RESAM Jurnal Hukum
Not a member yet
51 research outputs found
Sort by
Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah
No full textAbstrakRetribusi Parkir adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat yang didalam pelasanaanya terdapat beberapa permasalahan diantaranya petugas parkir enggan mengunakan atribut yang disediakan oleh pemerintah, pungutan tidak sesuai dengan qanun. Tujuan Penelitian mengetahui Pengawasan Pengelolaan Retribusi parkir ditepi jalan Umum, metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif Data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan berfikir Kritis terhadap Situasi dan Fenomena sosial yang tergambar Relevan dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah dikatakan belum Optimal, Karena masih terdapat masalah dalam Pengelolaan kegiatan Retribusi Parkir dan kebocoran hasil Retribusi sehingga target Pendapatan setiap tahun tidak tercapai, dan masih terdapat objek parkir baru yang tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Bener Meriah belum optimal dikarenakan Jumlah SDM Pengawas yang masih Minim, belum adanya petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis Pengawasan, kurangnya Anggaran dan kelengkapan Sarana dan Prasarana serta Jadwal Pengawasan yang belum ditetapkan secara baku. AbstracParking Charges are Regional Original Income (PAD) that comes from the community, which in the service there are several problems, including parking attendants who are reluctant to use the attributes provided by the government, fees are not in accordance with the qanun. The research objective is to know the Supervision of Parking Levy Management on the side of a public road, this research method uses a qualitative descriptive data approach in the form of words and sentences with critical thinking towards situations and social phenomena that are depicted as relevant to the problem being studied. The results of the research show that the Management of Parking Charges by the Department of Transportation of Bener Meriah Regency is said to be not optimal, because there are still problems in the Management of Parking Retribution activities and leakage of Levy results so that the income target each year is not achieved, and there are still new parking objects that do not want to cooperate with the third. The supervision carried out by the Transportation Agency, Bener Meriah Regency is not optimal due to the lack of Supervisory Human Resources, the absence of Implementation instructions and Supervision Technical instructions, lack of Budget and completeness of Facilities and Infrastructure as well as the Supervision Schedule that have not been set standard
Kendala Bank Mandiri Syariah Takengon Dalam Proses Pembiayaan Murabahah
No full textAbstrakDi Indonesia sendiri perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1992, dan mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonsia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan akad pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqih Islam. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan Murabahah telah mengalami perkembangan sampai pada tingkat yang cukup kompleks. Pembiayaan Murabahah masa ini telah melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pembeli (nasabah), penjual (bank) dan supplier. Untuk implementasi pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah Takengon, setidaknya ada 3 pola pengembangan yang diterapkan. Akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Takengon masih terdapat beberapa aspek yang kurang relevan dengan prinsip-prinsip dasar murabahah dalam fikih Islam.AbstracIn Indonesia itself, the development of the Islamic economy was marked by the operation of Bank Muamalat in 1992, and experienced a fairly rapid development since the amendment of Law Number 7 of 1992 to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Initiated by the Indonesian Ulema Council (MUI), the Government of Indonesia, and received real support from exponents of the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) and several Muslim entrepreneurs. The purpose of this research is to determine how the development of the murabahah financing contract in an independent Islamic bank and its compliance with the principles of Islamic fiqh. The results showed that Murabahah financing has developed to a quite complex level. Murabahah financing at this time has involved 3 (three) parties, namely the buyer (customer), seller (bank) and supplier. For the implementation of Murabahah financing at Bank Mandiri Syariah Takengon, there are at least 3 development patterns that are applied. Murabahah financing agreements at Bank Syariah Mandiri Takengon still have several aspects that are less relevant to the basic principles of murabahah in Islamic jurisprudence
Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sarak Opat Di Kabupaten Aceh Tengah
No full textABSTRAKMasyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah melalui lembaga adat Sarak Opat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat Sarak Opat dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih menyelesaikan perkara pidana melalui perangkat adat Sarak Opat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana hasil penelaahan kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dan kemudian diuraikan dalam sebuah tulisan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara pidana oleh perangkat adat sarak opat dimulai dari pihak yang bersangkutan melaporkan pada aparat kampung, kemudian Kepala Kampung memanggil sarak opat, untuk menyelidiki dan melakukan musyawarah penyelesaian terhadap perselisihan/sengketa pidana yang terjadi, faktor masyarakat memilih menyelesaikan perkara pidana melalui lembaga adat sarak opat diantaranya adanya rasa patuh dan penghormatan pada pemimpin, adanya rasa kekeluargaan dan biaya terjangkau dari segi ekonomi.ABSTRACTThe Gayo community in Central Aceh Regency through the Sarak Opat customary institution consisting of Reje, Imem, Petue and Rayat resolves problems that occur in society. The purpose of this research is to find out how the settlement of criminal cases by the Sarak Opat customary institution and what factors cause some people to choose to settle criminal cases through the Sarak Opat traditional apparatus. This research uses a qualitative descriptive approach, where the results of the literature review and field research are analyzed and then described in a paper. The results showed that the settlement of criminal cases by the traditional Sarak Opat apparatus started from the party concerned reporting to the village officials, then the Village Head summoned the Sarak Opat, to investigate and carry out deliberations to resolve criminal disputes / disputes that occurred, community factors chose to settle criminal cases through Sarak Opat traditional institutions include a sense of obedience and respect for leaders, a sense of kinship and affordable costs from an economic perspective
Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota Dan Kabupaten Pekalongan)
No full textABSTRAKPemerintah dalam menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk tidak memungut biaya apapun atau gratis namun jika pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA maka dikenai tarif sebesar Rp 600.000,-. Selain itu aturan tersebut juga mengatur bagi masyarakat yang kurang mampu/korban bencana apabila ingin menikah di luar KUA tidak dikenakan tarif dengan catatan surat keterangan dari Desa. Tujuan penelian ini untuk mengetahui sejauhmana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta faktor pendukung dan penghambat dalam meminimalisir gratifikasi. Penelitian ini adalah sosial yuridis atau social legal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan telah terjadi deviasi antara peraturan dan implemetasinya. Deviasi tersebut adalah perbedaan tarif biaya nikah yang sesuai aturan dengan biaya yang dikeluarkan oleh setiap calon pengantin. Faktor penghambat penerapan biaya pernikahan di Kabupaten Pekalongan yaitu pengaruh sosial budaya, sarana dan prasarana dan kurang optimalnya sosialisasi.ABSTRACTThe government, in determining the registration fee for marriage and referral, does not charge any fees or is free. However, if the marriage contract is carried out outside the KUA office, a tariff of IDR 600,000 is charged. In addition, this regulation also regulates that people who are less fortunate / disaster victims if they want to marry outside the KUA are not subject to a tariff with a note from the village certificate The purpose of this study is to determine the effectiveness of Government Regulation Number 19 of 2015 concerning Non-Tax State Revenues and the supporting and inhibiting factors in minimizing gratuities. This research is a social juridical or legal social with a qualitative approach. The results of the study explain the effectiveness of Government Regulation Number 19 of 2015, the cost of weddings in the City and District of Pekalongan has deviated between the regulations and their implementation. The deviation is the difference in the rate of marriage fees according to the rules and the costs incurred by each prospective bride. Inhibiting factors for the application of wedding costs in Pekalongan Regency are the influence of socio-culture, facilities and infrastructure and less than optimal socialization
Perlindungan Konsumen Terhadap Kemasan Produk Kopi Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa
No full textAbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, dan akibat hukum terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa bagi penjual. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap dua primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, akan ditarik dari dinas terkait dan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsi kemasan kopi tersebut. Akibat hukum apabila kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, pelaku usaha bersedia membayar ganti rugi akibat tindakan yang dilakukannya.AbstracThe purpose of this study was to determine consumer protection for coffee product packaging that did not include an expiry period, and the legal consequences for coffee product packaging that did not include an expiration period for sellers. This type of research uses empirical juridical research. Empirical juridical research is field research (research on two primers), namely a study examining legal regulations which are then combined with data and behaviors that live in the midst of society. The results of consumer protection research on packaging of Gayo coffee products that do not include an expiry period, will be withdrawn from the relevant department and if there is a loss to consumers who consume the coffee packaging. Legal consequences if the packaging of Gayo coffee products does not include an expiry period, the business actor is willing to pay compensation for the actions taken
Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh
No full textABSTRAKLembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Imum Mukim serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Mukim sangat berperan baik dalam pembangunan Pemerintahan Gampong. Hambatannya yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya akan tugas dan kewenangan Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan Gampong.ABSTRACTThe Mukim Institution, the official government institution, is under the Camat led by an Imum Mukim. Imum Mukim has functions and authorities based on Qanun Number 4 of 2003 concerning Mukim Government. The research objective was to determine the role and authority of the Imum Mukim and the obstacles in the implementation of village governance development in Aceh. The research method uses literature and field research. The results showed that the Mukim institution was very good at developing Gampong Government. The obstacle is the lack of public understanding of the importance of the duties and authorities of the Imum Mukim in the development of the Gampong Government
Peran Bagian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintahan Di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah
No full textPemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan ketika bermasalah dalam hal perkara maka akan diperankan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan mecoba berfikir kritis terhadap situasi dan fenomena sosial yang tergambar dari apa yang diteliti sehingga dapat ditarik dan dijadikan kesimpulan. Hasil penelitian peran Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelesaian sengketa pemerintahan.di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yaitu berperan dalam memberikan Eksepsi, Duplik, Replik, Mengajukan Alat Bukti terhadap gugatan oleh badan hukum di pengadila
Pengelolaan Pariwisata Alam Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan
Get PDFKabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang banyak memiliki potensi sektor pariwisata, mulai dari wisata budaya, alam, kesenian, tempat bersejarah. Secara umum potensi wisata yang ada di Aceh Tengah belum mempunyai dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan pariwisata sangat lambat karena anggaran yang dimiliki terbatas dan kurangnya investor yang menanamkan modal untuk mengembangkan pariwisata, serta belum adanya SDM yang profesional, sarana dan prasarana serta manajemen usaha. Saran Pemerintah daerah bersama dewan perwakilan daerah agar membuat regulasi kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah, agar pemerintah lebih memprioritaskan pengelolaan pariwisata supaya bisa menambah perekonomian masyarakat dan PAD daerah
Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan
Get PDFAbstrakHak Imunitas Advokat menjadi tolak ukur bagi seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditangani, sebagaiaman diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui usaha pemerintah melindungi hak imunitas advokat dalam melakukan pekerjaan. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau data pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan Hak imunitas sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, hak imunitas advokat bukan hanya diberikan dalam sidang pengadilan, tapi berlaku juga di luar persidangan dengan catatan bahwa di luar persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan.AbstractThe Advocate's Immunity Rights is a benchmark for an Advocate in carrying out his duties by the authority granted by the client in a legal defense in the case handled, as stipulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Lawyers. The purpose of this study is to determine the government's efforts to protect the rights of immunity of advocates in carrying out work. This research approach is normative juridical by using secondary data or library data. The results of the study indicate that the right to immunity is very important for advocates in carrying out their functions and duties as law enforcement officers to create justice, certainty, and expediency. As such, the rights of the immunity of advocates are not only given in court proceedings but also apply outside the trial provided that outside the trial is an integral part of the judicial process
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru
Get PDFAbstrakPenangkapan penyu di Kepulauan Aru menimbulkan permasalahan, karena penyu mempunyai nilai jual yang cukup mengiurkan para penangkap penyu, padahal penyu merupakan binatang yang dilindungi oleh Negara. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan memakai metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sumber hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh hasil. Hasil penelitian menujukan ada faktor mempengaruhi mulai dari faktor peraturan perundang undangan, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, sampai pada faktor adat istiadat yang mempengaruhi penangkapan penyu.AbstractThe capture of sea turtles in the Aru Arcipelago problems, because turtles have a selling value that is enough to lure turtle catchers, even though turtles are animals protected by the State. For this reason the author conducted a study using normative juridical methods, with the type of analytical descriptive research, the legal sources used were primary and secondary legal materials to obtain results. The results of the study show that there are influencing factors ranging from the factors of legislation, law enforcement factors, community factors, factors of facilities and facilities, to the customs factors that affect the capture of turtles.