RESAM Jurnal Hukum
Not a member yet
51 research outputs found
Sort by
Fenomena Pelanggaran Lalu Lintas: Telaah atas Tiga Paradigma Sosiologi dan Rekomendasi Kebijakan
No full textTraffic rules are crucial in maintaining safety, order, and the smooth traffic flow. However, observations have shown that people react to them differently, from adhering to the rules to breaking them. This article analyzes the phenomenon of traffic violations using three sociological paradigms: the social facts paradigm, the social definition paradigm, and the social behavior paradigm. The research employs a literature review methodology. The study emphasize the importance of elaborating on these three sociological paradigms to provide a comprehensive approach to addressing traffic violation issues. The government should consider strengthening social norms, increasing awareness and motivation, as well as implementing strict penalties in formulating and implementing policies related to traffic rules. Meanwhile, it is also important to encourage cooperation between the government, law enforcement agencies, educational institutions, civil society, and the private sector to reduce traffic violations and improve traffic safety
Criminal Liability Against Persons Capturing Protected Wildlife
No full textMaraknya perilaku masyarakat yang bermula dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya namun tak jarang hanya sekedar untuk mengkoleksi dan melihat dari sisi keindahannya saja. Dilain sisi jika dilihat dari segi ekonomisnya, seorang pedagang satwa liar yang dilindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang selanjutnya sebagian besar akan diperjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup. Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan satwa liar yang dilindungi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris Menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara analisis data diolah dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulisan skripsi ini menjelaskan bahwa, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan satwa liar yang dilindungi, belum pernah ada penangkapan terhadap pelaku pemburuan atau penangkapan satwa lindung diwilayah Kabupaten Aceh Tengah, karena masih adanya rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan, sehingga pelaku tidak ditangkap dan dilakukan proses hukum, mereka hanya menanda tangani surat pernyataan diatas materai untuk tidak akan lagi melakukan perburuan di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Perkebunan
No full textPembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu dengan cara meneliti data pustaka (data sekunder) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data lapangan. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada penulisan skripsi ini. Hasil penelitian menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, perbuatan pelaku pembakaran hutan akibat kelalaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau pidana, dan telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
Implementation of Article 56 of the Criminal Procedure Code Concerning Legal Assistance for Suspects and Defendants
No full textThe existence of the principles of equality before the law is an indication that the state is obliged to pay attention to the issue of legal aid for its citizens. Legal assistance for people or groups of people who are unable is an obligation that must be provided, because it has been regulated in Article 56 of the Criminal Procedure Code. The purpose of conducting this research is to find out the implementation of Article 56 of the Criminal Procedure Code regarding free legal assistance to suspects and defendants in the jurisdiction of Batanghari Regency. This study uses empirical juridical research using primary data sources or field data and secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of research on the implementation of Article 56 of the Criminal Procedure Code concerning free legal aid to suspects and defendants in the jurisdiction of the district are really lively and have not been implemented properly, especially at the investigation stage at the Police
Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Oleh Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah
No full textPembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tujuaan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui aturan ketentuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ada pada Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis yaitu serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif analitis
Legal Protection for the Work Safety of Firefighters
No full textThe safety and health of workers is one of the elements that must be provided with protection. Firefighters, who have important duties, need to know the form of firefighter safety protection provided by the local government. The purpose of this research is to determine legal protection for the work safety of firefighters and to determine the obstacles in implementing legal protection for the work safety of firefighters. This type of research is juridical empirical, the data source used is primary data in the form of field data and uses secondary data. Data collection was carried out by interviews and document study. How to analyze data using data that has been collected from both primary and secondary data will be analyzed descriptively qualitatively. The results of the research explain that legal protection for the work safety of firefighters has not been implemented as it should be, this is due to the lack of local government awareness to fully register workers or firefighters who have contract worker status. The obstacles are, the lack of education and knowledge of firefighters regarding their rights regarding work safety, and the lack of supervision by the employment department as well as the lack of facilities and infrastructure for personal protective equipment for officers at work which is not commensurate with the number of existing firefighters
Tanggung Jawab Panitera Mahkamah Syariah Takengon Dalam Penerbitan Dan Penyerahan Akta Cerai
No full textMahkamah Syariah diberi kewenangan dalam penerbitan Akta Perceraian melalui panitera setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya Akta Cerai itu disampaikan kepada para pihak (suami-isteri). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Cara pemngumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dalam penlitian ini. Hasil penelitian menjelaskan, kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian bahwa selain mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, Mahkamah Syariah berwenang pula menerbitkan Akta Perceraian
Legal Protection Against Photographers Whose Works are Uploaded to Instagram Social Media Without Permission
No full textThe Narcotics Unit of the Central Aceh Resort Police revealed 9 (nine) drug cases handled by his party, of which 3 (three) of the 9 (nine) suspects were known to be underage. The law on the criminal justice system for children requires every law enforcement officer to carry out diversification of cases of criminal acts committed by children. The purpose of this research is to find out the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes and to find out the problems of investigators in applying diversion to children as perpetrators of narcotics crimes. This research is a normative juridical research using a case approach and laws and regulations. The results of this study explain that the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes uses methods that have been regulated in the regulations of the juvenile justice system. Problems with investigators in the application of diversion, investigators consider that narcotics crimes carry a penalty of more than 7 years, so that the application of diversion against children who commit narcotics crimes cannot be carried out, and there are no guidelines (SOP) from the National Police leadership in terms of diversion so that investigators only rely on juvenile justice system law
Problems of Central Aceh Resort Police Investigators in Implementing Diversion Against Children as Perpetrators of Narcotics Crimes
No full textThe Narcotics Unit of the Central Aceh Resort Police revealed 9 (nine) drug cases handled by his party, of which 3 (three) of the 9 (nine) suspects were known to be underage. The law on the criminal justice system for children requires every law enforcement officer to carry out diversification of cases of criminal acts committed by children. The purpose of this research is to find out the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes and to find out the problems of investigators in applying diversion to children as perpetrators of narcotics crimes. This research is a normative juridical research using a case approach and laws and regulations. The results of this study explain that the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes uses methods that have been regulated in the regulations of the juvenile justice system. Problems with investigators in the application of diversion, investigators consider that narcotics crimes carry a penalty of more than 7 years, so that the application of diversion against children who commit narcotics crimes cannot be carried out, and there are no guidelines (SOP) from the National Police leadership in terms of diversion so that investigators only rely on juvenile justice system law
Legal Protection for Victims of Motor Vehicle Purchase as A Result Of Act Criminal Theft
No full textIn a transaction of buying and selling goods, people are sometimes and mostly interested in goods that are sold below market price. However, sometimes the desire to obtain a difference or profit, if not careful, can ensnare the buyer in criminal law matters, namely the act of cheating. The purpose of this research is to determine legal protection for victims of motor vehicle purchases resulting from criminal acts of theft by Bener Meriah District Police Investigators. This research is normative law with a case approach method and statutory regulations. The data source used is secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data that has been collected is processed in the form of qualitative analysis. After the data is analyzed one by one, it is then arranged systematically so that it can answer the problems of this research. The research results explain. Legal protection for victims of purchasing motorized vehicles resulting from criminal acts of theft, currently cannot be fulfilled according to criminal law and witness and victim protection laws, victims can become suspects if the purchaser of the vehicle actually knew that the vehicle was obtained as a result of a crime or reasonably thought that The vehicle is the result of a crime, for which the buyer can be charged under Article 480 of the Criminal Code (KUHP)