Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Akibat Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Organ Yang Tidak Berwenang Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepailitan
Get PDFThis research aims to analyze the comprehensive proof of deeds by unauthorized organs in bankruptcy cases and the direct responsibility of Notaries of corporate organs, making deeds made by unauthorized organs of limited liability companies as evidence in bankruptcy cases, with a case study on the bankruptcy decision of PT Gusher Tarakan. This research is presented to improve the low understanding of the formal and material validity of the Authentic Deed in the process of proof in the commercial court, which has implications for the potential for injustice and legal uncertainty. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The research findings reveal that the documents filed in the bankruptcy case of PT Gusher Tarakan are formally authentic deeds prepared before a Notary. However, the deeds were made by company organs that had been dismissed and no longer had legal authority. Therefore, the deeds no longer have authentic power and only have the status of deeds underhanded. The use of a Deed by an unauthorized party should not be used as a legal basis in a bankruptcy petition, and the Notary is responsible for the formal and material correctness of the contents of the Deed. This study emphasizes the importance of Notaries to verify the authority of the parties and underscores the need for caution in using authentic deeds as evidence in bankruptcy cases.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komprehensif pembuktian akta oleh organ tidak sah dalam perkara kepailitan, dan tanggung jawab Notaris secara langsung organ perusahaan pembuat akta yang dibuat oleh organ perseroan terbatas yang tidak berwenang sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan, dengan studi kasus pada putusan pailit PT Gusher Tarakan. Penelitian ini hadir untuk meningkatkan rendahnya pemahaman terhadap validitas formil dan materiil akta autentik dalam proses pembuktian di pengadilan niaga, yang berimplikasi pada potensi terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan dalam perkara pailit PT Gusher Tarakan secara formal merupakan akta autentik yang disusun di hadapan Notaris. Namun, pembuatan akta-akta tersebut dilakukan oleh organ perusahaan yang telah diberhentikan dan tidak lagi memiliki otoritas hukum. Oleh karena itu, akta-akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan autentik dan hanya berstatus sebagai akta di bawah tangan. Penggunaan akta oleh pihak yang tidak berwenang seharusnya tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam permohonan pailit, dan Notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil isi akta. Penelitian ini menegaskan pentingnya Notaris untuk melakukan verifikasi atas kewenangan para pihak dan menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dalam menggunakan akta autentik sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan
Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Get PDFThis study aims to comprehensively examine the transition process of land registration from analog certificates to electronic certificates, and to analyze how this mechanism can ensure legal certainty and provide legal protection for land ownership rights. The era of the industrial revolution 4.0, with the use of digital technology, is believed to be able to improve the quality of life of the community. Changes in information technology in public services are important, such as the digital transformation of land services, which is gradually realized with the transition of manual land services to electronic. Electronic certificates as digital identities are developing rapidly towards the implementation of e-government, with their application providing security guarantees that cannot be manipulated, damaged, or misused. The urgency of this research in Indonesia is related to analog certificates that are transformed into electronic certificates, making land data valid and minimizing land disputes and overlaps. High efficiency and effectiveness in land administration provide various benefits for security and transparency in land ownership. The method applied is empirical juridical research using primary and secondary data. This study explains the analysis of regulations for issuing electronic certificates in land registration activities that can guarantee data authentication, integrity, and anti-repudiation of electronic certificates. Thus, electronic certificates are proven to be more secure in terms of data protection and can improve efficient legal protection and modernize the land system.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif proses peralihan pendaftaran tanah dari sertipikat analog menuju sertipikat elektronik, serta menganalisis bagaimana mekanisme tersebut dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Era revolusi industri 4.0 dengan penggunaan teknologi digital diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perubahan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi hal penting, seperti transformasi digital pelayanan pertanahan yang diwujudkan secara bertahap dengan dimulainya pelayanan pertanahan manual menjadi elektronik. Sertipikat elektronik sebagai identitas digital berkembang pesat menuju implementasi e-government dengan penerapannya memberi jaminan keamanan yang tidak dapat dimanipulasi, dirusak atau disalahgunakan. Urgensi penelitian ini di Indonesia berkaitan dengan sertipikat analog yang bertransformasi ke sertipikat elektronik menjadikan data tanah menjadi valid dan meminimalisir adanya sengketa tanah dan tumpang tindih. Efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam administrasi pertanahan, memberikan berbagai keuntungan atas keamanan dan transparansi dalam kepemilikan tanah. Metode yang diterapkan yakni penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menjelaskan analisis terhadap peraturan penerbitan sertipikat elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah yang dapat menjamin autentikasi data, integritas dan anti penyangkalan sertipikat elektronik. Dengan demikian, sertipikat elektronik terbukti lebih aman dalam perlindungan data serta dapat meningkatkan perlindungan hukum yang efisien, dan modernisasi sistem pertanahan
Lanskap Modal Ventura Sebelum Dan Setelah Era Otoritas Jasa Keuangan
Get PDFThis research aims to analyze the changes in the institutional landscape of Indonesian venture capital. The urgency of this research is that venture capital is no longer a financing institution to foster small businesses, changing to be more business-oriented by applying guarantees in the form of movable and immovable assets. The research method used is a normative legal research method. The statute approach and the conceptual approach were used. The novelty of this research is a comprehensive review of the venture capital regulation from 1973 to 2023, which has implications for changes in the genuine character of venture capital as a financial institution. Venture capital financing accompanied by collateral is more like an ordinary debt and receivables agreement, no longer pure venture capital financing based on equity participation and shared risk. There has been a change in the landscape of venture capital since the era of the Financial Services Authority. The aspect of coaching small businesses in the form of technical assistance has been lost.
Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan lanskap kelembagaan modal ventura Indonesia. Urgensi penelitian ini modal ventura tidak lagi sebagai Lembaga Pembiayaan untuk membina usaha kecil, berubah menjadi lebih berorientasi bisnis dengan menerapkan jaminan berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kebaruan dari penelitian ini adalah pada telaah menyeluruh atas Pengaturan Modal Ventura dari tahun 1973 hingga tahun 2023, yang berimplikasi pada perubahan karakter hakiki Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan. Pembiayaan modal ventura yang disertai jaminan lebih menyerupai perjanjian utang piutang biasa, bukan lagi pembiayaan modal ventura murni yang berbasis penyertaan modal (equity) dan risiko bersama. Dengan demikian terdapat perubahan lanskap perubahan modal ventura sejak era Otoritas Jasa Keuangan. Aspek pembinaan terhadap usaha kecil dalam bentuk technical assistance menjadi hilang
Reformulasi Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prinsip Keadilan Islam
Get PDFThe purpose of this research is to reformulate the role of the prosecutor\u27s office in investigating corruption based on the principles of Islamic justice, which not only emphasises juridical-formal aspects, but also moral integrity, substantive justice, and values of legal spirituality as pillars of law enforcement that are intact and civilised, the background of this problem comes from the danger of corruption which is a latent danger and can destroy the joints of the life of the nation and state. No nation can grow to be great and dignified if it coexists with corrupt practices, the urgency of this writing lies in the need to reformulate the role of the prosecutor\u27s office as one of the strategic law enforcement agencies in the process of investigating corruption crimes, to be in line with the principles of substantive justice in Islam, the method used in this research is a normative juridical method with a research approach is a conceptual approach, The result of this research is the need for harmonisation between positive legal norms and Islamic principles of justice. Suggestions that can be made include the revision of laws and regulations, especially the Prosecutor\u27s Office Law and the Criminal Procedure Code, which are currently underway in the House of Representatives, to accommodate restorative approaches and Islamic ethical values.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mereformulasi peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip keadilan Islam, yang tidak hanya menekankan aspek yuridis-formal, tetapi juga integritas moral, keadilan substantif, dan nilai-nilai spiritualitas hukum sebagai pilar penegakan hukum yang utuh dan berkeadaban. Latar belang masalah ini hadir dari bahayanya korupsi yang merupakan bahaya laten dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada bangsa yang dapat tumbuh menjadi besar dan bermartabat apabila hidup berdampingan dengan praktik korupsi, urgensi penulisan ini adalah ini terletak pada kebutuhan untuk mereformulasi peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang strategis dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam, metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah perlu dilakukannya harmonisasi antara norma-norma hukum positif dan prinsip keadilan Islam. Saran yang dapat dilakukan meliputi revisi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kejaksaan dan KUHAP yang saat ini sedang berjalan di DPR RI, untuk mengakomodasi pendekatan restoratif dan nilai-nilai etik Islam
ANALISIS BULLYING DAN CYBER BULLYING PADA SISWA/SISWI KELAS VI SDN PASIRUKEM 1
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena Bulliying dan Cyber Bullying di kalangan siswa-siswi kelas VI SDN Pasirukem 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami jenis-jenis, faktor-faktor, dan dampak-dampak bullying serta cyber bullying yang pernah dialamai oleh siswa/i. Data dikumpulkan menggunakan metode pengisian prest-test dan juga post-test yang di isi oleh siswa/i kelas VI dan observasi. Hasil telah menunjukan bahwa bullying masih sering terjadi di lingkungan sekolah terutama di kelas VI, sedangkan cyber bullying masih jarang terjadi karena siswa/i kelas VI SDN pasirukem 1 masih belum mengerti dan memahami media sosial. Dampak dari bullying dan cyber bullying keduanya mencakup penurunan kesehatan mental dan prestasi akademik siswa/i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan lebih dalam lagi untuk upaya pencegahan yang lebih efektif
Kepercayaan Pelanggan Memediasi Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan angka penjualan yang dialami oleh Toko Nibras House Pati, meskipun toko tersebut telah dikenal memiliki brand image yang baik serta menawarkan produk dengan kualitas yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memicu pengaruh brand image dan hubungan timbal balik produk terhadap keputusan pembelian, dengan kepercayaan pelanggan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang disampaikan kepada konsumen Toko Nibras House Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Sebanyak 100 responden dilibatkan dalam penelitian ini, yang dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa brand image tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen, sementara kualitas produk memberikan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, brand image juga tidak secara signifikan memengaruhi keputusan pembelian, namun kualitas produk terbukti memberikan dampak yang signifikan. Kepercayaan konsumen tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga tidak berperan sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, baik brand image maupun kualitas produk tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen. Meskipun citra merek belum memperlihatkan dampak signifikan pada penelitian ini, namun tetap menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam strategi pemasaran jangka panjang. Temuan menekankan pentingnya kualitas produk dan kepercayaan konsumen dalam meningkatkan keputusan pembelian
Minat Beli Memediasi Kualitas Produk Dan Social media marketing Terhadap Keputusan Pembelian
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh persaingan industri kecantikan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan strategi pemasaran agar mampu memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah melalui pemanfaatan media sosial dan penguatan kualitas produk, dengan minat beli sebagai variabel perantara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan social media marketing terhadap keputusan pembelian produk Skintific, dengan minat beli sebagai variabel intervening. Subjek penelitian adalah konsumen Jelita Cosmetics di Rembang yang telah membeli produk Skintific. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 96 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan social media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dan keputusan pembelian. Selain itu, minat beli juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Minat beli terbukti memediasi secara signifikan pengaruh kualitas produk dan social media marketing terhadap keputusan pembelian. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi positif terhadap kualitas produk dan strategi pemasaran melalui media sosial dapat meningkatkan minat beli, yang pada gilirannya mendorong keputusan pembelian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup geografis yang hanya mencakup wilayah Rembang dan jumlah sampel yang terbatas, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah sampel, serta memasukkan variabel eksternal lain guna memperkaya model analisis
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (BISNIS ONLINE) BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS DI POLRES KUDUS
Get PDFThe development of technology and the internet has made it easier to transact business, but has also increased the risk of fraud in online businesses. This crime is committed in various ways, one of which is offering fictitious investments with the lure of large profits. This study aims to analyze legal protection for victims of online business fraud based on a victimology perspective, and to identify the obstacles faced by the Kudus Police in providing legal protection to victims. This study uses a qualitative approach method with data collection techniques through interviews, documentation studies, and analysis of laws and regulations. The results of the study show that victims of online business fraud still face various obstacles in obtaining legal protection. Some of the main obstacles in the investigation are the difficulty of identifying perpetrators who use fake accounts, limited access to banking data due to strict banking regulations, and the lack of public awareness in reporting this crime. Although there are regulations such as Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law that can be used to ensnare perpetrators, the implementation of protection for victims is still not optimal. Efforts made by the police to overcome these obstacles include increasing cooperation with financial institutions and digital platforms, strengthening digital forensics, and educating the public about online fraud modes. However, more adaptive regulations and a more effective victim protection system are needed so that victims\u27 rights can be fulfilled maximum.
Abstrak
Perkembangan teknologi dan internet telah memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko tindak pidana penipuan dalam bisnis online. Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai modus, salah satunya adalah menawarkan investasi fiktif dengan iming-iming keuntungan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan bisnis online berdasarkan perspektif viktimologi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Kudus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penipuan bisnis online masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum. Beberapa hambatan utama dalam penyelidikan adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun palsu, keterbatasan akses terhadap data perbankan karena regulasi perbankan yang ketat, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana ini. Meskipun terdapat regulasi seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, implementasi perlindungan terhadap korban masih belum optimal. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan ini meliputi peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan dan platform digital, penguatan forensik digital, serta edukasi kepada masyarakat terkait modus-modus penipuan online. Namun, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan sistem perlindungan korban yang lebih efektif agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara maksimal
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LOVE SCAMMING SEBAGAI KEJAHATAN SIBER
Get PDFLove scamming is a form of cybercrime that exploits online emotional relationships to manipulate victims economically and psychologically through fake identities and personal manipulation. This study applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches, examining provisions in the Criminal Code, the 2023 National Criminal Code, and the 2024 ITE Law as possible legal bases. The findings indicate that love scamming involves fraud, extortion, and identity forgery but is not explicitly regulated in Indonesian positive law. Law enforcement faces obstacles such as proving criminal intent, tracing cross-border offenders, victims’ low digital literacy, and limited institutional capacity. Therefore, legal reform, enhanced digital forensic capacity, victim protection, and stronger international cooperation are required to ensure more effective and adaptive responses to love scamming in the digital era.
Abstrak
Love scamming merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan hubungan emosional daring untuk mengeksploitasi korban secara ekonomi dan psikologis melalui identitas palsu dan manipulasi relasi personal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, serta mengkaji ketentuan KUHP, KUHP Nasional Tahun 2023, dan UU ITE Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love scamming mengandung unsur penipuan, pemerasan, dan pemalsuan identitas, tetapi belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Hambatan penegakan hukum mencakup pembuktian niat jahat, pelacakan pelaku lintas negara, rendahnya literasi digital korban, serta keterbatasan kapasitas aparat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma pidana, peningkatan kapasitas digital forensik, perlindungan korban, serta kerja sama internasional agar penanggulangan love scamming lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk
Get PDFSertifikat halal pada produk merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman batin konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Tanpa sertifikat halal resmi yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk berisiko kehilangan kepercayaan pasar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat sah, serta belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memerlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diikuti 28 pelaku UMKM, dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi pengisian kuesioner awal (pre-test), penyampaian materi tentang legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner akhir (post-test). Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus dan diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 48%. Peserta memberikan respons positif, menilai kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, PkM ini dinilai berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar.
Kata kunci: Legalitas; Sertifikasi Halal; Sosialisasi