or a gift in good faith. Therefore, more comprehensive verification of ownership evidence and inter-agency coordination are needed to prevent similar conflicts in the future. It is recommended that the National Land Agency (BPN) improve the accuracy, transparency, and oversight of the land certification process and strengthen mechanisms for prompt and fair dispute resolution.
Abstrak
Permasalahan tumpang tindih (overlapping) sertifikat hak atas tanah merupakan isu krusial dalam sistem pertanahan Indonesia karena mengancam kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan kestabilan transaksi agraria. Ketidaksesuaian prosedur administrasi pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) seringkali menjadi pemicu sengketa yang berujung pada pembatalan sertifikat melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta implikasi yuridis dari pembatalan sertifikat tanah yang tumpang tindih dalam Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan case approach, yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi terhadap putusan pengadilan terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan sertifikat yang diterbitkan BPN karena ditemukan cacat prosedural dalam proses penerbitan yang mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan. Langkah tersebut diambil guna memulihkan kepastian hukum dan mencegah konflik berlarut-larut di kemudian hari. Namun demikian, pembatalan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya bagi pihak yang telah memperoleh sertifikat melalui jual beli atau hibah secara itikad baik. Oleh karena itu, dibutuhkan verifikasi bukti kepemilikan yang lebih menyeluruh dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang. Disarankan agar BPN meningkatkan akurasi, keterbukaan, serta pengawasan dalam proses sertifikasi tanah dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil
PENINGKATAN MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI MEDIA DIGITAL DI KAMPUNG TAMBAKREJO, TANJUNG EMAS, SEMARANG
Get PDFProgram Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitasbkomunikasi mitigasi bencana rob pada ibu rumah tangga di Tambakrejo, Tanjung Emas, Semarang yang rentan terhadap banjir rob tahunan. Komunitas perempuan, khususnya ibu rumah tangga, kerap tidak dilibatkan dalam proses mitigasi bencana, meskipun mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga saat krisis. Kegiatan ini merupakan respons terhadap tingginya risiko banjir yang dipicu oleh perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut, serta minimnya akses informasi kebencanaan terhadap ibu ibu rumah tangga. Melalui pelatihan komunikasi mitigasi, sosialisasi dan praktik komunikasi darurat berbasis media digital dengan WhatsApp, program ini berupaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Ibu rumah tangga dilibatkan sebagai agen utama dalam menyebarkan informasi bencana kepada keluarga dan komunitasnya. Kegiatan dilakukan melalui ceramah, diskusi terarah, praktik langsung, dan evaluasi pre-post test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan peserta dalam menyampaikan informasi mitigasi, mengelola emosi keluarga, serta menyusun rencana evakuasi. Program ini menunjukkan bahwa komunikasi berbasis komunitas dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana rob dan memperkuat kohesi sosial di tingkat rumah tangga.Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitasbkomunikasi mitigasi bencana rob pada ibu rumah tangga di Tambakrejo, Tanjung Emas, Semarang yang rentan terhadap banjir rob tahunan. Komunitas perempuan, khususnya ibu rumah tangga, kerap tidak dilibatkan dalam proses mitigasi bencana, meskipun mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga saat krisis. Kegiatan ini merupakan respons terhadap tingginya risiko banjir yang dipicu oleh perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut, serta minimnya akses informasi kebencanaan terhadap ibu ibu rumah tangga. Melalui pelatihan komunikasi mitigasi, sosialisasi dan praktik komunikasi darurat berbasis media digital dengan WhatsApp, program ini berupaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Ibu rumah tangga dilibatkan sebagai agen utama dalam menyebarkan informasi bencana kepada keluarga dan komunitasnya. Kegiatan dilakukan melalui ceramah, diskusi terarah, praktik langsung, dan evaluasi pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan peserta dalam menyampaikan informasi mitigasi, mengelola emosi keluarga, serta menyusun rencana evakuasi. Program ini menunjukkan bahwa komunikasi berbasis komunitas dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana rob dan memperkuat kohesi sosial di tingkat rumah tangga.
Kata Kunci: Komunikasi Bencana, Mitigasi, Media Digital, Ibu rumah tangg
Pendampingan Teknis Cara Pemasangan Bronjong di Dusun Sukuh Kabupaten Karanganyar
Get PDFLandslides are a frequent natural disaster in the Karanganyar area, especially in hilly areas with high rainfall and fragile geological conditions. This community service activity aims to provide technical assistance on gabion installation as a landslide mitigation effort in Dusun Sukuh, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency. The method includes lectures, demonstrations, and direct practice, covering preparation stages, material selection, and correct installation techniques. The results showed a significant increase in participants\u27 understanding, from an average pre-test score of 32% to 70% in the post-test. This indicates that the program effectively improved the knowledge and skills of the community regarding gabion installation techniques. The community showed active participation and high enthusiasm, reflecting their awareness of the importance of disaster mitigation efforts. This activity is expected to support the sustainability of community-based disaster risk reduction efforts in the region
Legal Protection of Minors Whose Land Certificates are Used as Collateral for Debts
Get PDFThis study aims to analyze the legal consequences of minors\u27 land certificates used as debt collateral by their biological mothers and legal protection for minors whose land rights are used as debt collateral by their biological mothers. The research method used is normative juridical using statutory, conceptual, and case approaches. Minors (minderjarig) according to the law are not capable of performing legal acts independently, including in terms of making their land rights as forest collateral. Legal actions of minors whose fathers die can be represented by their biological mothers who act as guardians based on court decisions. The urgency of this research is to provide a description and analysis of guardians who replace their parents to replace minors to carry out legal processes by analyzing the cases raised. The case raised is the novelty of the results of this research analysis. The results of this study indicate that the legal consequences of a minor\u27s land certificate used as debt collateral by his biological mother without going through the determination of the guardian and the power of attorney to make the minor\u27s land rights from the court are null and void (nietig van rechtswege). The law (Article 393 of the Civil Code) has provided preventive legal protection against minors whose land titles are used as debt collateral by their biological mothers if this is done without the appointment of a guardian and power of attorney from the court. The minor\u27s biological mother in her position as guardian is only authorized to make the certificate of land title on the basis of absolute necessity or clearly beneficial to the minor after hearing or legally summoning the child\u27s immediate family or blood relatives and the supervisory guardian
Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di Indonesia
Get PDFThe pharmaceutical industry as a business entity must fulfill the right to health, especially for children. However, the Acute Kidney Injury (AKI) case in Indonesian children, with 324 cases in less than a year, indicates a violation of children\u27s right to health and life. Court findings reveal systematic and widespread gross human rights violations, making the pharmaceutical industry involved accountable. This study aims to examine the fulfillment of elements of gross human rights violations by the pharmaceutical industry in producing contaminated drugs containing hazardous and toxic substances, as well as the burden of corporate criminal liability. This research employs a normative legal research method with a statutory approach, analyzing several legal regulations. The findings indicate that corporate actions fulfill the elements of crimes against humanity under the Human Rights Court Law, making them criminally liable. However, individual criminal responsibility remains a challenge in corporate accountability. Therefore, legal reforms are needed to strengthen pharmaceutical oversight and establish more effective corporate sanctions, such as fines as the primary penalty, business license suspension or revocation, and additional sanctions like confiscation of profits from criminal acts, corporate dissolution, and banning executives from establishing new companies in the same field.
Industri farmasi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan, terutama bagi anak-anak. Namun, kasus Gangguan Ginjal Akut (AKI) pada anak di Indonesia dengan 324 kasus dalam waktu kurang dari setahun menunjukkan adanya pelanggaran hak kesehatan dan hak hidup anak. Fakta persidangan mengungkap adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang bersifat sistematis dan meluas, sehingga industri farmasi yang terlibat harus bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemenuhan unsur-unsur pelanggaran HAM berat oleh industri farmasi dalam memproduksi obat-obatan yang terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun serta bagaimana beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan penelitian perundangan-undangan yang mengkaji beberapa peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan korporasi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU Pengadilan HAM sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, masih terdapat hambatan dalam menegakkan hukum terhadap korporasi. Namun, prinsip pertanggungjawaban pidana individu menjadi hambatan dalam menegakkan hukum terhadap korporasi. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan hukum untuk memperkuat pengawasan farmasi serta menetapkan pidana korporasi yang lebih efektif, seperti pidana denda sebagai pidana utama, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembubaran korporasi, dan larangan bagi pengurus korporasi untuk mendirikan perusahaan baru di bidang yang sama