Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional
This study aims to examine the legal challenges of cross-national marriages through a comparative analysis between Indonesian Law and Private International Law. The background of this research is the increasing phenomenon of cross-border marriages as a consequence of globalization, which not only involves cultural and nationality differences but also raises legal issues related to validity, recognition, and legal consequences. The urgency of this research lies in the disharmony of regulations and differences in legal systems that often create both administrative and substantive obstacles, thereby affecting legal certainty and the protection of the rights of husbands, wives, and children. The research method employed is normative juridical with a descriptive-analytical approach by reviewing legislation, legal doctrines, and principles of Private International Law. The findings indicate that Indonesia’s Marriage Law remains limited in accommodating the complexity of cross-national marriages, particularly concerning registration, citizenship status of children, joint property, divorce, and inheritance rights. The novelty of this research lies in its comparative approach that links Indonesian legal norms with the principles of Private International Law, providing a more comprehensive understanding of regulatory disharmony. In conclusion, without legal harmonization, cross-national couples will continue to face uncertainty; therefore, this study recommends reforming the Marriage Law to be more adaptive to global realities, strengthening administrative mechanisms for marriage registration, and enhancing regulatory dissemination to ensure legal certainty, rights protection, and justice for the parties involved.
Penelitian ini bertujuan mengkaji tantangan hukum dalam perkawinan beda negara melalui analisis komparatif antara Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional (HPI). Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya fenomena perkawinan lintas negara akibat globalisasi yang tidak hanya memunculkan perbedaan budaya dan kewarganegaraan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan, pengakuan, serta akibat hukumnya. Urgensi penelitian ini terletak pada disharmoni regulasi dan perbedaan sistem hukum yang kerap menimbulkan hambatan administratif maupun substantif, sehingga berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak suami, istri, maupun anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip HPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia masih terbatas dalam mengakomodasi kompleksitas perkawinan lintas negara, khususnya terkait pencatatan, status kewarganegaraan anak, harta bersama, perceraian, dan hak waris. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif yang menghubungkan norma hukum Indonesia dengan prinsip HPI, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai titik-titik disharmoni regulasi. Kesimpulannya, tanpa harmonisasi hukum, pasangan lintas negara akan terus menghadapi ketidakpastian hukum; oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi UU Perkawinan yang lebih adaptif terhadap realitas global, penguatan mekanisme administrasi pencatatan, serta peningkatan sosialisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi para pihak.
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan di Kota Batam
The purpose of this study is to analyse the extent of juridical authority of Batam Management Agency in the process of land execution, and to review the extent to which such authority is exercised in accordance with the principles of law and justice. The authority possessed by BP Batam often causes polemics in the community, especially when there is a land vacancy or execution that is allegedly not accompanied by adequate juridical and social approaches. This research is important because it aims to understand the actual extent of BP Batam\u27s authority in managing an area that falls within its jurisdiction. This research uses a normative research method, which examines the authority of BP Batam and the issues arising from such authority, especially in the community of Batam Island and its surroundings. Although BP Batam has the authority based on laws and regulations, the implementation of land executions often leads to social conflicts, such as those in Rempang and Galang Islands. There is a need for regulatory reform, separation of authority between the Mayor of Batam and the Head of BP Batam to avoid overlapping authority, and strengthening inter-institutional coordination through the establishment of local regulations or policies that favour the interests of the community.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Badan Pengelola Batam secara yuridis dalam proses eksekusi lahan, serta meninjau sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki BP Batam kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi pengosongan atau eksekusi lahan yang diduga tidak disertai pendekatan yuridis dan sosial yang memadai. Penelitian ini sangat penting karena untuk memahami sampai mana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam dalam mengelola suatu wilayah yang termasuk otoritasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu meneliti mengenai kewenangan BP Batam dan hal-hal yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut terutama di masyarakat pulau batam dan sekitarnya. Meskipun BP Batam memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan eksekusi lahan kerap kali menimbulkan konflik sosial, seperti yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang. Perlu adanya pembaruan regulasi, pemisahan otoritas antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan perda atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat
Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia
This study aims to analyze the forms of identity politics in the 2024 elections and the extent to which these practices challenge the consolidation of democracy in Indonesia. The research is motivated by concerns over the widespread use of SARA issues, religious symbols, and digital narratives spread by buzzers and influencers, which have triggered social polarization, disinformation, and political character assassination. The study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, using a literature review of regulations, doctrines, and academic works. The findings reveal that identity politics in the 2024 elections manifested in various forms, including religion, gender, age, lineage, and digital politics, which negatively affected social integration and the quality of democracy. However, identity politics may also play a positive role as a means of empowering marginalized groups in promoting equality and human rights. The novelty of this research lies in its critical analysis of digital identity politics, which has become increasingly massive, thus offering a new perspective on the challenges of democracy consolidation in the digital era. The study recommends strengthening political education, enforcing campaign ethics, regulating digital media, and fostering cross-identity dialogue to promote an inclusive and civilized democracy.
Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk politik identitas dalam Pemilu 2024 dan sejauh mana praktik tersebut menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh kekhawatiran atas maraknya penggunaan isu SARA, simbol keagamaan, serta narasi digital melalui buzzer dan influencer yang memicu polarisasi sosial, disinformasi, hingga pembunuhan karakter politik. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan atas regulasi, doktrin, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam Pemilu 2024 hadir dalam beragam bentuk, mulai dari isu agama, gender, usia, garis keturunan, hingga politik digital, yang berdampak negatif terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi. Namun, politik identitas juga dapat berfungsi positif sebagai sarana perjuangan kelompok marginal dalam memperjuangkan kesetaraan dan hak asasi manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap politik identitas di ruang digital yang semakin masif, sehingga memberikan perspektif baru mengenai tantangan konsolidasi demokrasi di era digital. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya pendidikan politik, penegakan etika kampanye, penguatan regulasi media digital, serta dialog lintas identitas guna mendorong demokrasi yang inklusif dan berkeadaban
Pelatihan Menggunakan PhpMyadmin Untuk Mengolah Data Sederhana di SMK Negeri 2 Demak
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Semarang, memberikan pelatihan menggunakan PhpMyadmin kepada siswa di SMK Negeri 2 Demak. Dimana dalam pelatihan menggunakan PhpMyadmin diberikan contoh mengolah data sederhana membuat database dan tabel. Sebelum memulai kegiatan pelatihan akan diberikan Pre-Test terkait pemahaman terkait materi pelatihan, dan setelah mengikuti pelatihan seberapa jauh menangkap materi dan pemahaman terhadap pelatihan dengan memberikan Post-Test. Dimana Pre dan Post Test diolah menggunakan metode N-Gain untuk mengetahui seberapa besar siswa sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Dimana nilai N-Gain score rata-rata yang didapat pelatihan sebesar 0,75 yaitu siswa dapat menangkap dan lebih paham setelah mengikuti pelatihan mengolah data menggunakan PhpMyadmi
Edukasi Konsep Pemasaran Produk Kepada Peserta Forum UMKM Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kelompok Forum UMKM di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan tema Edukasi Konsep Pemasaran Produk Kepada Peserta Forum UMKM Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil analisis situasi maka permasalahan yang dihadapi oleh mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari kelompok Forum UMKM terhadap teknologi digitalisasi Marketing online dalam menentukan Strategi Promosi sehingga masih dinilai belum cukup maksimal serta belum ada pendampingan UMKM
Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan bagaimana penerapan tentang konsep pemasaran produk melalui marketing online bagi pelaku UMKM di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak agar bisnis UMKM meningkat. Manfaat yang diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu para peserta (pelaku) UMKM mempunyai pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kemampuan ketepatan dalam menentukan teknologi digitalisasi pemasaran berupa e marketing atau pemasaran online.
Metode pendekatan yang digunakan dalam mencapai tujuan adalah pendekatan participatory training, yaitu pendekatan yang menekankan pada partisipasi penuh dari mitra dan pendampingan dalam mencapai tujuan. Pendekatan participatory training dilakukan melalui beberapa langkah pembelajaran dalam bentuk pelatihan dan pendampinga
Tinjauan Hukum Parkir Sembarangan di Depan Rumah Tetangga
Fenomena parkir sembarangan di depan rumah tetangga, khususnya pada malam hari, merupakan permasalahan sosial yang kerap menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu aksesibilitas penghuni rumah, serta memicu potensi konflik di lingkungan permukiman padat penduduk. Urgensi kajian ini terletak pada perlunya pemahaman hukum masyarakat terhadap penggunaan ruang publik secara tertib dan penghormatan terhadap hak-hak warga lain, mengingat praktik parkir liar seringkali dianggap sepele dan minim pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai dasar hukum yang melarang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yang mengganggu fungsi jalan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi langsung di lingkungan sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa parkir di depan rumah tetangga tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif. Selain itu, ditemukan faktor penyebab utama seperti keterbatasan lahan parkir pribadi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan aparat. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum dan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengurangi praktik parkir liar serta menjaga harmoni dalam hubungan bertetangga.
Kata kunci: Parkir; Rumah Tetangga; Tinjauan Hukum.
Mapping Tren Riset Jurnal UNNES Terindeks Scopus Menggunakan Analisis Bibliometrik
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren riset dalam jurnal-jurnal Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang terindeks Scopus selama periode 2020-2024 menggunakan pendekatan bibliometrik. Analisis dilakukan dengan bantuan VOSviewer dan Biblioshiny untuk menelaah perkembangan kata kunci, kolaborasi penulis (co-authorship), sitasi bersama (co-citation), dan tema penelitian. Hasil menunjukkan bahwa kata kunci seperti Covid-19, Indonesia, dan scientific literacy mendominasi, sementara istilah teknis seperti gamma-ray irradiation menurun, dan topik baru seperti law reform dan technology mulai berkembang. Pola co-authorship masih terpusat dalam klaster kecil dengan kolaborasi lintas disiplin yang terbatas. Dalam co-citation, sejumlah referensi dan jurnal menjadi pusat rujukan dalam klaster intelektual yang kuat, meskipun masih terfragmentasi. Tema seperti scientific literacy dan critical thinking muncul sebagai motor themes, sedangkan tema lain seperti justice dan antioxidant berkembang terbatas atau menunjukkan tren penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa riset UNNES bersifat adaptif dan multidisipliner, namun masih memerlukan penguatan kolaborasi dan integrasi referensial untuk meningkatkan kualitas dan dampak ilmiah. Hasil analisis ini dapat dijadikan rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan penelitian institusional yang berorientasi pada penguatan kolaborasi dan pengembangan keilmuan di UNNES.
Kata kunci: Bibliometrik; Scopus; UNNES; tren riset; VOSviewer; Biblioshin
Kepuasan Pemustaka Terhadap Penerapan Layanan Malam di Perpustakaan Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pemustaka terhadap penerapan layanan malam di Perpustakaan Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang (UNNES) berdasarkan lima dimensi dalam teori servqual, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Layanan malam merupakan inovasi baru yang diterapkan sejak Oktober 2024 sebagai respon terhadap kebutuhan mahasiswa akan akses ruang belajar yang lebih fleksibel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang aktif menggunakan layanan malam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan malam perpustakaan memberikan dampak positif terhadap kepuasan pemustaka, namun peningkatan perlu dilakukan secara strategis, khususnya dalam hal perluasan akses layanan, penambahan pustakawan, dan penguatan sistem keamanan. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan layanan perpustakaan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan pemustaka
Pelatihan dan Pendampingan terhadap Penerapan K3 pada Pekerja Konstruksi Skala Kecil di Kota Semarang
The implementation of Occupational Safety and Health (OSH) in small-scale construction projects remains a serious challenge, particularly in Semarang City. Workers in this sector generally do not have an adequate understanding of the importance of using Personal Protective Equipment (PPE) in supporting occupational safety. This community service activity aims to provide direct training and mentoring to small-scale construction workers to understand and apply OSH in their daily work activities. The implementation method involves an initial survey through interviews and field observations, followed by participatory training and mentoring in the practice of using PPE. The results of the activity show that after the training, workers\u27 understanding and compliance with the use of PPE increased from 50% to 80%. However, some workers still require further mentoring to get used to implementing OSH consistently. This program is felt to have a positive impact in raising awareness that occupational safety is not just a formal obligation. Still, a basic need that protects oneself, is reflected in the results of the post-test questionnaire that 90% of participants expressed their desire to comply with and implement the OSH program
Zumba Exercise Training to Train Motor Movement & VO2 Max
This training aims to improve motoric movements and exercise, especially Zumba exercises, for health and to increase people\u27s interest because Zumba exercise can improve motor skills. It is hoped that this training will increase public knowledge about the importance of physical fitness and exercise in increasing VO2 Max. The training carried out is face-to-face training with a descriptive approach. To achieve motor movement, VO2 Max, this training uses quantitative descriptive research methods where researchers are directly involved in actively meeting, observing, and analyzing participant data regarding the value of Zumba exercise and motor movement before doing Zumba exercise and after doing Zumba exercise. The results of this activity showed an increase of 54.29% based on the pre-test and post-test. Components that influence this increase include the benefits of motoric movements, heart rate, calories burned, VO2 Max value, and its benefits for the body. Through energetic Zumba gymnastics, it can encourage motoric movements which can then increase the VO2 Max value. The VO2 Max value is one of the indicators of physical fitness and the effectiveness of the exercise performed