RESAM Jurnal Hukum
Not a member yet
51 research outputs found
Sort by
Effectiveness of the Implementation of Additional Criminal Execution Replacement Money in Corruption Crimes
No full textIn the process of recovering state financial losses, the Prosecutor's Office has an obligation to return state finances due to corruption. The purpose of this study is to examine the implementation of the additional criminal execution of substitute money and its obstacles by the Central Aceh District Attorney against corruption cases. This type of research is empirical normative research by analyzing primary data and secondary data. Data collection techniques used are direct interviews with informants and document studies. Furthermore, the collected data is processed by qualitative analysis. The execution of additional criminal compensation by the Central Aceh District Prosecutor's Office has been carried out well and effectively. Obstacles to the Central Aceh District Attorney's Office in carrying out additional criminal executions of replacement money, namely: First, the difficulty of tracing the assets of the suspect/defendant in an effort to recover state financial losses. Second, convicts of criminal acts of corruption prefer to undergo a subsidiary sentence of imprisonment/corporate law rather than paying replacement money
Strategi Komunikasi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi penyidik unit perlindungan perempuan dan anak di sat reskrim polres aceh tengah dan menjelaskan faktor penyebab meningkatnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan observasi, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan strategi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit PPA Polres Aceh tengah, yaitu : 1) Sosialisasi langsung kepada masyarakat. 2). Bekerjasama dengan Dinas PPA Aceh Tengah dalam mengidentifikasi target khalayak dan melakukan survey (riset lapangan). Faktor Penghambat PPA Polres Aceh tengah Dalam Mencegah Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu kondisi psikologi dalam kondisi masih marah, kecewa, cemas, iri hati, bingung, maupun pikiran kalut, baik komunikator maupun komunikan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kondisi sosial budaya manusia berada pada tingkat keanekaragaman budaya, ras, norma, kebiasaan, bahasa, gaya hidup, postur tubuh, dan warna kulit, keanekaragaman
Pengawasan Objek Wisata Pulau Seumadu dari Pelanggaran Syari'at Islam oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe
No full textPelanggaran syariat Islam masih sering terjadi di objek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe di objek wisata Pulau Seumadu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan langsung dilaksanakan dengan menempatkan personil Satpol PP dan WH di lokasi wisata Pulau Seumadu dan melakukan patroli rutin ketika menyambut hari besar keagamaan. Adapun pengawasan tidak langsung dengan mengandalkan laporan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dalam menangani pelanggaran konsep pariwisata islami yaitu melakukan pencegahan (preventif) dengan memberikan sosialisasi tentang ruang lingkup syariat Islam. Sementara upaya penindakan (represif) dilakukan jika ditemukan pelanggaran berupa sanksi di tempat, penahanan, persidangan, dan pembinaan sesuai pedoman operasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe
Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan Covid-19
No full textKabupaten Aceh Tengah memasuki masa fase Zona orange dalam penyebaran Pandemi Virus Covid-19. Hal ini dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penangganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan disiplin dan penegakan hokum protocol kesehatan di Aceh diteruskan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19. Adapun yang diatur dalam regulasi tersebut yaitu menekankan bahwa masyarakat diwajibkan menerapkan protok kesehatan khususnya masker. Penelitian ini bersifat normative. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Protokol kesehatan khususnya pemakaian masker menjadi penting dalam masa pandemic Covid-19 mengingat penyebarannya melalui udara
Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Aktifitas Ad Tracking Di Ruang Siber
No full textPerlindungan data pribadi khususnya dalam pemanfaatan ad tracking guna untuk melakukan preferensi iklan terhadap pengguna belum di atur secara eksplisit, hal ini dikarenakan mengenai apa yang dimaksud dengan jenis-jenis data pribadi dalam perundang-peraturan khususnya dalam transaksi informasi teknologi belum mengatur mengenai pengklasifikasian data pribadi, sehingga diharapkan preferensi iklan dapat dimasukkan kedalam bentuk klasifikasi bentuk perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu Pertama, untuk menghormati hak privasi setiap orang tanpa tindakan memata-matai. Kedua, pengguna banyak menghabiskan lebih banyak uang untuk membelanja di situs ecommerce, dan pengguna tidak menginginkan preferensi iklannya terlihat di publik. Dan ketiga, agar data pribadi dalam preferensi iklan tidak digunakan untuk kepentingan iklan politik yang dimana pengguna tidak mengetahui bahwa data pribadi mereka digunakan sebagai preferensi iklan dalam kampanye politik
Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster
No full textAbstactIndonesia is the largest archipelagic country in the world which has a wide sea and this also separates one island from another. This is a blessing. However, on the other side of the grace and wealth of marine wealth there are taboos in it. Of course this violates the Constitution of the Republic of Indonesia, which uses this fishery wealth for the prosperity of the people. In addition, a new sub-theme appears that discusses how to take preventive and repressive measures to this fishery case. So that the prosperity of the people is achieved.Keywords : Criminology, Crime, and fisherie
Penanganan Korban KDRT oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara
No full textSiklus kekerasan terhadap perempuan terjadi di setiap zaman. Kekerasan terhadap perempuan bahkan terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang dekat yang seharusnya melindungi. Kondisi ini membuat negara campur tangan dalam urusan domestik dalam rangka melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka dirumuskan berbagai kebijakan dan peraturan hukum, termasuk dibentuk lembaga khusus yang menangani korban kekerasan, yaitu P2TP2A. Lembaga ini melakukan sosialisasi hukum, perawatan dan rehabilitasi korban, serta pemberdayaan perempuan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menggambarkan peran P2TP2A Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dideskripsikan pula beberapa kendala utama yang dihadapi oleh lembaga ini, diantaranya permasalahan anggaran, fasilitas, personil, keterbukaan korban, dan dukungan masyarakat
Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” dan “Ngalih” pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues
No full textSetiap suku mempunyai jenis upacara atau tradisi adat perkawinan yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Masing-masing mempunyai upacara adat perkawinan yang berbeda-beda misalnya dari segi tahapan, aturan, dan proses-proses lainnya yang harus dijalankan. Ragam jenis perkawinan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues ada 4 macam yaitu kawin juelen, kawin angkap, kawin naik, dan kawin ngalih. Diantara keempat jenis perkawinan tersebut mempunyai perbedaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendiskripsikan secara etnografi tentang ragam dan proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan (ngerje) di wilayah Kabupaten Gayo Lues, khususnya proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan “naik” dan “ngalih”. Penulis mengambil studi etnografi yang bertipe pada penelitian kualitatif deskriptif yaitu menunjukan gambaran umum tentang upacara adat perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, buku, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo,dan dokumen resmi lainnya
Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Aceh Tengah
No full textThe challenges of national development related to employment have increased with the presence of free trade and industrial globalization, the presence of foreign workers is a necessity and an unavoidable challenge. The presence of foreign workers will have an impact on the absorption of local workers. The purpose of this research is to find out the supervision of foreign workers by the Office of Transmigration and Manpower in Central Aceh District. This type of research is empirical juridical, using primary data sources and secondary data. The method of data collection is done by interviews and document studies. The results of the study show that supervision of foreign workers by the Transmigration and Manpower Office in Central Aceh District is only limited to monitoring Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) for each foreign worker employed by the company concerned. Furthermore, the authority to supervise and enforce foreign workers (TKA) is the authority of labor inspectors at the Aceh province manpower service as stipulated in Appendix letter G of Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government
Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bener Meriah
No full textAceh adalah salah satu daerah yang memiliki hak otonomi khusus, sehingga keberadaan hukum adatnya diakui. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian, Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang penyelenggaraan peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh menyatakan ada beberapa perselisihan atau beberapa tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur di dalam KUHP dan Undang-undang khusus diselesaikan melalui lembaga adat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung guna mendapatkan data primer. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif