Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Perputaran Aset Dan Margin Laba Terhadap Pertumbuhan Berkelanjutan Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Esg Quality 45 Periode 2017-2023
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran aset dan margin laba terhadap pertumbuhan berkelanjutan perusahaan (CSG) yang dimediasi oleh leverage. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh perputaran aset, margin laba, dan leverage terhadap CSG beberapa kali dilakukan, tetapi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini menawarkan model baru dimana leverage sebagai pemediasi hubungan perputaran aset dan margin laba terhadap CSG. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks ESG Quality 45 dengan periode pengamatan 2017 sampai dengan 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan alat analisis data menggunakan SEM PLS dengan tingkat signifikansi 5%. Penelitian ini menunjukkan hasil perputaran aset, margin laba, dan leverage berpengaruh positif terhadap CSG. Sementara itu, perputaran aset berpengaruh negatif terhadap leverage dan margin laba tidak berpengaruh terhadap leverage. Hubungan tidak langsung menunjukkan hasil yang identik, yaitu leverage memediasi perputaran aset terhadap CSG, tetapi arahnya negatif, serta leverage tidak mampu memediasi margin laba terhadap CSG
Pengaruh likuiditas, leverage, sales growth dan firm size terhadap perusahaan manufaktur: studi pada Bursa Efek Indonesia tahun 2024DONESIA TAHUN 2024
No full textPenelitian ini menganalisis pengaruh likuiditas (CR), leverage (DER), sales growth (SRG), dan firm size (LnTA) terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Latar belakang studi dilandasi oleh inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antar variabel tersebut, ditambah dengan dinamika ekonomi dan pasar yang unik sepanjang tahun 2024, termasuk fluktuasi kinerja sektor manufaktur domestik dan kondisi makro ekonomi yang menantang. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menerapkan metode purposive sampling untuk menyeleksi sampel perusahaan manufaktur yang datanya tersedia dan relevan, di mana data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan leverage memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan sales growth dan firm size berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terbaru serta implikasi praktis bagi manajemen perusahaan dalam menyusun strategi keuangan di tengah kondisi pasar yang spesifik tahun 2024 untuk menjaga dan meningkatkan profitabilitas.
Study analyzes the influence of liquidity (CR), leverage (DER), sales growth (SRG), and firm size (LnTA) on the profitability of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2024. The study\u27s background is rooted in inconsistencies found in previous research regarding these variables\u27 relationships, further compounded by the unique economic and market dynamics throughout 2024, including fluctuations in the domestic manufacturing sector\u27s performance and challenging macroeconomic conditions. Employing a quantitative approach, this study applied a purposive sampling method to select a sample of available and relevant manufacturing companies, with data analyzed using multiple linear regression. The results of this study indicate that [fill in your main findings here liquidity has no effect on financial performance, while leverage has a negative effect on financial performance. While sales growth and firm size have an effect on financial performance. These findings are expected to provide the latest empirical contribution and practical implications for company management in formulating financial strategies amidst the specific market conditions of 2024 to maintain and enhance profitability
Analisis Efisiensi Waktu Pada Produksi Bakmi Kering di CV Sundoro Indonesia Berdasarkan Kesesuaian Waktu Proses Aktual dengan Standar Operasional Prosedure (SOP)
Get PDFPenelitian ini dilaksanakan di CV Sundoro Indonesia, sebuah perusahaan yang memproduksi bakmi kering instan khas Yogyakarta. Permasalahan yang dianalisis adalah ketidaksesuaian antara waktu proses produksi aktual dengan Standar Operational Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan perusahaan. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan efisiensi waktu produksi tidak tercapai secara optimal, serta memengaruhi pencapaian kapasitas produksi harian. Metode pemecahan masalah dilakukan melalui observasi langsung, pencatatan waktu aktual pada setiap tahapan produksi, serta perbandingan dengan waktu standar dalam SOP. Selain itu, dilakukan analisis akar penyebab masalah menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakefisienan, seperti aspek sumber daya manusia, metode kerja, mesin, dan lingkungan kerja. Hasil analisis menunjukkan adanya selisih waktu yang cukup signifikan pada beberapa proses. Proses pengukusan lebih lama 11 menit dari standar, penguraian lebih lama 6 menit, pendinginan 3 menit, dan pencetakan 6 menit. Sementara itu, penggilingan lebih cepat 10 menit dari SOP. Selisih waktu ini menyebabkan jumlah batch yang diproduksi dalam satu hari belum dapat mencapai kapasitas optimal. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa deviasi waktu proses menjadi penyebab utama rendahnya efisiensi dan output produksi harian. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa temuan langsung dari lapangan mengenai pelaksanaan SOP waktu pada industri pangan skala menengah yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan sistem kerja yang lebih efisien
Potential Violations of the Right to a Good and Healthy Environment: The Impact of Granting Special Mining Permits on Religious Community Organizations
Get PDFThis study aims to critically examine the potential violations of the constitutional right to a good and healthy environment arising from the government’s policy of granting Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) to religious community organizations. The urgency of this research is based on concerns that these organizations, lacking adequate technical competence, may exacerbate environmental degradation, perpetuate violations left by previous permit holders, hinder the transition to renewable energy, and obstruct access to justice for victims of environmental harm. Using a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, this study analyzes the policy from the perspective of environmental human rights, a focus absent in prior research. The findings reveal that the policy has a strong potential to violate the right to a good and healthy environment and contradicts the state’s obligation to protect human rights as guaranteed by the 1945 Constitution. The novelty of this research lies in its emphasis on the conflict of interest between the traditional role of religious organizations as community advocates and their new role as mining operators. Therefore, it is recommended that the government review and revoke the priority granting scheme for WIUPK and consider alternative participation models for religious organizations through non-operational mechanisms such as community development funds or minority non-controlling share ownership
Menilik Sensitivitas Sosial Masyarakat Rural dan Urban Terhadap Tradisi Punjungan
Get PDFKekayaan tradisi dan budaya pada masyarakat jawa yang terkenal akan nilai-nilai yang mendalam, tidak dapat dipungkiri kini telah mengalami transformasi seiring dengan masuknya modernisasi yang merubah dinamika sosial mereka. Masalah ini terjadi pada tradisi punjungan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tradisi punjungan yang dilakukan dari generasi ke generasi dan memberikan simbol keluhuran bagi kehidupan sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri harus hidup berdampingan pula dengan modernisasi zaman. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman, praktik, dan sensitivitas sosial masyarakat Purworejo terhadap tradisi punjungan dengan membandingkan respon dari masyarakat rural dan urban. Metode riset yang digunakan adalah kualitatif naratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, serta analisis data dilakukan secara tematik deduktif dengan membuat tema-tema utama sebagai acuan dalam proses olah data, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Di akhir tulisan ini, memberikan kesimpulan berupa sensitivitas sosial masyarakat rural dan urban terhadap tradisi punjungan dalam upaya melestarikan tradisi punjungan di Kabupaten Purworejo
Analisis Karya Sastra Puisi Jembatan Dalam Teori Kelas Sosial
Get PDFKajian karya sastra puisi dengan pendekatan strukturalisme adalah bentuk penelitian yang menitikberatkan pada unsur-unsur penyusun puisi. Kajian dengan pendekatan ini cenderung tidak memasukkan latar belakang pengarang dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi proses sosial dan penciptaan puisi karena kajian dengan pendekatan strukturalisme dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam kajian puisi berjudul Jembatan karya Sutardji Calzoum Bachri aspek yang dibahas meliputi struktur luar (fisik) dan struktur dalam (batin), struktur luar yang meliputi diksi, imaji/citraan, kata konkrit, majas dan tipografi sedangkan struktur dalam meliputi tema, rasa, nada, dan pesan (amanat) dengan representasi teori kelas sosial. Tujuan penelitian dan kajian ini mengetahui adanya struktur fisik dan mental yang terkandung dalam puisi berjudul Jembatan karya Sutardji Calzoum Bachri. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan strukturalism
Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta
Get PDFThis study aims to examine the legal protection of exclusive rights to film remakes and the legal consequences arising from such actions under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The urgency of this research lies in the increasing prevalence of unauthorized film remakes in the digital era, particularly on social media platforms, which has not been thoroughly explored from the perspective of intellectual property law. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, relying on secondary data such as legislation, legal literature, and relevant references. The findings reveal that unauthorized film remakes constitute violations of the author\u27s economic rights, subject to civil sanctions such as compensation and criminal penalties, including imprisonment or fines. The novelty of this research lies in its normative focus on exclusive rights within the context of film remakes as derivative works, an area rarely examined in previous studies. The conclusion emphasizes the need to strengthen the implementation of regulations, enhance digital monitoring systems, and improve public legal literacy regarding copyright protection. Recommendations include cross-sector collaboration among the government, rights holders, and digital platforms to establish a more effective and adaptive legal protection system.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas remake suatu film serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Urgensi penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik remake film tanpa izin yang semakin meningkat di era digital, khususnya melalui platform media sosial, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan referensi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remake film tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yang dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif terhadap hak eksklusif dalam praktik remake film sebagai bentuk karya turunan, yang belum banyak dijelaskan dalam kajian sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, sistem pengawasan digital, dan edukasi publik terkait perlindungan hak cipta. Rekomendasinya meliputi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pemegang hak, dan platform digital untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif.
Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
Get PDFThis study aims to analyze the existence, legal standing, and implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on Job Creation following the issuance of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which declared Law Number 11 of 2020 on Job Creation conditionally unconstitutional. The urgency of this research lies in the need for an in-depth juridical review of the legitimacy of the Perppu, which is deemed not to meet the “compelling urgency” requirements stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, as well as its implications for the rule of law and public participation in the legislative process. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive-analytical analysis of secondary data. The findings reveal that the Perppu’s legal standing is weak as it fails to meet all three criteria of compelling urgency, while its implementation encounters obstacles in terms of legal substance and legal culture, particularly regarding investor-oriented policies and the reduction of workers’ rights. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis combining Hans Kelsen’s hierarchy of norms theory, Lawrence M. Friedman’s legal system theory, and Gustav Radbruch’s legal purpose theory to assess the legitimacy and effectiveness of the Perppu. It is concluded that the Perppu does not fully fulfill the elements of legal justice and legal benefit for civil society, although it still provides legal certainty for the government to accelerate national strategic projects.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yuridis mendalam terhadap legitimasi penerbitan Perppu yang dinilai tidak memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif-analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kedudukan Perppu Cipta Kerja lemah karena tidak memenuhi ketiga kriteria kegentingan yang memaksa, sementara implementasinya menghadapi hambatan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum, khususnya terkait keberpihakan pada investor dan pengurangan hak-hak pekerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menilai legitimasi dan efektivitas Perppu Cipta Kerja. Disimpulkan bahwa Perppu ini belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sipil, meskipun masih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mempercepat proyek strategis nasional.
The Concept of Land Management by State-Owned Enterprises (SOE’s)
Get PDFThis study analyzes the concept of land management by State-Owned Enterprises (SOE\u27s) based on the state\u27s control and ownership rights over land. Based on the Constitution and Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), land belongs to the Indonesian people, and the state only has the right to control it, except for land that is factually owned by the state, which gives it the right to own it. It is necessary to study more in depth regarding the state capital participation in SOE’s in the form of land, whether it arises from the right to control the state’s land or the right to own said land. The analysis was carried out using UUPA and regulations on state asset management. The novelty of this research lies in the distinction between state-controlled land and state-owned land in the context of capital participation in SOEs, which has not been clearly emphasized in previous studies. This study finds that only state-owned land, not merely state-controlled land, can be used for capital participation in SOEs due to the legal consequences of ownership transfer.
Implikasi Hukum Transisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ke Pailit Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa
Get PDFThis study aims to analyze the legal consequences of the transition from Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) to bankruptcy on lease agreements, with particular emphasis on the legal position of tenants and lessors. Previous studies have generally examined bankruptcy or PKPU separately, leaving a research gap regarding the implications of the PKPU-to-bankruptcy transition for ongoing contractual relationships. The research method employed is normative juridical with statutory, conceptual, and case study approaches.The findings show that the transition from PKPU to bankruptcy creates legal uncertainty, particularly the loss of tenants’ rights despite fulfilling their obligations, and the vulnerable position of lessors whose property may be drawn into the bankruptcy estate. Article 36, paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 provides the legal basis for lessors to demand the return of leased property from the bankruptcy estate; however, in practice, this right often collides with the interests of other creditors. The analysis using Philipus M. Hadjon’s theory of legal protection demonstrates the weakness of preventive instruments for bona fide parties, while Gustav Radbruch’s theory of justice emphasizes the need for a balance between legal certainty, justice, and expediency in insolvency dispute settlement. Therefore, this study underlines the importance of regulatory reform to ensure a balance between preventive and repressive legal protection, and recommends that post-bankruptcy lease obligations be classified as bankruptcy estate debts, with reasonable termination rights granted to either the curator or the lessor.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum transisi dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pailit terhadap perjanjian sewa-menyewa, dengan menekankan posisi hukum penyewa dan pemilik barang sewa. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas pailit atau PKPU secara terpisah, sehingga terdapat kekosongan kajian terkait implikasi transisi PKPU ke pailit bagi keberlangsungan perjanjian yang sedang berjalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi PKPU ke pailit menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya hilangnya hak penyewa meskipun telah memenuhi kewajibannya, serta posisi rentan pemilik barang sewa karena objeknya dapat ditarik ke dalam boedel pailit. Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberi dasar hukum bagi pemilik barang untuk menuntut pengembalian objek sewa dari boedel pailit, namun dalam praktiknya sering terjadi benturan dengan kepentingan kreditur lain. Analisis dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menunjukkan lemahnya instrumen preventif bagi pihak beritikad baik, sedangkan teori keadilan Gustav Radbruch menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi regulasi agar perlindungan hukum preventif dan represif dapat berjalan seimbang, serta merekomendasikan agar kewajiban sewa pasca-putusan pailit dikualifikasi sebagai utang boedel dengan hak pengakhiran perjanjian secara wajar oleh kurator atau pemilik barang sewa.