Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Dampak Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Konsumsi
Get PDFPenelitian ini yang menjadi objek adalah perusahan sub sektor konsumsi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023. Di Indonesia sendiri perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi sangat berkembang dengan pesat, hal ini dapat dilihat dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun semakin banyak. Sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh dari ROA (Return on Aset), ROE (Return On Equity), DER (Debt To Equity Ratio), dan CR (Current Ratio) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan manufaktur pada sektor konsumsi yang sudah terdaftar di BEI dengan tahun data yang di ambil 2020 sampai dengan 2023 berjumlah 180, kemudian untuk analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Untuk teknik pengambilan sampel penelitian ini ialah menggunakan teknik non-probabilitas dengan metode purposive sampling, selanjutnya terkumpul 60 sampel penelitian berdasarkan data dari 15 perusahaan manufaktur dengan periode waktu selama 4 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pada ROA, ROE, DER, dan CR memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap harga saham. Temuan ini tentu relevan untuk perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 202
PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KPPBC PAREPARE
Get PDFThe circulation of ilegal cigarettes in the working are of the Parepare Customs and Excise Supervision and Service Office KPPBC) is a problem that has an impact on state revenue and healthy business competition. Illegal cigarettes, both those without excise and those using counterfeit excise tapes, harm the state in terms of tax revenue and have the potential to endanger public health. This study aims to analyze law conferment efforts carried out by customs in tackling the circulation of illegal cigarettes in Parepare, including supervision strategies, prosecution and obstacles faced in policy implementation. The method used is a qualitative approach with data analysis from official customs reports, interviews with relevant parties and documentation. The results showed that Parepare Customs has taken various preventive and repressive measures suchs as market operations, land and sea patrol and cooperation with other agencies to suppress the circulation of illegal cigarettes. Howover, there are still several challanges such as limited resources and increasingly complex illegal distribution networks. Therefore, further synergy between the government, law enforcement officials and the community is needed in combating the circulation of illegal cigarettes in order to create a fair trading environment and increase state revenue from the excise sector.
Abstrak
Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare menjadi permasalahan yang berdampak pada penerimaan negara serta persaingan usaha yang sehat. Rokok ilegal, baik yang tidak bercukai maupun menggunakn pita cukai palsu, merugikan negara dari sisi penerimaan pajak serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Parepare, termasuk strategi pengawasan, penindakan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data dari laporan resmi Bea Cukai, wawancara dengan pihak terkait serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bea Cukai Parepare telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif seperti operasi pasar, patroli darat dan laut serta kerja sama dengan instansi lain untuk menekan peredaran rokok ilegal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan jaringan distribusi ilegal yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih lanjut antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas rokok ilegal guna menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan meningkatkan penerimaan negara dari sketor cukai
Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang
Get PDFThe resolution of land disputes through non-litigation and litigation mechanisms is a common issue faced by the community, especially concerning inheritance and land boundary problems that involve families and local environments. In Penggaron Lor Village, Genuk District, Semarang City, many residents lack a deep understanding of these two mechanisms, despite their importance in choosing the appropriate dispute resolution path based on the context and needs of the parties involved. To address this, the Faculty of Law of Semarang University carried out a community service program to educate the public about both litigation and non-litigation land dispute resolution mechanisms. The method used in this program is a normative-prescriptive approach, utilizing legal, historical, and conceptual perspectives. The community service activities consisted of a pre-test to assess initial knowledge, a lecture on litigation and non-litigation mechanisms, and a question-and-answer session to deepen participants\u27 understanding. The results of the program indicate that most people in Penggaron Lor Village are not fully aware of how to resolve land disputes through either litigation (court) or non-litigation (such as mediation and conciliation) methods. However, the majority of participants prefer non-litigation resolution methods as they are considered more efficient and help maintain good relationships between the parties involved in the dispute. Additionally, some community representatives are expected to become follow-up counselors, spreading this knowledge to a wider audience.
Keywords: Land Dispute; Litigation; Non-Litigation
Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan
Get PDFThis study aims to analyze the application of Adat Terangkat customary sanctions in resolving adultery cases in Peniti Village and to examine their conformity with the principles of restorative justice. The background of this research lies in the limitations of national law in addressing adultery, while customary law remains alive and consistently practiced in local communities. The urgency of this study is based on the scarcity of research linking customary sanctions with restorative justice, as well as the importance of developing a dispute resolution model that aligns with local wisdom while remaining consistent with the rule of law and human rights. The research employs a qualitative method with a socio-legal approach through interviews, observations, and documentation analyzed using triangulation. The findings reveal that the Adat Terangkat sanction is not merely punitive but emphasizes social recovery, reconciliation, and the restoration of community balance. The novelty of this study lies in highlighting that integrating customary law with restorative justice can serve as an alternative form of criminal resolution grounded in local wisdom. The study concludes that customary law can complement national law by providing a more contextual and inclusive mechanism of resolution. The recommendation is to synchronize regulations between state law and customary law and to strengthen the capacity of customary leaders so that the implementation of restorative justice through customary sanctions is truly fair, proportional, and sustainable.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi adat Terangkat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Desa Peniti serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip restoratif justice. Latar belakang penelitian ini didorong oleh keterbatasan hukum nasional dalam menangani kasus perzinaan, sementara hukum adat terbukti masih hidup dan diterapkan secara konsisten di masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada masih minimnya kajian yang mengaitkan penerapan sanksi adat dengan konsep restoratif justice serta pentingnya menemukan model penyelesaian yang sesuai dengan kearifan lokal namun tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat Terangkat tidak hanya bersifat punitif, tetapi lebih menekankan pemulihan sosial, rekonsiliasi, dan pengembalian keseimbangan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa integrasi hukum adat dengan konsep restoratif justice dapat menjadi alternatif penyelesaian pidana berbasis kearifan lokal. Kesimpulannya, hukum adat dapat melengkapi hukum nasional dengan memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih kontekstual dan inklusif. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sinkronisasi regulasi antara hukum negara dan hukum adat serta penguatan kapasitas aparat adat agar implementasi restoratif justice melalui sanksi adat benar-benar adil, proporsional, dan berkelanjutan
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Tindakan Aborsi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan
No full textThis study aims to analyze the legal provisions on abortion and the legal protection for doctors in abortion cases involving rape victims, based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research background is rooted in the normative conflict between the Indonesian Penal Code (KUHP), which absolutely prohibits abortion, and the Health Law, which provides exceptions under certain conditions, thereby creating legal uncertainty. Ensuring legal certainty for doctors is crucial so that they are not placed in a vulnerable position when performing their professional duties. This research applies a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using qualitative analysis through systematic, grammatical, and teleological interpretation of legal norms. The findings show that Article 428 paragraph (3) of Law No. 17/2023 establishes a new juridical foundation that explicitly protects doctors from criminal liability, provided that they meet administrative and professional requirements, such as a valid practice license, registration certificate (STR), implementation in accredited health facilities, informed consent, and reporting to the Health Office. The novelty of this research lies in its emphasis on legal protection for doctors through the latest regulation, which has not been widely examined in previous studies that focused more on ethical dilemmas or gestational age limits. The study concludes that legal protection for doctors in abortion cases due to rape constitutes a form of legal certainty as well as the fulfillment of victims’ rights, with recommendations for synchronizing gestational age limits across related regulations and strengthening technical guidelines by the government and professional organizations to ensure consistent implementation.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum aborsi dan perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus aborsi akibat perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Latar belakang penelitian didasari oleh konflik norma antara KUHP yang melarang aborsi secara mutlak dan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pentingnya memberikan kepastian hukum bagi dokter agar tidak berada dalam posisi rentan ketika menjalankan kewajiban profesional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 428 ayat (3) UU 17/2023 memberikan dasar yuridis baru yang secara eksplisit melindungi dokter dari ancaman pidana sepanjang memenuhi syarat administratif dan profesional, seperti izin praktik, STR, pelaksanaan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, informed consent, serta pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan perlindungan hukum bagi dokter melalui regulasi terbaru, yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek dilema etik atau batas usia kehamilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus aborsi akibat perkosaan merupakan bentuk kepastian hukum sekaligus pemenuhan hak korban, dengan rekomendasi perlunya sinkronisasi batas usia kehamilan dalam regulasi terkait serta penguatan pedoman teknis oleh pemerintah dan organisasi profesi agar implementasi aturan lebih konsisten
The Implementation Model of Sustainable Event at PT Debindo Mitra Tama Based on ISO 20121:2024
Get PDFIndustri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, promosi budaya, dan penguatan identitas daerah. Namun, peningkatan intensitas penyelenggaraan event menimbulkan tantangan keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Sustainable Event pada penyelenggaraan Surabaya Great Expo (SGE) 2024 yang diorganisasi oleh PT Debindo Mitra Tama, berdasarkan empat aspek utama yang dirumuskan dalam ISO 20121:2024, yaitu lingkungan, sosial budaya, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa SGE 2024 telah menunjukkan kesadaran terhadap prinsip keberlanjutan, namun implementasinya belum menyeluruh dan belum sepenuhnya selaras dengan standar ISO 20121:2024.The MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) industry is a strategic sector in driving economic growth, promoting cultural values, and strengthening regional identity. However, the increasing frequency of event implementation presents sustainability challenges encompassing environmental, social, and economic aspects. This study aims to analyze the application of Sustainable Event principles in the implementation of the Surabaya Great Expo (SGE) 2024, organized by PT Debindo Mitra Tama, based on four key aspects outlined in ISO 20121:2024, namely environmental, socio-cultural, corporate social responsibility (CSR), and economic dimensions. This research adopts a descriptive qualitative approach using a case study method. The results indicate that SGE 2024 demonstrates awareness of sustainability principles; however, its implementation remains partial and not fully aligned with the ISO 20121:2024 standard
Peran Edukasi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kredibilitas Produk UMKM
Get PDFSertifikasi halal merupakan proses verifikasi yang memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan standar kehalalan menurut syariat Islam. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memenuhi ketentuan regulasi pemerintah. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya kesadaran, keterbatasan biaya, anggapan bahwa prosedur sertifikasi rumit, serta kurangnya pendampingan dari pihak terkait. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal serta memberikan pendampingan awal terkait prosedur pengajuan sertifikat. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan interaktif dan diskusi langsung bersama pelaku UMKM di wilayah sasaran. Kegiatan telah dilaksanakan pada Selasa, 6 Mei 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal secara mandiri. Luaran kegiatan berupa publikasi pada jurnal ilmiah, artikel media massa, dan HAKI video edukatif di platform YouTube. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha dapat menjadi katalis positif dalam mendorong UMKM untuk lebih siap dan kompetitif melalui kepemilikan sertifikasi halal
Penggunaan Feature Space SMOTE Untuk Mengurangi Overfitting Akibat Imbalance Dataset
Get PDFThe creation of a classification model requires careful consideration of several crucial factors to achieve optimal performance. A good model is typically indicated by high accuracy and F1-score values, as well as low loss values. To create a successful model, certain conditions must be met, including selecting the appropriate architecture and ensuring the availability of high-quality data. In this study, a classification model for CT Kidney Stone was developed using an imbalanced dataset obtained from Kaggle. The chosen algorithm for model development was Convolutional Neural Network (CNN), as CNN is known for its effectiveness in image classification tasks. Three different pre-processing approaches were employed in model creation. The first model was built using the imbalanced training data. The second model involved data augmentation, while the third model utilized SMOTE oversampling. Subsequently, all three models were evaluated using private data to assess testing performance and identify any potential overfitting. The research findings revealed that the third model exhibited the best performance among the three, showcasing its superiority in handling the imbalanced dataset and achieving optimal results.The creation of a classification model requires careful consideration of several crucial factors to achieve optimal performance. A good model is typically indicated by high accuracy and F1-score values, as well as low loss values. To create a successful model, certain conditions must be met, including selecting the appropriate architecture and ensuring the availability of high-quality data. In this study, a classification model for CT Kidney Stone was developed using an imbalanced dataset obtained from Kaggle. The chosen algorithm for model development was Convolutional Neural Network (CNN), as CNN is known for its effectiveness in image classification tasks. Three different pre-processing approaches were employed in model creation. The first model was built using the imbalanced training data. The second model involved data augmentation, while the third model utilized SMOTE oversampling. Subsequently, all three models were evaluated using private data to assess testing performance and identify any potential overfitting. The research findings revealed that the third model exhibited the best performance among the three, showcasing its superiority in handling the imbalanced dataset and achieving optimal results
Analisis Pembelajaran Statistika Berbasis Literasi menggunakan E-Modul Berbantuan Flipbook
Get PDFThis research investigates the implementation of literacy-based learning in Statistics through the development of an e-module enhanced with Flipbook technology, aiming to foster student comprehension and active participation. The study employs a Research and Development (R&D) approach, utilizing the 4D model consisting of the phases: Define, Design, Develop, and Disseminate. The main output is a literacy-focused e-module presented in Flipbook format, specifically designed for students in the Informatics Engineering department. Validation from subject matter and media experts confirmed the module’s quality, rating it as “feasible” to “highly feasible.” Feedback from students reflected strong approval, with an overall response score averaging 83.75%, falling into the “very good” category. The use of the module significantly enhanced students’ grasp of statistical concepts, as evident from the improved scores in both pretest and posttest assessments. The recorded average gain score of 0.70, classified as “high,” demonstrates the e-module’s effectiveness in boosting learning outcomes. This integration of technology and literacy within the e-module makes it an appropriate and impactful learning tool to enrich the Statistics learning experience in a more engaging and contextually relevant manner
Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah
Get PDFThe purpose of this study is to analyze unregistered adoption from a maqashid sharia perspective. This is done because society still practices unregistered adoption based on court orders. Unregistered adoption can lead to legal issues and child protection concerns. This article employs normative legal research using secondary data from literature review. Data analysis was conducted through a conceptual approach utilizing the maqashid sharia theory. The results show that Islamic law does not prohibit adopting a child as long as it does not change the child\u27s status to that of a biological child of the adoptive parents. Adoption must be accompanied by registration. Unregistered adoption contradicts maqashid sharia because it does not fulfill al-kulliyat al-khamsah. Registration is not only an administrative requirement but also essential for legal protection according to maqashid sharia.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengangkatan anak tanpa pencatatan perspektif maqashid syariah. Hal ini dilakukan karena di masyarakat masih ditemukan praktik pengangkatan anak tanpa pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan dapat menimbulkan masalah hukum dan perlindungan anak. Jenis penelitian dalam artikel ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan teori maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan hukum Islam tidak melarang seseorang melakukan pengangkatan anak selama tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak harus disertai pencatatan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan bertentangan dengan maqashid syariah karena tidak memenuhi al-kulliyat al-khamsah. Pencatatan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga syarat perlindungan hukum sesuai maqashid syariah