Portal Jurnal Elektronik UPG 1945 NTT (Universitas Persatuan Guru)
Not a member yet
85990 research outputs found
Sort by
Kata Serapan Dalam Bahasa Dawan (Uab Meto) Pada Masyarakat Nano Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan: Indonesia
Full text linkThis study aims to find out the Thesis entitled "Loan Words in the Dawan Language (Uab Meto) in the Nano Community, Kualin District, South Central Timor Regency. The problem in this study is what are the loan words in the Dawan language (Uab Meto). The purpose of this study is to find out the loan words in the Dawan language (Uab Meto). The benefits of this study are to expand the author's knowledge about loan words in the Dawan language. The theory used in this study is the theory of structural linguistics. Where the study or analysis of language must be descriptive, language has its own rules. The method used in this study is a qualitative descriptive method. Based on the results of this study, several loan words were found in the Dawan language, namely 1. Direct loan words in the Dawan language such as the words forok, and oto; 2. loan words that change in the Dawan language such as the words klas, bol, anin, sulat, kofi, tasu botil, lok, fatu, loko, lelken, beskoet, mistal, los, and kuk; 3. Slang loan words in the language dawan such as the words bestie, kulot, krop, and kibol 4. loan words in the dawan language such as the words skol, nalkoba, covid-19, hp, pupuk, lokte and lesa
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
Full text linkPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi gugatan sederhana sebagai bentuk penerapan asas tersebut serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana memberikan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien karena prosedurnya yang ringkas, waktu pemeriksaan yang singkat, serta biaya yang relatif rendah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan. Hambatan internal berasal dari aparatur peradilan yang belum optimal dalam memanfaatkan hasil pembinaan dan menindaklanjuti evaluasi pengawasan. Sementara itu, hambatan eksternal disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan para pencari keadilan, seperti ketidakhadiran dalam persidangan, permintaan penundaan berulang, serta penggunaan upaya hukum secara emosional, yang menghambat kelancaran proses peradilan
STRATEGI PENANGGULANGAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DI MEDIA DIGITAL DITINJAU DARI UU ITE HUKUM DAN TEKNOLOGI
Full text linkPenyebaran video asusila adalah tindak kejahatan yang serius dan cukup memprihatinkan serta membutuhkan tindakan nyata dari penegak hukum dan juga masyarakat secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanggulangan penyebaran video asusila dimedia digital dtinjau dari UU ITE hukum dan teknologi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan ahli hukum, dan pengamatan terhadap praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur terkait sanksi kejahatan penyebaran video asusila, masih banyak ditemukan kejahatan penyebaran video asusila yang dilakukan oleh masyarakat. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum serta bimbingan menjadi faktor penyebab tingginya penyebaran video asusila di media digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan penegakkan hukum terkait pornografi dan pentingnya memberikan literasi digital kepada masyarakat mengenai penggunaan media digital secara tepat dan positif, agar lebih bijak dalam menggunakan media digital serta memperkuat pembimbingan dan sosialisasi terkait bahaya dan sanksi bagi pelaku penyebaran video asusila. Dengan langkah tersebut diharapkan penyebaran video asusila di media digital dapat teratasi dengan baik dan memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait sanksi bagi pelaku penyebaran video asusila
FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT DI KELURAHAN MANULAI II KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN
Full text linkTelah dilakukan penelitian tentang faktor penyebab di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang tidak membuat perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji pasangan nikah di Kelurahan Manulai II yang tidak membuat perjanjian perkawinan. Penelitian ini di awali dengan wawancara bebas Teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi atau data mengenai faktor penyebab masyaraka. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terstruktur yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehubungan dengan topik yang akan dibahas dalam bentuk kuisioner, lalu peneliti secara langsung mengamati perilaku subjek penelitian, dengan mengamati sekelompok atau seseorang dengan jangka waktu lama peneliti akan relative lama dan melakukan pendokumentasian berupa surat dan foto. Setelah dilakukan analisis terhadap 16 orang (suami/istri) dengan menjawab pertanyaan dari kuisioner dapat dikatakan bahwa untuk pola pengetahuan umum Masyarakat di Kelurahan Manulai II terbatas pada aspek normatif seperti usia dan hak/kewajiban, namun tidak menyentuh perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan untuk Pola pikir Masyarakat di Kelurahan Manulai II masih konservatif dan tradisional dimana norma sosial dan budaya menjadi salah satu penghambat utama dalam penerimaan perjanjian perkawinan. Tetapi juga ada rasa saling percaya dan menganggap bahwa pernikah adalah sesuatu yang sacral. meskipun dari sisi legal istrumen ini sangat mendukung stabilitas dan kejelasan dalam rumah tangga.,dan akan tetapi ada tanda-tanda adaptasi pada aspek ekonomi dan tanggung jawab individual yang bisa dijadikan pintu masuk untuk edukasi hukum
Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Ius Mollo Kabupaten Timor Tengah Selatan
Full text linkThis study aims to analyze the implementation of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Ius Mollo Village, South Central Timor Regency, with a particular focus on the role of customary leaders and village government in resolving domestic violence cases. This research employs an empirical legal research method with a field-based approach. The findings indicate that the resolution of domestic violence cases in Ius Mollo Village is predominantly carried out through customary law mechanisms, in which customary leaders act as mediators. Although customary law is considered effective in maintaining social harmony, its implementation faces several challenges, including weak enforcement of sanctions, limited coordination between customary leaders and village authorities, and low public awareness of the provisions of Law Number 23 of 2004. Therefore, stronger collaboration between customary institutions and village government, as well as the harmonization of customary law with national law, is necessary to enhance legal protection for victims of domestic violenc
Kemampuan Menulis Teks Argumentasi Siswa Kelas VII A Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Amanuban Tengah: Indonesia
Full text linkThis study aims to determine the Ability to Write Argumentative Texts of Class VII A Students of State Junior High School (SMP) 1 Amanuban Tengah, The problem to be solved in this study is how the ability to write argumentative texts in class VII A students of SMPN 1 Amanuban Tengah. With the objective to be achieved in this study is to describe the ability to write argumentative texts in class VII A students of SMPN 1 Amanuban Tengah. The method used is descriptive quantitative, qualitative, namely a research mechanism in the form of numbers in the assessment process is arranged carefully and systematically starting from collecting data to interpreting and reporting the results of the study. The results of the study on the ability to write argumentative texts in class VII A students of SMP Negeri 1 Amanuban Tengah show that out of 32 students. very capable consisting of 4 students, capable consisting of 22 students, quite capable consisting of 6 students, and less capable none. The ability to write argumentative texts in class VII A students of SMP Negeri 1 Amanuban Tengah with an average score of 72.87 in the capable category. Thus, educators in learning to write argumentative texts in order to achieve learning outcomes in accordance with the predetermined KKM
The Application of Educaplay Games as a Digital-Based Tahsin Learning Medium in Elementary Schools: English
Full text linkThe purpose of this study is to study how the Educaplay game-based learning media is applied in tahsin learning in elementary schools. The ADDIE model's research and development (R&D) methods are used in this study, and involve steps such as analysis, design, development, application, and evaluation. This study produces interactive and effective learning media. The results of the study show that using Educaplay can increase students' interest, activeness, and learning outcomes, especially in understanding the recitation of the Qur'an and basic tahsin materials. Additionally, teachers who receive training and technical support can use these mediums successfully, which makes learning more fun, interactive, and supports students' independent learning. In addition, this study shows that game-based learning media has the ability to overcome boredom caused by conventional approaches and can also significantly increase students' motivation to learn. Positive impact on students, this study shows that teachers must be prepared to manage game-based learning, including learning process management and technical abilities
MAKNA KOIN FATIN (UANG PERAK) DALAM PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT ADAT TIMOR DI DESA NUNUHKNITI
No full textTraditional marriage holds a central position in Timorese indigenous society, with sacredsymbols such as fatin coins possessing profound legal and social significance. This studyaims to understand the legal significance of fatin coins in Timorese indigenous marriagesin Nunuhkniti Village, Fautmolo District, South Central Timor Regency—including theirposition within the customary legal structure, the ritual procedures, and the values theyembody. A qualitative-juridical approach was used, collecting data through in-depthinterviews with traditional leaders and the bride and groom, as well as analysis oftraditional documents and manuscripts. The analysis was conducted descriptively andqualitatively to depict social and legal realities holistically. The results show that fatincoins symbolize the social and spiritual legitimacy of marriage and serve as a sacredagreement between families. Furthermore, fatin coins play a role in resolving disputes,strengthening inter-ethnic relations, and maintaining social stability. Althoughmodernization brings social change, the people of Nunuhkniti Village continue tomaintain the use of fatin coins as a cultural identity and an instrument of customary law.Thus, the Fatin coin not only holds traditional value but also serves as a key instrument inmaintaining the sustainability of customary law amidst current social dynamic
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN KABUPATEN MALAKA STUDI KASUS (POLRES MALAKA)
Full text linkPenelitian ini berjudul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Kabupaten Malaka (Studi Kasus Polres Malaka). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malaka, yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPPO oleh Kepolisian Kabupaten Malaka serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPPO dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir masih terjadi beberapa kasus TPPO di Kabupaten Malaka. Pelaksanaan penegakan hukum menghadapi kendala internal berupa keterbatasan sarana prasarana, seperti kendaraan operasional dan teknologi, serta kendala eksternal berupa minimnya keterangan dari saksi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanganan TPPO, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sumber daya kepolisian serta peningkatan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menanggulangi TPPO secara lebih efektif
PERAN IBU TERKAIT PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM KELUARGA
Full text linkThe purpose of this study is to examine the role of mothers in anti-corruption education within the family environment. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data sources consist of primary and secondary data. The respondents of this study were six housewives. Data were collected through interviews and observations. The data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by data validity testing.
The findings indicate that mothers play a crucial role in shaping children’s integrity, particularly in instilling anti-corruption values within the family. This role is reflected in communicating honesty values, fostering care and empathy, encouraging independence, applying positive discipline, teaching responsibility, promoting hard work, and cultivating a simple lifestyle. Mothers act as the first and primary educators in the family by instilling these values through role modeling, open communication, age-appropriate task assignments, and educational correction of inappropriate behavior