Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Analisis Pemberitaan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran di Media Cetak Tribun Jateng: “Kampanye Perdana Mulai Hari Ini” Selama November 2023”
Full text linkThis study aims to analyze the news coverage of the Tribun Jateng print media regarding the news "The First Campaign Starts Today" for November 2023. This study uses a qualitative method with Robert N. Entman\u27s framing analysis. The results of the study show that the news "The First Campaign Starts Today" for the period of November 2023 in the Tribun Jateng print media contains framing elements including; 1) Highlighting the news for each candidate; 2) Imbalance of information presented; 3) Lack of 5W + H elements; and 4) Conformity between the content of the news and its title in general. The audience is often unaware that several extra media factors can influence media content, so the audience should remember that the reality in the media is not a reflection of the original reality.Keywords: Campaign, Framing, News, Print Media
Analisis Empat Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Fituno dan Minat Beli Ulang
Full text linkFituno merupakan salah satu merek suplemen kesehatan yang bertujuan meningkatkan imunitas tubuh. Meskipun telah ada di pasar, Fituno masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pangsa pasar dan kalah saing dengan produk kompetitor sejenis seperti Imboost dan Stimuno. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pembelian produk Fituno dan minat beli ulang di Apotek Kimia Farma. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang atau cross sectional dengan teknik purposive sampling dengan 150 responden yang merupakan pelanggan apotek yang pernah belanja ke apotek sebanyak minimal 2x. Data dianalisis menggunakan analisis Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas produk dan harga yang kompetitif tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan hasil perhitungan yang diperoleh p-value >0,005. Sementara itu citra merek dan peran Apoteker berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan perolehan nilai p-value <0,005. Secara keseluruhan, kualitas produk, harga, citra merek, dan peran apoteker memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli ulang Fituno dengan nilai p-value <0,005
KINERJA ANGGARAN MEMEDIASI PENGARUH GCG TERHADAP EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN (STUDY PADA DISPERMADESDUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap efektifitas pengelolaan anggaran dengan kinerja anggaran sebagai variabel intervening (studi pada dinas pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan pencatatan sipil provinsi jawa tengah). Variabel good corporate governance diukur menggunakan variabel Akuntabilitasdan Transparansi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 70 Pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan dalam pengumpulan data dalah teknik sampling bertujuan (purposive sampling). Perangkat yang digunakan dalam melakukan analisis adalah IBM SPSS Statistics 26.0. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran, lalu secara parsial Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Anggaran berpengaruh positif terhadap Efektifitas Pengelolaan Anggaran. Serta Kinerja Anggaran dapat memediasi pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektifitas Pengelolaan Anggaran
Kualitas Sensori Keripik Bengkuang dengan Perendaman dalam Larutan Garam
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menguji dampak konsentrasi larutan garam terhadap kualitas sensor bengkuang keripik (Pachyrhizus erosus) melalui penilaian warna, aroma, tekstur, dan rasa dengan menggunakan alat organoleptik (hedonik dan ranking). Perlakuan berupa tiga variasi konsentrasi larutan garam: 0,5% (X1), 1,0% (X2), dan 1,5% (X3). Hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan X1 mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi bagi parameter keseluruhan, yaitu warna (2,63), aroma (2,85), tekstur (2,59), dan rasa (2,64). Analisis ANAVA melaporkan perbedaan signifikan terhadap warna dan tekstur, tetapi tidak signifikan terhadap aroma dan rasa. Jadi, perendaman dalam larutan garam 0,5% adalah perlakuan optimal untuk menghasilkan keripik bengkuang dengan mutu sensori terbaik. (Pachyrhizus erosus). Besaran uji antara lain warna, aroma, tekstur, dan rasa dengan teknik organoleptik (hedonik dan ranking). Perlakuan berupa tiga kadar larutan garam: 0,5% (X1), 1,0% (X2), dan 1,5% (X3). Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlakuan X1 menghasilkan warna keemasan kuning, kerenyahan, serta rasa gurih yang paling disukai panelis. Garam dengan konsentrasi tinggi meningkatkan kerenyahan, namun menurunkan nilai kesukaan terhadap rasa. Sehingga, konsentrasi garam 0,5% adalah perlakuan optimal dalam menghasilkan keripik bengkuang yang disukai konsumen.
Sifat Fisikokimia Produk Bakso Tempe dengan Substitusi Ikan Kembung (Rastrelliger sp.) untuk Strategi Pencegahan Stunting
Full text linkThis study aims to analyze the physicochemical properties of tempe meatball products with the substitution of mackerel (Rastrelliger sp.) as a stunting prevention strategy. Tempe meatballs were substituted with four different levels of mackerel concentration (0 g, 17,2 g, 25,8 g, and 34,4 g) using a one-factor Complete Random Design (RAL) with three replicates. The analysis includes physical (hardness, cohesiveness, gumminess) and chemical (moisture content, ash, fat, protein, carbohydrates, dietary fiber, and free fatty acids). The results showed that the increase in mackerel substitution significantly increased protein content by 23.13% at the best treatment (34.4 g substitution) and improved the physical quality of meatballs. All relevant test parameters have complied with SNI 7266:2017 standards. Thus, mackerel substitution tempe meatballs have the potential to become a highly nutritious functional food to support stunting prevention programs while increasing the added value of local food products
A Legal Review of Share Inheritance in Limited Liability Companies
Full text linkConflicts over inherited company shares underscore ongoing legal uncertainties and highlight the need for a thorough legal review. The inheritance of shares in a Limited Liability Company (PT) is classified as a transfer of rights by operation of law (rechtsverkrijging onder algemene titel) as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law). In principle, company shares are inheritable assets, and heirs have the right to receive them in accordance with inheritance laws. However, in practice, legal issues frequently arise when other shareholders object to heirs entering as new shareholders. This matter becomes more intricate when the company’s Articles of Association include clauses that limit the transfer of shares to external parties without the approval of current shareholders. This study aims to investigate the legal framework and practical application of share inheritance in limited liability companies in Indonesia. It employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, drawing on secondary legal materials. The findings demonstrate that the inheritance of shares necessitates balancing the civil rights of heirs with the company’s interest in preserving business stability and continuity. This study presents a legal harmonization framework that has not been extensively explored in prior research. The innovation lies in its suggestion to harmonize inheritance law and corporate law to address potential conflicts and improve legal protection for both heirs and corporate stakeholders
Critiquing the Use of the Term Restorative Justice in Narcotics Cases
Full text linkThis study aims to evaluate the appropriateness of using the term “Restorative Justice” (RJ) in the settlement of narcotics cases at the investigation and inquiry stages in Indonesia, as regulated under the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice (INPR 8/2021). The background of this research arises from the conceptual tension between RJ’s core principles—namely, victim-offender dialogue and community involvement—and the actual practice in narcotics cases, where the offender is simultaneously the victim and no external harmed party is present. The urgency of this writing lies in the widespread use of RJ terminology in policy documents without adequate alignment to its philosophical foundations, which may create confusion in legal interpretation and practice. Using normative juridical methods, this research employs conceptual and statutory approaches to find that the substance of INPR 8/2021 is more aligned with Rehabilitation Theory (RT), particularly the medical model, which views the offender as a patient in need of treatment rather than as a morally responsible agent. This study provides a novel conceptual clarification by framing INPR 8/2021 within the medical model of rehabilitation rather than traditional RJ. This reinterpretation contributes to more accurate legal discourse and supports the development of coherent and normatively sound drug policy frameworks in Indonesia, ensuring that the use of legal terminology reflects the actual purpose and design of the policy
Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak
Full text linkThis study aims to analyze the application of punishment for children in conflict with the law, particularly those who commit sexual offences against fellow children. The growing involvement of minors as perpetrators of sexual crimes presents a legal dilemma, as both offenders and victims are equally entitled to protection. This issue calls for a legal approach that is fair, humanistic, and consistent with the principles of child protection. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and case studies, including the 2024 case handled by the Bintan Police. The novelty of this study lies in examining the gap between the principles of diversion, restorative justice, and the doctrine of ultimum remedium as regulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and their practical implementation in the field. The findings indicate that judicial decisions concerning child perpetrators of sexual offences remain caught in a dilemma between punitive measures and rehabilitative approaches, influenced by legal, psychological, social, and sociological factors. This study concludes that consistent application of restorative justice, strengthening the role of juvenile correctional institutions (LPKA), and the formulation of technical guidelines for juvenile judges are essential to ensure that sentences are not merely repressive but also rehabilitative and aligned with the best interests of the child.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap sesama anak. Peningkatan keterlibatan anak sebagai pelaku kejahatan seksual menimbulkan dilema hukum, karena pelaku dan korban sama-sama memiliki hak perlindungan. Permasalahan ini menuntut pendekatan hukum yang adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, salah satunya kasus pada Polres Bintan tahun 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara prinsip diversi, keadilan restoratif, dan asas ultimum remedium yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan terhadap anak pelaku tindak pidana asusila masih menghadapi dilema antara pembinaan dan pemidanaan, dengan faktor yuridis, psikologis, sosial, serta sosiologis yang turut memengaruhi pertimbangan hakim. Penelitian ini menyimpulkan perlunya konsistensi penerapan prinsip restorative justice, penguatan fungsi LPKA, serta pedoman teknis bagi hakim anak agar putusan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Realisasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Lingkup KementerianDalam Menunjang Pembaharuan Sistem Hukum Nasional (PSHN)
Full text linkThe objective of this study is to analyze the rights, obligations, roles, and level of compliance of ministries as public bodies in effectively implementing public information disclosure. The research is grounded in the importance of transparency and accountability as a manifestation of the fulfillment of human rights in governance, despite the fact that its implementation still faces various challenges across several ministries. The urgency of this study lies in the need for a comprehensive evaluation of compliance with public information disclosure standards to strengthen public trust and prevent the misuse of authority. This research employs a normative juridical approach with conceptual and legislative analysis, complemented by empirical data from the assessment results of the Indonesian Ombudsman. The findings reveal that public information disclosure within ministries remains suboptimal, as indicated by the limited availability of public information lists, service charters, and facilities for special-needs users. The novelty of this study lies in its analysis of public information disclosure from the perspective of the National Legal System Reform (PSHN), integrating both normative review and empirical evidence. The study concludes that strengthening regulations, enhancing the capacity of Public Information and Documentation Officers (PPID), and optimizing oversight are essential. Recommendations include policy harmonization and increasing ministerial commitment to making public information disclosure an integral part of national legal reform.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hak, kewajiban, peran, dan tingkat kepatuhan kementerian sebagai badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara efektif. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun praktiknya masih menghadapi berbagai kendala di sejumlah kementerian. Urgensi penelitian terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemenuhan standar KIP guna memperkuat kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan, dilengkapi data empiris dari hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di kementerian belum optimal, terlihat dari rendahnya ketersediaan daftar informasi publik, maklumat layanan, dan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis KIP dari perspektif Pembaruan Sistem Hukum Nasional (PSHN) yang memadukan kajian normatif dan data empiris. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta optimalisasi pengawasan sangat diperlukan. Rekomendasi penelitian meliputi harmonisasi kebijakan dan peningkatan komitmen kementerian untuk menjadikan KIP sebagai bagian integral dari pembaruan hukum nasional.
Transformasi UMKM Kelurahan Wonodri Melalui Pelatihan Literasi Keuangan Praktis
Full text linkUMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia namun masih banyak yang mengalami kendala dalam pencatatan keuangan usaha secara sistematis. Pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan UMKM di kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang selatan, melalui pelatihan pembuatan laporan keuangan sederhana berbasis Microsoft Excel. Pelatihan ini dilaksanakan pada 11 Juni 2025 dengan 15 pelaku UMKM sebagai peserta. Metode meliputi ceramah,dskusi, dan praktik langsung. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat manajemen keuangan dan pembukuan UMKM serta mendukung keberlanjutan usah