Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TENTANG KERJA SAMA KEMITRAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF ISTISLAH (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-K/2023)
Get PDFThis study aims to analyze unilateral control of partnership cooperation from the perspective of business competition law and the principle of benefit (istislah), as well as to review the competence of the authority of the KPPU decision Number 02/KPPU-K/2023 in providing protection to small businesses, namely plasma farmers. This study uses a normative legal research method with a judicial case approach, which examines laws and regulations related to business partnerships and KPPU decisions as the main material for analysis. The data used comes from legal documents, partnership agreements, laws and regulations, and KPPU decisions, which then this analysis technique is normative juridical. The results of the study show that PT Hardaya Inti Plantations was proven to have violated Article 35 paragraph (1) of Law Number 20 of 2008, because it unilaterally controlled small businesses (farmer cooperatives), did not provide transparent financial accountability reports, and set the purchase price of fresh fruit bunches not in accordance with government regulations. This has implications for financial losses for plasma farmers, who are burdened with debt without a clear payment mechanism for losses in unilateral control of large businesses that monopolize the partnership system. In terms of perspective, this practice is contrary to the principles of justice and welfare, because it harms the weaker party in the partnership. As a suggestion, it is necessary to strengthen regulations and supervision from the KPPU, including the application of stricter sanctions against large business actors who abuse partnerships. In addition, transparency in partnership agreements must be clarified through more detailed regulations, as well as legal assistance for plasma farmers so that they have a stronger bargaining position in partnership agreements.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan sepihak kerja sama kemitraan dalam perspektif hukum persaingan usaha dan prinsip kemaslahatan (istislah),serta meninjau kopetensi kewenangan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023 dalam memberikan perlindungan kepada usaha kecil yakni petani plasma.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yudisial case kasus (case approach), yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kemitraan usaha serta putusan KPPU sebagai bahan utama analisis. Data yang digunakan berasal dari dokumen hukum, perjanjian kemitraan, peraturan perundang-undangan, serta putusan KPPU, yang kemudian teknik analisa ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Hardaya Inti Plantations terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008, karena menguasai usaha kecil (koperasi tani) secara sepihak, tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, serta menetapkan harga pembelian tandan buah segar tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada kerugian finansial bagi petani plasma, yang terbebani utang tanpa kejelasan mekanisme pembayaran atas dari kerugian dalam penguasaan sepihak dari pada usaha besar yang memonopili sistem kemitraan. Dalam perspektif istislah, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena merugikan pihak yang lebih lemah dalam kemitraan.Sebagai saran, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dari KPPU, termasuk penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha besar yang menyalahgunakan kemitraan. Selain itu, transparansi dalam perjanjian kemitraan harus diperjelas melalui regulasi yang lebih detail, serta pendampingan hukum bagi petani plasma agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perjanjian kemitraan
Statistical Feature Extraction Based on Wavelet Transform for Arrhythmia Detection
Get PDFEarly detection of arrhythmia through electrocardiogram (ECG) signals is crucial for preventing severe cardiac conditions. This study proposes a binary classification approach using statistical features derived from wavelet-transformed ECG signals. The MIT-BIH Arrhythmia Database was used, with signals filtered using a 0.5–50 Hz Butterworth bandpass filter. Signals were segmented into 360-sample windows with 100-sample overlap and labeled based on the majority annotation within each window. Wavelet transformation using Symlet 8 at level 4 was applied, followed by the extraction of eight statistical features: mean, standard deviation, variance, skewness, kurtosis, interquartile range (IQR), root mean square (RMS), and zero crossing rate (ZCR). These features were classified using MLP, KNN, and SVM models. MLP and KNN achieved the highest accuracy of 92.46%, while SVM had lower accuracy (72.99%) but high recall (94.21%). The results demonstrate the effectiveness of wavelet-based statistical features for lightweight and accurate arrhythmia detection.Early detection of arrhythmia through electrocardiogram (ECG) signals is crucial for preventing severe cardiac conditions. This study proposes a binary classification approach using statistical features derived from wavelet-transformed ECG signals. The MIT-BIH Arrhythmia Database was used, with signals filtered using a 0.5–50 Hz Butterworth bandpass filter. Signals were segmented into 360-sample windows with 100-sample overlap and labeled based on the majority annotation within each window. Wavelet transformation using Symlet 8 at level 4 was applied, followed by the extraction of eight statistical features: mean, standard deviation, variance, skewness, kurtosis, interquartile range (IQR), root mean square (RMS), and zero crossing rate (ZCR). These features were classified using MLP, KNN, and SVM models. MLP and KNN achieved the highest accuracy of 92.46%, while SVM had lower accuracy (72.99%) but high recall (94.21%). The results demonstrate the effectiveness of wavelet-based statistical features for lightweight and accurate arrhythmia detection
Analisa Profile Matching Untuk Deccision Support System Pemilihan Staf Divisi Keuangan Perguruan Tinggi
Get PDFBeberapa permasalahan terkait divisi keuangan diantaranya terkait keterlambatan pembuatan laporan yang disebabkan inputan data yang tidak uptodat, kurangnya kompetensi pembuatan laporan keuanga, pelayanan pembayaran mahasiswa yang belum maksimal dikarenakan staf yang kurang menguasai permasalahan pembayaran mahasiswa, kurangnya kerjasama antar staf yang mengakibatkan sebuah proses pekerjaan menjadi terhambat dan kompetensi staf yang kurang sesuai dengan pekerjaan. Staf divisi keuangan perlu memenuhi beberapa standar kualitas yang meliputi relevansi program studi dengan sub bagian dalam divisi keuangan, reputasi karir, minat, tipe kepribadian, kecermatan dan kepercayaan. Perlu dilakukan pemilihan secara obyektif dengan metode profile matching untuk menghasilkan staf yang berkompeten. Hasil pengukuran sebesar 0,89% yang menunjukkan bahwa metode ini mampu memberikan dukungan dalam proses pemilihan staf divisi keuangan
Some problems related to the finance division include delays in report preparation due to outdated data input, low competency in financial report preparation, suboptimal student payment services due to staff who are not familiar with student payment issues, lack of cooperation between staff resulting in work processes being hampered and staff competencies that are not appropriate to the job. Finance division staff need to meet several quality standards that include the relevance of study programs to sub-sections within the finance division, career reputation, interests, personality types, accuracy and trustworthiness. The benefit of this study is to provide an objective selection of finance division staff using the profile matching method to produce competent staff. The validation results in the form of long calculations and using the profile matching method were 0.89% which indicates that this method is able to provide support in the selection process of finance division staff
Optimisasi Portofolio di Bursa Efek Indonesia: Analisis VaR untuk Investasi Konvensional dan Syariah
Get PDFPenelitian ini mengembangkan kerangka statistik berbasis Value-at-Risk (VaR) untuk mengoptimalkan portofolio di Bursa Efek Indonesia (BEI), membandingkan performa portofolio konvensional (10 saham) dan syariah (5 saham) menggunakan data harga harian dari 2 Januari 2019 hingga 30 Desember 2024. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas tiga metode VaR, yaitu simulasi historis, varians-kovarians, dan Monte Carlo—serta mengintegrasikannya dengan optimalisasi Markowitz. Hasil menunjukkan bahwa portofolio syariah memiliki risiko lebih tinggi (VaR Rp21,2–22,4 juta) dibandingkan konvensional (Rp18,1–20,0 juta) pada tingkat kepercayaan 95%. Simulasi Monte Carlo terbukti paling akurat (pelanggaran ~4,5–4,9%), diikuti simulasi historis dan varians-kovarians. Optimalisasi Markowitz mengurangi volatilitas portofolio (konvensional: 18% menjadi 16%; syariah: 20% menjadi 18%) dan meningkatkan rasio Sharpe (konvensional: 0,85 menjadi 1,20; syariah: 0,80 menjadi 1,10). Validasi melalui backtesting dan uji Kupiec mengkonfirmasi robustnya model. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pengelolaan risiko di pasar berkembang dengan menawarkan alternatif statistik terhadap pendekatan machine learning, sekaligus memberikan alat praktis bagi investor dan pedoman bagi regulator BEI, khususnya untuk investasi syariah
Analisis Keberhasilan Startup Pendidikan: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan
Get PDFTujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan startup pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA, yang dilakukan terhadap berbagai artikel ilmiah yang terbit antara tahun 2019 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah startup pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan tim pendiri, inovasi teknologi yang mereka gunakan, dan model bisnis yang mereka jalankan secara jelas dan fleksibel. Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal seperti dukungan dari ekosistem digital, tren pasar yang sedang berkembang, kerja sama dengan institusi terkait, serta kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan aturan dan infrastruktur digital juga sangat penting. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi atau produk yang bagus, tetapi juga pada seberapa baik startup dapat membangun hubungan dengan berbagai pihak dan beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Implikasi penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para pengusaha edtech, pemangku kepentingan, dan pengambil kebijakan mengenai apa saja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peluang keberhasilan, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem pendidikan berbasis teknologi yang berkelanjutan dan inovatif di Indonesia. Dengan demikian, harapannya studi ini bisa membantu para pelaku di bidang Edtech untuk membuat strategi yang lebih matang dan sesuai kebutuhan pasar serta masyaraka
Pengaruh kualitas produk dan bukti fisik terhadap minat beli ulang dengan kepuasan konsumen sebagai intervening pada Meat n Fresh Bintaro Jakarta
No full textPenelitian ini menguji bagaimana kualitas produk dan bukti fisik mempengaruhi minat beli ulang dengan menempatkan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening di Meat n Fresh Bintaro Jakarta. Populasi penelitian ini terdiri dari pelanggan Meat n Fresh yang tidak teridentifikasi serta melakukan minat beli ulang. Sampel penelitian berjumlah 112 responden. Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria minimal berusia 18 tahun serta melakukan pembelian ulang untuk digunakan sendiri. Smart PLS 4.1.0.6 digunakan untuk analisis data mengikuti prosedur pengumpulan data berbasis kuesioner. Temuan analisis menunjukkan bahwa secara langsung kualitas produk dan bukti fisik mempunyai dampak positif dan substansial terhadap minat beli ulang. Kepuasan konsumen secara langsung dipengaruhi positif dan signifikan baik oleh kualitas produk maupun bukti fisik. Secara langsung minat beli ulang dipengaruhi positif dan signifikan oleh kepuasan konsumen. Secara tidak langsung minat beli ulang dipengaruhi kualitas produk dan bukti fisik melalui kepuasan konsumen. Namun, walaupun berpengaruh positif dan signifikan tapi hubungannya lebih kecil antara pengaruh tidak langsung dengan pengaruh langsung. Hal ini berarti bahwa kepuasan konsumen mampu memedisi tapi hanya sebagian antara kualitas produk dan bukti fisik terhadap minat beli ulang
Quid Pro Quo Sexual Harassment Involving an Employee Through Staycation Modus
Get PDFSexual harassment in the workplace remains a persistent problem that undermines human dignity and often arises from power imbalances or gender inequality. Such acts not only degrade and humiliate victims but also negatively affect their physical, psychological, and social well-being. In Indonesia, the Criminal Code (KUHP) provides only limited recognition of sexual violence, leaving many forms of harassment insufficiently regulated. This study aims to analyze criminal law policies in addressing workplace sexual harassment, with particular attention to the scope of criminalization and the effectiveness of legal enforcement. Using a normative legal research method combined with a case study approach, the study examines the legal framework, its application in practice, and its alignment with the public interest. The findings indicate that current criminal law provisions inadequately capture the diversity of sexual harassment forms and that law enforcement tends to be reactive rather than preventive. The study contributes by highlighting the urgency of reforming Indonesia’s criminal law policy to ensure comprehensive protection for victims, accountability for perpetrators, and the integration of preventive measures alongside repressive sanctions. In conclusion, the criminalization of workplace sexual harassment must extend beyond narrow definitions and be grounded in public interest, legal certainty, and victim protection, offering a more holistic approach to justice in the workplace
Penerapan KPBU Skala Kecil dengan Sistem Dana Bagi Hasil Dalam Perkebunan Sawit: Pembaharuan Kerjasama Kemitraan Petani
Get PDFThe utilization of the Palm Oil Revenue Sharing Fund (DBH) by local governments often faces efficiency constraints and fiscal limitations, while private participation in supporting infrastructure development is still low. This research aims to analyze the utilization of Palm Oil DBH through the Small Scale Public Private Partnership (PPP) scheme as an innovative financing model to improve budget efficiency and ensure quality and sustainable infrastructure development. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze the legal basis and effectiveness of this scheme. The results show that despite having a strong legal foundation, the implementation of Small Scale PPP is hampered by a regulatory vacuum related to clear project boundaries. However, by utilizing DBH Sawit as the source of Availability Payment (AP), this scheme has the potential to accelerate project realization, increase investment, and strengthen local financial governance and accountability. Therefore, this study recommends that the central government immediately improve the regulation of Small Scale PPP to provide legal certainty, and for local governments to improve institutional capacity in preparing and managing projects with this scheme, in order to optimize the utilization of Palm Oil DBH to support sustainable regional development.
Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit oleh pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala efisiensi dan keterbatasan fiskal, sementara partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pendukung masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan DBH Sawit melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil sebagai model pembiayaan inovatif untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis dasar hukum serta efektivitas skema ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, penerapan KPBU Skala Kecil terhambat oleh kekosongan regulasi terkait batasan proyek yang jelas. Namun, dengan memanfaatkan DBH Sawit sebagai sumber pembayaran Availability Payment (AP), skema ini berpotensi mempercepat realisasi proyek, meningkatkan investasi, serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah pusat untuk segera menyempurnakan regulasi KPBU Skala Kecil guna memberikan kepastian hukum, dan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mempersiapkan serta mengelola proyek dengan skema ini, demi optimalisasi pemanfaatan DBH Sawit untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan
Peluang Hukum Integrasi Sistem Resi Gudang Dengan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembiayaan Petani Indonesia
Get PDFThe purpose of this study is to determine the legal constraints on integrating the warehouse receipt system with microfinance institutions and the benefits of this integration on farmer welfare. Indonesia has significant potential in agriculture and agribusiness. However, its utilization has not been optimal, as evidenced by the agricultural sector\u27s fluctuating contribution to GDP between 2019 and 2023. One of the main obstacles is the lack of access to capital for farmers, which hinders productivity and business scale. The warehouse receipt system, which allows farmers to store their crops and use them as collateral for financing, has not met expectations, particularly for small-scale farmers. Formal financial institutions such as banks often have collateral requirements that are difficult for small-scale farmers to meet, and loans tend to be smaller due to the risk of declining commodity prices and quality during storage. This study presents the first comprehensive legal analysis examining the systematic integration of the warehouse receipt system and microfinance institutions within the regulatory context in Indonesia. Using normative juridical research methods and descriptive analysis, it is known that short-term bank funds are not suitable for agricultural credit needs that require longer terms. Microfinance institutions have not been able to utilize warehouse receipts as collateral due to regulatory limitations. Therefore, integration between the warehouse receipt system and microfinance institutions is crucial to improving access to financing for farmers, which is expected to increase productivity, farmer welfare, and the development of the agribusiness sector in Indonesia. Regulatory harmonization, in the form of horizontal synchronization between the Warehouse Receipt Law and the Microfinance Institutions Law, is recommended.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala hukum integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro dan manfaat integrasi resi gudang dan lembaga keuangan mikro pada kesejahteraan petani. Indonesia mempunyai potensi besar di bidang pertanian dan agribisnis. Namun, pemanfaatannya belum optimal, terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDB yang fluktuatif antara 2019-2023. Salah satu kendala utama adalah kurangnya akses permodalan bagi petani, yang menghambat peningkatan produktivitas dan skala usaha. Sistem resi gudang, yang memungkinkan petani menyimpan hasil panen dan menggunakan resi sebagai agunan untuk pembiayaan, terutama bagi petani skala kecil belum sesuai dengan harapan. Lembaga keuangan formal seperti bank seringkali memiliki persyaratan agunan yang sulit dipenuhi oleh petani skala kecil, dan pinjaman yang diberikan cenderung lebih kecil karena terdapat risiko penurunan harga komoditas dan kualitas selama penyimpanan. Penelitian ini menghadirkan analisis hukum komprehensif pertama yang mengkaji integrasi sistematis antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro dalam konteks regulasi di Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif diketahui bahwa dana perbankan yang bersifat jangka pendek tidak sesuai dengan kebutuhan kredit pertanian yang memerlukan jangka waktu yang lebih panjang. Lembaga Keuangan Mikro belum dapat memanfaatkan resi gudang sebagai agunan karena keterbatasan regulasi. Oleh karena itu, integrasi antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro sangat penting untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan pengembangan sektor agribisnis di Indonesia. Harmonisasi regulasi berupa sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Resi Gudang dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menjadi rekomendasi
Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice
Get PDFThis study aims to analyze criminal policy toward children involved in narcotics-related offenses and the urgency of applying a restorative justice approach within Indonesia’s juvenile criminal justice system. This issue is critical because children as offenders in narcotics cases are often subjected to repressive measures similar to those applied to adults, without adequate consideration of the principles of child protection and rehabilitation. This research employs a normative juridical method, incorporating both statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that the imposition of repressive criminal sanctions on children in narcotics cases is inconsistent with the mandate of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes the best interests of the child. The novelty of this research lies in emphasizing that restorative justice is both feasible and relevant for narcotics cases involving children, through mechanisms such as diversion, penal mediation, and community-based rehabilitation. Therefore, it is necessary to strengthen legal policies that explicitly regulate the application of restorative justice in narcotics cases involving children, to achieve optimal legal protection and prevent recidivism.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika serta urgensi penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Isu ini penting karena anak sebagai pelaku kasus narkotika sering kali diproses dengan pendekatan represif seperti orang dewasa, tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang bersifat represif terhadap anak dalam kasus narkotika tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa restorative justice layak dan relevan diterapkan pada perkara narkotika anak melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan pembinaan berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang secara tegas mengatur penerapan restorative justice pada perkara narkotika anak, agar tercapai perlindungan hukum yang optimal dan pencegahan residivisme.