RESAM Jurnal Hukum
Not a member yet
51 research outputs found
Sort by
Pengaruh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Terhadap Pembangunan Kabupaten Bener Meriah
No full textABSTRAKReformasi 1998 mendorong terjadinya desentralisasi yang lebih luas. Banyak daerah mengusulkan untuk terjadinya pemekaran. Salah satu yang lahir adalah Kabupaten Bener Meriah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Pemekaran melahirkan pertanyaan apakah dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan melihat pengaruh pemekaran kabupaten (x) pembangunan (y). Hasil penelitian menunjukkan pemekaran berpengaruh seignifikan terhadap kesehatan, pengetahuan dan hidup layak Masyarakat Kabupaten Bener meriah, hal ini terlihat dari Kesehatan terus mengalami peningkatan. Pendidikan mengalami peningkatan seperti infrastruktur, jumah tenaga pengajar hingga tingkat partisipasi sekolah. Selanjutnya Pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan pengeluaran, kepemilikan tanah.ABSTRACTThe 1998 reforms led to broader decentralization. Many regions have proposed pemekaran. One of those that was born was Bener Meriah Regency through Law Number 41 of 2003. The expansion raises the question of whether it can have an influence on the welfare of the community. The method used in this research is quantitative method. By looking at the effect of district expansion (x) development (y). The results showed that the expansion had a significant effect on health, knowledge and a decent life for the people of Bener Regency. This was evident from the continuous improvement in health. Education has increased such as infrastructure, the number of teaching staff to the level of school participation. Furthermore, community income increases, expenditure ability, land ownership
Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online Di Kota Medan
Get PDFAbstrakHukum dalam proses social engineeringberperan membentuk regulasi yang mengontrol perubahan sosial dimasyarakat, antara lain dengan terealisasinya perlindungan hukum secara universal bagi masyarakat. Antara para pengemudi (driver) jasa transportasi online dengan pihak provider transportasi online memiliki hubungan kemitraan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata, akan tetapi dilihat dari aspek hukum ketenagakerjaan hubungan kemitraan tersebut telah memenuhi unsur secara formal, yakni adanya kepercayaan, perintah dan upah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan hukum yang ada dipatuhi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.Metode penelitian ini adalah kualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan peraturan perundangan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.AbstrackLaw as social engineering has played a role in forming regulations that control social change in society, among the realization of universal legal protection for society. Between the drivers of online transportation services with the online transportation, the provider has a relationship as regulated in civil law but viewed from the aspect of labor law the relationship has fulfilled the elements formally, namely the existence of the trust, orders, and wages. The purpose of this study is to see to what extent the implementation of existing legal regulations is obeyed and provide protection to the public. The method of this research is qualitative, which is based on the principles of law, doctrine, and legislation that can answer the problems in this study
Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia
Get PDFAbstrakKejahatan mayantara (cybercrime) di Indonesia terjadi dengan berbagai motif dan dilakukan oleh beragam pelaku mulai dari usia remaja hingga orang tua, laki-laki atau perempuan. Kasus-kasus cybercrime sebetulnya diatur secara khusus melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik, juga dalam kitab undang-undnag hukum pidana, namun dalam praktiknya masih belum maksimal. Salah satu yang sering terjadi yakni pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media online lainnya. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan seseorang bagi yang namanya tercemar atau yang dicemarkan. Tulisan ini menganalisis dari segi hukum pidana tentang penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial atau media online di Indonesia.AbstractThe crime of mayantara (cybercrime) in Indonesia occurs with a variety of motives and is carried out by various actors ranging from teenagers to parents, men or women. Cybercrime cases are actually specifically regulated through information laws and electronic transactions, also in the criminal law law, but in practice it is still not optimal. One that often occurs is defamation carried out through social media or other online media. Defamation is a crime that aims to defame someone in written or unwritten form and will have a negative impact on someone whose name is polluted or defiled. This paper analyzes in terms of criminal law about the application of criminal law in cases of defamation through social media or online media in Indonesia
Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah
Get PDFPerbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana, namun kenyataannnya kegiatan pertambangan pasir tanpa izin masih marak terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah dan untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah. Jenis penelitian ini yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah kurang maksimal dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah
Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat
Get PDFHukum adat pada masyarakat Gayo melarang melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencengah terjadinya hal tersebut, Sarak Opat membuat satu hukum yang disebut dengan hukum Parak. Tujuan penelitian untuk menjelaskan efektivitas parak sebagai sanksi adat dan untuk menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keefektipan parak sebagai sanksi adat di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan sanksi parak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga terhindar dari segala perbuatan yang dapat merusak citra kampung dan bahkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan aman. Faktor yang mempengaruhi keefektipan sanksi parak adalah kurangnya perhatian Pemerintah terhadap implementasi dari Peraturan yang disahkan, kurangnya pemahaman Sarak Opat (lembaga adat) tentang adat itu disertai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan adat, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan hukum adat
Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
Get PDFMasyarakat Gayo di Aceh Tengah mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lembaga adat sarak opat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan Sarak opat berperan aktif mencegah perbuatan sumang, menindak perbuatan sumang, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi edet, menyelesaikan kemalun edet empat perkara, madu opat : dan menyelesaikan yang menyalahi edet empat perbuatan.
Peranan Rayat Genab Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung Di Kampung Jerata Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah
Get PDFABSTRAKQanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) mengenai tugas, fungsi dan wewenang Rayat Genab Mupakat salah satunya yaitu fungsi legislasi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan Reje. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan dilapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Hasil penelitian diketahui bahwa peranan Rayat Genab Mupakat pembentukan qanun kampung memiliki peranan penting, sementara dalam pelaksanaannya, keterlibatan Rayat Genab Mupakat (RGM) tidak sebagaimana mestinya yang merupakan lembaga legislatif, akibat kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai, faktor keuangan dan faktor kurangnya pembinaan dan bimbingan pemerintah daerah kepada Rayat Genab Mupakat (RGM) dalam melaksanakan fungsinya.Kata Kunci : Peranan, Rakyat Genab Mupakat, QanunABSTRACTQanun Regency of Central Aceh Number 4 Year 2011 on Village Government, in Article 58 paragraph (1) a and paragraph (2) concerning the duties, functions and authorities of Genab Mupakat Rayat is one of the functions of legislation, as referred to in paragraph (1) a was implemented in the formation and amendment of the village qanun with the approval of Reje. This type of research is a type of legal research that is juridical empirical that is a scientific research to find the truth based on research implementation in the field with reference to legal scholarship. The result shows that the role of Rayat Genab Mupakat in the formation of qanun kampung has an important role, while in its implementation, the involvement of Genat Mupakat Rayat is not as legislative as it is due to lack of inadequate human resources, financial factor and lack of guidance and guidance of local government to Genab Mupakat (RGM) in performing its functions.Keywords : Role, Rakyat Genab Mupakat, Qanu
Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah
Get PDFABSTRAKTindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang tahun 2016-2017 enam Reje Kampung yang dilaporkan oleh masyarakat melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, namun sampai saat ini penyidik belum menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Problematika kepolisian sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana kampung/desa, yaitu : Pertama, saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, Kedua, penyidik tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang memerlukan waktu sangat lama hingga lebih dari 2 (dua) bulan.Kata Kunci : Problematika, Penyidik, Tindak Pidana Korupsi, Penetapan Tersangka ABSTRACTCorruption is very detrimental to the state finance or state economy and hamper national development, so it must be eradicated in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. Throughout 2016-2017 year six Reje Kampung reported by people guilty of corruption use village funds, but so far investigators have not set a corruption suspect the village fund. This type of study is juridical empirical research, the study was conducted at the Police Central Aceh district. The data used in this research is primary data and secondary data, engineering data collection was done by interview and document study. Problems of police as investigators of corruption in the determination of criminal suspects corruption of village, namely: First, the witness was not cooperative in the willingness to attend despite having been properly called, officially, Secondly, corruption investigators must first have evidence of the value of state losses from the Inspectorate of Central Aceh District and the Audit Agency (BPK), which takes a very long time to more than 2 (two) months.Keywords : Problematic, Investigator, Corruption, Determination suspec
Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
Get PDFABSTRAKDalam hukum Islam wakaf dikategorikan sebagai ibadah kemasyarakatan berbentuk shodaqoh yaitu penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat yang pahalanya akan tetap mengalir terus menerus kepada yang bersedekah. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian peralihan tanah wakaf Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).Kata Kunci : Tanah Wakaf, Hukum Islam, Hukum PositifABSTRACTIn Islamic law wakaf is categorized as community shodaqoh form of worship is penyarapanikasi objects for the benefit of society that will continue for the sadaqah. This type of research is a juridical-empirical approach. The juridical approach to analyzing the various rules relating to wakaf land, while the approach to analyze the so-called patterned in the life of a society that always uses and speaks in the social aspect. The result of the research of the transition of wakaf land In Islamic Law on the status of waqf can not be used, unless the wakaf can not be reused with the purpose of wakaf, in the context of wakaf in Indonesia to the object that has been represented can not be made transition, to the act of transition of waqf goods can be given sanction imprisonment for a maximum of 3 (three) months and a fine of Rp. 10,000 (several thousand rupiah).Keywords : Wakaf Land, Islamic Law, Positive La
Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online
Get PDFoai:ojs.jurnal.stihmat.ac.id:article/10ABSTRAKPertumbuhan jumlah perusahaan transaksi dan transportasi berbasis aplikasi dewasa ini adalah hal yang sangat menggembirakan disatu sisi, namun menimbulkan polemik di sisi lain. Penerapan aturan hukum yang berbeda mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat diantara perusahaan transportasi, persoalan hukum lain yang tak kalah penting adalah perlindungan konsumen dan status hukum dan perlindungan bagi penyedia layanan (pengemudi). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian mengemukakan konstruksi hukum yang tercipta dari transaksi dan transportasi online bervariasi tergantung jenis layanan yang diminta. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen belum jelas dalam transaksi dan jasa transportasi berbasis aplikasi, demikian pula tidak ada pengaturan mengenai pembagian resiko yang sewaktu waktu dapat terjadi akibat keadaan memaksa atau overmacht. Payung hukum terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan masalah transportasi adalah ranah publik, yang perlu pengaturan administratif dari pemerintah.Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Transaksi Dan Transportasi, OnlineABSTRACTThe growing number of transaction-based companies and application-based transport today is a very exciting thing on one side, yet it creates a polemic on the other. The application of different legal rules leads to unhealthy competition among transport companies, other equally important issues are consumer protection and legal status and protection for service providers (drivers). This study uses normative legal research, ie research that refers to the legal norms contained in legislation. Data Source in this research is secondary data consisting of primary law material, secondary law material and tertiary law material. The results suggest that legal constructions created from online transactions and transport vary depending on the type of service requested. The regulation of legal protection for consumers is unclear in application-based transactions and services, nor is there any regulation of risk sharing that may occur at any time due to coercive or overmacht circumstances. The legal umbrella of law-based transport lawyers is the Civil Code, while the transport problem is the public sphere, which requires administrative arrangements from the government.Keywords : Legal Review, Transaction And Transportation, Onlin